Harjono

Jakarta (ANTARA) – Sekjen Pimpinan Pusat Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (Perisai) Harjono meminta agar vaksin Sinovac di Indonesia mendapatkan sertifikasi halal serta diuji secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

“Meminta pemerintah agar vaksin Sinovac yang tiba di Indonesia mendapat pengujian ketat dari BPOM dan harus mendapatkan sertifikasi halal,” kata Harjono kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, keamanan dan kehalalan vaksin penting karena Sinovac akan digunakan secara masif dan persentase penurunan kejadian penyakit pada kelompok orang yang divaksinasi belum diketahui.

Ia juga mengingatkan BPOM untuk transparan terhadap proses penelitian dan berhati-hati meneliti vaksin tersebut sebelum mengeluarkan izin edar karena vaksin yang akan digunakan menyangkut keselamatan masyarakat.

“BPOM harus berhati-hati dan transparan dalam proses penelitian karena keselamatan rakyat jauh lebih penting dari apapu. Harus ada standar ilmiah yang digunakan oleh BPOM sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” kata dia.

Sekjen PP Perisai meminta kepada seluruh masyarakat mendukung dan mengawal uji klinis vaksin secara hati-hati dan transparan sehingga proses standarisasi pemeriksaan dilakukan dengan baik sampai akhirnya izin penggunaan darurat/EUA diberikan.

Harjono juga menekankan bahwa BPOM jangan sampai mengabaikan standardisasi ilmiah uji klinis pemeriksaan vaksin hanya karena untuk “kejar tayang”.

“Kami yakin ada target waktu dan capaian pemerintah. Namun kami mengharapkan komitmen BPOM agar tidak mengabaikan standarisasi ilmiah uji klinis vaksin hanya karena untuk kejar tayang karena ini semua menyangkut jaminan terhadap khasiat, mutu dan keamanan bagi masyarakat,” katanya.

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

sumber: antaranews.com

Jakarta – Penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak sosial.

Hal itu ditegaskan oleh Sekjend Pimpinan Pusat PERISAI, Harjono, melalui rilisnya saat melakukan diskusi Online bersama beberapa aktivis Jakarta. (Jumat,10/04/20)

Dalam penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sosial sudah mulai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada 1,2 juta Kartu Keluarga (KK) yang tidak mampu dan rentan, khususnya mereka yang terdampak corona COVID-19.

Harjono mempertanyakan efektifitas metode data yang diterapkan Untuk pemberian bantuan melalui sistem algoritma berbasis NIK atau KK ataupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

“ini yang akan dibantu pemerintah dan pemprov DKI Jakarta apakah hanya masyarakat Jakarta yang tercatat sebagai warga DKI Jakarta saja??” ujarnya

“Jika Pemprov DKI dan Pemerintah hanya mengacu pada KK atau DTKS atau KJP, bagaimana dengan nasib para pendatang dan perantauan yang tidak tercatat sebagai warga DKI jakarta namun merupakan kelompok rentan secara ekonomi, bahkan banyak pula para pemulung atau pedagang kecil yang bukan warga jakarta,” imbuhnya.

menurut harjono jika pemerintah memberikan bantuan kepada penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat masing-masing, maka harus ada proses verifikasi factual sehingga tidak terjadi penyalahgunaan bantuan atau korupsi di level tertentu.

“kementerian atau pemprov harus segera melakukan verifikasi dan menyediakan tenaga pendamping dalam pengalokasian bantuan sosial, sehingga tidak ada penyalahgunaan anggaran akibat adanya daftar penerima bantuan fiktif”.ungkapnya

Selain itu Sekjend PP PERISAI ini pun menuturkan, dalam penanganan dampak sosial ekonomi akibat wabah covid-19, diperlukan mekanisme khusus dan pendataan yang valid, agar bantuan dari pemerintah pusat untuk warga miskin tidak tumpang tindih, serta tidak menimbulkan gejolak sosial.

“jika bantuan sembako didistribusikan tidak merata, nanti akan menimbulkan gejolak dan kecemburuan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari tumpeng tindih, pemerintah perlu melakukan verifikasi dan validasi data seakurat mungkin, agar warga yang rentan secara ekonomi dan mereka yang memang layak dibantu ini dapat menerima bantuan,” tuturnya.

