Irman Gusman

Merdeka.com – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di pemerintahan, untuk menghentikan perilaku koruptif. Menurutnya, perilaku tersebut akan menghambat pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan LaNyalla kepada sejumlah tokoh yang hadir dalam Webinar Kebangkitan Nasional sekaligus Peluncuran Buku Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman, Kamis (20/5) di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta.

Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPD RI periode 2009-2016 Irman Gusman, Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Viva Yoga Mauladi, Sekjen Majelis Nasional KAHMI Manimbang Kahariyady, juga Para Pembicara Diskusi Hamdan Zoelva, Erman Suparman, dan Fahri Hamzah.

Dijelaskan LaNyalla, meski DPD memiliki kewenangan pengawasan atas Undang-Undang tertentu dan atas Peraturan Daerah, tetapi DPD RI bukan lembaga pencegah korupsi, tetapi memiliki kewajiban untuk melakukan penguatan perekonomian daerah.

“Di DPD RI sendiri, ada tiga isu strategis daerah yang harus disuarakan. Pertama percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah, kedua peningkatan indeks fiskal daerah, dan ketiga, kesejahteraan dan kemakmuran daerah,” katanya.

Senator asal Jawa Timur ini mengatakan, ketiga isu tersebut sangat berkaitan dengan pencegahan korupsi di daerah.

“Karena, perilaku koruptif akan menghambat dan memperlambat pencapaian ketiga hal strategis tersebut. Dampaknya adalah semakin terhambatnya pembangunan daerah,” tuturnya

Mengenai banyaknya kepala daerah serta anggota DPRD yang menjadi terpidana dalam kasus korupsi, LaNyalla mencoba untuk melihat dari sudut pandang lain.

“Dalam konteks pencegahan korupsi, kita sebagai bangsa harus memiliki pandangan yang sama. Pandangan itu harus dipahami dan tertanam dalam benak semua kepala daerah, khususnya, dan penyelenggara negara pada umumnya,” tuturnya.

LaNyalla menerangkan, tujuan dibangunnya Indonesia sudah dituangkan dalam konstitusi, salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya.

“Untuk mencapai tujuan tersebut, maka negara membentuk pemerintahan dan aparatur. Termasuk lembaga negara dalam fungsi legislatif, yudikatif dan auditif. Ketika dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga dan aparatur tersebut berbuat untuk kepentingan sendiri atau kelompok dan bukan untuk tujuan negara, maka itulah korupsi,” ujarnya.

Menurutnya, ketika ada undang-undang yang memerintahkan penyerahan hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar, maka sejatinya undang-undang tersebut adalah undang-undang koruptif.

“Ini bukan hanya soal APBD atau APBN saja. Juga bukan hanya tentang kepala daerah saja. Tetapi soal komitmen kita sebagai bangsa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan negara ini,” pungkasnya. [hhw]

sumber: merdeka.com

JAKARTA, iNews.id – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi peluncuran buku tentang, Menyibak Kebenaran: Drama Hukum, Jejak Langkah dan Gagasan Irman Gusman. Buku tersebut tidak saja menyajikan berbagai gagasan pemikiran dan wawasan kebangsaan dari seorang mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, melainkan juga menjadi saksi ketegaran dan kegigihan beliau dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya. Pernyataan itu disampaikan oleh politikus Partai Golkar yaang biasa disapa Bamsoet itu ketika mengikuti peluncuran buku Irman Gusman, sekaligus peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-113, yang diselenggarakan secara virtual oleh Korps Alumni Himpunam Mahasiswa Islam (KAHMI), Kamis (20/5/2021).

“Buku ini memperkaya referensi kajian hukum. Selain karena masih banyaknya pekerjaan rumah dalam penegakan hukum, tantangan dalam pembangunan hukum nasional juga selalu berkembang secara dinamis. Karenanya, pembenahan sistem hukum harus menjadi upaya yang berkesinambungan, seiring dinamika zaman,” ujar Bamsoet. Acara yan dilaksanakan secara daring dan luring itu juga diikuti oleh Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Viva Yoga Mauladi serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Eddy Omar Syarief Hiariej.

