Dewas KPK

TEMPO.CO, Jakarta – Menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015, Hamdan Zoelva disebut bakal menjadi anggota Dewan Pengawas atau Dewas KPK pertama periode 2019-2023.

Selain Hamdan, kandidat Dewas KPK lainnya adalah mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar, dan Hakim Albertina Ho.

Hamdan Zoelva lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 21 Juni 1962. lulus dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, dia lalu bergabung di kantor pengacara O.C. Kaligis & Associate di Jakarta pada 1987.

Tak lama di sana, ia memutuskan mendirikan kantor hukum Sri Haryanti Akadijati, Poltak Hutajulu, Juniver Girsang, Hamdan Zoelva & Januardi S. Haribowo (SPJH&J) Law Firm.

Pada 1997 dia meninggalkan law firm itu untuk mendirikan kantor advokat Hamdan, Sujana, Januardi & Partner (HSJ & Partner). Tujuh tahun kemudian, bersama Januardi S. Haribowo dia membuka Hamdan & Januardi Law Firm.

Di era 1998-1999, bersama sejumlah tokoh ormas Islam yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Hamdan Zoelva mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB).

Di partai politik baru itu dia mensjabat wakil sekretaris jenderal.

Hamzan Zoelva pun lolos Pemilihan Umum 1999 dari sebagai anggota DPR RI mewakili daerah kelahirannya, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di parlemen, dia duduk di Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan Wakil Ketua Komisi II yang membidangi Hukum dan Politik.

Hamdan Zoelva ikut berperan dalam pembahasan perubahan UUD 1945 periode 1999-2002, mengantarkan kelahiran Mahkamah Konstitusi, hingga menjadi anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang MK.

Dia bahkan menjadi salah satu anggota DPR yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Konstitusi periode pertama.

Hamzan menjadi Hakim Konstitusi masa jabatan 1 April 2008 – 7 Januari 2015.

Rencananya, Dewas KPK dilantik bersama Pimpinan KPK periode 2019-2023 hari ini, Jumat, 20 Desember 2019.

sumber: nasional.tempo.co

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva, mengatakan keberadaan Dewan Pengawas bisa menjadi partner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, KPK tetap memerlukan partner secara internal.

Hamdan menyebut tidak ada institusi yang tidak bisa dikontrol. “Tidak ada institusi yang bekerja sendiri tanpa mau dilihat sama yang lain.  Ini yang penting.  Nah kalau saya melihat bahwa bagaimanapun juga, KPK itu butuh partner,” ujar Hamdan kepada wartawan di Jl Angkasa, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Partner yang dimaksud adalah secara internal. Sehingga, KPK bersama partner ini nantinya bisa berdebat secara internal dalam kasus pemberantasan korupsi.  “Partnernya di dalam itu ya. (Misalnya) ini langkah ini benar tidak nih begini? Jadi Saya kira ini di internal KPK sendiri. Bukan di eksternal,” lanjut Hamdan.

Sehingga, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menilai keberadaan dewan pengawas KPK penting. Hamdan menyontohkan keberadaan dewan pengawas untuk institusi atau lembaga juga berlaku di seluruh dunia.

“Kalau tidak ada (dewan pengawas) apalagi? Yang bisa jadi partner KPK untuk.membuat KPK jalannya tetap. Saya kira itu. Jadi kalau anda bisa melihat ya di Amerika Serikat yang sangat ditakuti oleh penyidik adalah pengawas internal.  Di mana-manadi seluruh dunia begitu. Pengawas internalnya sangat ditakuti. Jadi dalam kaitan itu kita harus bisa memahami posisi itu,” tambah dia.

sumber: republika.co.id