FPI

PR DEPOK – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva menyoroti pernyataan pemerintah yang menyatakan Front Pembela Islam (FPI) adalah organisasi terlarang.

Hamdan mengatakan bahwa FPI bukanlah ormas terlarang seperti Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebab, menurutnya, FPI merupakan organisasi yang dinyatakan bubar secara hukum.

Pernyataan Hamdan itu pun dibernakan oleh Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Refly Harun. Hal tersebut dsampaikan dia melalui unggahan video di YouTube pribadinya Refly Harun.

“Yang namanya organisasi masyarakat atau Ormas tidak harus terdaftar,” kata Refly seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Rabu, 6 Januari 2021.

Menurut penjelasannya, terdapat dua jenis ormas di Indonesia di antaranya ormas berbadan hukum dan ormas yang tidak berbadan hukum.

Ia menerangkan, jenis ormas yang tidak berbadan hukum tersebut, ada yang terdaftar dan ada pula yang tidak terdaftar.

Refly menegaskan bahwa secara ilmu hukum, terdaftar atau tidaknya suatu ormas bukanlah syarat pendirian atau eksistensi ormas.

“Kalau suatu ormas tidak terdaftar maka ormas itu tidak akan mendapatkan pelayanan pemerintah,” ujarnya menambahkan.

Akan tetapi, kata Refly, bukan berarti merembet ke mana-mana sehingga seolah-olah menjadi ormas terlarang semacam PKI.

Lebih lanjut, Refly menilai pelarangan ormas Habib Rizieq Shihab (HRS) tersebut harus melalui sebuah putusan pengadilan.

“Hal itu untuk menghormati Indonesia sebagai negara hukum,” ujar Refly secara tegas.

Seperti diketahui, Hamdan Zoelva menuturkan bahwa FPI berbeda dengan PKI yang terlarang menurut UU 27/1999 (Pasal 107a KUH-Pidana).

Lebih jauh, Hamdan menegaskan bahwa tidak ada ketentuan pidana yang melarang pihak mana pun untuk menyebarkan konten FPI.

Oleh sebab itu, ia menilai siapa pun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana.***

Editor: Ramadhan Dwi Waluya

sumber: depok.pikiran-rakyat.com

Jakarta, https://www.tvOnenews.com – Organisasi Front Pembela Islam (FPI), bukan seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) yang jelas dilarang beraktivitas dan menyebar simbol-simbolnya. Menurut Hamdan Zoelva, tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI karenanya siapa pun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana. Saksikan live streaming tvOne hanya di https://www.tvonenews.com/live

Jakarta (Riaunews.com) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyebut Front Pembela Islam (FPI) bukan jenis organisasi terlarang seperti Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini merujuk pada aturan perundang-undangan dan sekaligus pernyataan pemerintah saat menyatakan membubarkan FPI.

Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh enam kementerian dan lembaga itu menyebut FPI merupakan organisasi terlarang dan telah bubar sejak 2019 lantaran tak mengurus izin ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kata Zoelva, melalui cuitan di akun twitter resminya @hamdanzoelva, pemerintah menyatakan FPI bubar secara de jure karena tidak terdaftar di pemerintahan.

“Membaca dengan seksama keputusan pemerintah mengenai FPI, pada intinya menyatakan ormas FPI secara de jure bubar karena sudah tidak terdaftar. Melarang untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan simbol atau atribut FPI, dan pemerintah akan menghentikan jika FPI melakukan kegiatan,” kata Zoelva dikutip dari Twitternya, Senin (4/1/2020).

Namun, kata dia, merujuk pada pembubaran itu FPI bukanlah ormas terlarang. Dia mencontohkan ormas terlarang yang secara nyata diatur dalam undang-undang adalah PKI.

Ia menyatakan bahwa PKI jelas terlarang sesuai Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 107a KUHPidana yang menyebutkan bahwa menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme, adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipidana.

Sementara FPI pembubarannya bukan karena organisasi terlarang, namun karena secara hukum tak mengurus berkas-berkas ke Kemenkumham.

Oleh sebab itu, kata Zoelva, tak ada ketentuan pidana yang bisa menjerat siapa saja warga yang mengedarkan konten FPI.

“Tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI karenanya siapa pun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana. Sekali lagi objek larangan adalah kegiatan yang menggunakan simbol atau atribut FPI oleh FPI,” katanya.

Dia pun membeberkan perihal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/82/PUU-XI/2013 yang menjelaskan soal tiga jenis ormas yang diakui negara yakni ormas yang memiliki badan hukum, Ormas Terdaftar, dan terakhir Ormas Tidak terdaftar.

