LANGIT7, Jakarta – Indonesia darurat kekerasan seksual. Seakan tagline tersebut bermakna RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus segera disahkan tanpa tapi. Masalahnya, meyakinkan bahwa perempuan yang selalu mendapat label inferior dalam kasta sosial dan memiliki kekhasan yang jarang dapat ditolerir, menjadi misi yang sulit.
Oleh: Mega Waty
Membuka ruang diskusi tentang perempuan akan berlangsung panjang tiada henti. Mulai dari dilema kambing hitam akibat konstruksi masyarakat, hingga validasi pelemahan yang bahkan terkonfirmasi oleh si per-empu-an itu sendiri.
Hal tersebut cukup disayangkan, namun begitulah realitas. Hari ini manusia seakan diajak mengeja hingga menelaah satu persatu pemberitaan kekerasan seksual yang dilakukan sejahat-jahatnya oleh oknum.
Bahkan kekerasan dan pelecehaan terhadap perempuan dihubungkan erat dengan lingkungan pesantren. Alih-alih disandingkan hal prinsip, yaitu agama, dan pada akhirnya agama turut mendulang hadiah perspektif salah kaprah. Ibarat kata pepatah, karena nila setitik, rusak susu sebelangga.
Semua sangat disayangkan. Pelik sekaligus gusar tak habis pikir, akal dan hati se-visi, se-misi menolak perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dari celah manapun. Alih-alih meminta maaf, tampaknya perlu diketahui luka batin korban selalu berdampak pada trauma yang akan dibawa pada masa depan suci tidak bercela.
Hal itu tidak bisa hanya ditukar dengan vonis hukuman kurungan penjara. Tidak akan seberapa.
Indonesia darurat kekerasan seksual. Seakan tagline tersebut bermakna RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus segera disahkan tanpa tapi. Masalahnya, meyakinkan bahwa perempuan yang selalu mendapat label inferior dalam kasta sosial dan memiliki kekhasan yang jarang dapat ditolerir, menjadi misi yang sulit.
Lantas dari sanalah berangkat pemahaman bahwa upaya membakukan payung hukum terkait itu menjadi wajib.Semua dilakukan demi menjamin korban. Tidak hanya mengatasi namun juga dalam upaya pencegahan.
Dalam perspektif khalayak, mengapa perempuan menjadi inferior dalam segala hal? Inferioritas tersebut terjadi disaat adanya perbandingan dengan hal yang superioritas di sisinya. Lalu benarkah perempuan layak selalu dilabelkan inferior? Tentu jawabannya adalah tidak.
Sejauh ini, yang terjadi sebenarnya yakni hasil dari konstruksi budaya yang membuat penekanan alam bawah sadar kolektif tentang konstruksi tersebut. Budaya yang merupakan produk budi dan daya seharusnya mampu menyuguhkan hasil budi dari akal dan nurani yang mengekalkan keadaban pada pola perilaku manusia.
Namun budi dan daya telah lekat menjadi pola perilaku yang mengekalkan inferioritas pada diri perempuan. Berakar dari sebuah sistem yang bernama patriarki. Perempuan selalu mendapatkan resistensi tertinggi sebagai korban dalam segala bentuk kekerasan.
Sebenarnya perasaan inferior dirasakan semua manusia, tanpa terkecuali.
Seorang tokoh psikologi Alferd Adler mengatakan, manusia memulai hidupnya dengan daya juang bawaan. Hal itu dimaksudkan untuk mengatasi rasa inferior akibat kelemahanya. Daya juang tersebut berupaya untuk mencapai tingkat superior dalam masyarakat.
Sayangnya, konstruksi bias dalam masyarakat justru mengkotakkan relasi kuasa superior dan inferior hingga sedemikian rupa. Akhirnya, label superior milik siapa dan inferior milik siapa sudah menjadi salah kaprah dan mendarah daging. Dalam implementasinya, pelibatan perempuan dalam segala sektor terkadang minim apresiasi. Walaupun seakan telah melek kesadaran publik akan aspirasi perempuan, namun tak jarang hal itu hanya formalitas belaka.
Berkaca pada fenomena yang ada, hal tersebut sangat tidak menguntungkan bagi kaum perempuan. Afirmasi aksi yang terkadang dianggap semakin memojokkan perempuan, argumentasi publik menular bahwa itulah mengapa perempuan tidak akan pernah setara, karena lemahnya dan kondisi fisik yang terjadi pada dirinya.