“apabila terjadi tumpang tindih yang berefek pada gejolak sosial, kemensos harus mempunyai mekanisme pengendalian gejolak sosial dan bisa melakukan antisipasi awal bersama institusi lainnya sehingga dapat memaparkan secara detil kepada presiden” tutup harjono

sumber: perisai.or.id

Jakarta-, Aliansi pemuda dan Mahasiswa yang terdiri dari gabungan organisasi, diantaranya PP Perisai, PP Wanita Perisai, LKMI PB HMI, Perempuan Candradimuka, DPP IPTI, PB SEMMI dan PP SEPMI mendatangi kantor KPAI yg bertempat di jalan Teuku umar, Jakarta Pusat (28/02).

Aliansi pemuda dan mahasiswa tersebut melakukan proses klarifikasi dan bertabayun kepada pihak KPAI akibat statement salah seorang komisioner yaitu Ibu Sitti hikmawaty yang menyatakan bahwa “perempuan dan laki-laki dapat hamil secara tidak langsung di dalam kolam renang”

Dalam proses klarifikasi tersebut, Harjono selaku koordinator aliansi mahasiswa dan pemuda yang juga Sekjen PP Perisai mencoba meminta penjelasan secara langsung kepada komisioner KPAI terkait kronologis, Tupoksi KPAI, langkah KPAI dan capaian kerja KPAI selama ini.

Tampak hadir didalam ruangan tersebut Ibu Siti Hikmawatty dan Bapak Jasra yang juga merupakan komisioner kpai

Selain meminta penjelasan terkait viralnya statement tersebut, perwakilan dari mahasiswa dan pemuda juga memberikan masukan serta saran terkait pentingnya penguatan kinerja KPAI kedepan.

“Saya rasa, KPAI saat ini harus tetap konsentrasi pada pekerjaan Utamanya, karena ada sekitar 83 juta anak yang di urus dalam pengawasan pemenuhan dan penyelenggaraan hak anak” ungkapnya.

Harjono juga menambahkan bahwasanya KPAI jangan terjebak pada kondisi pelemahan psikologis lembaga dan tetap melakukan komunikasi lintas lembaga dalam perspektif Ketahanan Negara.

“Jangan terjebak pada penyudutan atau pelemahan lembaga sehingga psikologis KPAI terganggu dalam pelaksanaan kinerjanya, karena Anak-anak Indonesia merupakan Aset bangsa Indonesia kedepan dan hal ini merupakan bagian dalam upaya mewujudkan Ketahanan Negara.” Tegas nya.

Terkait pernyataan KPAI yang viral tersebut Harjono menjelaskan bahwa KPAI sudah meminta maaf kepada publik dan mencabut statement tersebut.

Harjono menjelaskan bahwa masyarakat perlu melihat permasalahan yang terjadi ini secara utuh tidak hanya sepenggal kejadian saja dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyetop tindakan pelemahan lembaga KPAI serta menyerukan agar tetap mendukung KPAI untuk terus melakukan perlindungan terhadap anak khususnya dalam kasus narkoba, prostitusi, asap rokok, perdagangan dan eksploitasi Anak.

“Mari kita semua stop pelemahan psikologis lembaga KPAI, mari kita bersama-sama tetap mendukung dan memberikan semangat agar KPAI tetap bekerja melindungi anak-anak Indonesia dari bahaya narkoba, prostitusi, asap rokok dan lain sebagainya” ujarnya

Menurut nya ada hikmah dibalik semua kejadian ini karena meskipun kontroversi namun Harjono yakin pasti ada kalangan akademisi yang akan membahas kasus ini lebih komprehensif sesuai dengan keilmuan nya.

“Kalau kami dari kalangan mahasiswa dan pemuda yang mempunyai pemikiran kritis pastinya akan selalu mengkaji keniscayaan-keniscayaan yang ada di dunia, meskipun hal tersebut hampir tidak mungkin terjadi namun ini menjadi hal yang menarik bagi kami.” Ujarnya.

