Haji Agus Salim

Langgam.id – Sebanyak 15 tokoh kelahiran Sumatra Barat (Sumbar) sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional sejak 1959 hingga 2019. Para tokoh tersebut ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Sukarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo. Para pahlawan nasional tersebut adalah:

1. Mohammad Hatta
Bung Hatta lahir di Bukittinggi, 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta pada 14 Maret 1980. Bung Hatta adalah pejuang kemerdekaan Indonesia, konseptor Pancasila dan UUD 1945 sekaligus proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama Bung Karno. Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kepres Nomor 84/TK/Tahun 2012 tanggal 7 November 2012. Sebelumnya, Presiden Soeharto menetapkan sebagai pahlawan proklamator melalui Kepres No. 081/TK/Tahun 1986.

2. Tan Malaka
Tan Malaka yang bernama lengkap Ibrahim Datuk Tan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang, Limapuluh Kota, Sumatra Barat pada 2 Juni 1897. Ia wafat di di Desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur, 21 Februari 1949 pada umur 51 tahun. Tan Malaka digelari Bapak Republik Indonesia, karena adalah tokoh pertama yang memberi nama Republik Indonesia. Ia keluar masuk penjara karena perlawanan pada pemerintah kolonial untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Sukarno melalui Kepres Nomor 53 Tahun 1963 tanggal 28 Maret 1963.

3. Sutan Sjahrir

Sutan Sjahrir lahir di Padang Panjang pada 5 Maret 1909 dari ayah keturunan Kotogadang, Agam dan ibu seorang bangsawan Melayu keturunan Minang. Sjahrir adalah pejuang pergerakan kemerdekaan sejak zaman kolonial, keluar masuk penjara karena perlawanan itu. Di awal merdeka menjadi perdana menteri, memperjuangkan pengakuan kedaulatan RI sekaligus pencetus pertama politik bebas aktif. Sjahrir wafat pada 9 April 1966 dan langsung ditetapkan Presiden Sukarno sebagai pahlawan nasional melalui Kepres No.76 Tahun 1966 tertanggal 9 April 1966.

4. H. Agus Salim

Haji Agus Salim lahir dengan nama Masyhudul Haq di Koto Gadang, Agam, Sumatra Barat pada 8 Oktober 1884. Ia adalah sepupu dari ayah Sutan Sjahrir. Pria berjulukan The Grand Old Man, sudah terlibat perjuangan kemerdekaan sejak zaman Hindia Belanda. Ia menguasai 7 bahasa asing dan terlibat aktof dalam diplomasi pengakuan kedaulatan RI di awal merdeka baik sebagai menteri luar negeri maupun diplomat. Haji Agus Salim wafat pada 4 November 1954. Presiden Sukarno menetapkannya sebagai pahlawan pasional pada 27 Desember 1961 melalui Keppres nomor 657 tahun 1961.

5. Abdul Muis
Abdul Muis (ditulis dalam ejaan lama: Abdoel Moeis) lahir di Sungai Pua, Agam, pada 3 Juli 1883. Ia adalah pejuang kemerdekaan sejak Zaman Hindia Belanda. Meski sempat menjadi angota Volksraad, perlawanan terhadap pemerintah kolonial tak surut. Ia ditangkap dan diasingkan di Jawa Barat. Abdoel Moeis adalah pahlahwan nasional pertama yang dikukuhkan pemerintah Republik Indonesia. Presiden Sukarno menetapkannya sebagai pahlawan pada 30 Agustus 1959 melalui Kepres No 218 Tahun 1959.
.

6. Tuanku Imam Bonjol

Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, pada 1772. Tuanku Imam adalah salah seorang pimpinan Pasukan Padri melawan tentara Belanda. Di bawah kepemimpinannya kaum Padri berdamai dengan kaum adat dan kemudian bersama menghadapi Belanda. Ia ditangkap Belanda saat dibawa berunding, kemudian diasingkan ke Sukabumi, Ambon dan kemudian ke Manado. Ia wafat pada 6 November 1864. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Soeharto berdasarkan Kepres Nomor 087/TK/Tahun 1973, tanggal 6 November 1973.

7. Muhammad Yamin
Muhammad Yamin lahir di Talawi, Sawahlunto pada 23 Agustus 1903. Yamin sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Pada 1928, aktif dalam kongres pemuda II yang membicarakan persatuan Indonesia. Yamin adalah salah seorang konseptor Pancasila dan UUD 1945, penggali sejarah, sastrawan dan juga ahli bahasa. Di awal merdeka sempat menjadi menteri di beberapa departemen. Yamin wafat di Jakarta pada 17 Oktober 1962. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto pada 6 November 1973 melalui Kepres Nompor 088/TK/Tahun 1973.

8. Rasuna Said

Rangkayo Hj. Rasuna Said lahir di Maninjau pada 14 September 1910. Rasuna adalah pendidik, tokoh politik, pejuang emansipasi sejak zaman Hindia Belanda. Rasuna Said adalah salah satu pendiri Persatuan Muslimin Indonesia (Permi). Di zaman penjajahan Belanda, pidato-pidatonya yang menentang pemerintah Hindia Belanda, membuatnya dipenjara pada 1932. Di awal kemerdekaan, Rasuda said mewakili Sumatra Barat di KNIP. Pada masa perang kemerdekaan, ia terlibat di Front Pertahanan Nasional. Rasuna Said juga sempat menjadi anggota DPA. Rasuna Said wafat di Jakarta pada 2 November 1965. Rasuna Said diangkat jadi Pahlawan Nasional oleh Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden No. 084/TK/Tahun 1974 Tanggal 13 Desember 1974.

9. Ilyas Ya’kub
H. Ilyas Ya’kub (juga ditulis Ilyas Yacoub) lahir di Asam Kumbang, Bayang, Pesisir Selatan, pada 14 Juni 1903. Ia adalah salah seorang pendiri Persatuan Muslim Indonesia (Permi) yang berjuang menentang politik kolonial Pemerintah Hindia Belanda, hingga dibuang ke Digul hingga Australia. Ia ikut bergerilya dalam perang kemerdekaan. Ilyas Yacoub ditetapkan sebagai pahlawan oleh Presiden BJ Habibie melalui Keputusan Presiden No. 074/TK/1999 tanggal 13 Agustus 1999.

10. Hazairin
Prof. Dr. Hazairin Harahap lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat pada 28 November 1906. Hazairin adalah dari pasangan Zakaria Bahri Harahap dan Aminah (asli Minangkabau). Hazairin adalah pakar hukum adat dan pernah menjabat menteri dalam negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo. Pada April 1946, Hazairin menjadi Residen Bengkulu, merangkap Wakil Gubernur Militer Sumatra Selatan. Hazairin kemudian menjadi Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam di Universitas Indonesia dan sejumlah perguruan tinggi. Hazairin wafat di Jakarta pada 11 Desember 1975. Ia diangkat oleh Presiden BJ Habibie melalui Keppres No. 74/TK/1999 tanggal 13 Agustus 1999.

11. Bagindo Aziz Chan
Bagindo Aziz Chan lahir di Padang pada 30 September 1910. Ia adalah anak keempat dari enam bersaudara dari Bagindo Montok (ayah) dan Djamilah (ibu). Ia adalah wali kota Padang di masa perjuangan. Diangkat jadi wali kota pada 15 Agustus 1946, setelah sebelumnya menjadi wakil wali kota. Bagindo Aziz Chan gugur pada 19 Juli 1947 ditembak tentara Belanda, jelang Agresi Militer I. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada 2005 atas jasa-jasanya selama perjuangan ,melalui Keppres No. 82/TK/2005, 7 November 2005.

12. Adnan Kapau Gani
Adnan Kapau Gani Lahir di Palembayan, Agam, Sumatra Barat. AK Gani adalah seorang dokter, politisi dan tokoh militer. Ia pernah menjadi menteri, wakil perdana menteri hingga jadi gubernur di Sumatra Selatan. Berjuang sejak zaman Hindia Belanda, masuk tahanan di masa Jepang, saat perang kemerdekaan, ia banyak membantu perlengkapan militer melalui penyelundupan dari Singapura. AK Gani ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007 melalui Kepres No . 066 / TK / Tahun 2007 Tanggal 6 November 2007.

13. Mohammad Natsir
Mohammad Natsir Dt Sinaro Panjang lahir di Alahan Panjang, Solok dari orang tua asal Maninjau, Agam. Ayahnya Idris Sutan Saripado, pegawai pemerintah sempat bertugas di Alahan Panjang dan ibunya, Khadijah. Natsir menempuh pendidikan di Maninjau, Alahan Panjang, Padang dan Bandung. Pernah menjadi menteri penerangan. Saat memimpin Masyumi di parlemen RIS, Natsir melontarkan mosi kembali ke negara kesatuan. Mosi Integral Natsir itu akhirnya diikuti parlemen dan semua negara bagian sehingga RIS bubar. Pada 6 Novemver 2008, Presiden SBY menetapkan Natsir sebagai pahlawan nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 041/TK/TH.2008

14. Buya Hamka
Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) lahir di Nagari Sungai Batang, tepi Danau Maninjau, Agam pada 17 Februari 1908. Buya Hamka adalah ulama besar, pendidik, sastrawan dan pejuang kemerdekaan itu, Hamka adalah putra ulama besar Minangkabau Dr. Abdul Karim Amrullah. Selama hidup ia menulis 94 buku, termasuk Tafsir Al Azhar. Buya Hamka wafat di RS Pertamina, Jakarta bertepatan dengan 22 Ramadan 1401 H, dalam usia 73 tahun 5 bulan. Buya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Pada 2011, Presiden SBY mengangkat Buya Hamka sebagai pahlawan nasional, antara lain karena jasanya selama perang kemerdekaan melalui Keppres No. 113/TK/2011, tanggal 7 November 2011.

15. Ruhana Kuddus
Ruhana Kuddus, lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatra Barat pada 20 Desember 1884. Ruhana merupakan kakak satu ayah Sutan Sjahrir. Ruhana adalah wartawati pertama Indonesia dan pendiri Surat Kabar Soenting Melajoe. Ruhana aktif meningkatkan pendidikan dan keterampilan kaum perempuan dengan mendirikan sekolah Kerajinan Amai Setia (KAS) di Koto Gadang. Ruhana wafat di Jakarta pada 17 Agustus 1972. Ruhana Kuddus ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai pahlawan nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/TK Tahun 2019 tanggal 7 November 2019.

(*/HM/SS)

sumber: langgam.id

Emosi yang Terjaga: Ajaran Haji Agus Salim dan Abu Sya’bi, kolom ditulis oleh Ady Amar, peminat buku; pemerhati sosial.

PWMU.CO – Ini kisah di tahun 1923, terjadi pada saat rapat Sarekat Islam (SI). Di tubuh SI saat itu telah terjadi keretakan. Terbelah menjadi dua, SI Merah dan SI Putih.

SI Merah dipimpin anak muda, bernama Musso, yang memberontak pada kepemimpinan HOS Cokroaminoto dan H. Agus Salim. Musso menyatakan, dipimpin generasi tua SI gerakannya menjadi lambat, dan tidak revolusioner lagi.

Saat Musso naik ke atas mimbar, setelah mengagitasi hadirin yang mengikuti rapat itu, tak lupa ia ujarkan ejekan dengan nada bertanya pada peserta rapat, “Binatang apa yang memakai jenggot?” Serempak anak-anak muda dari SI Merah menyahut, “Kambing.” Musso lalu melanjutkan, “Binatang apa yang memakai kumis?” “Kucing,” jawab mereka sambil cekakakan.

Kambing itu diserupakan dengan H. Agus Salim, karena beliau memang memakai jenggot khas, jenggot putih. Sedang yang memakai kumis, itu ejekan untuk HOS Cokroaminoto, yang memang berkumis, yang diserupakan dengan kucing.

Lalu, giliran H. Agus Salim naik ke atas mimbar untuk memberi sambutan, maka terdengar ejekan bersahut-sahutan, Embek… embekk… H. Agus Salim tetap tenang, tidak terprovokasi, bahkan tidak menunjukkan ekspresi kemarahan. Wajahnya tetap teduh.

Lalu, dia memulai dengan nada bertanya, “Saudara panitia, rapat ini disamping mengundang manusia, apakah juga mengundang gerombolan kambing? Saya mendengar suara kambing mengembek-embek di bagian belakang.” Sejak itu tidak lagi terdengar suara olokan embek… embek…

H. Agus Salim kemudian melanjutkan dengan nada bertanya, sebagaimana yang Musso lakukan.

“Kalau tadi ditanyakan binatang apa yang memakai jenggot dan kumis. Maka saya bertanya, binatang apa yang tidak memakai jenggot maupun kumis?”

Maka hadirin serempak menyahut, “Anjing.” Itu menunjuk pada Musso, yang memang tidak memakai jenggot maupun kumis.

Adalah Sutan Syahrir, perdana menteri pertama, mengakui dan melihat langsung kejadian itu. Syahrir memang hadir di situ. Kesaksian Syahrir itu diceritakan oleh penulis Belanda, Jef Last, dalam buku 100 Tahun H. Agus Salim.