“Ormas tidak terdaftar tidak mendapat pelayanan pemerintah dalam segala kegiatannya, sedangkan ormas terdaftar mendapat pelayanan negara,” katanya.

Meski demikian, kata dia, UU pun sebenarnya tidak mewajibkan suatu ormas harus terdaftar atau harus berbadan hukum sebab hak berkumpul dan bersyarikat dilindungi konstitusi.

“Negara hanya dapat melarang kegiatan ormas jika kegiatannya mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau melanggar nilai-nilai agama dan moral,” kata dia.

Di sisi lain, negara atau pemerintah memang bisa membatalkan badan hukum suatu ormas atau mencabut pendaftaran suatu ormas sehingga tidak berhak mendapat pelayanan dari negara jika melanggar larangan-larangan yang ditentukan UU.

“Negara dapat melarang suatu organisasi jika organisasi itu terbukti merupakan organisasi teroris atau berafiliasi dengan organisasi teroris, atau ternyata organisasi itu adalah organisasi komunis atau organisasi kejahatan,” katanya.

Pemerintah secara resmi mengumumkan FPI sebagai organisasi terlarang melalui SKB enam pejabat tinggi kementerian/lembaga pada 30 Desember lalu. Pemerintah kini melarang seluruh kegiatan dan penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia.

Diketahui, setelah dibubarkan oleh pemerintah, FPI mengubah nama menjadi Front Persatuan Islam. Terdapat 19 deklarator Front Persatuan Islam yang menentang pembubaran FPI.

Deklarator Front Persatuan Islam antara lain mantan Ketua Umum FPI, Ahmad Sabri Lubis. Kemudian Munarman yang pernah menjadi Sekretaris Umum FPI.***

sumber: riaunews.com

Jakarta – Pemerintah resmi membubarkan Ormas Front Pembela Islam (FPI) karena dinilai bertentangan dengan hukum. Kemenkopolhukam juga meminta masyarakat segera lapor polisi jika melihat pihak yang masih memakai atribut dan simbol FPI.

Kapolri bahkan telah mengeluarkan maklumat kepada masyarakat untuk tidak menyebarluaskan konten FPI di media sosial. Namun, eks Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, menilai tidak ada ketentuan pidana soal larangan penyebaran konten FPI.

Menurut Hamdan, berdasarkan putusan MK No. 82/PUU-XI/2013, setidaknya ada tiga jenis ormas di Indonesia, yakni ormas berbadan hukum, ormas terdaftar, dan ormas tidak terdaftar. Ormas tidak terdaftar, dalam hal ini FPI, tidak mendapat pelayanan pemerintah dalam segala kegiatannya, sedangkan ormas terdaftar mendapat pelayanan negara.

“UU tidak mewajibkan suatu ormas harus terdaftar atau harus berbadan hukum. Karena hak berkumpul dan berserikat dilindungi konstitusi. Negara hanya dapat melarang kegiatan ormas jika kegiatannya menggangu keamanan dan ketertiban umum atau melanggar nilai-nilai agama dan moral,” kata Hamdan yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2020-2025 ini.

Meski demikian, Hamdan menegaskan, negara dapat membatalkan badan hukum atau pendaftaran ormas. Sehingga, ormas tersebut tidak berhak mendapat pelayanan dari negara jika melanggar larangan-larangan yang ditentukan UU.

“Negara dapat melarang suatu organisasi jika organisasi itu terbukti merupakan organisasi teroris atau berafiliasi dengan organisasi teroris, atau ternyata organisasi itu adalah organisasi komunis atau organisasi kejahatan,” pungkasnya.

Dalam poin Maklumat Kapolri yang dikeluarkan tanggal 1 Januari 2021, tercantum larangan bagi yang mengunggah konten mengenai FPI di media sosial. Namun, tak ada ancaman pidana yang tertera di dalamnya.

“Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website ataupun media sosial,” tulis Kapolri Jenderal Idham Azis dalam maklumat tersebut, Jumat (1/1).

Bila maklumat dilanggar, siapa pun yang kedapatan menyebarluaskan konten FPI akan ditindak. Sayangnya, Kapolri tak merinci sanksi tersebut.

“Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi kepolisian,” tegas Idham.

sumber: wartawandesa.com

BERITA TERKINI – Pemerintah melarang organisasi Front Pembela Islam (FPI) pada 30 Desember 2020 lalu dan menyatakan ormas itu sudah bubar. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva angkat bicara soal keputusan itu.

sumber: youtube.com

Inisiatifnews.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva memberikan penjelasannya terhadap kebijakan pemerintah membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI).

