Covid-19

Merdeka.com – Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015, Hamdan Zoelva turut menyoroti tingkat kematian pasien Covid-19 yang begitu tinggi di Indonesia. Melihat fakta itu dirinya mengaku sangat prihatin.

“Sangat prihatin. Indonesia tertinggi tingkat kematian akibat Covid-19. Saat ini mencapai 1.500 meninggal/hari dari 33000 yang terpapar. 90% diantaranya mereka yang belum atau menolak divaksin,” tulis Hamdan Zoelva dalam akun Twitter pribadinya seperti dikutip pada Kamis (5/7).

Jika dibandingkan dengan India, angka kematian di Indonesia terlihat begitu tinggi. Hamdan menerangkan, dari 42.566 kasus terpapar Covid-19 di sana, hanya 516 orang saja yang meninggal.

Ia menilai bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki minat yang begitu tinggi terhadap vaksin Covid-19. Namun minat yang tinggi ini tak dibarengi dengan keseriusan pemerintah dalam mendistribusikan vaksin Covid-19.

“Masyarakat memiliki minat tinggi bervaksin – walaupun ada yang menolak – tetapi tidak diikuti kecepatan distribusi dan pelaksanaan vaksin. SOS, harus jadi perhatian utama,” tulisnya.

Saat ini angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia menembus lebih dari 100 ribu jiwa. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat per Rabu, 4 Agustus 2021 angkanya sebanyak 100.636 kasus. Itu termasuk penambahan kasus pada hari yang sama yang mencapai 1.747 kasus.

Reporter: Yopi M

sumber: merdeka.com

Jakarta – Tahun 2021 menjadi tahun yang penting untuk pengendalian pandemi COVID-19. Lantaran, vaksinasi dimulai pada tahun ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, dengan berjalannya program vaksinasi ekonomi segera bangkit. Jokowi menuturkan, pengendalian melalui vaksinasi adalah game changer.

“Dan kita juga ingin perekonomian segera bangkit kembali dan pengendalian pandemi terutama melalui vaksinasi adalah game changer, adalah kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa kerja kembali, anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang dan perekonomian segera bangkit,” ujar Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021, 15 Januari 2021 lalu.

“Data-data menunjukan bahwa, data Depkes ya, 90% mereka yang meninggal itu adalah belum divaksin atau menolak divaksin gitu. Artinya kalaupun ada yang fatal setelah divaksin itu jumlahnya kecil gitu,” katanya.

Menurutnya, vaksinasi perlu dikebut untuk mewujudkan kekebalan komunal atau herd immunity. Apalagi, tingkat fatal berupa kematian di Indonesia terhitung tinggi dibanding negara lain seperti Ameerika Serikat dan India.

“Kita ini termasuk sangat tinggi tingkat kematiannya. Karena itu mengapa ini bisa terjadi karena salah satunya itu adalah pentingnya vaksin untuk mengurangi tingkat fatalitas yang menimbulkan kematian,” jelasnya.

Ia pun menilai ada dua hambatan vakasinasi ini. Pertama, banyak orang yang berminat namun tidak didukung dengan percepatan penyebaran atau distribusi vaksin. Kedua, memang ada masyarakat yang menolak namun itu jumlahnya sedikit.

“Bagaimana pun jg ini perlu diberikan sosialisasi secara terus menerus pentingnya vaksin itu,” jelasnya.

Ia pun berharap, pemerintah segera melakukan terobosan. Jika vaksinasi masih dilakukan dengan cara biasa, ia tak yakin herd immunity bisa tercapai di akhir tahun.

“Saya sih berharap ada upaya-upaya luar biasa, kalau nggak tidak tercapai kalau tidak ada langkah-langkah yang luar biasa dilakukan pemerintah,” katanya.

Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengatakan, untuk mencapai herd immunity merupakan kerja bersama termasuk kalangan BUMN.

“Agustus ini akan menjadi kunci karena akan didistribusikan lebih dari 70 juta dosis,” katanya.

“Saat ini stok vaksin di banyak daerah langka. Bahkan, jadwal vaksinasi dosis 2 banyak yang tertunda. Tentu masalahnya kompleks, termasuk soal pasokan dari Bio Farma. Itu yang harus terus diperhatikan oleh BUMN,” katanya.Dia bilang, setidaknya ada tiga yang mesti dioptimalkan BUMN untuk membantu pemerintah mewujudkan herd immunity. Pertama, memastikan produksi atau pengolahan vaksin berjalan lancar sehingga pasokan terus tersedia di berbagai fasilitas kesehatan.

Kedua, optimalisasi sumberdaya BUMN. Sentra vaksinasi BUMN yang dijalankan di kota-kota besar sudah bagus, tapi dukungan serupa perlu juga dilakukan di kota/kabupaten menengah-kecil.