Narasi Kasar

Hari-hari ini kita disuguhkan tampilan tokoh-tokoh politik, bahkan agamawan, yang hadir di ruang publik— yang meski dengan gelaran mentereng—tapi perangai dan tutur katanya tidak selayaknya.

Hal biasa kita jumpai, jika mendebat lawan bicara dengan narasi kasar, mata melotot, dan jari telunjuk dijorok-jorokkan pada lawan bicaranya, bahkan meski di kepalanya menyembul igal bak manusia suci. Memuakkan melihatnya.

Tentu itu tampilan dialog tidak sehat, dan tidak mustahil meracuni mental anak-anak muda yang menyaksikan. Tidak mungkin bisa diambil i’tibar teladan darinya.

H. Agus Salim H. Agus Salim mencontohkan jawaban pada mereka yang mengolok-olok dengan jawaban yang sesuai dengan olok-olok itu. Suara kambing akan keluar dari mulut kambing, atau yang menyerupai kambing.

Tentu itu jawaban yang tidak perlu menggunakan kosa kata atau narasi lain, cukup dengan mengembalikan suara kambing pada “pemilik” suara itu.

Kisah Abu Sya’bi

Adalah Abu Sya’bi, yang kerap mendapat pertanyaan-pertanyaan “aneh”, yang ditanyakan padanya. Pertanyaan-pertanyaan yang menguji kesabaran dalam menjawabnya. Tidak lalu dengan menghardik pada si penanya.

Suatu ketika, saat berjalan di keramaian, datanglah seseorang yang memang kerap menanyakan hal-hal aneh, tidak logis, seolah dia orang yang dihadirkan untuk menguji kesabaran.

Orang itu menghentikan langkah Abu Sya’bi, seolah ada hal penting dan mendesak yang ingin ditanyakan.

“Aku ingin tanyakan padamu, wahai Abu Sya’bi, “Siapa nama istri Iblis?”

Abi Sya’bi yang mendengar pertanyaan itu, tidak lalu meninggalkannya, karena itu pertanyaan main-main dan iseng dari orang yang sebenarnya tidak perlu diladeni. Tidak demikian dengan Abu Sya’bi, yang tetap menjawabnya, dengan jawaban yang disesuaikan dengan yang dimaui si penanya.

“Waduh, maaf… saat iblis menikah, saya salah satu orang yang tidak diundangnya. Jadi saya tidak tahu siapa nama istrinya.” Orang itu lalu pergi sambil tertawa-tawa menjengkelkan.

Jawaban Abu Sya’bi adalah jawaban bijak, yang disesuaikan dengan tabiat si penanya. Tidak perlu dibuatkan narasi dengan dalil njelimet untuk menjawab pertanyaan iseng tanpa guna.

Orang yang menyaksikan peristiwa itu, menegur Abu Sya’bi, kenapa mesti meladeni orang “tidak waras” itu. Jawab Abu Sya’bi, “Setiap orang, siapapun dia, punya hak untuk dijawab apa yang ditanyakannya.”

Abu Sya’bi, dan sebelumya, H. Agus Salim, adalah pribadi matang yang tingkat intelektual dan emosinya terjaga, memberi jawaban yang sesuai dengan tingkat kemampuan dari yang bersangkutan.

Dan hebatnya pula jawaban yang diberikan itu dengan sense of humor yang tinggi, menggelikan setiap orang yang mendengar kisahnya. Ada kelucuan, tapi tidak norak, ditorehkan pada jawaban-jawabannya.

Dua Tokoh yang berbeda zaman itu, mengajarkan pada kita arti penting menjaga emosi dalam situasi apa pun. Tidak sekadar berilmu, tapi juga beradab, itulah emosi yang terjaga … Wallahu a’lam. (*)

sumber: pwmu.co

Jakarta – Ucapan Ketua PDIP Puan Maharani soal Sumatera Barat dan negara Pancasila menggelinding bak bola salju. Kontroversi muncul dari sana dan sini. Ngomong-ngomong soal Sumatera Barat, ada deretan panjang nama-nama kelahiran Ranah Minang yang diakui sebagai pahlawan nasional oleh negara Pancasila ini.

Tokoh-tokoh dari Sumatera Barat berikut ini berasal dari beragam era, dari zaman penjajahan Belanda, hingga zaman perjuangan kemerdekaan. Namun yang jelas, mereka telah diakui berjasa bagi negara Pancasila ini. Berikut adalah definisi pahlawan nasional menurut UU Nomor 20 Tahun 2009:

Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Berikut adalah daftar pahlawan nasional dari Sumatera Barat, dihimpun penulis dari catatan pemberitaan detikcom hingga keterangan situs resmi Direktorat K2KRS Kementerian Sosial, Minggu (6/9/2020).

1. Tuanku Imam Bonjol

Tuanku Imam Bonjol sudah diakui sebagai Pahlawan Nasional sejak tahun 1973. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, pada 1772. Dia meninggal di Sulawesi Utara pada 6 November 1864.

Pada 11 Januari 1833, pahlawan yang juga bernama Peto Syarif ini menyerang pertahanan Belanda. Dia menolak ajakan berdamai melalui Plakat Panjang yang diumumkan pada 25 Oktober 1833 dengan syarat menghancurkan benteng pertahanan mereka.

Sayang sekali, pada 28 Oktober 1837, Imam Bonjol tertipu. Saat dia menerima ajakan berunding Residen Francis, dia ditangkap dan akhirnya dibawa keluar Ranah Minang. Tokoh Minang itu wafat di Minahasa.

Sebagai ulama, dia tokoh terkemuka yang mengembangkan paham paderi dengan cara persuasif, juga menyebarkan Islam ke Tapanuli Selatan.

Gambar pahlawan Imam Bonjol dalam pecahan uang Rp 5.000 Foto: Ari Saputra

2. Abdul Muis

Abdul Muis adalah sastrawan, wartawan, dan wakil rakyat di Volksraad (dewan rakyat). Lewat sastra, karyanya abadi, misalnya Salah Asuhan (1928). Abdul Muis lahir di Sungai Puar, Agam, 3 Juli 1883.

Dia berjasa dalam perjuangan lewat jurnalisme. Muis membantu harian De Express untuk menulis karangan yang menangkis penghinaan terhadap bangsanya Tahun 1916 ia bersama Agus Salim memimpin majalah Neraca, dan juga menjadi Pemimpin Redaksi Harian Kaoem Moeda.

Pahlawan Nasional, Abdul Muis (Direktorat K2KRS Kemsos) Foto: Pahlawan Nasional, Abdul Muis (Direktorat K2KRS Kemsos)

Muis adalah pendorong berdirinya Technische Hooge School (ITB, Institut Teknologi Bandung). Abdul Muis wafat pada 17 Juni 1959 di Bandung. Dia menjadi Pahlawan Nasional sejak 30 Agustus 1959.

3. Agus Salim

Agus Salim lahir dengan nama Mashudul Haq, di Koto Gadang, Agam, 8 Oktober 1884 dan meninggal dunia pada usia 70 tahun di Jakarta. Mashudul Haq dipanggil sebagai Agus Salim lantaran pengasuhnya yang dari Jawa sering memanggilnya dengan sebutan ‘Gus’, sedangkan ‘Salim’ adalah nama ayahnya.

Dia adalah tokoh besar dalam sejarah negara ini. Penguasa sembilan bahasa ini adalah pejuang kemerdekaan, politikus, jurnalis, anggota BPUPKI, hingga pernah menjadi menteri luar negeri.

Dalam catatan sejarah politik, Agus Salim dikenal sebagai tokoh Sarekat Islam (SI). Dia dan Semaoen mendirikan Persatuan Pergerakan Kaum Buruh pada 1919. Agus Salim kemudian masuk ke kategori SI Putih, bertolak belakang dengan SI Merah cikal bakal PKI yang digawangi Semaoen. Pada 1929, Agus Salim menjadi ketua Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).

Agus Salim melontarkan gagasan Pan-Islamisme, atau persatuan umat Islam seluruh dunia. Dia menjadi anggota Volksraad (semacam DPR era Hindia-Belanda), namun keluar pada 1924 karena tidak mau bekerjasama dengan Belanda.

Di jalan jurnalisme, dia dan HOS Tjokroaminoto menerbitkan Fajar Asia pada 1925 di Yogyakarta, juga memimpin Hindia Baru di Jakarta. Agus Salim menjadi anggota BPUPKI dan Panitia Sembilan.

ilustrasi agus salim Foto: Ilustrasi: Kiagoos Auliansyah

4. Ruhana Kuddus

Sosok wartawati ini adalah tokoh paling baru dari Sumatra Barat yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, yakni pada 7 November 2019. Ruhana Kuddus lahir di Koto Gadang, Agam, pada 20 Desember 1884.

Jurnalis perempuan pertama ini mengawali karirnya di surat kabar Poetri Hindia pada 1908 di Batavia, sebelum surat kabar itu dibredel Hindia-Belanda. Selanjutnya, dia mendirikan Sunting Melayu pada 1911 dan menjadi pemimpin redaksi koran perempuan pertama.

Ruhana adalah sepupu H Agus Salim dan masih bersaudara dengan Sutan Sjahrir, sekaligus bibi penyair Chairil Anwar. Ruhana wafat pada 17 Agustus 1972, dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta.Sebelum ditetapkan pemerintah sebagai Pahlawan Nasional, Ruhana sudah menerima sederet penghargaaan, antara lain Bronzen Ster (1941), Penghargaan Upakarti dari Presiden Soeharto (1987), dan Penghargaan Kebudayaan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2007).

Ruhana Kuddus (Wikipedia)

5. Tan Malaka

Nama besar dari Ranah Minang ini sudah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional sejak 28 Maret 1963. Ibrahim Gelar Datuk Sutan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang, Suliki, 2 Juni 1897.

Tan Malaka adalah pahlawan nasional yang berjuang menuntut kemerdekaan Indonesia dan ogah berjuang dengan cara diplomasi. Dia sama sekali tidak percaya Belanda. Di matanya, Belanda selalu ingkar terhadap segala macam perundingan.

Tan Malaka adalah Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) usai kepergian Semaoen ke Rusia pada 1924. Di ujung cerita, terjadi permusuhan antara elite PKI dengan Tan Malaka. Tan Malaka mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), pada 1948.

Meski mobilitasnya tergolong tinggi, bepergian dari satu daerah ke daerah lain bahkan ke luar negeri di zaman itu, namun aktivitas intelektualnya tergolong monumental. Dia menulis buku kecil Naar de Republik Indonesia saat berada di China tahun 1925. Karya besarnya adalah Madilog, buku filsafat setebal lebih dari 400 halaman, ditulis selama 8 bulan, 259 hari, dari 1942 hingga 1943, di Cililitan. Demikian menurut buku Masykur Arif Rahman.

Harry A Poeze dalam bukunya menceritakan kembali kesaksian Sayuti Melik, Tan Malaka adalah orang yang ditunjuk Sukarno sebagai pemimpin revolusi bila suatu saat Sukarno tidak berdaya. Saat itu adalah masa-masa awal kemerdekaan, suasana keamanan masih penuh kekhawatiran.

Hidup Tan Malaka berhenti di usia 51 tahun, dibedil oleh Suradi Tekebek di Selopanggung, kaki Gunung Wilis.

Ilustrasi Tan Malaka Foto: Ilustrator: Edi Wahyono

6. Mohammad Hatta

Tentu semua orang Indonesia tahu nama besar ini. Proklamator ini lahir di Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902.

Dia adalah aktivis kemerdekaan Indonesia, proklamator, negarawan, ekonom, administrator, Wakil Presiden pertama RI, Perdana Menteri ke-3, Menteri Pertahanan ke-4, dan Bapak Koperasi Indonesia.

Tahun 1926, Hatta menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia dan dipercaya menjadi bendahara merangkap anggota Dewan Redaksi Majalah Hindia Putera (Indonesia Merdeka). Setahun kemudian, Hatta menguraikan ‘Liga Menentang Kolonialisme’ dalam forum Kongres Liga di Brussel, Belgia.

Pada 1932-1941, Hatta bersama tokoh politik lainnya dibuang ke Digul, Papua. Dia kemudian dipindahkan ke Banda Neira pada 1942. Jepang berkuas, Hatta dibebaskan. Hatta meninggal dunia di usia 77 tahun, di Jakarta.

Mohammad Hatta, Wakil Presiden RI Pertama Foto: KITLV

 

7. Mohammad Yamin

Mohammad Yamin lahir di Talawi, Sawahlunto, pada 24 Agustus 1903, atau sekitar setahun lebih muda ketimbang Hatta. Yamin ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional sejak 1973.

Yamin berasal dari kalangan ulama Minangkabau. Dia menyesaikan sekolahnya di AMS dan melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi dan mandapat gelar Mr (Sarjana Hukum). Saat bersekolah di Sumatera Barat, ia memimpin Jong Soematranen Bond, ia juga memasuki Partai Partindo, dan juga menjadi anggota Volksraad (1938-1942).