Menurutnya, status FPI sebagai ormas memang tidak memiliki legal standing karena tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan. Begitu juga tentang larangan penggunaan atribut FPI.

“Pada intinya menyatakan Ormas FPI secara de jure bubar karena sdh tdk terdaftar. Melarang untuk melakukan kegiatan dengan mengganakan simbol atau atribut FPI, dan Pemerintah akan menghentikan jika FPI melakukan kegiatan,” kata Hamdan Zoelva, Minggu (3/1/2021).

Walaupun ada pembubaran dan melarang atribut maupun kegiatan yang mengatasnamakan FPI, Hamdan Zoelva menyampaikan bahwa tidak serta merta FPI disebut sebagai ormas terlarang laiknya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibubarkan melalui TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

“Maknanya, FPI bukan Ormas terlarang seperti PKI, tetapi organisasi yang dinyatakan bubar secara hukum dan dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan lambang atau simbol FPI,” jelasnya.

Karena PKI adalah organisasi yang mengajarkan paham-paham yang secara yuridis dilarang untuk diterapkan di Indonesia, yakni ajaran paham ideologi komunisme, marxisme dan leninisme. Dan ketika ada individu maupun kelompok yang menjalankan paham tersebut, bisa dijerat dengan pelanggaran tindak pidana.

“Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai terlarang dan menurut UU 27 Tahun 1999 (Pasal 107a KUHPidana) menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Komunisme-Marxisme-Leninisme, adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipidana,” terangnya.

Kemudian untuk kasus pembubaran FPI, negara memang melarang seluruh aktivitas dan atribut apapun yang mengatasnamakan ormas besutan Habib Rizieq Shihab itu. Namun dalam perkara hukum positif, tidak bisa serta-merta dijerat dengan pelanggaran tindak pidana seperti halnya dengan PKI.

“Tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI karenanya siapa pun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana. Sekali lagi objek larangan adalah kegiatan yang menggunakan simbol atau atribut FPI oleh FPI,” paparnya. (NOE)

sumber: inisiatifnews.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyebut Front Pembela Islam (FPI) bukan organisasi masyarakat (ormas) terlarang seperti Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini diungkapkannya lewat akun media sosial Twitter pribadinya.

Berdasarkan pantauan Republika pada (4/1), Hamdan menulis cuitannya sebagai berikut, “Membaca dengan seksama keputusan pemerintah mengenai FPI, pada intinya menyatakan Ormas FPI secara de jure bubar karena sudah tidak terdaftar. Melarang untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan simbol atau atribut FPI dan pemerintah akan menghentikan jika FPI melakukan kegiatan,” kata Hamdan dalam cuitannya.

Dikatakan Hamdan, dari keputusan pemerintah tersebut, maknanya adalah FPI bukan ormas terlarang seperti PKI. Tetapi, organisasi yang dinyatakan bubar secara hukum dan dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan lambang atau simbol FPI.

Dia menambahkan, hal ini jelas berbeda dengan PKI yang merupakan partai terlarang dan menurut Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 107a KUHPidana yang menjelaskan bahwa menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipidana.

Selain itu, kata dia, permasalahan FPI ini secara hukum hanya tidak mengurus berkas-berkasnya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sehingga tidak ada hubungan jika masyarakat menyebarkan konten FPI akan dipidana.

“Tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI. Karenanya, siapa pun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana. Sekali lagi objek larangan adalah kegiatan yang menggunakan simbol atau atribut FPI oleh FPI,” kata dia.

Dia pun menjelaskan lebih rinci lagi, menurut putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013, ada tiga jenis ormas yaitu ormas berbadan hukum, ormas terdaftar dan ormas tidak terdaftar. Ormas tidak terdaftar tidak mendapat pelayanan pemerintah dalam segala kegiatannya sedangkan ormas terdaftar mendapat pelayanan negara.

“UU tidak mewajibkan suatu ormas harus terdaftar atau harus berbadan hukum. Sebab, hak berkumpul dan berserikat dilindungi konstitusi. Negara hanya dapat melarang kegiatan ormas jika kegiatannya mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau melanggar nilai-nilai agama dan moral,” kata dia.

Menurutnya, negara juga dapat membatalkan badan hukum suatu ormas atau mencabut pendaftaran suatu ormas. Sehingga, tidak berhak mendapat pelayanan dari negara jika melanggar larangan-larangan yang ditentukan UU.