Kemudian, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2013-2015 Hamdan Zoelva, Ketua Komisi Yudisial (KY) 2010-2015 Eman Suparman dan Wakil Ketua DPR 2014-2019 Fahri Hamzah. Video Peluncuran Mitsubishi Xpander Limited di IIMS 2019 Bamsoet menyampaikan, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-113 harus dijadikan momentum merefleksi sejauh mana keberhasilan mewujudkan cita-cita penegakan hukum yang berkeadilan. Merujuk indeks supremasi hukum (rule of law index) yang dirilis World Justice Project tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 59 dari 128 negara, atau peringkat 9 dari 15 negara di wilayah Asia Timur dan Pasifik. “Sementara hasil survei Indonesia Political Opinion pada Oktober 2020, memperlihatkan angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia mencapai 64 persen. Tertinggi jika dibandingkan bidang lain, seperti ekonomi 57 persen, politik dan keamanan 51 persen, serta bidang sosial dan humaniora 50 persen,” ucapnya.

Dia menuturkan, tingginya angka ketidakpuasan publik terhadap bidang hukum dipicu oleh beberapa faktor, antara lain persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi, independensi penegak hukum, perlindungan kebebasan berpendapat, kualitas kebijakan serta beberapa faktor lainnya yang dinilai tidak menghasilkan kinerja optimal. “Padahal, dalam konsepsi negara hukum, harus ada penghormatan terhadap pengakuan normatif dan empirik atas prinsip supremasi hukum, prinsip persamaan kedudukan di depan hukum, dan asas legalitas, yaitu penegakan dan penerapan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum,” tuturnya. Menurutnya, secara filosofis penegakan hukum yang berkeadilan harus merujuk pada konsep keadilan sebagaimana diamanatkan sila ke-dua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan keadilan sebagai bagian dari martabat kemanusiaan.  Selain itu, kata dia harus merujuk pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menempatkan keadilan sebagai hak yang dapat diakses oleh seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi. “Pasal 1 ayat (3) konstitusi menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konstitusi juga mengatur penyelenggaraan peradilan dilaksanakan untuk menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1), adanya pengakuan persamaan kedudukan hukum setiap warga negara (Pasal 27 ayat 1) adanya jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang tidak diskriminatif (Pasal 28D ayat 1) dan pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum sebagai hak asasi (Pasal 28 I ayat 1),” katanya. Video Peluncuran Mitsubishi Xpander Limited di IIMS 2019 Dia menjelaskan, pembangunan hukum nasional harus menjadi upaya kolektif karena membutuhkan komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah, maupun berbagai elemen masyarakat.  “Penegakan hukum yang berkeadilan juga harus dimaknai bahwa hukum tidak hanya diperlakukan semata-mata sebagai sebuah prosedur yang harus ditaati,” ucapnya.

Editor : Kurnia Illahi

sumber: inews.id

Jakarta, CNN Indonesia — Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman bakal menghadirkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva sebagai ahli dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus suap impor gula.

“Ada beberapa ahli yang akan dihadirkan, salah satunya Pak Hamdan Zoelva,” ujar pengacara Irman, SF Marbun, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (24/10).

Hamdan direncanakan akan memberikan keterangan dalam persidangan pekan depan.

Irman sebelumnya mengajukan PK terkait kasus suap impor gula ke Mahkamah Agung (MA). Ia menyertakan tiga novum yakni surat pernyataan penyuap Irman, Memi dan Xaveriandy Sutanto, yang menyatakan bahwa pemberian uang Rp100 juta tak pernah diketahui Irman.

Kemudian, bukti tiket Memi ke Jakarta sebelum menyampaikan niatnya ke Irman. Kedatangan Memi dan Xaveriandy ke Jakarta saat itu bukan untuk bertemu dengan Irman melainkan menghadiri pernikahan anak kerabatnya.

Sedangkan novum terakhir berupa Surat Perintah Setor (SPS) pada 28 Juli 2016 yang menyatakan bahwa penjualan gula untuk operasi pasar CV Semesta Berjaya milik Memi, adalah sebanyak 1.000 ton bukan 3.000 ton seperti yang disebut dalam kesepakatan dengan Irman.

Dalam perkara ini, Irman telah divonis 4,5 tahun penjara oleh majelis hakim lantaran terbukti menerima suap sebesar Rp100 juta dari Memi dan Xaveriandy. Irman saat itu tak mengajukan banding.

Pada putusan Irman, uang Rp100 juta itu disebut sebagai bagian dari kesepakatan sebesar Rp300 per kilogram dengan total 3 ribu ton gula yang diimpor Perum Bulog untuk disalurkan ke Provinsi Sumatera Barat. Uang suap tersebut berasal dari Direktur CV Semesta Berjaya, Memi dan Xaveriandy.

