KPU

Abadikini.com, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai bukti-bukti yang diajukan Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dalam sidang sengketa Pilpres 2019 kurang meyakinkan. Menurutnya, akan sulit bagi majelis hakim MK mengabulkan permohonan kubu Prabowo – Sandi, apalagi Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin menang dengan selisih signifikan.

“Memang dari sejumlah saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, tidak gampang atau tidak cukup meyakinkan bahwa dengan jumlah selisih yang sangat besar dan bukti-bukti yang ada. Jadi memang di sinilah kesulitan-kesulitan saya kira dihadapi pemohon dalam membuktikan dalil-dalilnya,” kata Hamdan seperti dilansir Abadikini dari laman JPNN, Sabtu (22/6/2019).

Mantan pimpinan Komisi II DPR itu juga melihat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat percaya diri dalam menghadapi gugatan Prabowo – Sandi. Sebab, lembaga penyelenggara pemilu itu hanya mengajukan ahli untuk membantah keterangan saksi dari kubu Prabowo – Sandi.

“Artinya apa, yang dilihat di situ bahwa KPU melihat tidak sesuatu yang sangat penting untuk diajukan dengan saksi-saksi bantahan,” kata dia.

Meski demikian, Hamdan mempercayakan keputusan atas sengketa hasil Pilpres 2019 kepada majelis hakim MK. Sebab, majelis hakim merupakan pihak yang mengetahui seluruh proses persidangan.

“Kita lihatlah putusan sidang bagaimana terhadap perkara ini, tetapi memang dengan jumlah suara yang begitu besar, membuktikan itu (kecurangan) terjadi secara TSM (terstruktur, sistematis dan masif, red) tidak mudah,” jelas Hamdan.

sumber: abadikini.com

sumber: monitor.co.id

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) dinilai terlalu genit terkait pelarangan eks napi korupsi menjadi calon legislatif.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, yang seperti itu terhadap KPU dalam menyikapi Peraturan KPU (PKPU) soal pelarangan eks napi korupsi menjadi calon legislatif.

Hamdan Zoelva mengungkapkan hal itu dalam diskusi publik yang berjudul ‘Pertentangan Sikap Bawaslu dan KPU Pasca Putusan Bawaslu yang Meloloskan Eks Napi Korupsi Menjadi Caleg’ di Hotel Grand Alia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).

Diskusi tersebut juga menghadirkan narasumber, Pakar Hukum Chairul Huda, Pengamat Politik Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik. Acara dihadiri ratusan aktivis dan praktisi hukum.

“Putusan Bawaslu yang membolehkan mantan koruptor menjadi caleg berdasarkan hukum dan wajib dilaksanakan KPU. Tapi selama ini sikap KPU terlalu genit dan tidak mengindahkan amanat tersebut, sehingga menghalangi hak orang untuk nyaleg,” kata Hamdan Zoelva.

Pakar Hukim Chairul Huda juga melontarkan hal sama.

Dia mengecam tindakan KPU yang seolah-olah mencabut hak politik seseorang.

“Padahal putusan pengadilan korupsi tidak selalu disertai mencabut hak politik terpidana. Kalau hal ini berlaku demikian, berarti sama saja antara terpidana korupsi yang dicabut atau tidak hak politiknya, sama-sama tak bisa nyaleg,” kata Chairul sambil menambahkan KPU bisa dijerat tindak pidana pemilu.

Sikap KPU yang ngotot tidak melaksanakan perintah Bawaslu merugikan Mohamad Taufik yang pernah menjadi napi korupsi saat menjabat sebagai ketua KPU DKI Jakarta.

KPU Terjang UU

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Muhamad Taufik mengungkapkan, aturan KPU melarang eks koruptor nyaleg melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dia menjelaskan, Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g, mantan napi kasus berat, termasuk korupsi, dilarang mencalonkan diri kembali.

“Ini jelas bertentanga dengan UU. Ingat KPU DKI penyelenggara pemilu dan hanya menjalankan UU,” kata Taufik saat diskusi pertentangan sikap KPU dan Bawaslu pasca putusan bawaslu meloloskan eks napi korupsi menjadi caleg pada Pileg 2019 di Hotel Grand Alia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Setelah diskusi dengan pakar hukum, dia mengaku, melakukan Judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA) dan sengketakan PKPU No 20 Tagun 2018 ke Badan pengawasa pemilu (Bawaslu) DKI.

