Institut Riset Kepemiluan

Jakarta – Electoral Research Institute (ERI) atau Institut Riset Kepemiluan merekomendasikan pemilu nasional serentak dipisahkan dengan pemilu lokal serentak.

Pemilu nasional serentak diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD. Sedangkan pemilu lokal serentak diadakan untuk memilik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota serta DPRD Provinsi dan Kabupaten.

Hal ini sampaikan oleh peneliti ERI Ramlan Surbakti dalam acara seminar yang bertemakan “Desain Pemilu Serentak 2019 dan Peluncuran ERI” di Auditorium LIPI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Senin(2/2).

Dalam tersebut hadir juga sebagai narasumber Peneliti LIPI Syamsuddin Haris, Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, dan Komisioner KPU Sigit Pamungkas.

“Pemisahan pemilu nasional serentak dan pemilu lokal serentak diharapkan tidak hanya tercapai tujuan efisiensi anggaran dan waktu, tetapi juga dapat diwujudkan beberapa perubahan sekaligus,” ujar Ramlan dalam seminar tersebut.

Perubahan pertama, katanya adalah peningkatan efektivitas pemerintahan karena diasumsikan pemerintahan yang dihasilkan melalui keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif lebih stabil sebagai akibat coattail effect, yakni keterpilihan calon presiden yang dari parpol atau koalisi parpol tertentu akan mempengaruhi keterpilihan anggota legislatif dari parpol atau koalisi parpol tertentu pula.

“Dengan demikian konflik eksekutif-legislatif, instabilitas, dan bahkan jalan buntu politik sebagai komplikasi skema sistem presidensial berbasis sistem multipartai tidak terjadi,” tandasnya.

Perubahan kedua, menurut Ramlan pembentukan koalisi politik “memaksa” parpol mengubah orientasi koalisi dari yang bersifat jangka pendek dan cenderung opurtunistik menjadi koalisi berbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform partai.

“Perubahan ketiga adalah pemisahan ini dapat berdampak positif pada beberapa hal berikut, ada jeda waktu bagi rakyat menilai kinerja pemerintahan hasil pemilu serentak nasional, terbuka peluang besar bagi terangkatnya isu lokal ke tingkat nasional dan semakin besarnya peluang elite politik lokal yang bagus untuk bersaing di tingkat nasional,” jelasnya.

Pemisahan pemilu nasional serentak dan pemilu lokal serentak, lanjutnya juga membawa perubahan pada sistem kepartaian yang lebih moderat (sistem multi partai sederhana) dan berkurangnya politik transaksional.

Selain itu, kata Ramlan, pemisahan ini, dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat karena perhatian pemilih tidah harus terpecah pada pilihan yang banyak dalam bilik suara.

“Karena jumlah surat suara relatif terbatas dalam masing-masing pemilu serentak, nasional dan lokal, maka para pemilih memiliki waktu yang sedikit lebih luang untuk memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos atau menandai pilihan mereka,” pungkasnya.

sumber: beritasatu.com

Jakarta – Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Iskandar Zulkarnaen mengharapkan agar Institut Riset Kepemiluan atau Electoral Research Institute (ERI) dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu. Lembaga riset ini, katanya harus mampu memberikan alternatif kebijakan ideal untuk mengatasi berbagai masalah dalam praktik kepemiluan kita.

“Saya yakin melalui penelitian dan riset, keinginan untuk mendorong kualitas prosedural dan substansial demokrasi pada satu sisi, dan pada sisi yang lain mendorong peningkatan kualitas proses dan substansi tata kelola penyelengaraan pemilu di Indonesia yang lebih baik dapat diwujudkan,” kata Zulkarnaen saat memberikan sambutan dalam seminar “Desain Pemilu Serentak 2019 dan Peluncuran ERI,” di Auditorium LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (2/2).

Dia mengharapkan bahwa ERI dapat berkiprah dan berkontribusi melalui konsep dan pemikirannya dalam memperbaiki kebijakan kepemiluan atas dasar riset-riset yang dihasilkan.

“Lembaga ini harus mampu mengembangkan riset dan studi kepemiluan di Indonesia untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan secara akademis di bidang kepemiluan kepada pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, khususnya KPU,” ujar Zulkarnaen.

Kehadiran lembaga ini juga, menurutnya sangat tepat di saat persiapan bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak. ERI memang disiapkan untuk riset pilkada serentak secara matang sehingga pilkada bisa menghasilkan pemerintahan bersih, efektif, dan efisien.

“Pemilu serentak diterapkan agar pemerintahan menjadi stabil dan efektif. Selain itu, pemilu serentak ini bisa menghemat anggaran,” jelasnya.

Sementara Ketua KPU Husni Kamil Malik menyambut positif keberadaan ERI sebagai lembaga kajian di bidang kepemiluan. Dia mengaku bahwa berdiskusi 2,5 tahun dengan LIPI dan Australian Electoral Committee (AEC) untuk membentuk lembaga riset di bidang kepemiluan.

“Keberadaan lembaga riset ini sudah berada pada tahap menjadi diktum draf jangan menengah. Hasil-hasilnya bisa kita manfaatkan bersama-sama,” kata Husni.

Peluncuran ERI dilakukan oleh Kepala LIPI Iskandar Zulkarnaen dan Ketua KPU Husni Kamil Malik. Setelah peluncuran, dilanjutkan dengan seminar dengan narasumber peneliti LIPI Syamsuddin Haris dan Ramlan Surbakti, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, komisioner KPU Sigit Pamungkas. Proses pembentukan ERI mendapat dukungan pemerintah Australia, antara lain berupa pertukaran pengetahuan tentang riset kepemiluan dengan Australia Electoral Committe (AEC) dan Commisioner Advisory Board for Electoral Research (CABER).

sumber: beritasatu.com