Yamin adalah aktivis kemerdekaan Indonesia, sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, sekaligus ahli hukum.

 

Dalam sejarah Indonesia, Yamin juga merupakan anggota BPUPKI, Menteri Penerangan, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kehakiman, Menteri Sosial dan Budaya, Ketua Dewan Perancang Nasiona, Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara, dan lain sebagainya.Pada tahun 1923 ia mengemukakan gagasannya mengenai bahasa kebangsaan Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu dengan sajak yang ditulisnya yang berjudul ‘Indonesia, Tanah Tumpah Darah’ yang dilanjutkan dalam Kongres Pemuda I yaitu perlunya memiliki bahasa persatuan.

Yamin tutup usia pada 17 Oktober 1962 di Jakarta. Dia dimakamkan di Talawi, Sawahlunto, kampung halamannya.

 

Mohammad Yamin, sejarawan, menteri era Soekarno Foto: Wikipedia

8. Ilyas Yacoub

Haji Ilyas Yacoub, atau kadang juga ditulis Ilyas Ya’kub, lahir di Asam Kumbang, Bayang, Pesisir Selatan, pada 1903. Dia adalah jurnalis sekaligus pendiri Partai Muslimin Indonesia (PMI) tahun 1930.

Majalah yang dia terbitkan adalah ‘Pilihan Timur’, berisi tulisan-tulisan kritik terhadap pemrintahan Hindia-Belanda. Dia juga menerbitkan majalah Medan Rakyat dengan modal biaya sendiri.

 

Ilyas Yacob, pahlawan nasional kelahiran Sumatera Barat. (Dok Dit K2KRS Sumbar)

9. Adnan Kapau Gani

Adnan Kapau Gani adalah aktivis kemerdekaan yang lahir pada 16 September 1905 di Palembayan, Agam. Dia pernah menjadi Wakil Perdana Menteri hingga Rektor Univeresitas Sriwijaya.

Dia adalah anggota pengurus Jong Sumatranen Bond yang membantu terselenggaranya Kongres Pemuda Bulan Oktober 1928 yang monumental itu. Dia pernah menjadi Gubernur Sumatera, juga koordinator pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Sumatera.

Dia menjadi anggota konstituante sebagai wakil PNI, dan akhirnya menjadi anggota MPRS. Gani wafat pada 23 Desember 1968 di Palembang.

Adnan Kapau Gani (Dit K2KRS Kemsos)

 

10. Hazairin

Hazairin lahir di Bukittinggi pada 28 November 1906. Dia merupakan sosok pejuang yang mempertahankan kemerdekaan, sekaligus intelektual Indonesia.

Pada agresi militer Belanda II, ia bersama pasukan TKR berhasil menghancurkan seluruh jembatan yang ada di Karesidenan Bengkulu hingga perbatasan Padang, Palembang dan Lampung dalam rangka menghambat serbuan dan gerak maju pasukan Belanda.

Saat menjadi Wakil Gubernur Muda Provinsi Sumatera, dia pernah mencetak uang kerta (uang kertas Hazairin) yang berlaku pada 1 Desember 1947 hingga 27 Desember 1949.

Dia adalah Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam di UI, serta Guru Besar di perguruan tinggi lainnya. Dia menjadi Mendagri ke-11 RI. Hazairin wafat pada 1975 di Jakarta.

Pahlawan nasional, Hazairin. (Dit K2KRS Kemsos)

11. Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) lahir di Sungai Batang, Tanjung Raya, 17 Februari 1908. Dia adalah Ketua MUI pertama sekaligus seorang sastrawan, dan aktivis politik.

Ia adalah orang Indonesia kedua, setelah Sukarno yang menerima anugerah Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar di tahun 1960-an dibidang pemikiran Islam. Salah satu karya monumentalnya adalah Tafsir Al-Azhar.

Buya Hamka adalah tokoh Muhammadiyah. Dia wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta, dimakamkan di TPU Tanah Kusir.

Buya Hamka Foto: Edi Wahyono

12. Mohammad Natsir

Pejuang kemerdekaan Indonesia sekaligus penulis 45 buku ini lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Solok, pada 17 Juli 1908. Dalam situs Kementerian Sosial, dia dijuluki sebagai ‘Tokoh Sederhana Sepanjang Zaman’.

Natsir adalah pendiri dan pemimpin Partai Masyumi, Presiden Liga Muslim Sedunia, dan Ketua Dewan Masjid Sedunia.

Sebelum mendirikan Partai Masyumi, Natsir muda beresekolah di Bandung. Dia aktif dalam organisasi pemuda pelajar berhaluan Islam yaitu Jong Islamieten Bond (JIB). Kegiatan dalam JIB mendekatkannya dengan tokoh-tokoh tekenal Sarekat Islam, seperti Haji Agus Salim dan Tjokroaminoto. Natsir kemudian menjadi wakil ketua JIB cabang Bandung (1929-1932) dan diangkat menjadi ketua Kern-Lichaam (Badan Inti) JIB Pusat. Natsir juga diangkat menjadi Ketua Partai Islam Indonesia (PII) cabang Bandung dan juda menjadi Sekretaris MIAI.

Natsir kemudian mendirikan sekolah Pendidikan Islam pada tahun 1932. Sesudah Indonesia Merdeka, MIAI berubah menjadi Masyumi dan Natsir menjadi pemimpin partai ini sebagai Ketua Umum sejak 1948 sampai 1959.

Natsir kemudian diangkat menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP). Kemudian sejak 1946-1949, tiga kali berturut-turut Natsir menjadi Menteri Penerangan.

 

Pahlawan nasional, Mohammad Natsir. (Ditjen K2KRS Kemsos)

 

13. Sutan Sjahrir

Sutan Sjahrir adalah diplomat yang gigih memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI. Pria yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Sosialis Indonesia (PSI) ini lahir di Padang Panjang, 5 Maret 1909 dan meninggal di usia 57 tahun di Zurich, Swiss.

Syahrir pada 1927 menggagas Pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis (1927), Jong Indonesie (Pemuda Indonesia) yang menjadi motor Konggres Pemuda Indonesia (1928) dan pada 1928, mendirikan Volksuniversiteit. “Mimbar Rakyat” yang memberikan kursus-kursus pemberantasan buta huruf, berhitung, bahasa asing (Inggris) dan kursus politik yang mengajarkan cita- cita kebangsaan serta menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI Baru).

Syahrir pada 14 November 1945 menjadi Perdana Menteri dengan berhasil melakukan perundingan dengan pihak Belanda melalui perundingan Hoge Veluwe, dan perundingan Linggarjati yang menghasilkan persetujuan Linggarjati pada 25 Maret 1946.

Sjahrir berhasil menerobos blokade ekonomi Belanda dengan mengirimkan 50 ribu ton beras ke India untuk membantu India dan Indonesia memperoleh pakaian, obat-obatan dan alat pertanian. Sutan Sjahrir ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional sejak 9 April 1966.Sjahrir bersama H Agus Salim pada 1947, memperjuangkan Indonesia di forum PBB sehingga permasalahan Indonesia menjadi agenda resmi DK PBB.

Sutan Sjahrir, pahlawan nasional kelahiran Sumatera Barat. (Ditjen K2KRS Kemsos)

14. Rasuna Said

Pejuang Kemerdekaan Indonesia dari kaum perempuan ini lahir di Maninjau, Agam, 14 September 1910. Rasuna dengan segala keberaniannya telah merintis gerak kaum wanita Minangkabau dengan tidak menyalahi adat dan agama.

Tahun 1926, Rasuna masuk perkumpulan Serikat Rakyat (SR), SR menjelma menjadi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Di sisi lain, dia juga menjadi anggota Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI) yang juga sama-sama menjad parpol. Aliran politiknya tidak main-main, yakni radikal non-kooperasi, yakni emoh bekerjasama dengan pemerintahan Hindia-Belanda.

Rasuna dikenal sebagai Anggota DPR RIS dan juga Anggota DPA 1959. Rasuna Said meninggal pada usia 55 tahun, di Jakarta. Namanya diabadikan sebagai jalan protokol yang diisi gedung-gedung tinggi di Jakarta Selatan, yakni Jalan HR Rasuna Said.

H Rasuna Said, pahlawan nasional dari Sumatera Barat. (Ditjen K2KRS Kemsos)

sumber: news.detik.com

Jakarta – Ucapan Ketua DPR Puan Maharani soal ‘semoga Sumbar (Sumatera Barat) jadi pendukung negara Pancasila’ memicu kegaduhan. Puan dituding hendak mendiskreditkan Sumbar meskipun tak bermaksud demikian. Sumbar tercatat sebagai Provinsi yang telah melahirkan banyak tokoh nasional, salah satunya ialah Haji Agus Salim.

Sebagaimana yang ditulis oleh Faisal Basri dan Haris Munandar dalam buku ‘Untuk Republik: Kisah-kisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa’ Haji Agus Salim lahir dengan nama asli Musyudul Haq (bermakna “pembela kebenaran”) di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat 8 Oktober 1884.

Salim mulai menimba ilmu di sekolah khusus anak-anak Eropa, Europeesche Lagere School(ELS), sekolah dasar paling bergengsi di era kolonial.

Salim senang dan cepat sekali menguasai satu bahasa. Pelajaran-pelajaran lain dikuasainya dengan mudah karena logika berpikirnya sangat tajam. Begitu lulus pada 1897, ia melanjutkan studinya ke Hogere Burger School(HBS) di Batavia. Lulus dari HBS dengan nilai tertinggi saat berumur 19 tahun, Agus Salim mengajukan beasiswa untuk belajar kedokteran di Belanda, sempat tapi ditolak.

RA Kartini yang telah memperoleh persetujuan beasiswa sebesar 4.800 gulden tapi batal berangkat karena hendak menikah, berusaha melobi pemerintah agar dana itu dapat digunakan Salim. Ditolak lagi, Kartini terus membelanya dengan mengajukan permohonan ulang hingga akhirnya disetujui. Hanya saja, Salim terlanjur tak mau, dan ia memutuskan untuk bekerja saja. Pekerjaan pertamanya yakni sebagai penerjemah dan asisten notaris di sebuah perusahaan pertambangan di Indragiri. Selanjutnya pada 1906, ia terbang ke Jeddah untuk menjadi penerjemah dan petugas urusan haji di Konsulat Belanda.

Salim kemudian sempat ditugaskan pemerintah kolonial untuk menjadi agen mata-mata guna mengawasi Sarekat Islam (SI) yang dipimpin HOS Tjokroaminoto. Saat itu, SI dicurigai Belanda sebagai organisasi radikal yang membahayakan. Namun, alih-alih menjadi mata-mata, Salim justru membelot dan bergabung dengan SI.

Kiprah politik Salim berlanjut di Jong Islamieten Bond (JIB). Selain bergerak di jalur politik, Agus Salim juga seorang jurnalis. Ia antara lain sempat berkiprah bersama Harian Neratja, Hindia Baroe, dan mendirikan surat kabar Fadjar Asia. Haji Agus Salim bergabung ke jajaran Bapak Bangsa ketika terpilih sebagai salah seorang anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ia bahkan termasuk dalam Panitia Sembilan, tim kecil perumus Pembukaan UUD RI.

Secara terpisah, karena cita bahasanya yang halus, Salim bersama Prof Pangeran Aria Husein Djajadiningrat dan Soepomo juga diminta menjadi penghalus bahasa dalam penyusunan batang tubuh UUD 1945.

Setelah Indonesia merdeka, karena kompetensinya, Agus Salim sempat dipercaya menjabat menteri dalam beberapa kabinet. Di Kabinet Sjahrir I dan II, Agus Salim adalah menteri muda luar negeri. Sementara itu, di Kabinet Amir Sjarifuddin (1947) dan Kabinet Hatta (1948-1949), ia menjabat menteri luar negeri.

Pada tahun 1947, ia menjadi penasehat tim perundingan Linggarjati; di tahun yang sama ia bersama Sutan Sjahrir menjadi wakil Indonesia dalam Konferensi Inter-Asia di New Delhi. Misi diplomatik ini sukses. Sjahrir dan Salim mengikat janji dengan Pandit Jawaharlal Nehru (Bapak India) dan Muhammad Ali Jinnah (Bapak Pakistan) untuk saling mendukung kemerdekaan masing-masing.

Saat itu, manuver diplomasi RI ditanggapi Belanda dengan Agresi Militer I. Belanda menuduh dengan melakukan manuver diplomasi itu, RI sudah menyalahi Perjanjian Linggarjati. RI membalas dengan menggencarkan misi diplomatik.

Selanjutnya Haji Agus Salim selaku menteri luar negeri memimpin delegasi Indonesia ke Timur Tengah untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Berkait kepiawaiannya berbahasa Arab dan adab Islamnya yang mengesankan, Indonesia berhasil memperoleh pengakuan formal dan dukungan moral kemerdekaan dari Mesir (10 Juni 1947), Lebanon (29 Juni 1947), dan Suriah (2 Juli 1947).

