Kawasan Berikat Nusantara

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) mulai mengadili kasus BUMN Kawasan Berikat Nusantara (KBN) versus PT Karya Citra Nusantara (KCN). Hal itu terkait pengelolaan Pelabuhan KBN Marunda yang bernilai triliunan rupiah.

Sebagaimana dikutip dari website informasi perkara MA, Senin (2/11/2020), PK itu terdaftar dengan nomor perkara 735 PK/PDT/2020. Perkara itu diadili oleh ketua majelis Prof Takdir Rahmadi dengan anggota Dwi Sugiarto dan Hamdi. Sebagai termohon PK yaitu KCN, Kementerian Perhubungan dan PT Karya Teknik Utama.

Sebagaimana diketahui, kasus bermula saat terjadi kesepakatan antara KBN dan KCN pada 2004 silam. Dalam hal ini, KBN merupakan perusahaan yang sahamnya dipegang oleh Pemerintah Pusat dan Pemda DKI Jakarta yang diberikan hak pengelolaan Pelabuhan Marunda.

Dalam kesepakatan itu, PT KCN diberikan hak untuk mengelola Pelabuhan Marunda dari Cakung Draine hingga Sungai Kali Blencong sepanjang 1.700 meter. Dari kerja sama itu dibuat perusahaan pelaksana yaitu PT Karya Teknik Utama (KTU).

Dalam perjalanannya, terjadi sengketa pengelolaan terkait kepemilikan saham pengelolaan pelabuhan itu. KBN sebagai pemilik lahan mendapatkan imbal balik tidak sepadan.

KBN tidak terima dan menggugat KCN, Kemenhub dan PT Karya Teknik Utama (KTU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). KBN mengajukan tuntutan agar KCN menghentikan seluruh kegiatannya dan meminta ganti rugi sebesar Rp 1,5 triliun.

Pada 9 Agustus 2018, PN Jakut mengabulkan gugatan KBN. PN Jakut memutuskan KCN-Kemenhub secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada KBN sebesar Rp 773 miliar. Putusan itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

Pada September 2019, majelis kasasi membalik keadaan dengan menyatakan gugatan itu salah alamat yaitu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mendapati hal itu, KBN tidak terima dan mengajukan PK dengan memberikan kuasa kepada Hamdan Zoelva.

Selain memperkarakan secara perdata, KBN juga menempuh jalur pidana. KBN sudah melaporkan kasus itu ke KPK dan Polda Metro Jaya. KBN juga menempuh jalur administrasi dengan menyurati Gubernur DKI Jakarta agar menyegel proyek pembangunan karena masih berstatus sengketa.

Sementara itu, Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi menyebutkan proyek pembangunan Pelabuhan Marunda tetap berjalan. Namun, progress secara keseluruhannya hingga kini baru mencapai setengahnya dari rencana yang diharapkan.

“Kalau kita lihat, sekarang ini dari keseluruhan hampir 50% karena kan dari pembangunan 5350 Meter panjang Dermaga dan 100 hektare supporting area, sekarang yang sudah jadi supporting areanya kan 48 hektare, kurang lebih 48% dari total 100%,” ujarnya di Pelabuhan Marunda, Cilincing Jakarta Utara, Selasa (20/10/2020).

(asp/gbr)

sumber: news.detik.com

indopos.co.id – Kuasa Hukum PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Hamdan Zoelva menyayangkan keterangan Widodo Setiadi dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta yang tidak sesuai fakta. Pada 13 Oktober 2020, Widodo Setiadi hadir di rapat Pansus sebagai Direktur Utama PT. Karya Citra Nusantara (KCN). Keesokan harinya, ia hadir di rapat yang sama sebagai Direktur sekaligus pemilik saham PT. Karya Teknik Utama (KTU).

Terkait pembangunan dermaga Pier I dan Pier II di sisi utara lahan C-01 Kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, jelas bahwa KCN melakukan pelanggaran hukum. Lahan tersebut merupakan wilayah usaha PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

”KCN melakukan penyimpangan terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2005 selaku perusahaan patungan, karena mengadakan perjanjian konsesi selama 70 tahun dengan KSOP V Marunda tanpa izin dan persetujuan PT. KBN (Persero) di atas lahan yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam PKS. Di samping itu, perjanjian konsesi dilakukan tanpa ada diantara salah satu pihak yang memiliki HPL,” jelas Hamdan Zoelva, Selasa, 20 Oktober 2020.

Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta berbunyi, wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantai Utara Jakarta berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam melakukan reklamasi, KCN tidak memiliki Izin Reklamasi maupun Izin Lokasi Reklamasi.

