Edhy Prabowo

Opsinews.id – Setelah sekian lama menuai polemik dan penolakan, akhirnya keran ekspor benih lobster dibuka kembali oleh menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Keputusan menteri Edhy Prabowo disambut kritikan dari pendahulunya, yakni mantan menteri KKP, Susi Pudjiastusi yang menutup keran ekspor bibit lobster.

Tidak hanya sampai disana, kegaduhan kembali mencuat setelah media tempo.co merilis sejumlah perusahaan yang diberikan izin melakukan ekspor benih lobster merupakan kolega atau kerabat dari Edhy Prabowo di Partai Gerindra.

Sebanyak 30 perusahaan tersebut diantaranya PT Royal Samudera Nusantara, yang tercantum nama Ahmad Bachtiar yang juga merupakan Kepala Departemen Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap partai Gerindra.

Selanjutnya, PT Bima Sakti Mutiara yang sahamnya dipegang full oleh PT. Arasari Pratama milik Hashim Djojohadikusumo yang juga dari partai yang sama dengan menteri kelautan Edhy Prabowo.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra, meminta kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan tindak pidana Kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) yang telah menetapkan izin ekspor lobster kepada 30 perusahaan yang disinyalir kuat dikuasai oleh elite partai Gerindra.

“Kami minta temuan ini segera diusut agar terang benderang,” kata Bintang kepada wartawan, Minggu (5/7/2020).

Bintang menambahkan, kebijakan Edhy Prabowo dapat memberikan citra buruk bagi pemerintahan Jokowi di jilid ke II. Untuk itu, PB SEMMI meminta kepada presiden Jokowi untuk mereshuffle Edhy Prabowo dari kursi menteri kelautan dan perikanan.

“Dengan pengusutan kasus tersebut, maka presiden Jokowi dapat mempertimbangkan langkah yang lebih bijak terkait kinerja menteri Edhy Prabowo,” pungkas Bingtang.

Bintang menambahkan Edhy Prabowo jangan mengkapitalisasi dan melakukan praktik KKN yang hanya memperkaya kelompok tertentu saja, yang ujungnya merugikan bangsa dan negara.

“Mencari keuntungan sepihak jelas ujung-ujungnya merugikas bangsa,” ungkapnya.

Sebagai bentuk kritis mahasiswa, PB SEMMI akan segera melakukan pelaporan ke KPK dan mabes polri hingga melalukan aksi demonstrasi besar besaran.

“Kita akan laporkan kasus ini ke pihak kepolisiaan tentunya dengan menyodorkan bukti-bukti, setelah itu kami juga akan menggelar aksi dengan turun ke jalan,” tegas Bintang.

sumber: opsinews.id

Inisiatifnews.com – Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra, menilai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo soal ijin ekspor benih lobster bisa menciderai kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Kebijakan Edhy Prabowo dapat memberikan citra buruk bagi pemerintahan Jokowi di jilid ke II,” kata Bintang dalam keterangannya kepada Inisiatifnews.com, Minggu (5/7/2020).

Ia pun memperingatkan kepada Edhy Prabowo agar tidak mengkapitalisasi, apalagi sampai hanya mementingkan kelompok dan diri sendiri dalam mengambil kebijakan.

“Edhy Prabowo jangan mengkapitalisasi dan melakukan praktik KKN yang hanya memperkaya kelompok tertentu saja, yang ujungnya merugikan bangsa dan negara,” tuturnya.

Hal ini disampaikan Bintang mengingat persoalan ijin ekspor benih lobster adalah persoalan yang serius. Apalagi kebijakan yang dulu pernah diambil Menteri sebelumnya yakni Susi Pudjiastuti malah dianulir Edhy sebagai menteri pengganti. Bahkan di beberapa platform media, Susi Pudjiastuti terus melayangkan kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh penerusnya itu, yang dinilai kontradiksi dengan kebijakan sebelumnya.

Selanjutnya, Bintang juga menyinggung tentang adanya daftar nama perusahaan yang mendapatkan proyek ekspor benih lobster.

Menurut aktivis Mahasiswa itu, daftar nama perusahaan pengekspor benih lobster tersebut terindikasi ada proyek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Sebagai bentuk kritis mahasiswa, PB SEMMI akan segera melakukan pelaporan ke KPK dan Mabes Polri,” ujarnya.