Ini adalah prestasi besar, karena merupakan pengakuan de jure pertama dari masyarakat internasional bagi eksistensi Republik Indonesia sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Pengakuan ini terasa kian berharga kalau diingat saat itu Indonesia terikat dengan Perjanjian Linggarjati yang hanya mengakui Sumatera, Jawa dan Madura sebagai wilayahnya. Pengakuan Mesir berlaku untuk wilayah Indonesia yang meliputi semua bekas Hindia Belanda. Mesir tidak berubah sikap sekalipun diprotes habis-habisan oleh Belanda.

Selanjutnya Agus Salim kembali mendampingi Sutan Sjahrir, dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, Amerika Serikat. Kelanjutan Linggarjati macet karena Belanda menolak berunding sebagai protes terhadap manuver diplomatik RI. Misi ke PBB sukses karena PBB atas dukungan Amerika Serikat membentuk Komisi Jasa Baik yang bisa memaksa Belanda duduk kembali di meja perundingan.

Dalam Perjanjian Renville, Agus Salim kembali diutus untuk berunding dengan Belanda, mendampingi Perdana Menteri Amir Sjarifuddin, Ali Sastroamijoyo, Mohammad Roem, Ir. Djuanda, dr. Jo Leimena dan Mr Johannes Latuharhary. Dalam perundingan tersebut sejak awal Salim sudah merasa perundingan itu tidak ada gunanya, karena ia menduga Belanda sudah memutuskan untuk menempuh jalur militer guna merebut kembali jajahannya.

Belanda mengabaikan peringatan itu, dan ternyata Salim terbukti benar. Burma, India, Pakistan yang baru merdeka, dan banyak negara lain sontak memprotes Agresi Militer II, sekaligus menyusul Mesir, Lebanon dan Suriah dalam memberikan pengakuan de jure penuh kepada Republik Indonesia.

Ketika usianya semakin tua, Salim kemudian memutuskan pensiun dengan jabatan terakhir sebagai penasihat Kementerian Luar Negeri. Dia sempat pergi ke Amerika Serikat bersama istrinya untuk menikmati masa tua.

Sepulangnya ke tanah air, di masa pensiun Salim sempat membuat sejumlah tulisan, sampai ia jatuh sakit. Pada 4 November 1954 Haji Agus Salim wafat dalam kesederhanaan, tenang dan damai. Haji Agus Salim adalah pahlawan pertama yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Gelar Pahlawan Nasional dianugerahkan Negara pada pria asal Sumbar itu pada tahun 1961.

Sumbar menjadi ramai diperbincangkan usai PDIP mengumumkan cagub-cawagub Sumbar untuk Pilkada 2020. Di sela pengumuman, terselip harapan Puan untuk Sumbar.

“Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka!” kata Puan, Rabu (2/9).

“Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” imbuhnya.

PDIP pun membela Puan dengan menyatakan bahwa pernyataan tersebut tak bermaksud mendiskreditkan masyarakat Sumbar.

Yang dimaksudkan Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Kendati demikian, pernyataan Puan ini tetap menuai protes dan berbuntut panjang. Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan suara dukungan itu. Pasangan yang saat ini masing-masing menjabat anggota DPR RI dan Bupati Padang Pariaman, mengaku kecewa atas pernyataan yang dilontarkan putri Megawati Soekarnoputri tersebut.

“Ya kami sudah sepakati bersama Pak Mulyadi, kita kembalikan SK dukungan dari PDIP. Jadi Mulyadi-Ali Mukhni hanya diusung oleh Demokrat dan PAN. (Dukungan) PDIP kami kembalikan lagi,” kata Ali Mukhni dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (5/9/2020).

Ali Mukhni mengaku langkah tersebut diambil akibat banyaknya desakan dari masyarakat Sumatera Barat, baik yang di kampung maupun di perantauan, yang merasa kecewa atas pernyataan Puan.

sumber: news.detik.com

MEDIA PAKUAN-Indonesia sudah merasakan merdeka tepat merayakan HUT yang ke-75.Namun ada sejarah dibalik kemerdekaan tentang beberapa negara yang berjasa terkait kedaulatan dan kemerdekaan RI.

lebih lanjut mengenai jasa-jasa negara Timur Tengah, ada kutipan menarik dari Soekarno (1965) yang patut direnungi, “Hanja bangsa Jang tahu menghargai pahlawan-pahlawannja, dapat mendjadi bangsa Jang besar.Karena itu, hargailah pahlawan-pahlawan kita.”
Dikutip dari sejarah perjuangan RI.

Belanda yang menjajah Indonesia baru mengakui dan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada 27 Desember 1949. Saat itu akta penyerahan dan pengakuan kedaulatan ditandatangani Ratu Juliana melalui sebuah upacara di istana kerajaan di Amsterdam, Belanda.

Usai pengakuan kedaulatan, tokoh diplomasi Indonesia sekaligus Menteri Muda Luar Negeri, Haji Agus Salim, berkunjung ke Kairo Mesir, pada 1947. Indonesia dan Mesir memulai penetapan hubungan persahabatan antara kedua negara. Meski, saat itu Duta Besar Belanda di Mesir memprotes sikap Kairo yang mendukung kemerdekaan Indonesia.

Berikut ini secara berturut-turut data tentang negara–negara Timur Tengah yang memberikan pengakuan berdirinya negara Indonesia: Pertama, Mesir (1 Juni 1947). Kedua, Lebanon (29 Juni 1947). Ketiga, Suriah (2 Juli 1947). Keempat, Irak (16 Juli 1947). Kelima, Afganistan (23 September 1947). Keenam, Saudi Arabia (24 November 1947). Baru kemudian di susul dengan upaya delegasi ke negara lain.

Mesir
Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946, sebelum disusul negara–negara lain. Mesir mendorong Liga Arab yang beranggotakan negara–negara seperti Arab Saudi dan Irak agar bersedia memberikan pengakuan bahwa ada sebuah negara baru di Asia yang berdiri pada setahun sebelumnya.

Afganistan
Negara non-Arab lain yang mengakui Indonesia sebagai negara pada awal kemerdekaan adalah Afganistan. Pernyataan bahwa bekas jajahan Belanda dan Jepang telah bebas disampaikan pada 1947. Ini tidak berjarak terlalu lama setelah pengakuan oleh Mesir.

Melalui bukunya yang berjudul Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, Zein Hassan menulis bahwa sikap Afganistan itu diberitakan koran Al-Ahram. Di dalamnya dikabarkan Kairo mengirim kawat ke Duta Besar Afganistan di Washington DC, Amerika Serikat. Isinya adalah pesan untuk disampaikan kepada Sutan Sjahrir terkait pengakuan itu.

Sebenarnya Palestina belum terbentuk saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Palestina baru dideklarasikan merdeka oleh Yasser Arafat pada tahun 1988.

secara global bagaimana delegasi Indonesia yang dipimpin Haji Agus Salim –yang ketika itu menjadi Menteri Muda Luar Negeri– mendapatkan sukses gemilang untuk mendapat pengakuan negara–negara Timur Tengah. Dalam buku “Seratus Tahun Haji Agus Salim” (1984: 134-136) ada kronologi singkat yang menggambarkan proses pengutusan delegasi hingga mendapat pengakuan dari negara Timur Tengah.

Pada bab yang berjudul “Surat Duta RI di Kairo” dijelaskan bahwa pada tahun 1947, Konsul Jendral Mesir yang ada di Bombay (Mohammad Abdul Moneem/Mun’im) –mewakili Liga Arab—berhasil sampai ke Yogyakarta dengan menyelundup sebagai utusan untuk menyampaikan pengakuan atas Republik Indonesia yang disepakati dalam dewan Liga Arab 18 November 1946.***

sumber: mediapakuan.pikiran-rakyat.com

IDAK TERASA, di tahun 2020 ini, Indonesia sudah merasakan kemerdekaan yang ke-75. Di antara yang terpenting dari kemerdekaan RI, menurut hemat penulis –yang kebetulan tidak bisa dirayakan sebagaimana biasanya akibat pandemi– adalah jasa negara-negara lain yang dulunya turut berkontribusi dalam mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu: negara Timur Tengah.

Terkait masalah jasa, sebelum lebih lanjut mengenai jasa-jasa negara Timur Tengah,  ada kutipan menarik dari Soekarno (1965)  yang patut direnungi, “Hanja bangsa Jang tahu menghargai pahlawan-pahlawannja, dapat mendjadi bangsa Jang besar. Karena itu, hargailah pahlawan-pahlawan kita.” Malah menurut penulis, jika kita pandai menghargai jasa-jasa pahlawan bangsa Indonesia maupun di luarnya yang telah berjasa ke Indonesia, maka kita akan bisa menjadi bangsa yang besar.

Dalam buku Solichin Salam “Hadji Agus Salim Pahlawan Nasional” (1965: 139) disebutkan fakta menarik bahwa pada 4 April 1947 Haji Agus Salim mengetuai misi delegasi Republik Indonesia ke negara-negara Islam di Timut Tengah. Dengan kepiawaian delegasi Salim dan kawan-kawan –Nazir Pamuncak, Rasjidi dan AR. Baswedan (kakek Gubernur DKI Anies Baswedan– al-hamdulillah secara de jure negara Indonesia yang baru merdeka ini mendapat pengakuan dari negara-negara Timut Tengah.

Berikut ini secara berturut-turut data tentang negara-negara Timur Tengah yang memberikan pengakuan berdirinya negara Indonesia: Pertama, Mesir (1 Juni 1947). Kedua, Lebanon (29 Juni 1947). Ketiga, Suriah (2 Juli 1947). Keempat, Irak (16 Juli 1947). Kelima, Afganistan (23 September 1947). Keenam, Saudi Arabia (24 November 1947). Baru kemudian di susul dengan upaya delegasi ke negara lain.

Data-data ini menunjukkan bahwa secara riil dan tak terbantahkan : negara-negara Timur Tengah-lah yang pertama kali memberikan pengakuan kepada negara Indonesia. Hal ini tidak mengherankan karena mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam, sehingga meminta pengakuan ke negara-negara Timur Tengah yang Islam, lebih memiliki kedekatan emosional dan ikatan keagamaan yang sama-sama membenci segala bentuk penjajahan.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Raja Farouk Mesir –sebagaimana diceritakan A.R. Baswedan– ketika menyambut delegasi Indonesia dengan cukup hangat, “Karang persaudaraan Islam-lah, terutama, kami membantu dan mendorong Liga Arab untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan mengakui kedaulatan negara itu.”

Itu secara global bagaimana delegasi Indonesia  yang dipimpin Haji Agus Salim –yang ketika itu menjadi Menteri Muda Luar Negeri– mendapatkan sukses gemilang untuk mendapat pengakuan negara-negara Timur Tengah. Dalam buku “Seratus Tahun Haji Agus Salim” (1984: 134-136) ada kronologi singkat yang menggambarkan proses pengutusan delegasi hingga mendapat pengakuan dari negara Timur Tengah.

Pada bab yang berjudul “Surat Duta RI di Kairo” dijelaskan bahwa pada tahun 1947, Konsul Jendral Mesir yang ada di Bombay (Mohammad Abdul Moneem/Mun’im)  –mewakili Liga Arab—berhasil sampai ke Yogyakarta dengan menyelundup sebagai utusan untuk menyampaikan pengakuan atas Republik Indonesia yang disepakati dalam dewan Liga Arab 18 November 1946.

Pada tahun ini juga (1947) delegasi Indonesia yang diketuai Haji Agus Salim –bersama M. Abdul Moneem—pergi ke Mesir untuk mengadakan perhubungan dengan Liga Arab selama tiga bulan. Keyakinan Liga Arab untuk mengakui secara de jure kemerdekaan Indonesia, tidak bisa dilepas dari sosok Abdul Rachman Azzam Pasya (Sekjen Liga Arab) yang dengan sukses bisa meyakinkan Liga Arab agar mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia.

Walau pada awalnya upaya untuk mengirim misi ke Indonesia gagal –karena dihalang-halangi oleh Inggris– tapi pada akhirnya Abdul Muneem Bey bisa diutus hingga sampai Yogyakarta. Dengan menyamar sebagai turis  –dengan segala risiko yang bisa mengancam nyawanya kapan saja—beliau sampai ke Singapura. Dari sana –dibantu oleh Ktut Tantri– ia menyewa peswat Filipina kemudian menyelundup ke Yogyakarta dengan selamat. Sampai kemudian bersama utusan Indonesia pergi ke Mesir.

Untuk melakukan misi agung ini, Azzam Pasya mendapat tantangan dan kritikan hebat. Namun, beliau dengan gigih bisa mempertahankannya. Malah pada suatu waktu ketika ditemui oleh Duta RI untuk Mesir, R.H. Abdoel Kadir, tokoh asal Negeri Kinanah yang punya kontribusi besar ini sempat berkata, “Saya akan lebih merasa beruntung kalau saya dapat ditakdirkan Tuhan melihat Indonesia sebelum saya menutup mata yang penghabisan.”

