Merdeka.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva tidak ingin larut dalam problem yang dialami institusinya. Hamdan bersikap dingin terhadap usulan Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Todung Mulya Lubis tentang pemecatan seluruh hakim konstitusi.
Menurut Hamdan, usulan tersebut merusak mekanisme ketatanegaraan yang sudah dibangun. Jika ada hakim konstitusi terlibat kasus hukum dan kode etik, maka diserahkan kepada proses hukum.
“Biarkan saja hukum berjalan jika ada hakim konstitusi yang terlibat hukum dan jika ada tersandung masalah etik, biarkan saja masalah etiknya. Jangan dikaitkan,” kata Hamdan usai membuka Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar perguruan tinggi se-Indonesia regional barat di Graha Bina Prajat Setda Sumsel, Palembang, Sabtu (22/3).
Ia mengatakan, jika hakim konstitusi dengan mudah dipecat atau dibubarkan, akan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Apalagi, hakim konstitusi merupakan lembaga tertinggi yang mengatur ketatanegaraan Indonesia.
“Akan menghadapi masalah besar kalau suatu saat hakim konstitusi itu dengan mudah diberhentikan. Bisa saja suatu saat orang-orang baik menghadapi penguasa yang jahat yang tidak suka dengan putusan-putusan hakim konstitusi yang mungkin suatu saat memberhentikan presiden. Maka presiden memerintahkan bubarkan dulu hakim konstitusinya. Ini yang berbahaya,” kata dia.
“Jadi budaya-budaya itu tidak boleh dikembangkan karena merusak sistem yang sudah terbangun selama ini,” pungkasnya.
Todung sebelumnya mengusulkan agar seluruh hakim MK mundur demi memulihkan reputasi institusi Mahkamah. Setelah semua hakim mundur, kemudian digelar pemilihan lagi.
Menurut dia, kewibawaan MK saat ini sangat memprihatinkan. Meski demikian, MK tak perlu dibubarkan karena pembubaran lembaga itu menyalahi konstitusi. Kredibilitas MK kian dipertanyakan pasca-penangkapan Akil Mochtar saat dia menjabat Ketua MK. Penyuapan yang melibatkan Akil telah mencoreng lembaga yang pernah dia pimpin. (mdk/has)
sumber: m.merdeka.com