“Ketiga, jalin kolaborasi dengan pemda untuk menggiatkan vaksinasi. BUMN bisa memberi dukungan, misalnya dengan menyediakan makanan tambahan/vitamin bagi peserta yang divaksin sehingga semakin menarik minat masyarakat,” katanya.

(acd/dna)

sumber: finance.detik.com

Tinjau PPKM di Kaltim, Kasatgas Covid-19 Beri Atensi Khusus Kasus Kematian

Perbesar

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito meninjau Pos Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurut Ganip, Kaltim merupakan Provinsi yang perlu mendapat perhatian setelah Jawa dan Bali terkait penanganan Covid-19.

“Jadi ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, mengingat berdasar data Satgas Covid-19 per tanggal (4/8) kumulatif angka kematian di Kalimantan Timur mencapai 3.616, dengan jumlah kasus aktif 22.546,” kata Ganip dalam keterangan persnya, Kamis (5/8/2021).

Dengan data tersebut, kata Ganip, maka Kalimantan Timur masuk dalam peringkat enam skala nasional kasus Covid-19 dan masuk ke dalam penanganan kebijakan PPKM Level 4.

“Pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan pelaksanaan aturan PPKM Level 4 di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur berjalan secara optimal,” tegas Ganip.

Ganip merinci, lokasi peninjauan mengarah kepada pelaksanaan yang ada dalam unsur perangkat setempat atau Rukun Tetangga (RT). Ganip memastikan, bahwa pengendalian Covid-19 di hulu dan di hilir dapat berjalan optimal.

Ada dua RT yang dikunjungi Ganip, yakni RT 41 di Kelurahan Sepinggan Baru dan RT 31 di Kelurahan Damai Bahagia. Keduanya berada pada Kecamatan Balikpapan Selatan.

Ganip menyampaikan, ada tiga pesan yang menjadi catatan penting dalam hal penanganan pandemi Covid-19.

Pertama, masyarakat diminta untuk lebih meningkatkan disiplin dalam memakai masker. Dengan memakai masker, merupakan upaya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 yang dapat tertular akibat droplet.

Kedua, terus laksanakan kegiatan vaksinasi. Berdasarkan data Satgas Covid-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per tanggal (3/8) jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama sebanyak 514.282 dan untuk dosis kedua sebanyak 316.190. Ganip mengimbau seluruh warga segera melakukan vaksinasi untuk mencapai herd imunity.

“Semuanya juga tolong untuk ikuti program vaksinasi, ajak keluarganya, datang ke lokasi-lokasi yang menyediakan kegiatan vaksinasi,” kata Ganip.

Ketiga, perkuat 3T (Testing, Tracing, dan Treatment). Dianjurkan untuk kegiatan testing dan tracing bisa mencapai perbandingan 1:15, artinya apabila ada warga yang terkonfirmasi positif, maka dapat dilakukan pengecekan terhadap 15 orang yang memiliki riwayat kontak erat.

sumber: liputan6.com

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah kalangan meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mempercepat distribusi vaksin ke seluruh Indonesia, menyusul tingginya angka kematian pasien COVID-19 di Tanah Air dalam beberapa hari terakhir.

“Kami telah berkali-kali melakukan vaksinasi gratis bekerja sama dengan sejumlah lembaga. Kemenkes perlu gerak cepat. Kondisi sudah sangat kritis. Kuncinya percepat distribusi vaksin ke berbagai daerah,” ujar Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, beberapa hari terakhir Indonesia mencatat “rekor“ sebagai salah satu negara dengan angka kematian kasus COVID-19 harian tertinggi di dunia.

Situs www.worldmeters.info mencatat per 3 Agustus 2021 jumlah kematian harian pasien COVID-19 bertambah 1.598 jiwa atau jauh di atas Amerika sebagai negara dengan jumlah kasus tertinggi di dunia, angka kematian harian pada hari yang sama 516 jiwa dan India sebanyak 561 jiwa.

Oleh karena itu, Zoelva mengaku prihatin dengan banyaknya daerah zona merah yang belum mendapatkan vaksin, khususnya di Pulau Jawa dan Madura.

“Namun nantinya, distribusi ke luar Jawa-Bali juga perlu segera dilakukan. ‘Herd immunity’ seperti yang dicanangkan Presiden Jokowi itu baru terjadi jika dilakukan secara serentak dan merata,” ujar Zoelva.

Senada, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin secara terpisah meminta Kemenkes agar segera mengatasi persoalan kurangnya stok vaksin di sejumlah daerah.

Ia mengaku menerima banyaknya keluhan kekurangan vaksin di sejumlah daerah.

