Jakarta, Wartapembaruan.co. id – Dalam sidang di PN Jaksel pada Kamis (6/5/2021) yang memasuki tahap ke-19 untuk terdakwa aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Moh Jumhur Hidayat (MJH) kali ini, majelis hakim mengabulkan permohonan pengangguhan penahanan terhadap Moh Jumhur Hidayat (MJH) dari sejumlah tokoh.
Para tokoh yang mengajukan penangguhan penahanan sekaligus sebagai penjamin itu, di antaranya Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)/Ketua Umum ICMI Pusat Jimly As-shiddiqie, Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, berikut sejumlah tokoh bangsa lainnya.
“Per hari ini, 6 Mei 2021, sudah dikabulkan dan berlaku,” ujar Tim Kuasa Hukum MJH, Oky Wiratama Siagian, sesuai sidang pada Kamis ini di PN Jaksel.
Menurut Oky, dengan dikabukannya penangguhan penahahan kliennya, MJH, maka terdakwa mulai saat ini bukan saja dapat keluar dari rutan Bareskrim Polri, namun bisa berkumpul dengan keluarga terutama saat lebaran idul fitri mendatang.
Pada sidang Kamis itu pula, tim kuasa hukum MJH mulai mendatangkan saksi fakta dan ahli dari berbagai kalangan atau profesi, baik aktivis perburuhan, pengusaha, maupun para ahli atau pengamat independen.
Terdakwa MJH sendiri dalam beberapa sidang ini sudah menjalani kehadiran langsung (offline) di ruang PN Jaksel, tidak lagi mengikuti perjalanan sidang dari rutan Bareskrim Polri.
Jumhur Hidayat, yang ditangkap sejak Oktober tahun lalu, telah didakwa oleh jaksa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan.
Jumhur Hidayat dijerat oleh jaksa dengan dua pasal alternatif, yaitu Pasal 14 Ayat (1) juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Jumhur Hidayat selama ini mendekam di rumah tahanan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta.
Adapun tim kuasa hukum Jumhur Hidayat merupakan gabungan tim pengacara LBH Jakarta dan Lokataru Indonesia atau disebut Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Tim kuasa hukum ini sempat melakukan aksi walk out di pengadilan dalam sidang beberapa waktu lalu. (Azwar)
sumber: wartapembaruan.co.id