Alih-alih perdebatan panjang akan sifat khas dari perempuan yang tak luput dari kondisi fisiologisnya, afirmasi actiondianggap hanya sebagai ruang pembeda yang menohok memperlihatkan bahwa perempuan memangtidak kompeten dantidak mumpuni.
Bencana menggalang kesadaran manusia untuk berkaca, mawas diri dan berefleksi.
Belum lama ini Semeru seakan turut berpesan, bencana hadir tanpa duga dan prediksi yang kuat. Kapan pun bisa hadir. Hadirnya pun tak perlu kabar berita. Bencana yang mampu meluluhlantahkan kehidupan manusia hingga meninggalkan trauma akan sebuah insiden.
Terpampang dengan jelas di pelupuk mata, bahwasanya hidup dan mati seseorang hanya setipis benang jahit. Itulah bencana alam. Pesan yang tersirat dari semesta. Namun setidaknya, bencana alam tidak seriskan bencana kemanusiaan yang terjadi belakangan ini.
Moral yang tergerus karena merasa menjadi orang yang superior. Memiliki relasi kuasa tinggi untuk berkehendak. Itulah bencana yang dahsyat sepanjang sejarah umat manusia.
Menciptakan kesadaran memang tidak semudah menjentikkan jemari. Melalui pesan Semeru yang menggema, mari hadirkan kesadaran mutlak bahwa bencana tidak memihak gender manapun. Semua rata dan setara. Oleh karena itu, membunuh relasi kuasa diperlukan untuk menemukan kesadaran kolektif bahwa manusia sekecil itu jika alam menunjukkan murkanya.
Kembali kepada refleksi dalam memperbaiki kondisi mental bersama, fase ini sering kita jumpai sebagai fase recovery. Dalam fase ini bangkit untuk sembuh bersama akan menjadi tantangan besar. Dalam implementasinya butuh menggandeng dan melibatkan unsur perempuan dalam segala lini.
Kembali membahas pesan Semeru yang tidak pandang bulu. Ada kesejahteraan perempuan dan anak yang menjadi survivors yang perlu diperhatikan. Bukan lagi masuk kepada perdebatan, “katanya harus rata, tetapi mengapa ada pengkhususan”.
Dalam hal ini lagi-lagi afirmasi aksi akan menjadi jawaban. Banyak kekhususan perempuan dan anak yang menjadi indikator kerentanan terjadi. Terlebih lagi relasi kuasa yang bertahun-tahun lamanya menetap menjadi pola kesadaran kolektif khalayak mengakibatkan alam bawah sadar menerima seutuhnya pola yang mengakar kuat tersebut.
Kesejahteraan dimaknai sebagai rasa aman dan nyaman serta jaminan untuk tetap terlindungi. Perempuan memiliki kodrat yang melekat pada dirinya yang jika tidak dipenuhi haknya, maka akan meningkatkan kerentanan berisiko tinggi.
Masuk ke dalam kondisi spesifik, perempuan mengalami kodrat berupa menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Kondisi tersebut berbeda dengan laki-laki pada umumnya. Terkadang, sarana dan prasarana di lingkungan bencana dibuat seadanya tanpa memikirkan kekhususan yang ada pada perempuan.
Misalnya toilet darurat yang dibangun seadanya dan dengan jarak yang cukup jauh serta penerangan yang kurang akan rentan menimbulkan tindakan pelecehan terhadap perempuan. Kemudian bantuan logistik yang disalurkan lebih banyak mengutamakan makanan dan pakaian tanpa memikirkan bahwa terdapat kebutuhan perempuan dan anak yang khusus juga perlu diperhatikan dengan seksama.
Kesejahteraan itu harus tetap dirasakan walau berada di lingkungan pengungsian. Itulah afirmasi. Itulah keharusan, bukan semata pengkhususan.
Kondisi yang terjadi hari ini merupakan kondisi darurat. Dalam berbagai aspek, kita harus memahami bencana akan berakhir melalui fase-fasenya. Namun, yang harus kita garis bawahi, bencana alam memiliki fase tersebut, lantas bagaimana dengan bencana kemanusiaan?
Patriarki yang menjadi akar permasalahannya harus kita singkirkan bersama.Dalam kondisi bencana apapun, baik bencana alam maupun kemanusiaan, perspektif yang kuat terhadap perempuan harus menjadi perisai utama dalam melindungi hak semua manusia, khususnya perihal kesenjangan.
*Founder & Direktur Program Indonesia Care, Ketua Umum PP Wanita Perisai & Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta
sumber: langit7.id