Ego sentris para intelektual bima selalu merasa memiliki kemampuan dan sangat berkomitmen terhadap perkembangan ilmu pengetahuan lebih lebih ilmu agama.
Para intelektual bima tidak sedikit yang telah meraih puncak gelar pendidikan, profesor, doktor, bahkan sederet mereka yang telah menyelesaikan study dan meraih master dan S.1. Pertanyaan besarnya dimana mereka hari ini, apa yg mereka lakukan, sedikit punya malu nggk atas predikat yang mereka miliki hari ini, ataukah gelar pendidikan itu ikut menjadi penyebab matinya hati mereka terhadap perkembangan dan kemajuan daerahnya. Karena jika mati hati para intelektual dan para akademisi atau jika mereka menjadi kaum sofis yang pernah terjadi dalam perkembangan ilmu pengetahuan maka jangan pernah bermimpi Bima yg kita cintai ini menjadi daerah yang maju dan berkembang, Bima akan tetap menjadi daerah pengemis bahkan lebih rendah dari sekedar pengemis.
Kenyataan yang terpampar dihadapan kita semua hari ini dalam pengendalian pelaksanaan pemerintah telah dikendalikan oleh seorang ibu dan anak , ibu yang membesarkan anak dalam keluarga kecil ini yang sudah lebih dahulu menjadi pemimpin daerah (Bupati Bima). Kini menjadi subyek yang akan di kendalikan dan di awasi oleh seorang anak kandung yang kini menjadi Ketua DPRD kabupaten Bima,
Dimana rasional kalian semua, ataukah sudah terkubur bersama kepentingan kepentingan dan ambisius ambisius, atau kalian memang manusia yang bermental budak hingga akhir inipun tetap menjadi budak. Karena jika kalian sedikit memiliki empati sosial, memiliki sedikit wawasan, memiliki jiwa yang sedikit jernih, pasti menyatakan ketidak setujuan daerah Bima ini di pimpin oleh seorang ibu dan anak dimana seorang anak menjadi pengawas dalam menjalankan roda pemerintahan ini, jangankan menjalankan roda pemerintahan yang lebih komplek, dalam rumah tangga saja anak hanya menjadi subyek yg di awasi.
Dimana isi kepala kalian ini, apa masih masih di tempurung kepala atau jangan jangan sudah pindah ke dengkul, terutama isi dengkul para anggota legislatif hari ini.
Jika kalian memberikan alasan bahwa apa yang terjadi saat ini tidak menyalahi peraturan perundangan yang belaku, konstitusional. Demokokratis. Benar, tapi ada peraturan yang lebih tinggi dari itu yaitu etika, ketika demokrasi, konstitusi, peraturan berhadapan dengan etika maka jangan etika yang di kalahkan ketentuan yang ada di bawahnya yang harus di sesuaikan dengan etika, karena tujuan sebuah peraturan dibuat adalah untuk menuju pada keselarasan etika pergaulan masyarakat bukan semata mata kepastian hukum.
Dan ketika dalam sebuah sistim penyelenggaraan negara melanggar etika maka di pastikan semua yang menjadi asesoris yang mengikutinya abnormal dan unetika, salah satu contoh kecil coba anda pikirkan dari mana etikanya seorang anak akan mengawasi tingkah laku dan sepak terjang seorang ibu, ini berlaku segala hal, bagaimana kepantasan seorang anak menegur kesalahan seorang ibu, mari kita bayangkan apa yang terjadi dalam sistim penyelenggaraan pemerintah kabupaten Bima hari ini.
Cara pandang kalian melihat keadaan ini semata mata dari kacamata undang undang maka sesungguhnya anda sudah terjebak pada level otak formalitas yang lebih dangkal dan perlu anda lebih dalam lagi menelusuri jangakuanya untuk menuju ke pikiran pikiran materiil, sehingga anda bisa lebih luas dan lebih awas melihat dan menilai fenomenal yang terjadi.
Sebagai orang yang berilmu dan berpendidikan semestinya harus memiliki pandang yang jauh lebih subtansi dan esensial. Dalam masalah ini kita sangat faham tidak akan bisa terjadi control dan balance antara dua sisi lembaga negara yaitu antara legislatif dan eksekutif karena di pimpin oleh dua diri dalam satu kepala. Dengan alasan apapun ini tidak akan pernah bisa jalan dengan baik, bahkan bisa berjalan dengan sangat buruk, tapi ada yg terjadi para intelektual, akademisi, tokoh tokoh agama, masyarakat, tokoh tokoh politik seakan tidak memiliki energi sedikitpun untuk sekedar melayangkan protes terhadap keadaan demikian apalagi yang lebih jauh dari ini misalnya menolak demi good government, masyarakat turun kejalan protes besar besar demi keberlangsungan roda pemerintahan yang imbang dan berkemajuan.
Sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada, dimana sang Ibu menjadi petahana, dan otoritas politik ada pada anaknya sebagaia ketua DPRD, ini bisa di bayangkan akan apa yang terjadi, kalau masyarakat Bima tidak segera siuman dari kemabukan yang berkepanjangan ini jangan harap Bima kedepan bisa maju dan berkembang sebagaimana semestinya, bahkan sangat mungkin terjadi penyelenggaraan pemerintah yang akan datang penuh dengan totaliter dan otoriter bahkan jauh lebih buruk dari itu.
Maka saya mengajak kita semua kita harus merubah ini semua, kita harus sepakat bahwa sngat buruk sistim pemerintahan yang di kelola dan di kendalikan oleh seorang ibu dan anak, dalam keluarga kecil aja ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya apalagi dalam urusan yg menyangkut hajat hidup orang banyak, dipastikan bukan hanya tidak bisa berjalan dengan baik tapi potensi korupsi dan nepotisme sangat tinggi dan terproteksi dengan baik.
Jalan terbaik untuk melihat Bima kedepan yang bersih, maju dan bertumbuh maka tidak ada jalan lain kecuali Ketua DPRD kab. Bima hari ini sebagai anak kandung Bupati Bima harus mundur dari jabatannya dan atau menolak ibu kandungnya menjadi bupati hari ini untuk mencalonkan diri lagi.
Dalam kontes politik tidak ada yang tidak bisa, sepanjang itu semua adalah keinginan maayarakat, karena hukum dan kedaulatan tertinggi ada di tangan masyarakat. Hanya saja masyarakat harus benar benar mampu melihat ini sebagai kecelakaan demokrasi yang mungkin tidak di pikirkan oleh sang pembuat peraturan perundangan sebelumnya…
By
Ayaturrahman A Malik. S,H.
#salamsadar
#salamawas
sumber: pbsemmi.org