Waktu itu, saat di Mesir, Haji Agus Salim dan kawan-kawan juga mendapat dukungan dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau mendapat sambutan hangat dan kekeluargaan dari tokoh seperti Hasan Al-Bana, begitu juga tokoh lain seperti Dr. Shalahuddin Bey, Nahsy Pasha dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, Mufti Palestina yang bernama Muhammad Amin Al-Husaini, jurnalis M. Ali Attahir (Palestina) juga memberi dukungan ke Republik Indonesia. Sebagai gambaran bahwa negeri Palestina yang saat ini terjajah, dulunya pernah berjasa besar dalam mengakui kemerdekaan Indonesia.

Dari fakta-fakta yang disajikan penulis, maka bangsa Indonesia dalam momen kemerdekaan Indonesia seperti saat ini untuk mengingat kembali jasa-jasa negara Timur Tengah yang secara serius memberi dukungan kepada Indonesia di saat butuh pengakuan dunia. Selain itu, kepedulian kepada negara-negara yang terjajah seperti Palestina misalnya, perlu ditingkatkan kembali mengingat pada waktu itu Palestina juga memberikan dukungannya kepada Indonesia.

Lebih penting lagi, dan tak bisa dibantah, hanya Negara Arab pada kenyataannya yang waktu itu memberi dukungan pertama kali. Adapun negara-negara Eropa dan Amerika tidak menunjukkan respon yang baik.

Malah, Inggris terlihat berusaha menghalang-halangi upaya pengakuan kemerdekaan Indonesia, apalagi Belanda. Akhirnya, negara Indonesia yang pada waktu itu tidak dikenal dalam peta oleh bangsa-bangsa dunia, akhirnya bisa dikenal dan bisa merayakan hingga pada ulang tahunnya sekarang yang ke-75.***

sumber: harianaceh.co.id

Jakarta, IDN Times – Cerdas dan kritis itulah gambaran dari sosok Haji Agus Salim, pejuang dan pahlawan kemerdekaan. Bahkan, kemampuan intelektualnya diakui sejumlah pejabat Belanda dan Inggris.

Ketua delegasi Belanda Willem Schermerhorn, dalam buku hariannya Het dagboek van Shermerhorn terang-terangan memuji Agus Salim sebagai orang tua yang jenius.

“Agus Salim seorang jenius dalam berbahasa, berbicara, dan menulis dengan sempurna paling sedikit dalam sembilan bahasa. Ia hanya mempunyai satu kelemahan, selama hidupnya, melarat,” ucapnya dikutip dari buku Agus Salim: Diplomat Ulung Perintis Jalan Menuju Dunia Internasional, Senin (17/8/2020).

1. Hidup sederhana, Agus Salim memegang teguh prinsipnya

Jalan H Agus Salim, menuju kediaman Agus Salim di Sumbar. (Google Street View)

Memang kehidupan Agus Salim begitu sederhana, tapi di situ justru yang menarik. Dia mencoba memegang teguh prinspinya. Sebenarnya pendidikan dan kemampuan dia bisa membuat hidupnya nyaman jika bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda, tapi ia memilih resistan.

Lantaran sikap kritisnya terhadap kebijakan pemerintah kolonial, Agus Salim kesulitan mencari nafkah. Bahkan, saat menemui seorang teman di kantor Belanda, dia mendapat ejekan.

“Coba kalau mau bekerja sama Belanda, tentu kau tidak seperti sekarang, tak punya apa-apa” ujar teman Agus Salim.

Tak berapa lama, datang seorang adviseur Belanda. Ketika melihat Salim, ia datang kepadanya memberi hormat dan mengulurkan tangan. Sesudah adviseur Belanda pergi, Agus Salim berkata, “Coba kalau saya bekerja sama Belanda, tentu seperti kau. Melihat majikanmu datang, engkau merasa ketakutan. Meskipun saya tidak bekerja, dia hormat kepada saya,” ucap dia.

 

2. Agus Salim bukan hanya diplomat ulung, melainkan juga diplomat pertama merintis jalan Indonesia dengan dunia internasional

Ilustrasi paspor diplomatik (IDN Times/Sukma Shakti)

Mohammad Hatta menilai Agus Salim sebagai tokoh yang tiada tandingannya dalam bersilat lidah, kecerdasannya terlihat lewat lisan dan tulisan, apalagi ketika ia beradu argumentasi.

Bahkan, pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Mesir secara de jure tidak terlepas dari tangan dingin Haji Agus Salim. Karena itulah pengakuan de jure pertama di dunia Internasional.

Solichin Salam, sejarawan dan penulis sejumlah biografi tokoh Indonesia dalam bukunya Hadji Agus Salim: Pahlawan Nasional (1965) menilai, Agus Salim bukan hanya diplomat ulung, melainkan juga diplomat pertama yang merintis jalan bagi Indonesia dalam hubungan maupun kegiatan-kegiatan dengan dunia internasional.

3. Agus Salim menguasai sembilan bahasa dunia

Ilustrasi Taman Makam Pahlawan Kalibata (IDN Times/Axel Joshua Harianja)

Agus Salim memiliki kemampuan bahasa luar biasa. Ia menguasai sembilan bahasa mulai dari bahasa Belanda, Arab, Inggris, Jerman, Prancis, Latin, China, Jepang, hingga Turki. Selain itu, dia juga menguasai bahasa daerah seperti Minang, Jawa, Sunda membuat dia menjadi diplomat dan penerjemah, konsulat di Jeddah.

Kepiawaian Agus Salim dalam urusan bahasa memang tak dapat diragukan. Ia juga menerjemahkan beberapa buku asing. Dia pernah memimpin redaksi di beberapa surat kabar dan namanya termasuk dalam panitia sembilan dan sebagai perancang hukum dasar.

4. Agus Salim tidak ingin sekolahkan anaknya

KPAI melakukan pengawasan langsung ke sejumlah sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka (Dok. KPAI)

Dalam mendidik anak-anaknya di rumah bersama istrinya, pada awal perkawinan, Agus Salim menganjurkan istrinya Zaitun Nahar banyak membaca dan belajar.

“Kalau kita punya anak nanti, tak usah kita sekolahkan mereka ke sekolah Belanda. Kita sendiri yang harus mengajar mereka!” kata dia.

Agus Salim tidak ingin anaknya dicekoki pemikiran dan kebudayaan penjajah. Dia menganggap, pendidikan saat itu sangat diskriminatif, seperti pemberian nilai rendah bagi pribumi meski kemampuan mereka sama atau bahkan melebihi orang Belanda.

Keputusan Agus Salim dianggap aneh oleh kerabat dan tetangga, sebab anaknya tidak bersekolah formal. Padahal dia orang terpelajar berpendidikan tinggi. Dengan model pendidikan homeschooling, anak-anak Agus Salim meraih sukses dalam kehidupannya.

MemperingatiHUT ke-75 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, IDN Times meluncurkan kampanye #MenjagaIndonesia. Kampanye ini didasarkan atas pengalaman unik dan bersejarah bahwa sebagai bangsa, kita merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dalam situasi pandemik COVID-19, di saat mana kita bersama-sama harus membentengi diri dari serangan virus berbahaya. Di saat yang sama, banyak hal yang perlu kita jaga sebagai warga bangsa, agar tujuan proklamasi kemerdekaan RI, bisa dicapai.

sumber: idntimes.com

HAJI Agus Salim semasa kecil bersekolah di Europeesche Lagere School. Pahlawan nasional itu bisa belajar di sekolah khusus anak-anak Eropa di Hindia Belanda tersebut lantaran ayahnya pegawai pemerintah. Agus Salim dikenal cerdas di sekolah. Ia doyan berdebat dan berpikir kritis. Bahasa Belandanya bagus. Pun ia cakap dalam pelajaran sejarah dan berhitung. Orang menganggap Agus Salim anak istimewa karena pintar tanpa belajar. Dia sehari-hari sering terlihat bermain, menonton bioskop, atau piknik bersama teman-teman bulenya. Di rumah dia lebih sering terlihat mengerjakan tugas rumah. Tidak banyak yang tahu setiap siang setelah makan Agus Salim mengendap naik ke loteng rumah. Di sana dia menekuni pelajaran yang baru diperoleh di sekolah sekaligus mempersiapkan pelajaran esok harinya. Karena di loteng gelap, dia harus membuka beberapa genting agar cahaya masuk. Beberapa hari lalu media memuat foto mahasiswa, pelajar SMK, dan siswa SMP yang belajar di tepi jalan. Mereka berbuat begitu demi mendapatkan sinyal internet supaya bisa belajar daring. Di rumah mereka tidak ada sinyal internet. Saya terharu melihat foto itu. Terharu karena mereka pantang menyerah mendapatkan sinyal internet demi belajar daring. Mereka serupa Agus Salim yang pantang menyerah mengendap-endap ke loteng supaya bisa tenang belajar. Bila mahasiswa, pelajar, siswa, atau murid dewasa ini pantang menyerah mencari sinyal internet, Agus Salim dulu pantang menyerah mencari cahaya di loteng rumahnya. Namun, tak sedikit yang mengkritik proses belajar daring. Mereka mengatakan jaringan internet di Indonesia belum merata. Celakanya mereka yang kerap mengeluhkan ketiadaan internet atau kuota internet itu terlihat selalu eksis di media sosial. Belajar daring sesungguhnya hanyalah salah satu metode pembelajaran jarak jauh. Metode lainnya ialah melalui televisi atau radio. Metode lainnya lagi guru mendatangi sekelompok siswa hari ini, lalu mendatangi kelompok lainnya di hari lain. Kita tentu bisa mengkreasikan metode-metode lain untuk pembelajaran jarak jauh. Ketersediaan berbagai metode belajar jarak jauh semestinya tidak membuat kita bergantung pada satu metode. Bila jaringan internet tidak tersedia di satu tempat, kita bisa ke tempat lain di sekitar kita yang ada jaringan internetnya, seperti yang dilakukan mahasiswa, pelajar, dan siswa tadi. Namun, bila di tempat kita dan sekitarnya tak tersedia jaringan internet sama sekali, kita bisa menggunakan metode lain. Tentu saja dalam waktu yang tidak terlalu lama pemerintah semestinya menyediakan jaringan internet secara merata. Apalagi, metode pembelajaran daring kiranya bakal berlangsung lama, bahkan mungkin bakal permanen, setidaknya menjadi tren. Sejumlah lembaga pendidikan ternama di dunia dan Indonesia menyelenggarakan massive open online course (MOOC). Kembali ke Haji Agus Salim, dia punya delapan anak. Dia tidak mengirim anak-anaknya ke sekolah formal, kecuali si bungsu. Dia mengajar segala mata pelajaran kepada anak-anaknya di rumah. Tidak ada kelas, tidak ada jam pelajaran mengikat. Agus Salim beralasan pendidikan saat itu ialah sistem pendidikan kolonial. Anak bungsunya dimasukkan ke sekolah formal setelah Indonesia merdeka. Apa pun alasannya, Agus Salim kiranya melakoni apa yang kini disebut home schooling. Dalam konteks pandemi covid-19 ini, dia melakoni belajar dari rumah yang menjadi salah satu metode pembelajaran jarak jauh. Bila Agus Salim melakoni pembelajaran di rumah karena pandemi kolonialisme, kita menjalaninya karena pandemi korona. Namun, orangtua kerap mengeluhkan proses belajar dari rumah. Mereka kerepotan membantu anak-anaknya belajar di rumah. Mungkin karena selama ini orangtua memercayakan pendidikan anaknya kepada sekolah formal dan tahunya terima beres. Kita mengeluhkan pembelajaran jarak jauh tidak efektif, tetapi pembelajaran jarak jauh justru membuat Agus Salim pintar. Kita mengenalnya sebagai diplomat ulung yang menguasai sejumlah bahasa. Ia belajar dan menguasai berbagai bahasa secara autodidak, bukan melalui pendidikan formal. Efektif atau tidak, proses pembelajaran bergantung pada kerja keras dan kreativitas kita. Kerja keras dan kreativitas mensyaratkan ketidaktergantungan pada satu hal. Betul Kemendikbud semestinya memberi panduan, tetapi kita tidak boleh bergantung padanya. Panduan pembelajaran tetap membutuhkan kerja keras dan kreativitas supaya ia efektif. Kalaupun tak ada panduan dari Kemendikbud, kita tak boleh menyerah, tetap bekerja keras dan kreatif menciptakan metode belajar efektif. Hanya dengan kreativitas, kerja keras, dan kemandirian dalam dunia pendidikan, kita bisa menghasilkan manusia Indonesia unggul. Haji Agus Salim telah membuktikan itu.

sumber: mediaindonesia.com

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Lukman Hakiem, Peminat Sejarah, Mantan Staf M Natsir, Staf Ahli Wapres Hamzah Haz dan mantan anggota DPR

Inilah tulisan kisah Abdul Rasyid Baswedan saat menjadi anggota misi diplomatik Repubik. Rombongan yang dipimpin ‘Grand Old Man’ yang mampu berbahasa begitu banyak bahasa asing, KH Agus Salim ditugaskan pemerintah ke timur tengah untuk menjalankan tugas diplomatik. Apa itu? Yakni, mencari pengakuan negara asing bahwa Indonesia itu sudah menjadi sebuah negara mandiri. Bukan lagi menjadi negara koloni Belanda.

