Habib Rizieq Shihab

MONITOR, Jakarta – Vonis hukuman yang dijatuhkan bagi imam besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab, dinilai tidak memenuhi rasa keadilan. Dimana, Rizieq divonis delapan bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Hukuman ini diberikan atas perkara kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat, yang terjadi pada 14 November 2020 lalu. Vonis tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Suparman Nyompa di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021).

Pengamat hukum Hamdan Zoelva menilai putusan hukum atas kasus Habib Rizieq jelas tidak memenuhi rasa keadilan, meskipun sudah memenuhi aspek hukum dan pelanggaran pidana.

“Putusan perkara HRS, memenuhi aspek hukum memenuhi pelanggaran pidana, tetapi tidak memenuhi rasa keadilan,” ujar Hamdan Zoelva dalam penjelasannya.

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi ini menyatakan, bahwa apabila sebuah hukum tidak memenuhi rasa keadilan, maka hukum tersebut telah kehilangan jiwa.

“Hukum tanpa rasa keadilan, adalah hukum yang kehilangan jiwa,” tandasnya.

sumber: monitor.co.id

KABAR PRIANGAN – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, turut mengomentari persidangan pada perkara Habib Rizieq Shihab (HRS) yang diputus bersalah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, dengan denda Rp20 juta pada Kamis 27 Mei 2021.

Hamdan berpendapat bahwa putus terhadap HRS itu telah memenuhi aspek hukum dan memenuhi pelanggaran pidana. Akan tetapi, ujarnya, proses hukum itu tidak memenuhi rasa keadilan.

“Putusan perkara HRS, memenuhi aspek hukum memenuhi pelanggaran pidana, tetapi tidak memenuhi rasa keadilan,” ujar Hamdan Zoelva sebagaimana dikutip kabar-priangan.com dari akun Twitter priibadinya, Sabtu 29 Mei 2021.

Menurut dia, hukum itu sejatinya adalah untuk menegakan keadilan. Jika rasa keadilan hukum itu tidak terpenuhi maka hukum itu telah kehilangan jiwa. “Hukum tanpa rasa keadilan, adalah hukum yang kehilangan jiwa,” tutur Hamdan Zoelva.

Cuitan Ketua MK periode 2013-2015 yang di-publish pada Jumat 28 Mei 2021, pukul 10.35 itu disukai 4.333 dan di-retweet 1,431 warganet.

Hal senada disampaikan akun @InginB. Menurutnya hukum yang tidak berkeadilan adalah diskriminatif, sanksinya hanya diberlakukan bagi sebagian orang saja. “Diskriminasi yah Prof… Yang lain bebas berkerumun, HRS malah harus bayar dan penjara,” cuitnya.

Membalas @hamdanzoelva pemilik akun @PutraWadapi malah balik bertanya kepada Hamdan Zoelva. Sebagai ahli hukum melihat ketidakadilan itu, apa yang bisa diperbuat?

Editor: Sep Sobar

Sumber: Twitter @hamdanzoelva

sumber: kabar24.bisnis.com

PR DEPOK – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva belum lama ini turut menyoroti hasil persidangan Habib Rizieq Shihab pada Kamis, 27 Mei 2021.

Hamdan Zoelva mengungkapkan bahwa memang putusan majelis hakim terhadap perkara Habib Rizieq telah memenuhi aspek hukum, yakni memenuhi pelanggaran pidana.

Kendati demikian, Hamdan Zoelva berpendapat bahwa putusan hakim tersebut tidak memenuhi rasa keadilan.

“Putusan perkara HRS, memenuhi aspek hukum memenuhi pelanggaran pidana, tetapi tidak memenuhi rasa keadilan,” kata Hamdan Zoelva seperti dikutkp Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @hamdanzoelva pada Jumat, 28 Mei 2021.

Kemudian, Hamdan Zoelva menuturkan bahwa tak adanya rasa keadilan dalam hukum, sama saja dengan hukum tersebut telah kehilangan jiwa.

“Hukum tanpa rasa keadilan, adalah hukum yang kehilangan jiwa,” ucap Hamdan Zoelva mengakhiri cuitannya.

Cuitan Hamdan Zoelva soal putusan Majelis Hakim PN Jaktim kepada terdakwa Habib Rizieq. Tangkap layar Twitter.com/@hamdanzoelva.