“Saya sudah menjalani hukuman dan mestinya punya hak sama dengan orang merdeka lainnya. Tapi KPU ini kayaknya ribet banget. Mestinya patuhi saja perintah Bawaslu dan serahkan kepada masyarakat untuk memilih wakil rakyat yang seperti apa,” ujar Taufik.

Mantan Ketua KPU DKI itu mengaku, sudah mengajukan gugatan ke MA dan sengketa ke Bawaslu DKI, setelah namamya dicoret menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai caleg DPRD DKI. “Bawaslu menangkan saya. Tetapi. KPU tidak mau melaksanakan keputusan Bawaslu DKI. Inikan melawan aturan. Masalah ini, saya akan bawa ke ranah hukum,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI itu mengancam, mengancam akan membawa KPU ke jalur pidana jika tak memasukkan namanya ke Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pileg 2019.

Bahkan, jika tidak dimasukan hingga penetapan DCT nanti, dia menegaskan, akan menggugat ke Dewan Kehormataan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Ini arogan KPU. Saya berharap, MA keluarkan putusan sebelum 20 September,” ucap dia.

Menurut Taufik, KPU sudah dua kali melanggar UU.

Pertama, saat tidak mencantumkan namanya ke dalam DCS dengan landasan hukum Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor menjadi bakal caleg DPR dan DPRD.

Kedua, saat tidak menggubris perintah Bawaslu yang sudah melakukan mediasi dan kajian terkait sengketa Pemilu.

“Makanya. Saya bilang arogan. KPU kan bekerja tidak berdasar aturan. Kalau, berdasar aturan laksanakan keputusan Bawaslu,” jelasnya. “KPU harus dapat pencerahan hukum,” tambah dia.

sumber: wartakota.tribunnews.com

RMOL.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva menuding KPU terlalu genit dalam menyikapi Peraturan KPU (PKPU) soal pelarangan eks napi korupsi menjadi calon legislatif.

Lembaga penyelenggara pemilu itu juga disebut telah melanggar HAM karena tidak mematuhi perintah Bawaslu yang mengizinkan mantan koruptor maju sebagai caleg.

“Putusan Bawaslu yang membolehkan mantan koruptor menjadi caleg berdasarkan hukum dan wajib dilaksanakan KPU. Tapi selama ini sikap KPU terlalu genit dan tidak mengindahkan amanat tersebut, sehingga menghalangi hak orang untuk nyaleg,” kata Hamdan dalam diskusi publik yang berjudul ‘Pertentangan Sikap Bawaslu dan KPU Pasca Putusan Bawaslu yang Meloloskan Eks Napi Korupsi Menjadi Caleg’ di Hotel Grand Alia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Chairul Huda juga melontarkan hal sama. Dia mengecam tindakan KPU yang seolah-olah mencabut hak politik seseorang.

“Saya sudah menjalani hukuman dan mestinya punya hak sama dengan orang merdeka lainnya. Tapi KPU ini kayaknya ribet banget. Mestinya patuhi saja perintah Bawaslu dan serahkan kepada masyarakat untuk memilih wakil rakyat yang seperti apa,” ujar Taufik.(dod)

sumber: rmoldkijakarta.id

JAKARTA, SENAYANPOST.com – KPU telah mengeluarkan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Namun, demikian aturan itu ada kemungkinan bisa dibatalkan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan, upaya membatalkan aturan itu dengan cara mengajukan gugatan atau uji materi terhadap PKPU tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Namun langkah itu bisa dilakukan setelah Menteri Hukum dan HAM menandatangani PKPU tersebut.

“Peraturan KPU bukan sesuatu yang tidak bisa diapa-apakan. Diubah, diperbaiki, tentu bisa. Tapi cara mengubah, memperbaiki itu sudah diatur juga dalam peraturan perundangan. Siapapun boleh, kalau kamu mau calon dan tidak setuju dengan peraturan itu, silahkan mengajukan judical review di Mahkamah Agung,” kata Arief di Jakarta, Minggu (1/7).

Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva mengatakan bahwa upaya hukum mengajukan uji materi ke MA bisa dilakukan demi membatalkan aturan tersebut.

Bahkan, besar kemungkinan aturan itu akan dibatalkan karena bertentangan dengan aturan di atasnya, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

“PKPU yang melarang mantan terpidana korupsi mengikuti Pemilu Legislatif 2019, ini bertentangan dengan Undang-Undang. PKPU tersebut sangat potensial untuk dibatalkan oleh pengadilan (Mahkamah Agung),” jelasnya.

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilu yang tidak berwenang mengatur sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang,” kata Hamdan melalui keterangan tertulisnya, Minggu.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menyoroti soal sikap Kemenkumham. Menurut dia, Menkumham tidak bisa menolak menandatangani draf PKPU yang sudah dibuat KPU.

“Karena, Kemenkum HAM hanya memiliki kewenangan administrative untuk mengundangkan, tidak berwenang menilai materinya,” katanya.

Aturan larangan bagi mantan koruptor mencalonkan diri jadi anggota legislatif mempunyai latar belakang polemik yang cukup panjang. Sebelumnya, draf PKPU sudah dikirimkan ke Kemenkumham tapi justru dikembalikan karena aturan tersebut untuk dikaji kembali.

Kini KPU merasa cukup dengan berbagai pertimbangannya dan memilih tetap memasukan aturan tersebut. Aturan itu ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman, Minggu (1/7).

sumber: senayanpost.com

IDA BUDHIATI, MAHASISWI PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNDIP
Panitia khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu menggulirkan wacana perubahan sifat kelembagaan penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kotamenjadi ad hoc.

Gagasan tersebut direspons beragam oleh para pemangku kepentingan pemilu. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tak setuju karena tak sesuai dengan sifat lembaga KPU yang permanen, sebagaimana dimaksud Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945. Sementara, penggiat pemilu berpandangan pansus perlu menjelaskan kepada publik mengapa mengusulkan KPU kabupaten/kota menjadi lembaga ad hoc(Kompas,3/5).

Bersifat permanen

Rumusan Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945 perlu dipahami secara komprehensif dengan mencermati kembali risalah amendemen ketiga UUD 1945. Salah satu anggota Panitia Ad Hoc IBadan Pekerja MPR Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB, menyampaikan pandangannya tentang bentuk dan sifat lembaga penyelenggara pemilu. Katanya, ”Lembaga yang melaksanakan pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang sifatnya independen dan mandiri. Kemudian lembaga ini sifatnya permanen yang punya masa jabatan tertentu. Organisasi KPU secara lengkap diatur dalam UU mengenai Pemilu”. Memperhatikan saran ahli bahasa, kata ”permanen” diganti dengan kata ”tetap” sehingga rumusan terakhir berbunyi: ”Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945, pembentuk UU mengatur organisasi KPU, jumlah anggota dan masa keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, serta badan penyelenggara ad hoc dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 17 Ayat (1) dan (2) menyebutkan struktur organisasi penyelenggara pemilu terdiri atas KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU. Ketentuan tersebut sejalan dengan mandat konstitusi, kelembagaan KPU bersifat tetap, yaitu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta bersifat hierarkis.

Sementara, masa keanggotaan KPU menurut UU No 12/2003 adalah lima tahun sejak pengucapan sumpah/janji. Selain itu, UU No 12/2003 juga mengatur struktur dan personel sekretariat pada setiap jenjang berstatus pegawai negeri sipil yang berfungsi sebagai pendukung sistem KPU.

Setelah penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, melalui UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, nomenklatur dan sifat hierarki kelembagaan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengalami perubahan cukup signifikan. Berpedomanketentuan Pasal 18 UUD 1945, pembentuk UU mempunyai pemahaman pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemerintah daerah.

Alhasil, dirumuskan Pasal 1 Angka 21 UU Pemda: ”Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud UU No 12/2003 yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota”. Selanjutnya, Pasal 57 Ayat (1) menyatakan, KPUD bertanggung jawab kepada DPRD.