“Jangan hanya di Pulau Jawa, atau dikelola juga oleh pemerintah pusat saja stok yang banyaknya. Daerah juga perlu melakukan vaksinasi,” kata Alifudin.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira bahkan menyebut saat ini jumlah penduduk yang sudah divaksin dua dosis baru kisaran 7,7 persen, sedangkan untuk mencapai kekebalan kelompok harus 185 juta orang yang sudah divaksin.

“Jadi, masih jauh targetnya,” ujar Bhima.

Distribusi vaksin menurut Bhima, menjadi masalah serius yang harus segera dituntaskan dan kuncinya di Kementerian Kesehatan.

“Kan presiden sudah bilang ada pasokan vaksin impor yang menumpuk masih banyak, sementara animo masyarakat untuk vaksin tinggi, terlihat dari kerumunan orang yang mau divaksin di beberaapa tempat,” kata Bhima.

Bhima menjelaskan, gap pasokan vaksin tiap daerah bisa menyebabkan pemulihan ekonomi tidak serentak sehingga daerah yang vaksinasinya lambat, maka pemulihan ekonominya juga lambat.

Diketahui, data Kemenkes RI menunjukkan mayoritas pasien COVID-19 yang meninggal di Indonesia karena tidak mau atau belum menerima vaksin.

“Berdasarkan data dari Kemenkes, sebanyak 90 persen pasien COVID-19 yang meninggal karena tidak mau atau belum divaksin,” kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7).

Kesimpulan Menteri BUMN ini juga selaras dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) menyatakan bahwa 99,5 persen orang yang meninggal karena COVID-19 selama enam bulan terakhir adalah orang belum divaksin.

Direktur CDC Dr Rochelle Walensky mengatakan pada jumpa pers di Gedung Putih awal Juli 2021, statistik tersebut menunjukkan bahwa setiap kematian terkait COVID-19 sekarang dapat dicegah dengan vaksinasi.

Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2021

sumber: antaranews.com

JAKARTA, Waspada.co.id – Sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan penegasan sikap terkait gerakan bersama penanggulangan Covid-19.

Salah satu sikap yang mereka ambil yakni mengenai keberadaan dan fungsi masjid selama pandemi Covid-19. Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva yang membacakan sikap tersebut mengatakan, fungsi masjid sebagai tempat ibadah mahdhah, pusat syiar (lantunan adzan, ayat suci, dan lain-lain), dan konsolidasi sosial di masa pandemi ini tetap dapat dijalankan.

“Sepanjang tidak bertentangan dengan protokol kesehatan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pihak berwenang setempat,” kata Hamdan dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Minggu (18/7).

Selain itu, Hamdan mengatakan bahwa masjid agar diperankan dalam penggalangan bantuan sosial untuk menolong pasien positif Covid-19. Masjid juga dapat menjadi tempat mengumumkan informasi penting terkait Covid. “Serta tempat sosialisasi dan literasi informasi terkini terkait pandemi,” ujarnya.

Sikap lainnya yang dibacakan yakni, para pimpinan MUI dan ormas Islam bertekad dan berkomitmen bersama pemerintah dalam upaya penanggulangan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya secara bersama-sama oleh semua komponen bangsa tanpa terkecuali dengan disiplin melakukan ikhtiar terbaik.

Kemudian, mereka juga menyepakati bahwa penanggulangan Covid-19 merupakan upaya untuk menjaga keselamatan jiwa setiap masyarakat yang harus diutamakan dan didahulukan. Setiap upaya harus difokuskan untuk mewujudkan hal itu.

“Termasuk pemberlakuan situasi dan kondisi darurat melalui PPKM, sampai dengan pandemi Covid-19 dapat tertanggulangi dan terkendali,” tutur Hamdan.

Berikutnya, mereka juga menyatakan, dalam menjalankan ibadah dan syiar agama, umat Islam harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Menurut mereka, pelaksanaan ibadah dan syiar agama yang berpotensi menjadi mata rantai penularan Covid-19, seperti terjadinya kerumunan, harus dihindarkan serta ditiadakan dan dilakukan dengan menggunakan rukhshah atau cara lebih ringan, sebagaimana diajarkan oleh syariat Islam dan dilaksanakan di rumah masing-masing.

Hamdan menambahkan, pelaksanaan Iduladha yang jatuh pada Selasa (20/7) juga harus tetap mempertimbangkan kondisi di kawasan masing-masing dan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19. Mengingat kondisi saat ini, khususnya di Jawa dan Bali, serta sejumlah daerah lainnya masih melaksanakan PPKM Darurat.

“Pelaksanaan ibadah dan syiar Iduladha, seperti shalat Ied dan takbir, diselenggarakan di rumah masing-masing. Sedang pemotongan dan pembagian hewan kurban dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan,” kata Hamdan.

“Pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah potong hewan dan/atau tempat lain yang aman, serta pembagian daging dilakukan dengan diantar ke rumah penerimanya,” ujarnya menambahkan. (cnnindonesia/ags/d2)

sumber: redaksi.waspada.co.id

Jakarta, CNN Indonesia — Sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan penegasan sikap terkait gerakan bersama penanggulangan Covid-19.