Seperti diketahui sebelumnya, dalam persidangan yang digelar Kamis, 27 Mei 2021 kemarin, majelis hakim telah memvonis Habib Rizieq dengan hukumam penjara selama 8 bulan untuk kasus kerumunan di Petamburan.

Sedangkan untuk kasus kerumunan di Megamendung, Habib Rizieq divonis hukuman denda sebesar Rp20 juta dan kurungan penjara selama 5 bulan.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp20 juta subsider 5 bulan kurungan penjara,” kata Ketua Hakim, Suparman Nyompa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Putusan tersebut diketahui lebih rendah daripada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang sebelumnya justru mendakwa Habib Rizieq dengan hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp50 juta.

Terdapat beberapa hal yang meringankan hukuman Habib Rizieq, yakni tidak membawa simpatisan ketika acara tengah berlangsung di Megamendung.

Sedangkan hal yang memberatkan adalah Habib Rizieq dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan Covid-19.***

Editor: Ramadhan Dwi Waluya

Sumber: Twitter @hamdanzoelva

sumber: depok.pikiran-rakyat.com

MANTRA SUKABUMI – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Hamdan Zoelva, turut mengomentari persidangan pada perkara Habib Rizieq Shihab atau HRS.

Hamdan Zoelva berpendapat bahwa kasus HRS telah memenuhi aspek hukum dan memenuhi pelanggaran pidana.

Namun menurut Hamdan Zoelva kasus HRS tidak memenuhi rasa ketidak adilan.

Hamdan Zoelva mengatakan bahwa hukum tanpa rasa keadilan adalah hukum yang kehilangan jiwa.

“Putusan perkara HRS, memenuhi aspek hukum memenuhi pelanggaran pidana, tetapi tidak memenuhi rasa keadilan,” ujar Hamdan Zoelva sebagainaman dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitternya @hamdanzoelva pada 28 Mei 2021.

“Hukum tanpa rasa keadilan, adalah hukum yang kehilangan jiwa,” ucap Hamdan Zoelva menambahkan.

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta timur telah menjatuhkan pidana denda sebesar Rp20 juta kepada Habib Rizieq Shihab pada 27 Mei 2021.

HRS terbukti bersalah tidak mematuhi aturan karantina kesehatan dalam kasus kerumunan massa di Megamendung, Jawa Barat.

Rizieq Shihab, menurut pengacaranya, berkukuh tetap akan berpolitik dan bersikap oposisi terhadap pemerintah.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntutnya 10 bulan pidana penjara dan denda Rp 50.000.000 juta subsider tiga bulan kurungan.

selain pelanggaran protokol kesehatan, yang menimbulkan kerumunan masyarakat pada saat dirinya datang ke di Megamendung, Kabupaten Bogor.

Sementara pada perkara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, hakim menjatuhkan vonis kurungan penjara selama delapan bulan pada HRS.

dan lima terdakwa lainnya yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, Maman Suryadi.

“Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa-terdakwa selama delapan bulan. Dikurangi selama terdakwa – terdakwa berada di tahanan,” kata Suparman Hakim Ketua Suparman Nyompa saat sidang di PN Jakarta Timur.***

Editor: Fauzan Evan

sumber: mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com

UTARA TIMES– Hamdan Zoelva turut memperhatikan dan menanggapi perihal vonis denda Rp 20 juta yang diberikan hakim kepada Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam sidang kasus kerumunan di masa pandemi.

Hamdan Zoelva alumni Universitas Padjajaran ini menyebut jika vonis denda yang dijatuhkan kepada HRS tidak terkandung sebuah unsur keadilan.

“Putusan perkara HRS (Habib Rizieq Shihab), memenuhi aspek hukum memenuhi pelanggaran pidana,” tulis eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini, melalui akun Twitternya @hamdanzoelva, Jumat 28 Mei 2021.

Hal itu disebabkan karena kasus kerumunan tersebut tidak hanya dilakukan HRS, melainkan dilakukan juga oleh beberapa tokoh nasional.

“Tetapi tidak memenuhi rasa keadilan,” ungkap Ketua Komisi II DPR di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Gus Dur ini.

Maka dari itu, Hamdan menganggap bahwa menilai vonis denda yang dijatuhkan kepada HRS itu didasarkan pada hukum yang kehilangan jiwa.