Ketentuan Pasal 1 Angka 21 dan Pasal 57 Ayat (1) UU No 32/2004 diajukan judicial review oleh sekelompok masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pertimbangan hukum MK dalam putusan perkara ini antara lain menyatakan yang dimaksud dalam rumusan pasal tersebut, penyelenggara pilkada langsung adalah KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagai bagian dari KPU sebagaimana ketentuan Pasal 22 E UUD 1945. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pilkada, KPU menjadi regulator dan pengawas internal penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Secara hierarkis KPU berkewajiban melakukan tugas-tugas koordinasi dan supervisi untuk memberdayakan kinerja KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Selanjutnya, terhadap pengujian Pasal 57 Ayat (1), MK berpendapat, penyelenggaraan pilkada yang berdasarkan asas ”Luber Jurdil” tidak mungkin dicapai bila KPUD harus bertanggung jawab ke DPRD. Sebab, DPRD terdiri atas unsur-unsur parpol yang jadi pelaku dalam pilkada langsung tersebut. Karena itu, KPUD harus bertanggung jawab ke publik bukan kepada DPRD.

Memperhatikan putusan MK tersebut, melalui UU No 22/2007 dan UU No 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dilakukan penyempurnaan terhadap kelembagaan KPU sesuai mandat konstitusi bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemilu dan pilkada dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, bersifat hierarkis.

Rekontruksi kelembagaan

Redesain kelembagaan KPU,khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, adanya kebijakan politik tentang penataan jadwal pemilu. Ini sebagai tindak lanjut putusan MK No 14/PUU-XI/2013,dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif yang secara efektif dilaksanakan pada 2019.

Memperhatikan hasil evaluasi pilkada langsung sejak 2005, putusan MK dimanfaatkan sebagai momentum oleh pembentuk UU untuk melakukan penataan jadwalpilkada. Melalui Perppu No 1/2015, sebagaimana diubah dengan UU No 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dinyatakan pemilihan kepala daerah serentak nasionaldilaksanakan pada tahun 2024.

Penataan jadwal pemilu dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, efisiensi penyelenggaraan dan anggaran pemilu, serta meningkatkan partisipasi pemilih. Namun, desain penataan jadwal pemilu itu masih jauh dari harapan untuk mewujudkan sistem pemerintahanpresidensial yang efektif. Karena itu, pemerintahan presidensial yang efektif hanya dapat diwujudkan dengan mengadopsi konsep presidential coattails, di mana warga negara memilih anggota legislatif pusat bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sementara, pemilihan anggota legislatif daerah bersamaan dengan pemilihan kepala daerah.

Apabila hanya ada dua jadwal pemilu dalam siklus lima tahun, pertanyaannya: apakah masa tugas anggota KPU kabupaten/kota perlu dipertahankan selama lima tahun? Ini patut direnungkanguna menjadikan salah satu latar belakang pemikiran dalammeredesain keanggotaan KPU kabupaten/kota semula lima tahun jadi ad hoc. Perekrutan anggota KPU kabupaten/kota dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu dan pilkada. Kesinambungan pelaksanaan tugas KPU kabupaten/kota yang bersifat permanen dapat dilaksanakan oleh sekretariat dengan syarat adanya peningkatan standar mutu pelayanan publik yang lebih baik.

Kedua, memperhatikan uraian tugas dan wewenang KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, sebagaimana dimaksud UU No 15/2011, KPU kabupaten/kota hanya sebagaipelaksana regulasi KPU. Selanjutnya, menimbang beban tugas KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota ditinjau dari aspek geografis, cakupan wilayah administratif pada lingkup provinsi atau kabupaten/kota, besaran jumlah penduduk atau pemilih.

Mengingat UU Otonomi Khusus yang berlaku di Provinsi Papua, Papua Barat, UU Pemerintahan Aceh, UU Keistimewaan DIY, dan UU Pemerintahan Provinsi DKI, selayaknya dilakukan penataan ulang kelembagaan di tingkat kabupaten/kota. Misalnya, kabupaten/kota di wilayah DKI Jakarta tidak melaksanakan pemilihan anggota DPRD dan pemilihan wali kota sehingga dapat dipertimbangkan pengisian keanggotaannya bersifat ad hoc. Demikian pula jumlah keanggotaan KPU provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan dengan beban tugas di wilayah kerjanya.

sumber: tribunrakyat.com