Salah satu sikap yang mereka ambil yakni mengenai keberadaan dan fungsi masjid selama pandemi Covid-19. Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva yang membacakan sikap tersebut mengatakan, fungsi masjid sebagai tempat ibadah mahdhah, pusat syiar (lantunan adzan, ayat suci, dan lain-lain), dan konsolidasi sosial di masa pandemi ini tetap dapat dijalankan.

“Sepanjang tidak bertentangan dengan protokol kesehatan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pihak berwenang setempat,” kata Hamdan dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Minggu (18/7).

Selain itu, Hamdan mengatakan bahwa masjid agar diperankan dalam penggalangan bantuan sosial untuk menolong pasien positif Covid-19. Masjid juga dapat menjadi tempat mengumumkan informasi penting terkait Covid.

Ma’ruf Amin Imbau Umat Islam Salat Iduladha di Rumah
“Serta tempat sosialisasi dan literasi informasi terkini terkait pandemi,” ujarnya.

Sikap lainnya yang dibacakan yakni, para pimpinan MUI dan ormas Islam bertekad dan berkomitmen bersama pemerintah dalam upaya penanggulangan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya secara bersama-sama oleh semua komponen bangsa tanpa terkecuali dengan disiplin melakukan ikhtiar terbaik.

Kemudian, mereka juga menyepakati bahwa penanggulangan Covid-19 merupakan upaya untuk menjaga keselamatan jiwa setiap masyarakat yang harus diutamakan dan didahulukan. Setiap upaya harus difokuskan untuk mewujudkan hal itu.

“Termasuk pemberlakuan situasi dan kondisi darurat melalui PPKM, sampai dengan pandemi Covid-19 dapat tertanggulangi dan terkendali,” tutur Hamdan.

Berikutnya, mereka juga menyatakan, dalam menjalankan ibadah dan syiar agama, umat Islam harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Menurut mereka, pelaksanaan ibadah dan syiar agama yang berpotensi menjadi mata rantai penularan Covid-19, seperti terjadinya kerumunan, harus dihindarkan serta ditiadakan dan dilakukan dengan menggunakan rukhshah atau cara lebih ringan, sebagaimana diajarkan oleh syariat Islam dan dilaksanakan di rumah masing-masing.

Hamdan menambahkan, pelaksanaan Iduladha yang jatuh pada Selasa (20/7) juga harus tetap mempertimbangkan kondisi di kawasan masing-masing dan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19. Mengingat kondisi saat ini, khususnya di Jawa dan Bali, serta sejumlah daerah lainnya masih melaksanakan PPKM Darurat.

“Pelaksanaan ibadah dan syiar Iduladha, seperti shalat Ied dan takbir, diselenggarakan di rumah masing-masing. Sedang pemotongan dan pembagian hewan kurban dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan,” kata Hamdan.

“Pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah potong hewan dan/atau tempat lain yang aman, serta pembagian daging dilakukan dengan diantar ke rumah penerimanya,” ujarnya menambahkan.

(dmi/ain)

sumber: cnnindonesia.com

MANTRA SUKABUMI – Jumlah kasus Covid-19 sudah mencapai 1 juta lebih pasien, semakin meningkat dan tidak ada tanda-tanda akan segera berakhir.

Dalam hal ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia Hamdan Zoelva menanggapi hal tersebut, dirinya mengatakan bahwa kasus tersebut perlu keseriusan dari semua pihak.

Sebab tidak akan kasus Covid-19 melonjak jika memang para semua pihak serius dan ikut andil dalam menangani Covid-19 ini.

Disampaikan langsung oleh Hamdan Zoelva melalui akun Twitter pribadinya @hamdanzoelva pada Selasa 2 Februari 2021.

“Jumlah kasus positif Corona di Indonesia makin mengkhawatirkan., sudah melewati angka 1 juta pasien!,” tulis Hamdan Zoelva, seperti dikutip mantrasukabumi.com dalam cuitan akun Twitter @hamdanzoelva pada Selasa 2 Februari 2021.

Hamdan Zoelva juga menegaskan bahwa pengetahuan meningkat tapi perilaku kesehatan tidak banyak berubah.

“pengetahuan meningkat tapi perilaku kesehatan tidak banyak berubah,” tulis selanjutnya.

Sekali lagi Hamdan Zoelva menyampaikan bahwa butuh keseriusan dari semua pihak untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini, serta kesadaran lebih penting daripada sanksi hukum.

“Butuh keseriusan semua pihak. Kesadaran lebih penting daripada penerapan sanksi hukum,” pungkasnya. ***Editor: Encep Faiz

sumber: mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com