Kisah yang ada berikut ini adalah bersumber dari buku yang diterbitkan ‘Panitia Peringatan Seratus Tahun Haji Agus Salim,  yang terbit di Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1984, halaman 140-151. Lagi pula dalam kisah ini ada pelajaran moral atau akhlak yang sangat utama, yakni jangan gampang mengolok atau bersikap ‘pejoratif’ terhadap bangsa lain, apalagi bangsa itu terbukti pernah sangat berjasa di awal masa kemerdekaan. Kala itu tak ada orang Indonesia menyebut aneka sebutan pejoratif kepada Arab, misalnya ‘kadrun’ (kadal gurun dan sejenisnya). Sebab, negara-negara itu ternyata negara asing yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia.

Begini tulisan tersebut selengkapnya:

—————-

MISI DIPLOMATIK REPUBLIK INDONESIA DI MESIR

Oleh A R. Baswedan
Anggota Missi Diplomatik RI ke Timur Tengah

MATAHARI musim semi menyambut kami ketika pesawat melandas di lapangan terbang Kairo, 10 April 1947. Airport terasa sibuk. Kami berempat: Haji Agus Salim, Dr Mr Nazir St Pamuntjak, M Rasjidi (kemudian dikenal sebagai Prof Dr H M Rasjidi), dan saya, turun. Dengan menjinjing aktentas sederhana yang kuncinya sering macet, dan berbekal secarik kertas kumal keluaran Kementerian Luar Negeri dengan tulisan: “Surat Keterangan Dianggap sebagai Paspor”, kami meninggalkan pesawat menuju ruang imigrasi. Berdesak di antara sekian banyak penumpang yang berpakaian rapi, saya cuma mengenakan pakaian biasa –itu seragam perjuangan yang terkenal: stelan kain khaki dan sepatu sandal lusuh.

Pegawai imigrasi, tinggi besar dengan kumis melintang, mengamati “paspor” kami. Roman mukanya agak berkerinyut, dan Haji Agus Salim cepat memberi keterangan bahwa kami adalah anggota delegasi “Mission Diplomatique dari Indonesia, sebuah negara baru di Asia,” begitu kata beliau.

Petugas itu mengangkat bahu. Rupanya ia tidak pernah belajar ilmu bumi tentang Indonesia. Matanya masih menyimak suara itu. “Are you Moslem?”, mendadak dia bertanya. “Yes!”, jawab kami serentak.

• Keterangan foto: Para anggota Missi Dilpomatatik RI ke Mesir tahun 1947.

Jawaban yang spontan seperti  paduan suara, sehingga kami berempat saling berpandangan sambil tertawa. Petugas itu mungkin telah melihat nama-nama yang tertera di surat itu bernafaskan Islam. “Well, then, ahlan wa sahlan. Welcome!”, ucapnya. Tanpa banyak cingcong, tanpa melihat surat-surat lagi atau periksa memeriksa tas, kami dipersilakan lewat.

Beberapa menit kemudian muncul di ruang tunggu Sekretaris Jenderal Liga Arab, Azzam Pasha, dan beberapa mahasiswa Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa itu belum ada yang kami kenal, hanya satu yang sudah saya ketahui sejak di Semarang dulu, namanya Abdoelkadir Kherid (kelak bekerja sebagai staf Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Aljazair).

Tamu yang Menggemparkan

RASANYA seperti sebuah mimpi, ketika pesawat melandas di lapangan terbang Kairo, ketika wajah petugas menjadi cerah setelah tahu bahwa kami Muslimin, ketika Azzam Pasha menyambut dengan segala keramahan. Terasa sekali hangatnya persaudaraan itu. Dan saya jadi teringat awal perjalanan ini, perjalanan yang semula tak pernah dibayangkan dapat terjadi, ketika Mohammad Abdul Mun’im muncul di lapangan terbang Maguwo (sekarang Adi Sutjipto) Yogyakarta.

Lapangan terbang Maguwo yang biasanya sepi, hari itu dikejutkan oleh mendaratnya sebuah Dakota Commercial Airlines dari Singapura. Di antara penumpangnya, turunlah seorang lelaki kulit putih dengan kopiah tarbus merah, bersamanya seorang wanita kulit putih. Dan tak lama kemudian mereka sudah terlihat di Malioboro.

Berita ini tentu saja menggemparkan. Para wartawan sibuk mencari informasi. Ternyata lelaki bertarbus merah itu bermaksud menghadap Presiden Sukarno. Kabar ini pun segera disampaikan ke Istana. Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan Menteri Penerangan Mohammad Natsir sedang berada di Jakarta. Saya, yang saat itu menjabat Menteri Muda Penerangan, sedang di Surakarta; sehingga Sekretaris Negara Mr. Abdul Gaffar Pringgodigdo kemudian menelepon saya di rumah meminta supaya segera datang ke Yogyakarta mengurusi “tamu yang menggemparkan” itu.

Tamu itu adalah seorang Mesir yang bernama Mohammad Abdul Mun’im, Konsul Jenderal Mesir di Bombay (sekarang Mumbay), India, yang datang mewakili negerinya dengan membawa pesan-pesan dari Liga Arab. Sebagai seorang diplomat, pada mulanya ia tidak bersedia menerangkan maksud kunjungannya kepada wartawan. Tetapi hal itu sudah dapat diterka, karena sekitar November 1946 tersiar berita bahwa Liga Arab di Kairo memutuskan untuk menganjurkan anggota-anggotanya agar mengakui kedaulatan Republik Indonesia.

Abdul Mun’im meninggalkan Bombay  menuju Singapura dengan harapan mendapatkan visa masuk Indonesia, tetapi perwakilan Belanda di sana menolaknya. Untung ia bertemu dengan Miss Ktut Tantri, itu wanita kulit putih yang tampak datang bersamanya. Kita tentu mengenal nama wanita ini, yang menjadi pembantu pejuang-pejuang kita, terutama di Jawa Timur, dengan pidato-pidatonya di corong radio bersama Bung Tomo. Ktut Tantri dengan mati-matian berusaha sehingga berhasil mencarter sebuah pesawat terbang yang membawa mereka menerobos blokade Belanda, langsung menuju Yogyakarta.

Kedatangan utusan Liga Arab itu sudah tentu menggembirakan kalangan politik di Yogyakarta khususnya, dan juga di seluruh Indonesia, karena pada saat itu situasi politik antara RI dan Belanda agak memburuk dan kita diliputi rasa pesimis terhadap keikhlasan pihak Belanda.

Perasaan itu jelas terlihat, meskipun baru sebulan sebelumnya sidang pleno Komite Nasional Indonesia di Malang meratifikasi persetujuan Linggarjati. Belanda ternyata memberikan interpretasi sendiri atas persetujuan itu, sehingga situasi menjadi lebih buruk lagi, ditambah pula dengan penyerbuan ke Mojokerto. Akibatnya, Bung Sjahrir terpaksa mondar-mandir Yogya-Jakarta, dan menunda keputusan tentang undangan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, untuk menghadiri Inter-Asian Relations Conference di New Delhi.

Begitulah suasana waktu itu, sehingga sangatlah mengharukan ketika hari Sabtu, 15 Maret 1947, pukul 10:00 pagi, Abdul Mun’im menghadap Presiden Sukarno menyampaikan pesan-pesan dari Liga Arab.

Pada hari itu, yang bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Mesir yang ke-23, utusan Liga Arab itu menyampaikan kepada Presiden, keputusan Sidang Dewan Liga Arab pada tanggal 18 November 1946 yang berisi anjuran agar negara-negara anggotanya mengakui Republik Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat, berdasarkan ikatan keagamaan, persaudaraan, serta kekeluargaan. Oleh Presiden Sukarno, dalam menutup sambutannya dikatakan bahwa antara negara-negara Arab dan Indonesia sudah lama terjalin hubungan yang kekal, “karena di antara kita timbal balik terdapat pertalian agama.”

Utusan Liga Arab ini terus menjadi pembicaraan, karena pidato-pidatonya di Masjid Besar Yogyakarta maupun dalam pertemuan-pertemuan dengan para tokoh di Kepatihan dan dalam konferensi pers. Juga permintaannya untuk bertemu dengan wargna negara Indonesia keturunan Arab, dikabulkan oleh Pemeritah. Dalam pertemuan itu, ia melahirkan rasa gembiranya bahwa warga negara Indonesia keturunan Arab itu telah ikut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Abdul Mun’im, utusan yang lembut tetapi tegas itu kemudian mendesak agar RI mengirim delegasi ke Mesir, sekaligus ikut menghadiri Inter-Asian Relations Conference di New Delhi.
Perdana Menteri Sutan Sjahrir pun kemudian memutuskan untuk menerima undangan dari Perdana Menteri India, Nehru, juga mengirim delegasi ke Mesir.

Meskipun keberangkatannya ke New Delhi berarti tertundanya beberapa pelaksanaan persetujuan Linggarjati, tetapi ia berpendapat bahwa kepergian ke New Delhi itu akan membawa manfaat. Dikemukakan oleh Sjahrir, betapa pentingnya kedudukan pemerintah India kelak terhadap perjuangan Indonesia. Selain itu, konferensi di New Delhi ini akan memberi kesempatan pula untuk mengatur hubungan negara-negara tetangga seperti Birma, Thailand, Tiongkok, dan lain-lain.

Dan berangkatlah delegasi yang bersejarah ini. Dipimpin oleh Haji Agus Salim (Menteri Muda Luar Negeri), A.R. Baswedan (Menteri Muda Penerangan), M. Rasjidi (Sekretaris Jenderal Kementerian Agama), dan Dr. Nazir St. Pamoentjak.

Anggota Delegasi Sangat Dimanjakan

DARI airport kami langsung menuju ke Hotel Continental. Di mobil salah seorang mahasiswa kita berbisik kepada saya: “Apa Pak Baswedan tidak punya pakaian lain? Masak anggota delegasi kok pakaiannya stelan kain khaki!”.

Saya jawab bahwa saya tidak begitu siap dalam soal pakaian. “Wah sulit ini, Pak,” katanya. “Tukang buka pintu mobil di Hotel Continental, seragamnya wol!”.

Dan betul juga, sebab sesampai di hotel terlihat semua penghuni hotel itu tampak berpakaian lengkap. Tetapi saya tetap berjalan segagah mungkin, karena toh “mode” stelan kain khaki tidak ada di ruang itu, sehingga bisa saja dianggap sebagai mode yang justeru paling baru!

Setelah tiga hari, baru saya berani turun makan di lobby hotel, setelah dibelikan pakaian yang cukup pantas untuk dikenakan oleh seorang anggota delegasi diplomatik.

Hari berikutnya, koran terbesar di Kairo, Al-Ahram, memuat foro delegasi RI, dan mulailah bermunculan tamu-tamu yang ingin berkenalan dengan delegasi kita. Cukup repot juga.

Saya sendiri pada saat itu ditugaskan oleh Haji Agus Salim, yang menjadi Ketua Delegasi, untuk menerjemahkan sebuah buku tentang tata cara bagi para diplomat. Buku itu karya seorang diplomat kawakan Mesir yang berkunjung ke hotel. Maklumlah, kami masih tergolong “orang udik” dalam hal etiket diplomasi. Padahal saya sudah tidak sabar lagi ingin memuaskan dorongan jiwa wartawan, tetapi Haji Agus Salim melarang saya meninggalkan hotel untuk “keluyuran” mencari berita.

Sebagai bekas wartawan yang menjabat Menteri Muda Penerangan, saya berpendapat bahwa waktu yang ada tidak boleh disia-siakan dengan mendekam di hotel. Akhirnya saya menyelinap pergi, dan dengan diantar teman-teman mahasiswa Indonesia, saya mulai “ngeluyur” mengunjungi tokoh-tokoh pers, para sastrawan, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Hal ini terbukti kemudian sangat penting untuk menyebarkan informasi tentang Indonesia dan untuk mencari tanggapan masyarakat terhadap kedatangan delegasi kita.

Acara “keliling” itu tidak begitu sulit, karena sebagian dari tokoh-tokoh itu sudah lama saya kenal lewat tulisan-tulisan mereka dalam koran atau majalah Mesir yang bisa didapat di Indonesia.

Tentu saja, Bapak Ketua Delegasi, Haji Agus Salim, marah besar kepada saya. Tetapi, ketika saya laporkan hasil-hasil “keluyuran” itu, beliau diam saja. Wajahnya tidak berubah, meskipun saya tahu pasti bahwa hatinya senang. Sekian tahun bertetangga dengan beliau, sejak zaman Belanda, membuat saya cukup “mafhum” akan “gaya”-nya. Begitulah Bapak kita yang eksentrik itu.