(pris/arh)

sumber: cnnindonesia.com

JAKARTA – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) membantah pernyataan juru bicara Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. Di mana, KPK membalas pernyataan guru besar Universitas Gajah Mada Eddy Hiariej soal perkara hukum Irman Gusman.

Ketua Bidang Hukum dan HAM KAHMI, Supardji Ahmad mengatakan, apa yang disampaikan KPK justru keliru dan menyesatkan publik. Hal ini dikarenakan bertolak belakang dengan yang disampaikan Eddy Hiariej.

“Pernyataan Jubir KPK ini tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, karena data-data yang kami miliki termasuk rekaman video yang berisi pernyataan Prof Eddy Hiariej dalam dua forum yang berbeda di Yogyakarta justru bertolak belakang dari klaim sepihak oleh Jubir KPK,” kata Supardji, Jumat (15/2/2019).

Dirinya mengatakan, pernyataan Jubir KPK dinilai akan buat keliru dan menyesatkan masyarakat akan fakta sesungguhnya. “Oleh sebab itulah maka Majelis Nasional Kahmi merasa perlu untuk meluruskan pernyataan darl Jubir KPK itu, demi keadilan,” tambahnya.

Supardji menilai, apa yang disampaikan oleh Eddy bukanlah untuk menyalahkan KPK, namun hal itu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan. Bahkan masih banyak pakar hukum yang menilai bahwa terjadi kekeliruan terhadap putusan tersebut.

“Dalam buku (berjudul menyibak kebenaran) ada beberapa pakar hukum dan guru besar lainnya yang sependapat dengan Prof. Eddy Hiariej, termasuk Prof. Andi Hamzah, m yang merupakan salah seorang anggota Pansel yang membentuk KPK dan anggota tim perumus Undang-Undang Tipikor, serta mantan Ketua Komisi Yudisial Prof. Eman Suparman. Bahkan mantan Jaksa KPK Dr. Yudi Kristiana dan mantan hakim Tipikor Nur Adhim turur memberikan anotasinya,” papar Supardji.

Sebelumnya, KPK menanggapi pemberitaan terkait perkembangan ‎perkara yang melibatkan mantan Ketua DPD, Irman Gusman. Dalam hal ini, KPK telah mengonfirmasi kembali terkait pemberitaan yang menyebut bahwa ‘Jaksa dan Hakim Keliru Menghukum Irman Gusman’.

Pernyataan ‘Jaksa dan Hakim Keliru Menghukum Irman Gusman’ tersebut diungkapkan ‎oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Eddy Hieriej. Namun, Prof Eddy membantah pernyataan tersebut setelah KPK mengonfirmasi kembali

“‎Jadi, tidak benar jika ada pemberitaan seolah-olah Prof. Eddy mengatakan Jaksa dan Hakim Keliru menghukum Irman Gusman,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui keterangan resminya, Kamis 14 Februari 2019.

‎Menurut Febri, pernyataan Prof Eddy tersebut dikonfirmasi kembali agar publik tidak mendapatkan informasi yang keliru. Justru, kata Febri, Prof Eddy menyampaikan, bahwa semestinya Irman Gusman tetap dapat divonis bersalah sebagaimana diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Tipikor.

“Hal tersebut semestinya menjadi kewenangan Hakim untuk memilih salah satu pasal yang dinyatakan terbukti, apakah Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi, karena KPK menggunakan Dakwaan Alternatif sejak awal,” sambung Febri.(rzy)

(fid)

sumber: okezone.com

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva menyebut, vonis 4,5 tahun penjara kepada bekas Ketua DPD RI, Irman Gusman mencederai rasa keadilan. Sebab, vonis itu melanggar prinsip yang dipegang teguh dalam dunia hukum.

“Ya, bagi saya mencederai rasa keadilan,” ucap Hamdan yang juga pernah menjadi saksi ahli dalam kasus yang menimpa Irman Gusman saat menghadiri diskusi publik bertajuk ‘Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman’, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (12/2/2019) kemarin.

Menurut Zoelva, penerapan hukum internasional dalam perkara dugaan suap kuota impor gula yang menyeret senator asal Sumatera Barat itu tidak bisa serta merta langsung dapat diterapkan di Indonesia.