“Hukum tanpa rasa keadilan, adalah hukum yang kehilangan jiwa,” pungkasnya.

Editor: Anas Bukhori

sumber: utaratimes.pikiran-rakyat.com

MONITOR, Jakarta – Berbagai rentetan penegakan hukum yang dialami imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab, hingga enam pengikutnya yang tewas di tangan polisi menyentak perhatian banyak kalangan di Tanah Air.

Melihat penegakan hukum hari ini, pakar hukum Tata Negara Hamdan Zoelva mengaku semakin khawatir atas penerapan hukum yang semakin bebas dan disalahgunakan.

“Sangat khawatir negara hukum yang semakin menunjukkan rule by law bukan rule of law. Rule by law, hukum digunakan utk kepentingan kekuasaan,” ujar Hamdan Zoelva, Senin (21/12).

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyayangkan para penegak hukum dengan mudah melawan masyarakat dengan dalih hukum.

Apalagi, dikatakan Hamdan Zoelva, hukum di negeri ini disalahgunakan untuk menjerat siapapun yang berbeda haluan dan prinsip.

“Negara hukum yang semakin jauh dari rule of law. Atas nama hukum dengan mudah nyawa manusia dihabisi. Atas nama hukum siapa pun yang berbeda harus ditangkap. Atas nama hukum keadilan dan perlakuan sama diabaikan,” terang eks politisi PBB ini.

sumber: monitor.co.id

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penetapan tersangka dan penahanan Habib Rizieq Shihab (HRS) dinilai hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum dijadikan alat untuk kekuasaan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengkhawatirkan penyalahgunaan istrumen hukum. Dia menilai saat ini negara semakin menunjukan penegakkan hukum hanya untuk kepentingan kekuasaan.

“Sangat khawatir negara hukum yang semakin menunjukkan rule by law bukan rule of law. Rule by law, hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Rule of law, hukum digunakan untuk keadilan, hormati HAM dan perlakuan sama di depan hukum,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/12).

Dikatakannya, negara yang semakin jauh dari keadilan, maka nyawa manusia akan dirasa tidak berharga.

“Negara hukum yang semakin jauh dari rule of law. Atas nama hukum dengan mudah nyawa manusia dihabisi. Atas nama hukum siapa pun yang berbeda harus ditangkap. Atas nama hukum keadilan dan perlakuan sama diabaikan. Na’udzubillah,” katanya.

Dijelaskannya, watak dari negara hukum rule by law itu digunakan kolonial Belanda pada masa lalu melalui KUHP (wetboek van strafrecht). Dimana Belanda menegakan hukum secara ketat hanya kepada kaum pribumi dan pejuang.

“Tidak untuk warga Belanda. Pasal-pasal KUHP sekarang masih peninggalan Belanda itu,” paparnya.

Dia meminta agar penegakan hukum ditegakkan dengan wajah kemanusiaan yang sejati, hukum yang ramah, tidak seram. Hukum yang adil, tidak memihak, hukum yang menyenangkan bagi semuanya, sesuai falsafah Pancasila yang kita pegang teguh bersama.

“Kita menaruh kepercayaan besar kepada semua penegakkan hukum kita untuk menegakkan rule of law itu, tidak rule by law, ” katanya.

Senada Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Dia mempertanyakan apakah polisi juga memproses hukum semua pelaku pelanggaran protokol kesehatan yang mengakibatkan kerumunan selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Cuma sepanjang pengetahuan saya sangat banyak orang yang melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan. Pertanyaan saya kalau Habib Rizieq diinterogasi dan ditahan karena tindakannya itu, apakah orang lain yang juga melakukan hal yang sama juga sudah diinterogasi dan ditahan?” ujarnya.

Dikatakannya, jika memang sudah dilakukan. Maka polisi telah menegakkan keadilan sebaik-baiknya.

“Kalau sudah berarti pihak kepolisian sudah menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau belum maka berarti pihak kepolisian belum lagi menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan dengan seadil-adilnya,” katanya.

Menurutnya, langkah polisi yang menahan Habib Rizieq akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebab para pelanggar yang lain tidak diproses.

“Itu jelas tidak baik bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara baik untuk saat ini maupun untuk masa depan,” tandasnya.(gw/fin)

sumber: fajar.co.id

JAKARTA – Penahanan Habib Rizieq Shihab (HRS) oleh Polda Metro Jaya pada Minggu (13/12/2020) masih menjadi perhatian masyarakat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva mengaku sangat khawatir dengan negara hukum yang semakin menunjukkan rule by law bukan rule of law.