Permenhub RI Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Berntuk Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam hal penugasan/penunjukan BUP maka harus memenuhi ketentuan, lahan dimiliki oleh BUP. Pasal 29 ayat 3 menjelaskan, yang dimaksud lahan yang dimiliki adalah lahan yang nyata-nyata dimiliki dan dikuasai oleh BUP. Pasal 29 ayat 4 menjelaskan, lahan diserahkan haknya kepada penyelenggara Pelabuhan sebagai HPL sebelum perjanjian konsesi ditandatangani.

Tetapi faktanya, bahwa sisi utara lahan C-01 Kawasan Marunda yang sekarang terbangun Pier I dan Pier II bukan milik KCN, tapi wilayah usaha KBN. HPL yang dimintakan oleh KSOP V Marunda kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN sudah ditolak, namun tetap dikonsesikan. Saat ini, pengoperasian Pier I sudah memperoleh hasil ratusan miliar rupiah dan dinikmati hasilnya oleh KCN dan KTU. Dan aset KBN terancam berpindah tangan.

”Pelanggaran hukum yang dilakukan KCN adalah menikmati uang ratusan miliar rupiah di atas wilayah usaha KBN, berbisnis di atas area pelabuhan yang dibangun tanpa izin reklamasi, dan mengkonsesikan aset negara tanpa ada diantara salah satu pihak yang memiliki HPL,” jelas Hamdan Zoelva.

Sekretaris Perusahaan PT. KBN (Persero) G. A. Gunadi menambahkan, KBN berkewajiban menggugat perbuatan melawan hukum. Pokok permasalahan adalah Perjanjian Konsesi yang dilakukan oleh Dirut PT KCN dan KSOP V Marunda pada tahun 2016. Perjanjian konsesi tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena memperjanjikan suatu objek yang bukan milik PT. KCN.

“Objek yang diperjanjikan yang dimaksud, yaitu area perairan di depan lahan C01 yang merupakan milik PT KBN (Persero) sesuai Keppres Nomor 11 Tahun 1992 yang masih berlaku hingga sekarang,” ujar Gunadi.

KBN memandang apa yang dilakukan oleh Dirut PT KCN dan KSOP Kelas V Marunda, merupakan upaya mengalihkan aset negara secara tidak sah. “Sebagai BUMN yang salah satu tugasnya melindungi aset negara tersebut, KBN berkewajiban melakukan gugatan terhadap perjanjian konsesi tersebut,” tandasnya.

KBN, lanjut dia, tidak mau dianggap melakukan pembiaran yang dapat dituntut secara pidana. Terlebih sudah ada temuan BPK RI yang menyebut perjanjian kerja sama dengan komposisi saham 15 perse KBN dan 85 persen KTU itu merugikan negara. Potensi kerugian sebesar Rp 50 triliun.

Kedua, kata Gunadi, Pelabuhan Marunda C01 bukan proyek strategis nasional. KBN menyesalkan pihak PT KCN yang terus-menerus menyatakan Pelabuhan Marunda C01 adalah proyek strategis nasional. Bahkan hingga memasang tulisan “Proyek Strategis Nasional” pada pintu gerbang masuk area pelabuhan.

Pelabuhan Maruda C01 tersebut tidak terdaftar dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016, Nomor 58 Tahun 2017, dan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional.

“Hal tersebut merupakan bentuk kebohongan publik dengan mencatut nama Presiden RI, dan dapat dipandang sebagai upaya untuk menutupi perbuatan melawan hukum di perjanjian konsesi yang tidak sah di atas,” katanya.

Ketiga, Dirut KTU/KCN diskreditkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). KBN menyesalkan dan membantah keterangan Dirut PT KTU yang juga merangkap Dirut PT KCN, Widodo Setiadi, yang menyebutkan bahwa izin pembangunan dermaga C.04 yang sedang dibangun oleh KBN tidak akan diterbitkan oleh Kemenhun, karena KBN menggugat Kemenhub.

“Pernyataan tersebut jelas mendiskreditkan, Kementerian Perhubungan sudah bekerja melayani perizinan pelabuhan secara profesional tanpa mencampur-adukan dengan kasus yang tidak berkaitan,” ujarnya.

Menurut Gunadi, yang terjadi sesungguhnya adalah izin pembangunan dan operasi C.04 masih menunggu penandatanganan konsesi antara BUP Marunda Bandar Indonesia milik KBN dengan KSOP Marunda, dimana tahapannya masih dalam proses pengambilan keputusan persetujuan dari pemegang saham yaitu Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta.

“Pernyataan ini kami sampaikan untuk memberi informasi dan fakta yang benar kepada Tim Pansus PT KBN DPRD DKI dan masyarakat secara umum, dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk pengamanan dan penyelamatan aset negara,” pungkasnya. (*)

sumber: indopos.co.id