Bintang juga menyebut, bahwa sebanyak 30 perusahaan yang dapat ijin ekspor benih lobster diantaranya PT Royal Samudera Nusantara, yang tercantum nama Ahmad Bachtiar yang juga merupakan Kepala Departemen Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap partai Gerindra.

Selanjutnya, PT Bima Sakti Mutiara yang sahamnya dipegang full oleh PT. Arasari Pratama milik Hashim Djojohadikusumo yang juga dari partai yang sama dengan menteri kelautan Edhy Prabowo.

Pro kontra ekspor benih lobster

Perlu diketahui, bahwa Edhy Prabowo mencabut kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Di mana di dalam Permen tersebut, ada larangan untuk melakukan ekspor terhadap benih lobster.

Salah satu alasan Susi melarang ekspor benih lobster adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari lobster itu sendiri sebelum diperjualbelikan di pasar global. Selain itu, Susi ingin populasi lobster dapat tumbuh berkelanjutan di laut Indonesia sebelum terjadi kelangkaan.

Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 yang diteken Susi juga melarang segala bentuk penangkapan benih lobster. Sebab, selama ini, penangkapan benih lobster malah menguntungkan bagi negara tetangga terutama Vietnam.

Masyarakat yang diizinkan menangkap benih lobster akan menjual benih lobster ke negara lain, lalu diekspor oleh negara tersebut dengan nilai lebih tinggi dari yang dijual oleh Indonesia.

Vietnam sering diuntungkan jika mendapat pasokan benih lobster dari Indonesia. Angka ekspor Vietnam mencapai 1.000 ton per tahun, sementara Indonesia hanya dapat ekspor 300 ton per tahun.

Sayangnya, kebijakan itu justru dicabut Edhy Prabowo dengan memberikan akses penangkapan dan ekspor benih lobster. Kebijakan ini dituangkan di dalam Permen KKP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

Edhy Prabowo juga punya alasan kenapa ia mengeluarkan kebijakan tersebut. Dimana ia menyebut dibukanya kembali ekspor benih lobster semata demi menyejahterakan rakyat.

Ia pun menegaskan, kebijakan pembukaan ekspor benur dilakukan untuk nelayan yang menggantungkan hidup dari menangkap benih lobster.

Selain itu, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk membangkitkan geliat pembudidayaan lobster di berbagai daerah. Pemerintah juga terus meningkatkan akses permodalan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perikanan.

Edhy menginginkan publik dapat melihat kebijakan itu secara utuh dengan mengingat arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan meliputi perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan nelayan.

“Yang paling penting, izin itu dibuat untuk kesejahteraan, manfaat atau tidak ke masyarakat,” ujar Edhy, Minggu (5/7).

Edhy menegaskan, tidak menutupi apapun dalam kebijakan ekspor benih lobster. Sebelum melegalkan ekspor benih lobster, KKP telah melakukan kajian mendalam lewat konsultasi publik.

Termasuk juga ia membantah perusahaan-perusahaan pengekspor benih lobster adalah kongkalikong pihaknya untuk memuluskan terbitnya kebijakan tersebut.

Edhy memastikan, proses seleksi untuk menjadi eksportir benih lobster terbuka untuk siapa saja baik perusahaan maupun koperasi berbadan hukum. Selama pengaju memenuhi persyaratan dan kualifikasi, KKP tidak akan mempersulit.

Bahkan agar proses seleksi hingga ekspor berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum, semua dirjen dilibatkan termasuk bagian inspektorat.

Ia menegaskan tak ikut campur dengan penetapan calon eksportir atau perusahaan tertentu.

“Ada cerita-ceritanya saya yang menentukan salah satu perusahaan. Tidak benar itu. Sudah ada timnya. Tim budidaya, tim perikanan tangkap, karantinanya, termasuk saya libatkan irjen. Semuanya terlibat, ikut turun tangan,” terangnya.

Adapun 26 perusahaan disebut Susi memperoleh izin ekspor benih lobster adalah sebagai berikut.

