BPPN

Jakarta, Gatra.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Zoelva, dan Ahli Hukum Acara Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, menyampaikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas vonis bebas mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

Hamdan dan Chairul Huda menyampaikan pendapat tersebut saat dihadirkan sebagai saksi ahli oleh pihak Syafruddin dalam sidang lanjutan perkara PK yang diajukan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (14/2).

Hamdan mejelaskan, jaksa tidak mempunyai legal standing sebagaimana putusan MK Nomor: 33/PUU-XIV/2016. “Intinya sesuai Pasal 263 Ayat (1) [KUHP] yang boleh mengajukan PK adalah terpidana dan ahli warisnya,” kata Hamdan.

Hamdan menjelaskan, putusan MK Nomor: 33/PUU-XIV/2016 telah memberikan penafsiran konstitusional atas ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa subjek yang berwenang mengajukan PK bukanlah jaksa KPK.

Putusan MK tersebut, lanjut Hamdan, linier atau sejalan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung (MA) Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang ditujukan keada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.

“[SEMA] Ini sejalan dengan putusan MK. Artinya, ketika keluar SEMA masih ada yang mengajukan PK sehingga mengacu pada MK. MK akhirnya memberikan kepastian jaksa tidak boleh mengajukan PK sesuai ketentuan SEMA,” ujarnya.

Adapun Chairul Huda menyampaikan bahwa putusan MK terkait Pasal 263 Ayat (1) KUHAP sudah tepat dan putusan ini menegaskan norma yang tersurat di pasal tersebut.

“Menegaskan norma Pasal 263 Ayat (1) KUHAP itu konstitusional sepanjang ditafsirkan seperti apa yang ada dalam norma sendiri. Jadi tidak boleh ditafsirkan lain,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Chairul Huda menyampaikan bahwa upaya hukum luar biasa yang bisa ditempuh penegak hukum adalah kasasi. Sedangkan PK hanya untuk terpidana atau ahli warisnya dalam upaya mengoreksi putusan kasasi.

“Lembaga PK didesain untuk kepentingan terpidana dan ahli warisnya. Tidakdi desain untuk kepentingan jaksa,” ujarnya.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum KPK mengajukan PK atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 29/PID.SUS-TPK/2018/PT DKI tertanggal 2 Januari 2019. MA membebaskan Syafruddin dari segala tuntutan hukum.

Putusan kasasi perkara Syafruddin tersebut diketok oleh majelis hakim yang diketuai oleh Salman Luthan dengan anggota majelis Syamsul Rakan Chaniago dan M Askin.

Editor: Iwan Sutiawan

sumber: gatra.com

Elshinta.com – Sidang peninjauan kembali atas vonis bebas mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung menghadirkan dua saksi ahli dalam sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua ahli dihadirkan oleh kuasa hukum Syafruddin Tumenggung yakni Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Ahli Hukum Acara Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda. Dalam kesaksiannya, keduanya menegaskan jika Jaksa KPK tidak punya legal standing untuk mengajukan PK.

“Sesuai putusan MK nomor 133 intinya sesuai Pasal 263 ayat 1 yang boleh mengajukan PK adalah terpidana dan ahli warisnya,” kata Hamdan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jum’at (14/2).

Hamdan menguraikan, dalam putusan MK Nomor: 133/PUU-XIV/2016 telah memberikan penafsiran konstitusional atas ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga sudah jelas dalam putusan itu bahwa subjek yang berwenang mengajukan PK bukanlah jaksa KPK.

Dia menegaskan putusan MK itu sejalan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang ditujukan keada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.

“(SEMA,-red) Ini sejalan dengan putusan MK. Artinya ketika keluar SEMA masih ada yang mengajukan PK sehingga mengacu pada MK. MK akhirnya memberikan kepastian jaksa tidak boleh mengajukan PK sesuai ketentuan SEMA,” kata dia seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin.

Sementara itu, Chairul Huda menilai putusan MK tentang Pasal 263 ayat 1 KUHAP sudah tepat. Menurut dia, putusan itu menegaskan norma yang tersurat di pasal tersebut.

“Menegaskan norma Pasal 263 ayat 1 KUHAP itu konstitusional sepanjang ditafsirkan seperti apa yang ada dalam norma sendiri. Jadi tidak boleh ditafsirkan lain,” kata dia.

Dia mengungkapkan upaya hukum luar biasa yang bisa dilakukan penegak hukum adalah kasasi demi kepentingan hukum. Sementara PK di desain untuk terpidana mengoreksi putusan kasasi.

“Lembaga PK di desain untuk kepentingan terpidana dan ahli warisnya. Tidak di desain untuk kepentingan jaksa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Permohonan itu dibacakan JPU Haerudin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dengan susunan majelis hakim Rosmina sebagai ketua didampingi hakim anggota Saifudin Zuhri dan Jult Mandapot Lumban Gaol.

Dalam permohonannya, JPU Haeruddin menjelaskan bahwa PK diajukan untuk mengoreksi putusan yang keliru terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Dalam putusan kasasinya, MA memutuskan Syafruddin Arsyad Temenggung tidak melakukan tindak pidana pada 9 Juli 2019, sehingga harus dibebaskan. Putusan itu diketuk oleh Salman Luthan selaku hakim ketua dan Syamsul Rakan Chaniago serta M Askin sebagai hakim anggota.

sumber: elshinta.com

Ahli: Jaksa Tak Berhak PK Putusan Perkara Syafruddin

Ahli: PK vonis bebas Sjafrudin Tumenggung tidak berdasar