“Negara dapat melarang suatu organisasi jika organisasi itu terbukti merupakan organisasi teroris atau berafiliasi dengan organisasi teroris atau ternyata organisasi itu adalah organisasi komunis atau organisasi kejahatan,” kata dia.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah RI secara resmi melarang aktivitas dan sekaligus menghentikan kegiatan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI). Aturan tersebut diputuskan melalui surat keputusan bersama (SKB) enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga.

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi biasa,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (29/12).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menjelaskan, sejak 21 Juni 2019, FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas. Itu karena FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas hingga kini di Kemendagri. Sementara, masa berlaku SKT FPI yang sebelumnya hanya berlaku hingga 20 Juni 2019.

sumber: republika.co.id

PR TASIKMALAYA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva turut buka suara soal keputusan pemerintah yang membubarkan Front Pembela Islam (FPI).

Melalui akun Twitter pribadinya, Hamdan menjelaskan analisisnya tentang keputusan pemerintah untuk membubarkan FPI secara hukum dan dilarang kegiatannya.

Namun demikian, ia menjelaskan hal tersebut bukan berarti menjadikan FPI sebagai organisasi terlarang sebagaimana Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Maknanya, FPI bukan ormas terlarang seperti PKI, tetapi organisasi yang dinyatakan bubar secara hukum dan dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan lambang atau simbol FPI,” tulis Hamdan, Senin, 4 Januari 2021.

Lebih lanjut, Hamdan Zoelva juga mengungkapkan bahwa letak perbedaan FPI dengan PKI sebagaimana dijelaskan dalam UU 27/1999 (Pasal 107a KUHPidana).

 

Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa PKI menjadi organisasi terlarang karena terbukti jelas telah menyebar ajaran komunisme yang termasuk pada tindak pidana.

“Beda dengan Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai terlarang dan menurut UU 27/1999 (Pasal 107a KUHPidana) menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme, adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipadana,” sambungnya.

Sementara untuk FPI, kata Hamdan, tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI. Untuk itu, siapa pun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana.

“Sekali lagi objek larangan adalah kegiatan yg menggunakan simbol atau atribut FPI oleh FPI,” terangnya.

Untuk diketahui, menurut Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013, ada tiga jenis ormas yaitu ormas berbadan hukum, ormas terdaftar, dan ormas tidak terdaftar.

Ormas tidak terdaftar, tidak mendapatkan pelayanan pemerintah dalam segala kegiatannya. Sedangkan ormas terdaftar, mendapat pelayanan negara.

“UU tidak mewajibkan suatu ormas harus terdaftar atau harus berbadan hukum. Karena hak berkumpul dan bersyrikat dilindungi konstitusi.

 

“Negara hanya dapat melarang kegiatan ormas jika kegiatannya menggangu keamanan dan ketertiban umum atau memanggar nilai-nilai agama dan moral,” katanya menjelaskan.

Oleh sebab itu, tambah dia, negara dapat membatalkan badan hukum suatu ormas atau mencabut pendaftaran suatu ormas.

Sehingga, ormas tersebut tidak berhak mendapat pelayanan dari negara jika melanggar larangan-larangan yang ditentukan UU.

Negara dapat melarang suatu organisasi jika organisasi itu terbukti merupakan organisasi teroris atau berafiliasi dengan organisasi teroris, atau ternyata organisasi itu adalah organisasi komunis atau organisasi kejahatan,” tegas Hamdan Zoelva.

***

Editor: Tyas Siti Gantina

sumber: tasikmalaya.pikiran-rakyat.com

MONITOR, Jakarta – Pernyataan eks Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, yang menegaskan seseorang yang mengedarkan simbol atau atribut Front Pembela Islam (FPI), tidak bisa dipidana menuai atensi dari Fadli Zon.

Rupanya, politikus Gerindra ini juga sepakat dan mengamini argumentasi yang dijelaskan oleh Hamdan Zoelva. Bagi Fadli Zon, pernyataan eks pengurus Partai Bulan Bintang itu sangat jelas sekali.

“Penjelasan Pak Hamdan Zoelva sangat jelas dan terang,” puji Fadli Zon, dalam keterangannya, Senin (4/1/2021).

Ia pun menyentil nama Menko Polhukam, Mahfud MD, tentang warisan apa yang akan ditinggalkannya nanti pasca masa jabatannya tersebut berakhir.

“Bagaimana Pak Mahfud MD? Legacy apa yang akan ditinggalkan nanti pasca pemerintahan ini,” tanya Fadli Zon.

sumber: monitor.co.id