1. PT Samudera Bahari Sukses
2. PT Natura Prima Kultur
3. PT Royal Samudera Nusantara
4. PT Grahafoods Indo Pasific
5. PT Aquatic Lautan Rezeki
6. CV Setia Widata
7. PT Agro Industri Nasional
8. PT Alam Laut Agung
9. PT Gerbang Lobster Nusantara
10. PT Global Samudra Makmur
11. PT Sinar Alam Berkilau
12. PT Wiratama Mitra Mulia
13. UD Bali Sukses Mandiri
14. UD Samudera Jaya
15. PT Elok Monica Group
16. CV Sinar Lombok
17. PT Bahtera Damai Internasional
18. PT Indotama Putra Wahana
19. PT Tania Asia Marina
20. CV Nusantara Berseri
21. PT Pelangi Maritim Jaya
22. PT Maradeka Karya Semesta
23. PT Samudra Mentari Cemerlang
24. PT Rama Putra Farm
25. PTKreasi Bahari Mandiri
26. PT Nusa Tenggara Budidaya

sumber: inisiatifnews.com

RadarKotaNews, Jakarta – Pernyataan menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dinilai arogan dan antikritik oleh Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI). Pasalnya, Edhy Prabowo tetap akan melakukan ekspor benih lobster walaupun banyak penolakan dari masyarakat Indonesia.

“Menteri kok anti demokrasi. Anti diberi masukan. Belum juga 100 hari kerja sudah buat gaduh dan ribut ditengah presiden dan menteri lainnya sibuk bekerja untuk kemaslahatan. Baiknya Edhy Prabowo saat ini mengevaluasi kembali sikapnya dan rencana kebijakannya. Jangan sampai menjadi benalu bagi pemerintahan Jokowi – Ma’ruf yang mempunyai visi Indonesia maju,” kata Bintang saat diminta tanggapannya terkait Pernyataan menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di Jakarta, Sabtu (21/12).

Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra menyarankan Menteri Perikanan dan Kelautan sebaiknya mencari cara untuk menghentikan penyeludupan benih lobster dan melakukan kerja secara nyata yang menambah devisa negara tanpa merusak alam dan merugikan Indonesia Kedepan.

“Jika dihitung secara ekonomi, nilai benih lobster lebih kecil dari pada lobster yang sudah matang dan siap untuk dijual. Edhy Prabowo seharusnya berfikir budidaya dan pengembangan lobster seperti negara Vietnam. Kenapa ngotot ingin menjual benih lobster yang menimbulkan polemik dimasyarakat. Ada apa sebenarnya?. Jangan-jangan ada lobster dibalik batu?,” tanya Bintang heran.

Oleh karena itu, Ia meminta presiden Jokowi untuk memanggil Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo sebagai evaluasi atas rencana kebijakan eksport benih lobster yang banyak menuai penolakan.

“Jika Edhy Prabowo tetap memaksakan kehendaknya untuk mengekspor benih lobster, kami akan melakukan aksi demonstrasi mendesak presiden mereshuffle Menteri Perikanan dan Kelautan, serta meminta aparat dan badan pelelangan usaha untuk mengawal ketat proses eksport benih lobster, karena diduga terjadi KKN didalam penunjukan perusahaan yang akan menjadi pelaksana pengekspor benih lobster tersebut,” tutup Bintang.

Diketahui sebelumnya, menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengatakan tidak akan terpengaruh dengan sejumlah penolakan masyarakat melalui media sosial untuk mengekspor benih lobster.

“Walaupun ribut di masyarakat silakan saja ribut, wong enggak ngerti materinya kok, enggak ngerti urusannya, kok tiba-tiba ngomong,” ujar Edhy Prabowo.

“Kenapa saya tidak mengambil keputusan itu? Kok saya hanya takut dengan media sosial yang menyerang saya. Jangankan menyerang saya, menembak kepala saya pun saya akan ambil keputusan untuk rakyat saya,” katanya.

Edhy pun mengaku tetap akan terus melangkah dan tidak akan ragu untuk mengambil kebijakan.

“Jadi bapak ibu sekalian jangan uji keberanian saya menghadapi ini,” katanya di Rapat Kerja Teknis Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) di Sleman, Kamis (19/12/2019), seperti dikutip dari berbagai media online.(fy)

sumber: radarkotanews.com