“Kami juga menemukan jurnal ilmiah yang merupakan kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu, bahkan di luar negeri ada ribuan jurnal dengan kualitas scopus, namun di Indonesia sendiri baru satu jurnal yang ada keterkaitan nya dengan hal ini, oleh karena itu menurut kami ini yang akan menjadi pemicu kalangan akademis dan para ilmuwan untuk meneliti lebih lanjut” imbuhnya.

sumber: suarasi.com

Harjono : Jika Masyarakat Melihat Kecurangan Pada Pileg dan Pilpres Silahkan Lapor Jangan Takut.

Jakarta, eksposenews.com- Pemilu 2019 untuk memilih presiden, wakil presiden serta anggota legislatif akan digelar serentak pada 17 April 2019. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut pergelaran pesta demokrasi lima tahunan itu. Namun berbagai persoalan muncul, salah satu yang terjadi adalah adanya dugaan kecurangan berupa vidio yang memperlihatkan bahwa surat suara pemilu yang telah tercoblos untuk salah satu pasangan capres dan untuk caleg dari parpol tertentu.

Video yang diunggah oleh masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia telah menimbulkan pro dan kontra masyarakat Indonesia dan juga mendapat perhatian dunia.

Pasalnya, dugaan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak dimana telah melakukan pencoblosan kartu suara untuk kepentingan pasangan 01 yakni Joko Widodo – Maruf Amin. Saling tudingpun tidak dapat dihindarkan sehingga menimbulkan kebingungan,masyarakat juga saling bertanya pihak mana sebenarnya yang telah melakukan dugaan kecurangan tersebut.

Menyikapi permasalahan tersebut, Koalisi Pemerhati Kecurangan Pemilu (KPK Pemilu) sebagai salah satu lembaga independen yang mengemban misi mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi Pemilu serentak 2019 agar berjalan dengan aman, damai, adil, dan demokratis memandang perlu untuk memberikan solusi sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan.

Dalam rangka mengawal proses demokrasi yang jujur pada pilpres dan pileg yang dilaksanakan serentak pada 17 April 2019, dibutuhkan peran serta masyarakat dalam proses pengawasannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Koalisi Pemerhati Kecurangan (KPK) Pemilu Harjono, SH kepada awak media dalam jumpa.pers yang dilaksanakan di kantornya gedung graha Apic, jalan H.Juanda 15 Gambir, Jakarta Pusat, 12 April 2019.

Harjono mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mengawal jalannya pileg dan pilpres dengan membuat pengaduan jika melihat dan menemukan adanya pelanggaran. Untuk itu Harjono mempersilahkan masyarakat berpartisipasi dengan membuat laporan dengan mendownload aplikasi laporpilpres.com, ujarnya.

Berikut pernyataan Harjono dalam video streaming.

vocnewsindonesia.com. Jakarta, Pemilu 2019 yang digelar untuk memilih presiden, wakil presiden serta anggota legislatif akan digelar serentak pada 17 April 2019. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut pergelaran pesta demokrasi lima tahunan itu.

Namun berbagai persoalan muncul, salah satu yang terjadi adalah adanya dugaan kecurangan berupa vidio yang memperlihatkan bahwa surat suara pemilu yang telah tercoblos untuk salah satu pasangan capres dan untuk caleg dari parpol tertentu.

Koalisi Pemerhati Kecurangan Pemilu (KPK Pemilu) sebagai salah satu lembaga independen yang mengemban misi mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi Pemilu serentak 2019 agar berjalan dengan aman, damai, adil, dan demokratis memandang perlu untuk memberikan sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan.

Suharjo ketua KPK Pemilu dalam pembukaan Konfefensi Persnya dan launching aplikasi laporpilpres.com.mengatakan KPK tidak memihak pada kedua paslon 01 maupun 02. Jumat,12 Maret Bertempat : KPK Pemilu sekretariat, Gedung Graha Apic, Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Gambir Jakarta Pusat.

Dalam rangka mengawal proses demokrasi yang jujur pada pilpres dan pileg yang dilaksanakan serentak pada 17 April 2019, dibutuhkan peran serta masyarakat dalam proses pengawasannya.

Harjono mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mengawal jalannya pileg dan pilpres dengan membuat pengaduan jika melihat dan menemukan adanya pelanggaran. Untuk itu Harjono mempersilahkan masyarakat berpartisipasi dengan membuat laporan dengan mendownload aplikasi laporpilpres.com, ujarnya lagi

Berikut video streaming Harjono.SH. ketua KPK Pemilu.

vocnews-MNRN