Salah satu dari sekian banyak yang saya kunjungi adalah pemimpin redaksi Al-Ahram. Dari dia banyak saya dapatkan informasi penting mengenai tanggapan masyarakat terhadap kunjungan kita. Menurut sang pemimpin redaksi, yang biasanya baru masuk kantor sekitar pukul 12 malam, delegasi kita sangat dimanjakan oleh pemerintah Mesit. Sebab, begitu kata dia, situasi politik dalam negeri Mesir masih centang perenang. Ada masalah oposisi, ada problem Palestina yang sedang gawat-gawatnya, ditambah kemelut hubungan diplomatik dengan Perancis gara-gara pemerintah Mesir memberi bantuan kepada pemberontak Maroko. Tetapi toh dalam suasana semacam itu, pemerintah Mesir memperhatikan delegasi Indonesia, meskipun kami mesti menunggu lama sebelum urusan pengakuan kedaulatan selesai.

Betul juga keterangan dari pemimpin redaksi Al-Ahram itu, karena delegasi masih harus bersabar untuk bertemu dengan anggota-anggota Liga Arab, Perdana Menteri Nokrashi Pasha, dan tentu saja dengan Raja Farouk yang memegang kunci masalah pengakuan terhadap RI.

Tata cara diplomatik Mesir yang sangat formal itu, juga merupakan handicap. Sebab meskipun pada prinsipnya soal pengakuan itu sudah tidak menjadi problem, tetapi prosedur-prosedur formal harus tetap dilalui. Dalam hal ini delegasi kita sangat berhutang budi kepada Abdul Mun’im yang mengatur semua kontak dengan pihak-pihak resmi, yang dalam tindakan dan semangatnya seakan-akan ia salah seorang dari anggota delegasi.

Karang Persaudaraan Islam

SIAPA pun yang pernah bertemu dengan Haji Agus Salim dan bercakap dengan beliau, pasti mengagumi intelek yang brilian ini, julukan yang diterimanya sejak ia mulai muncul di medan pergerakan politik Indonesia. Kekaguman ini bukan cuma dimiliki kawan-kawannya, tetapi juga oleh lawan-lawannya.

Meskipun bukan sarjana, namun kecerdasan dan ketangkasannya berbicara serta berdebat, dan bakat begitu juga kemampuannya menguasai bahasa asing –termasuk bahasa Arab— sangat mengagumkan. Begitu pula kesan dari orang-orang Mesir yang bertemu dengan beliau, padahal orang Mesir dikenal sebagai tukang ngobrol, ahli debat dan bersilat lidah. Asyik betul memiliki Ketua Delegasi semacam Haji Agus Salim ini.
Mission Diplomatique ini –nama yang diberikan Haji Agus Salim kepada delegasi kita— mengadakan jumpa pers tidak lama sesudah tiba di Kairo.

Sebelum acara itu dimulai, dibagikanlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah ditulis dalam bahasa Inggeris, kepada yang hadir. Sebagai Ketua Delegasi, Haji Agus Salim membeberkan sejarah dan perjuangan RI sejak zaman Belanda.
Kondisi politik Mesir pada saat itu menyebabkan delegasi RI terpaksa menunggu sampai kira-kira tiga bulan sebelum semua pekerjaan selesai.

Waktu yang lama itu saya manfaatkan untuk lebih mengenali masyarakat Mesir, dan memperkenalkan Indonesia kepada mereka. Hampir setiap hari, disertai dengan teman-teman mahasiswa, saya keliling kota dengan trem kota. Banyak hal yang mengungkapkan bahwa masyarakat awam, bahkan para intelektualnya, kurang mengetahui Indonesia.

Orang-orang Mesir umumnya, mereka hanya tahu tentang bangsa-bangsa Timur Jauh seperti India dan Cina. Sebagian kecil kelompok intelektual mengetahui tentang jajahan Belanda, juga para mahasiswa Mesir yang kenal dengan orang Indonesia yang bersekolah di sana. Sedang para haji –yang karena pernah pergi ke Makkah— menjadi tahu tentang Jawa.

Suatu malam kami diundang menghadiri pesta penobatan raja di gedung Qasr Azza’faran. Pesta itu diselenggarakan oleh PM Nokrashi Pasha dan dihadiri seluruh korps diplomatik. Seperti biasa ketika akan pulang, melalui pengeras suara mobil yang mengantar dipanggil ke depan pintu. Waktu sampai giliran delegasi Indonesia, berserulah si petugas: “Delegation of China!”. Karuan saja Haji Agus Salim naik pitam.  “Ya Syaikh! Indonesia. Musy China!” (Hai Tuan. Indonesia. Bukan Cina!). Apa mau dikata. Rupanya baju teluk belanga dan kopiah hitam kami dikira pakaian dan songkok Cina!

Sekali waktu delegasi Indonesia mengadakan perjamuan untuk Syaikh Al-Azhar. Perjamuan itu diselenggarakan di salah satu restoran di Kairo, dan ketika acara berakhir, para pelayan lantas berkumpul sambil menyerukan: “Litahyal Hindi!” (Hidup India!).

Dengan diantar Abdul Mun’im, delegasi RI menghadap Raja Farouk di Istana Qasr Abidin. Dengan ramah ia menerima kami dan menyatakan bahwa “karena karang persaudaraan Islamlah, terutama, kami membantu dan mendorong Liga Arab untuk mendukung perjuangan bangsa Indoesia dan mengakui kedaulatan negara itu.” Ia mengemukakan pula bahwa dirinya akan selalu mendukung perjuangan kemerdekaan, apalagi jika rakyatnya beragama Islam seperti yang dilakukannya terhadap Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Begitu juga, Mesir terus memperjuangkan nasib rakyat Palestina.

Beberapa saat sebelum saya meninggalkan Mesir, terjadilah hal yang cukup penting, yang membuktikan ucapan Raja Farouk di atas, yaitu pemberian suaka politik kepada pejuang Maroko, Amir Abdulkarim Al Khattabi yang bergelar Pahlawan Rifkabilen.

Pertemuan dengan Raja Farouk mengesankan sekali. Ingin saya kemukakan bahwa lepas dari masalah kehidupan pribadinya yang banyak dikecam, Farouk termasuk yang paling berjasa dalam masalah pengakuan kedaulatan. Meskipun kita tidak boleh melupakan jasa tokoh-tokoh Mesir lainnya seperti Sekjen Liga Arab Azzam Pasha, Dr. Salahuddin Bey, begitu pula Nahasy Pasha yang menjabat sebagai pimpinan partai oposisi Wafd. Dukungan dari kelompok oposisi ini sangat menguntungkan, karena itu tidak akan timbul masalah di Parlemen maupun Kabinet dalam mengambil keputusan tentang tentang pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia.

Yang agak menyulitkan dalam acara menghadap raja adalah soal pakaian. Anggota-anggota delegasi RI tidak memiliki pakaian resmi jas panjang, tetapi Haji Agus Salim dapat mengenakan pakaian Teluk Belanga. Rasjidi siap memakai blangkon-surjan. Akhirnya dicoba mencari persewaan jas panjang dari kostum milik rombongan sandiwara, tetapi ukuran badan saya dan Dr. Pamuntjak terlalu kecil untuk jas-jas yang ada sehingga akhirnya diberikan dispensasi kepada kami untuk menghadap dengan jas basa. Kepala rumah tangga istana hanya bisa geleng-geleng kepala.

Kabinet Sjahrir Jatuh

TINGGAL selama tiga bulan di Mesir bukan hal yang mudah. Ingatan akan keluarga di rumah, makanan yang kadang-kadang kurang cocok, dan waktu yang terasa kosong, membuat orang mudah menjadi bosan. Masyarakat pun sudah mulai kehilangan interes kepada delegasi. Oleh karena  itu saya mencoba untuk “keluyuran” lagi ke kantor-kantor harian dan majalah sekadar untuk mengobrol.

Suatu hari Abdul Mun’im datang ke hotel sambil senyum-senyum. “Memang orang Indonesia ada-ada saja,” katanya. Ternyata ada berita kecil di majalah Rose el Yusuf, suatu majalah politik yang terkemuka di Kairo tentang masalah wanita di Mesir yang sedikit membicarakan delegasi RI.

Memang, sehari sebelumnya saya mampir ke kantor redaksi majalah Rose el Yusuf.
Redaktur majalah ini bertanya dengan nada senda gurau tentang apakah di Indonesia ada trem listrik, bioskop, dan lain-lain. Menyambung gurauannya, saya katakan saja bahwa di Indonesia tidak ada bioskop dan sebagainya, tetapi Indonesia memiliki sesuatu yang tidak dipunyai Mesir. “Apa itu/” tanyanya. Saya jawab, “Menteri Sosial yang wanita.”

Dia bertanya lagi, agak kaget, “Wanita jadi menteri?”. Sang redaktur seakan-akan tidak percaya. “Memang betul,” begitu jawab saya, dan kemudian saya ceritakan tentang Maria Ulfah (kemudian dikenal sebagai Ny. Maria Ulfah Soebadio) yang menjadi Menteri Sosial. Dia terheran-heran.

Itulah sebab musabab munculnya berita tentang Indonesia di majalah tersebut yang pasti mempunyai effek besar  terhadap pandangan kalangan politik Mesir terhadap Indonesia, mengingat kedudukan majalah itu di sana.

Selain disergap rasa bosan, Delegasi juga amat gelisah, karena menurut monitoring yang dilakukan oleh Saudara Salim Al-Rasyidi (kelak Dr. Salim Al-Rasyidi, dosen di Universitas Islam Bandung) yang kita tugaskan untuk setiap hari memonitoring siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta dalam bahasa Arab, situasi di Tanah Air menjadi amat genting berhubung bahwa Komisi Jenderal Belanda menyampaikan Nota Ultimatif yang harus dijawab oleh RI dalam waktu 14 hari.

Nota Ultimatif itu berisi lima pasal yang antara lain membentuk bersama suatu Pemerintah Peralihan (interim) dan menyelenggarakan bersama ketertiban dan keamanan di seluruh Indonesia (gendarmerie bersama). Sedang pengakuan resmi atas kedaulatan RI dari pihak Pemerintah Mesir belum terlaksana.

Ultimatum Belanda itu oleh Pemerintah Sjahrir dijawab pada tanggal 8 Juni (dua hari sebelum penandatanganan Perjanjian Persahabatan Mesir-Indonesia) yang antara lain “setuju” membentuk Pemerintahan Peralihan yang mempunyai kewajiban mempersiapkan penyerahan kekuasaan Pemerintah Hindia-Belanda kepada Pemerintah Federal Nasional, dengan selama masa peralihan itu kedudukan de facto Republik tidak dikurangi.
Jawaban atas ultimatum Belanda itu telah menyebabkan jatuhnya Kabinet Sjahrir pada tanggal 26 Juni 1947.

Situasi gawat di Tanah Air tadi terutama seruan dari Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk bersiap-siap menghadapi ancaman Belanda, itulah yang menyebabkan Ketua Delegasi Pak Salim memutuskan segera setelah terlaksana penandatanganan Perjanjian Persahabatan Mesir-Indonesia, saya sebagai anggota delegasi (yang menjabat Menteri Muda Penerangan) perlu segera kembali ke Tanah Air. Sebab selama delegasi di Mesir tidak dapat berkorespondensi dengan Pemerintah RI di Yogyakarta maupun di Jakarta, karena korespondensi itu melalui pos yang tentu diketahui pihak Belanda.

Sebaliknya pihak Belanda di Belanda maupun Gubernur Jenderal van Mook di Batavia pasti mendapat informasi cukup mendetail tentang segala tindakan delegasi yang dilaporkan oleh duta besarnya di Kairo. Maka tiada jalan lain delegasi memutuskan perlu segera pulangnya saya ke Tanah Air untuk menyampaikan naskah perjanjian terutama laporan lengkap tentang situasi dan semangat di Mesir (baca: Liga Arab) yang mendukung perjuangan Republik Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya.

Jadi apa saja yang dialami oleh delegasi selama lebih kurang tiga bulan di Kairo nantinya akan dijelaskan kepada Presiden maupun Pemerintah RI. Dan ini nantinya  dijelaskan dengan lisan agar dengan begitu semangat bertahan dari pihak Republik terhadap ultimatum Belanda tidak berkurang. Ini karena seluruh Timur Tengah pasti membela RI menghadapi ancaman Belanda. Maka seminggu kemudian (karena menanti adanya kapal terbang) yaitu pada tanggal 18 Juni, bertolaklah saya meninggalkan Kairo menuju Singapura.

Protes Duta Besar Belanda Ditolak

SAMPAI sekarang saya tidak bisa melupakan hari itu, tanggal 10 Juni 1947. Kami semua diantar Abdul Mun’im menuju gedung Kementerian Luar Negeri Mesir sekitar pukul 09 pagi, untuk menghadiri upacara penandatanganan Perjanjian Persahabatan Mesir-Indonesia.

Memang sehari sebelumnya sudah disiarkan di koran-koran bahwa Kabinet Mesir telah memutuskan untuk menyetujui ditandatanganinya perjanjian persahabatan dan kerja sama antara Mesir dengan Indonesia di bidang sosial ekonomi.