Untuk diketahui, rule by law adalah hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Sementara rule of law, hukum digunakan untuk keadilan dengan menghormati hak asasi manusia (HAM) dan perlakuan sama di depan hukum.

“Negara hukum yang semakin jauh dari rule of law. Atas nama hukum dengan mudah nyawa manusia dihabisi. Atas nama hukum, siapa pun yang berbeda harus ditangkap. Atas nama hukum keadilan dan perlakuan sama diabaikan. Na’udzubillah,” tulis Hamdan melalui akun twitternya @hamdanzoelva yang dikutip Minggu (13/12/2020).

Hamdan menjelaskan, watak negara hukum rule by law, digunakan oleh penjajah kolonial Belanda pada masa lalu melalui KUHP (wetboek van strafrecht) yang ditegakkan secara ketat kepada kaum pribumi dan pejuang dan tidak untuk warga Belanda. Pasal-pasal KUHP saat ini masih peninggalan Belanda itu.

Hamdan meminta agar hukum ditegaskan dengan wajah kemanusiaan kemanusiaan yang sejati, hukum yang ramah, tidak seram, hukum yang adil, tidak memihak, hukum yang menyenangkan bagi semuanya, sesuai falsafah Pancasila yang dipegang teguh bersama.

“Kita menaruh kepercayaan besar kepada semua penegakkan hukum kita untuk menegakkan rule of law itu, tidak rule by law,” pungkasnya.

(aky)

sumber: nasional.okezone.com

MANTRA SUKABUMI – Peristiwa penurunan dan pencopotan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab tampaknya menjadi persoalan yang kerap menimbulkan pro dan kontra dari kalangan elit politik maupun sipil.

Salah satunya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva. Hamdan memberikan komentarnya melalui cuitan yang diunggah pada hari Minggu, 22 November 2020, melalui akun Twitter @hamdanzoelva.

Hamdan berpendapat bahwa pandemi Covid-19 yang makin hari kian bertambah kasusnya, justru bergeser menjadi urusan bersifat politik. Dirinya juga menyebut hal ini menjadikan energi bangsa menjadi terkuras.

“Masalah Covid-19, telah bergeser menjadi urusan politik. Dan energi bangsa menjadi terkuras untuk urusan politik,” cuit Hamdan.

Hamdan menyarankan agar pemerintah segera menurunkan tensi politik, serta dirinya menegaskan bahwa situasi ini tidak baik bagi perkembangan bangsa.

Hamdan juga menegaskan bahwa urusan hukum harusnya dapat diselesaikan secara hukum, bukan malah dicampuradukkan dengan urusan politik.

“Suasana ini tidak sehat bagi pembangunan bangsa. Pemerintah sebaiknya menurunkan tensi politik, urusan hukum diselesaikan secara hukum, jangan bawa urusan hukum untuk kepentingan politik,” tambahnya.

Hamdan mengajak pemerintah untuk fokus mengatasi pandemi Covid-19 serta meninggalkan dulu kepentingan politik. Dirinya menyebut, keselamatan rakyat harus diutamakan ketimbang kepentingan politik yang sesaat.

“Mari kita kembali fokus mengatasi Covid19 dan tinggalkan dulu kepentingan politik. Keselamatan rakyat banyak harus diutamakan di atas kepentingan politik sesaat,” cuitnya.

Hamdan juga menyebut saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan ekonomi yang luar biasa. Dirinya menekankan, jangan sampai urusan ekonomi terbengkalai karena urusan politik yang bisa diselesaikan dengan cara sederhana.

“Kita juga sedang menghadapi tantangan ekonomi yang luar biasa,” kata Hamdan.

“Jangan sampai urusan ekonomi terbengkalai karena urusan politik yang seharusnya dapat diselesaikan secara lebih sederhana,” tegasnya.

Sebelumnya, pada cuitan yang diterbitkan pada Jumat, 20 November 2020 lalu, Hamdan Zoelva mengajak agar sesama masyarakat supaya tidak terprovokasi.

“Mari kita semua tidak terprovokasi saling bermusuhan dan berkelahi antar kita sesama warga,” tulisnya.

sumber: mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com