JAKARTA (Pos Kota) – Dalam sistem Hukum Tata Negara kita dengan perubahan UUD 45 sekarang ini tidak mudah memakzulkan seorang presiden, apalagi tuduhan kepada presiden hanya sebatas tidak menempati janjinya pada saat kampanye.
Demikian disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva saat berbicara pada diskusi bertema “Janji Pemimpin Dalam Persfektif Fikih dan Kosntitusi”, di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Kamis (4/6). Pembicara lainnya, Wakil Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin.
Menurut Hamdan, janji presiden dalam bentuk bentuk visi dan misi yang disampaikannya saat kampanye memang tercatat dalam dokumen negara. “Namun, tidak begitu saja mudah untuk dilaksanakan karena bisa saja menyangkut anggaran, atau ada hambatannya, misalnya, DPR tidak setuju dengan program yang akan dilaksanakan presiden tersebut,” terang Hamdan.
Selain itu, lanjut Hamdan, dalam perundang-undangan kita tidak ada pasal yang secara leterlek menyebutkan, bahwa apabila presiden tidak memenuhi janjinya maka bisa dimakzulkan.
Menurut Hamdan, dalam undang-undang kita presiden bisa dimakzulkan apabila, melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, suap dan melakukan perbuatan tercela.
Namun, lanjut Hamdan, bukan berarti presiden tidak bisa dimakzulkan. Presiden bisa dimakzulkan kalau memang wibawanya rusak karena melakukan perbuatan tercela, dan itu terus menerus dilakukan, sehingga begitu rendahnya harkat dan martabat sebagai seorang presiden.
KH Ma’ruf Amin menjelaskan siapapun mereka yang dilantik menjadi presiden memang diambil sumpah jabatan terlebih dahulu, tapi kan dalam sumpah jabatan tersebut tidak ada kata yang menyabutkan agar presiden memenuhi janji-janjinya yang disampaikan saat kampanye.
Dalam kontek inilah, tambah Ma’ruf, MUI akan mengadakan ijtima (pertemuan) ke-5 Komisi Fatwa se-Indonesia Minggu depan salah satu materi yang akan dibahas adalah pemimpim yang tidak menepati janji-janjinya saat kampanye.
Ia mengatakan dalam pandangan fikih memang masih ada perbedaan apakah seseorang yang menjadi pemimpin, jika tidak memenuhi janjinya berdosa atau tidak, atau perlu ditaati atau tidak. “Inilah nanti yang akan dibahas para ulama,” terang Ma”ruf. (Johara)
sumber: poskotanews.com