Berita itu tentu saja mengejutkan Duta Besar Belanda di Mesir, tetapi sangat menggembirakan masyarakat Indonesia di Mesir, antara lain Saudara Zein Hasan (Ketua Perhimpunan Kemerdekaan Indonesia) dan kawan-kawannya, dan dua bersaudara Hasan dan Ali Baktir yang lewat karangan-karangan dan sajak-sajaknya yang dimuat di koran-koran Kairo, terus menerus melakukan usaha memperkenalkan Indonesia serta mendorong Liga Arab untuk mendukung perjuangan Indonesia.

Maka, pukul 09.00 pagi, kami sudah siap di ruang tunggu Kementerian Luar Negeri Mesir. Jabatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir pada saat itu dirangkap oleh PM Nokrashi Pasha. Sesudah setengah jam menunggu, kami melihat Duta Besar Belanda keluar dari kamar kerja PM Nokrashi dengan wajah kecut, dan langkah tergesa-gesa. Kami kemudian langsung dipersilakan masuk.

PM Nokrashi  Pasha meminta maaf karena telah membiarkan delegasi menunggu lama di luar. Menurut dia, Duta Besar Belanda itu langsung saja “menyerbu” masuk ke ruang kerja untuk mengajukan protes sehubungan dengan akan ditandatanganinya Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir. Duta Besar Belanda mengingatkan Mesir tentang hubungan ekonomi Mesir dan Belanda, serta janji dukungan Belanda terhadap Mesir dalam masalah Palestina di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

• Keterangan foto: Penandatangan Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir yang berisi pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia.

Perdana Menteri kemudian menjawab: “Menyesal sekali kami harus menolak protes Tuan, sebab Mesir selaku negara berdaulat, dan sebagai negara yang berdasarkan Islam, tidak bisa tidak mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Ini adalah tradisi bangsa Mesir, dan tidak bisa diabaikan.”

Begitulah jawabannya, sehingga Duta Besar Belanda meninggalkan ruangan dengan kecewa.

Naskah Perjanjian itu pun kemudian ditandatangani oleh PM Nokrashi selaku Menlu Mesir, dan Haji Agus Salim selaku Menteri Muda Luar Negeri RI, disaksikan Dr. Nazir Sutan Pamuntjak, Saudara Rasjidi, Abdul Mun’im, Sekjen Kemlu Mesir Dr. Kamil, dan saya sendiri.

Tidak dapat dibayangkan perasaan saya ketika menyaksikan upacara itu, tak terlukiskan dalam kalimat karena tidak akan pernah dapat sebanding dengan rasa yang menggelora. Lega dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta’ala karena Republik Indonesia pada akhirnya mendapat pengakuan de jure dari dunia internasional.

Tasbih dari Pahlawan Rifkabilen

ADA yang tidak boleh dilupakan, yaitu tentang seorang wartawan ulung dan seorang pahlawan kemerdekaan di pengasingan. Wartawan itu adalah M. Ali Attahir, seorang Palestina yang terkenal karena surat kabarnya yang bernama Assyura (Pembela Bangsa-bangsa Terjajah).

Jauh sebelum naskah Perjanjian ditandatangani, sampai bertahun-tahun sesudahnya, ia selalu membantu perjuangan kita. Saudara  Rasjidi dapat menceritakan bantuan yang diberikan M. Ali Attahir ketika KBRI mengalami kesulitan semasa Belanda menggempur Republik dan menangkap Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, sejumlah menteri, dan pemuka Republik. Bantuan moral dan materialnya menunjukkan keyakinannya pada kesucian perjuangan bangsa Indonesia. Semoga Allah membalas semua jasanya.

Yang satu lagi adalah seorang pahlawan kemerdekaan di pengasingan, Amir Abdulkarim Al-Khattabi yang diberi suaka oleh Pemerintah Mesir. Menurut ceritanya, pada saat dia sedang dibawa ke Perancis dari Pulau Rignon untuk ditahan lebih lanjut, kapal yang membawanya stop sebentar di Portsaid, dan Walikota Portsaid atas permintaan Raja Farouk mengajaknya berkeliling kota.

Akan tetapi, di balik acara keliling kota itu telah disiapkan oleh pejuang-pejuang Maroko dengan bantuan Mesir “penculikan” pahlawan Rifkabilen itu. Dengan “penculikan” itu, Amir Abdulkarim dapat dibebaskan dan dibawa ke Mesir. Pemerintah Mesir kemudian memberi suaka politik kepadanya.

Peristiwa ini sangat menggemparkan dunia, khususnya Timur Tengah, sehingga Perancis kemudian menarik Duta Besarnya dari Kairo, padahal hubungan diplomatik Mesir dengan Perancis bukan main eratnya. Raja Farouk tidak mempedulikan hal itu, karena: “Sebagai Muslim, saya tidak bisa menolak permohonan orang yang meminta perlindungan. Apalagi jika dia seorang pejuang Islam yang gigih.”

Melalui cara yang berbelit-belit, dengan sedikit mengelabui petugas, akhirnya saya dapat menemui Amir Abdulkarim di tempat persembunyiannya. Suatu pertemuan yang mengesankan, penuh dengan hal-hal baru dan pengalaman-pengalaman yang dapat bermanfaat untuk perjuangan di Indonesia.

Ketika saya pamit, ia menyerahkan haiyah, seuntai tasbih, kepada saya. “Anakku, saya tidak punya apa-apa. Hanya tasbih ini yang selalu aku gunakan untuk menghitung kata-kata pujian dan permohonan kepada Allah selama 21 tahun aku di pengasingan Pulau Rignon. Dan kini, aku merdeka. Bawalah tasbih ini. Insya Allah, Tuhan akan menolongmu. Bukan tasbih ini yang menolong, akan tetapi kata-kata pujian dan doa (yang ditulisnya di buku notes saya) yang dihitung terus oleh tasbih ini, yang menyebabkan Allah menolongmu.”

Pada saat itu, saya tidak begitu memandang penting masalah tasbih dari pahlawan Rifkabilen ini. Baru kemudian hari saya mengerti makna kata-katanya.

Perjanjian sudah ditandatangani. Semua merasa gembira dan bersyukur. Semua yang berurusan dengan Perjanjian itu, mulai dari para anggota Liga Arab, wartawan-wartawan Kairo, kaum intelektual di sana, begitu juga kalangan politik, memberikan dukungannya.
Menarik untuk dianalisis, dukungan itu. Sebab kaum oposisi Partai Wafd pun memberikan dukungan hebat.

Satu hal yang dapat dikatakan tentang latar belakang bantuan dan dukungan itu, seperti diucapkan oleh Abdul Mun’im ketika ia berpidato di Istana Kepreidenan Yogya, tiga bulan sebelumnya, ikatan Islam inilah yang mendorong timbulnya dukungan kepada perjuangan bangsa Indonesia. Jiwa Islam mendidik kita untuk selalu menentang semua bentuk penjajahan yang pada dasarnya adalah perbudakan.
Seperti tertulis di awal karangan ini, terasa sekali hangatnya persaudaraan itu.

Mengaku Agen Rahasia

PESAWAT BOAC meninggalkan Kairo. Waktu itu tanggal 18 Juni 1947. Salah seorang penumpangnya adalah saya yang berangkat sendirian menuju Singapura.

Saat itu Haji Agus Salim, dengan gaya seorang jenderal, bicara: “Baswedan, bagi saya tidaklah penting apakah Saudara sampai di Tanah Air atau tidak. Yang penting dokumen-dokumen itu sampai di Indonesia dengan selamat!”

Dokumen-dokumen yang saya bawa antara lain dari Raja Mesir, Farouk, dan dari Mufti Besar Palestina, Amin Al-Husaini.

Saya kemudian pamit dari beliau. Hanya satu yang kurang dari cara saya berpamitan, yaitu saya tidak memberi hormat (saluut) secara militer untuk melengkapi perintahnya yang seakan-akan diberikan oleh seorang komandan di medan pertempuran.

Sebulan sebelum beliau wafat, saya masih sempat ketemu dia di rumah putrinya, Yoyet, di Jalan Sagan,Yogyakarta. Dia masih saja keras kepala, mau menang sendiri, dan pintar bukan main. Masih persis seperti Haji Agus Salim yang saya kenal sejak zaman Belanda.

Saya katakan waktu itu: “Oude Heer memang kejam ketika memberi perintah saya pulang dari Mesir dengan dokumen perjanjian. Tega betul.” Dia cuma menjawab dengan senyum. Itulah tetangga, teman, dan guru saya dalam masalah-masalah politik. Semoga Allah membasahi terus makamnya dengan rahmat tak putus-putusnya.

Kesulitan demi kesulitan menimpa ketika saya berangkat ke Singapura. Pesawat terbang yang saya tumpangi mampir-mampir di Bahrain, Karachi, Calcuta, Rangon, baru akhirnya sampai di Singapura. Padahal tidak satu pun negeri-negeri itu memiliki perwakilan Indonesia. Bahkan nama Indonesia pun tidak dikenal. Saya terpaksa menggertak dengan mengaku agen rahasia undangan PM  Nehru, ketika tempat duduk saya akan dicatut untuk orang lain di Calcuta. Kapal terbang yang saya tumpangi dua kali diganti, dari kapal terbang air ke kapal terbang biasa.

Akhirnya sampai juga di Singapura. Tak seorang pun menjemput di airport, sedang uang sudah betul-betul menipis. Almarhum Mr. Oetojo yang waktu itu menjadi Sekjen Kementerian Luar Negeri RI, tidak tahu menahu tentang kedatangan saya, dan tidak pula menolong saya yang kekurangan uang untuk pulang. Ditambah lagi dengan berita bahwa Kabinet Sjahrir sudah demisioner.

Untunglah masalah ini diketahui oleh seorang dermawan yang terkenal di Singapura, Ibrahim Assegaf (almarhum) dan seorang teman bernama Ali Talib Yamani. Mereka kemudian membantu saya karena simpatinya kepada perjuangan Indonesia. Terutama Saudara Ali Talib Yamani inilah yang mengusahakan sehingga saya mendapat tiket kapal terbang setelah sekian hari tertahan di Singapura, sebab perwakilan Belanda di Singapura tidak mau memberikan visa.

Dengan berbagai akal, akhirnya pada tanggal 13 Juli 1947, pesawat KLM yang saya tumpangi tinggal landas menuju Jakarta.

Airport Kemayoran tanpak menegangkan. Penjagaan ketat, karena adanya ultimatum dari van Mook. Polisi Militer (dahulu Militer Polisi, MP) berkeliaran di mana-mana. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah, memohon agar dapat lolos dari pemeriksaaan.Baru di saat itu saya teringat akan tasbih pemberian Amir Abdulkarim dan doa-doa yang diajarkannya.

Jari-jari tangan kanan menggenggam tasbih itu dan tangan kiri memegang aktentas catatan penting, sementara Naskah Perjanjian masih tetap di dalam sepatu! Aktentas itu masih aktentas lama yang saya bawa ke Kairo dengan kunci yang juga masih sering macet.

Entah bagaimana, aktentas, juga koper saya, lolos dari pemeriksaan. Petugas itu seperti sedang buta ketika saya lewat di depannya. Koper dan aktentas langsung saya sambar, untuk kemudian bergegas mencari taksi menuju kediaman Perdana Menteri Mr. Amir Sjarifuddin.

“Alhamdulillah, aman!”, begitu kata saya sambil menaruh diri di jok mobil Austin yang meninggalkan Kemayoran.

Presiden Sukarno Terheran-heran

PAGI-PAGI tanggal 19 Juli 1947, saya terbang ke Yogyakarta bersama Perdana Menteri Amir Sjarifuddin untuk melaporkan kunjungan delegasi ke Mesir dan hasil-hasil yang dicapai, kepada sidang kabinet.

Presiden Sukarno merasa heran sekali melihat semua dokumen masih tetap utuh dalam sampul yang dilak (dilem). Hal itu hanya mungkin terjadi jika tidak terkena pemeriksaan, padahal airport Kemayoran sedang dijaga ketat oleh Polisi Militer.

“Bagaimana kok bisa begitu, Saudara Baswedan?” tanya Bung Karno. Saya jawab singkat saja: “Untung.”

Bersama dengan jawaban singkat itu ingatan saya melayang ke sebuah rumah kecil di luar kota Kairo. Kepada seorang pahlawan kemerdekaan di pengasingan yang bernama Amir Abdulkarim.

Siang itu juga saya langsung kembali ke rumah di Sala, dan bertemu keluarga. Begitu menggembirakan reuni keluarga itu, apalagi melihat putri yang baru saja dilahirkan beberapa hari sebelumnya. Bayi itu saya beri nama Luqyana yang berarti “Pertemuan Kita”.

Beberapa tahun yang lalu, kepada seorang pejabat tinggi di pemerintahan Orde Baru saya usulkan agar kepada orang-orang di Mesir yang berjasa dalam masalah Perjanjian Persahabatan, selagi mereka masih hidup, diberikan penghargaan. Paling sedikit pemerintah kita mengirim undangan agar mereka hadir pada upacara peringatan 17 Agustus di Istana Negara.

Usul itu diterima baik. Akan tetapi, sesudah sekian tahun, setelah orang-orang yang berjasa itu menjadi almarhum, usul itu tidak juga dilaksanakan.

sumber: republika.co.id