“Nah, memperdagangkan pengaruh itu sendiri belum masuk ke hukum Indonesia,” kata dia yang sangat menyayangkan apabila PK (peninjauan kembali) yang diajukan Irman tidak dikabulkan.

Sebab, dirinya mengaku tahu betul rekam jejak Irman Gusman yang punya kepribadian baik dan menolak segala bentuk praktik rasuah.

“Kemudian yang kedua tadi bahwa dari profil latar belakang dan segala aspek, rasa-rasa dia bukan penjahat,” ujar Hamdan Zoelva.

Diketahui, Irman Gusman terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Irman tertangkap tangan oleh KPK ketika menerima uang terima kasih sebesar Rp 100 juta dari CV Semesta Berjaya karena telah bersedia membantu meloloskan CV Semesta Berjaya atas gula impor Perum Bulog.

Atas kasus ini, Irman divonis penjara selama 4,5 tahun. Dia juga diwajibkan membayar denda sebanyak Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Tak terima dengan vonis itu, Irman pun mencoba memperjuangkan hak hukumnya hingga ke ranah Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). (Ardi)

sumber: beritabuana.co

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai penjatuhan vonis 4,5 tahun kepada mantan Ketua DPD RI Irman Gusman sudah mencederai rasa keadilan.

Hamdan juga menyebut penjeblosan Irman ke penjara telah melanggar prinsip dalam dunia hukum.

“Ya, bagi saya mencederai rasa keadilan dan kemudian tentu melanggar prinsip hukum yang dipegang teguh dalam dunia hukum,” kata Hamdan dalam diskusi publik ‘Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman’, di hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Menurut Hamdan, kasus Irman Gusman sama sekali tidak ada kaitannya dengan jabatan Irman. Namun entah mengapa kasus tersebut dinyatakan saling berkaitan.

Meski Pengadilan dan jaksa KPK menyetujui bahwa Irman memperdagangkan pengaruh, tapi yang perlu diingat ialah, pokok memperdagangkan pengaruh itu sendiri belum masuk ke dalam hukum Indonesia.

Sehingga, lanjut Hamdan, tak tepat bila memperdagangkan pengaruh disangkakan kepada Irman Gusman.

“Tidak berkaitan dengan jabatannya tapi dinyatakan berkaitan. Memang pintu masuknya oleh KPK dan pengadilan setuju dengan jaksa KPK bahwa dia memperdagangkan pengaruh. Memperdagangkan pengaruh itu sendiri belum masuk ke hukum Indonesia. Jadi, inilah yang menjadi masalah,” ungkap Hamdan.

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini juga menyayangkan bila Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Irman tak dikabulkan. Pasalnya dia menilai, rekam jejak baik profil dan latar belakang Irman sama sekali tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang penjahat.

“Kemudian yang kedua tadi bahwa dari profil latar belakang dan segala aspek, rasa-rasa dia bukan penjahat,” pungkasnya.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Hasanudin Aco

sumber: tribunnews.com

Examinasi Putusan Perkara Bapak Irman Gusman Sahid Jaya Hotel Jakarta

sumber: instagram @hamdanzoel

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva menyebut, vonis 4,5 tahun penjara kepada eks Ketua DPD RI, Irman Gusman mencederai rasa keadilan. Sebab, vonis itu melanggar prinsip yang dipegang teguh dalam dunia hukum.

“Ya, bagi saya mencederai rasa keadilan,” ucap Hamdan saat menghadiri diskusi publik bertajuk ‘Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman’, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Sebelumnya, Irman divonis penjara selama 4,5 tahun. Dia juga diwajibkan membayar denda sebanyak Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Tak terima dengan vonis itu, Irman pun mencoba memperjuangkan hak hukumnya hingga ke ranah Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Menurut Zoelva, penerapan hukum internasional dalam perkara dugaan suap kuota impor gula yang menyeret senator asal Sumatera Barat itu tidak bisa serta merta langsung dapat diterapkan di Indonesia.

“Nah, memperdagangkan pengaruh itu sendiri belum masuk ke hukum Indonesia,” kata dia.

Selain itu, ia sangat menyayangkan apabila PK yang diajukan Irman tidak dikabulkan. Sebab, dirinya mengaku tahu betul rekam jejak Irman Gusman yang punya kepribadian baik dan menolak segala bentuk praktik rasuah.

“Kemudian yang kedua tadi bahwa dari profil latar belakang dan segala aspek, rasa-rasa dia bukan penjahat,” ujarnya.

(put)