Arief Hidayat

NUSANEWS – Ketua Mahmakah Konstitusi Arief Hidayat kembali ditetapkan sebagai hakim konstitusi untuk periode keduanya, masa bakti 2018-2023, dan hari ini ia mengucapkan sumpahnya dihadapan Presiden Joko Widoro di Istana Negara di Jakarta.

Pengucapan sumpah Arief Hidayat yang dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, para menteri Kabinet Kerja, para pimpinan TNI dan Polri serta pejabat lainnya.

Arief Hidayat ditetapkan kembali menjadi hakim konstitusi oleh DPR RI untuk periode kedua 2018 sampai dengan 2023.

Pria kelahiran Semarang, Jateng, 3 Februari 1956 ini kembali terpilih sebagai hakim konstitusi. Arief memulai periode pertamanya sebagai hakim konstitusi pada 1 April 2013 ketika ia mengucapkan sumpah jabatan dihadapan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara dari Universitas Diponegoro Semarang ini setelah 2 tahun menjadi hakim konstitusi langsung mendapatkan kepercayaan menjadi Ketua MK periode 2015 s.d. 2017 menggantikan Hamdan Zoelva.

Arief Hidayat hingga saat ini masih menjabat Ketua MK setelah kembali terpilih untuk periode keduanya pada bulan Juli 2017.

sumber: demokrasi.co.id

Presiden Joko Widodo kembali melantik Arief Hidayat menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Selasa (27/3). Namun, berbagai kalangan mengomentari keputusan Jokowi tersebut. Sebab, Arief dinilai telah melanggar kode etik hakim sebagai ketua MK.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva berpendapat bahwa pelanggaran etik Arief Hidayat bukan masalah hukum, tetapi hanya sebatas masalah etik.

“Ini persoalan moral. Etik sangat bergantung pada yang bersangkutan, karena bukan persolan hukum. Tidak ada yang bisa memaksa seseorang untuk berhenti atau untuk berhenti atau mengundurkan diri karena persoalan moral,” kata Hamdan seusai acara Mudzakarah Kebangsaan di Hotel Horison, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/3).

Hamdan menjelaskan persoalan pelanggaran etik masih multitafsir. Ia berpandangan bahwa standar ‘penilaian’ tindakan melanggar etik atau tidak dari seseorang berbeda-beda.

“Jadi, kalau hukum yang menentukan dia harus mundur itu lain soal. Kalau persoalan etik, standar itu tergantung masing-masing orang,” jelas dia.

Arief kembali menjadi hakim konstitusi tapi dianggap tidak sesuai dengan wibawa MK sebagai lembaga peradilan penjaga konstitusi. Pasalnya Arief sudah dua kali dinyatakan melanggar kode etik oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi.

sumber: kumparan.com

Jakarta, IDN Times – Mengawali karier sebagai staf pengajar di Falkultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, nama Arief Hidayat kian melambung di ranah publik. Sebelum menapaki karir di Mahkamah Konstitusi (MK), Ayah dari dua orang anak tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengabdi di kampus.

1. Berkarier dari bawah

Antara Foto/Rivan Awal Lingga

Arief Hidayat lahir di Semarang, Jawa Tengah, 3 Febuari 1956. Dia menyelesaikan masa sekolah SD, SMP, dan SMA, dan kuliah di Semarang. Setelah menamatkan pendidikan S1 di Falkultas Hukum Universitas Diponogoro (Undip) Semarang tahun 1980, dia melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur.

Setelah menjadi staf pengajar di Falkultas Hukum Undip, pada tahun 2006 Arief melanjutkan pendidikan doktor di Universitas Diponogoro bidang Ilmu Hukum. Dia pun didaulat menjadi Guru Besar Falkultas Hukum Undip pada 2008. Kariernya pun kian menanjak.

Pada 4 Maret 2013, Arief terpilih sebagai Hakim Konstitusi selama lima tahun, menggantikan kursi hakim Moh. Mahfud MD. Setelah dua tahun menjadi hakim konstitusi, Arief terpilih secara aklamasi menjadi Ketua MK periode 2014-2017 menggantikan Hamdan Zoelva.

2. Menjadi Ketua MK dua periode

Antara Foto/Aprillio Akbar

Hakim Konstitusi Arief Hidayat kembali terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2017-2020. Namun, terpilihnya Arief Hidayat kali kedua menuai pro dan kontra, bahkan di kalangan DPR. Sebab selama masa jabatannya, Arief terlibat kasus-kasus berkaitan kode etik.

3. Mendapatkan sanksi teguran lisan dari Dewan Etik MK

Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Arief lantaran terbukti menemui politikus dan Anggota DPR RI pada November 2017. Pertemuan tersebut diduga terkait pemilihan hakim konstitusi perwakilan DPR RI dan pemilihan Ketua MK.

4. Ketahuan berkirim surat pada Jamwas Kejagung

Antara Foto/Aprillio Akbar

Arief diketahui pernah mengirimkan katebelece atau surat pendek kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Widyo Pramono pada 2015. Arief memintanya untuk membina salah seorang kerabatnya yang menjadi Jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek.  Arief lantas diputus bersalah oleh Dewan Etik MK dan dijatuhi teguran lisan.

5. Didesak mundur dari jabatan Ketua MK

Antara Foto

Atas pelanggaran-pelanggaran yang dibuatnya, Arief didesak mundur dari jabatannya. Desakan tersebut disuarakan oleh berbagai pihak, seperti PP Muhammadiyah dan Indonesia Corruption Watch. Arief dinilai tak layak menjadi Ketua MK lantaran terlibat kasus pelanggaran kode etik. Selain itu, tertangkapnya salah satu hakim MK Patrialis Akbar oleh KPK dinilai sebagai kemunduran di bawah kepemimpinan Arief.

sumber: idntimes.com

Komisi III DPR akhirnya menyetujui Arief Hidayat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di periode kedua, setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di gedung DPR siang tadi.

Uji kelayakan itu dianggap janggal oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa. Dia menilai fit and proper test ini digelar terlalu dini, sebab masa jabatan Arief baru akan habis pada 1 April 2018.

Desmond justru menduga, Arief melakukan lobi politik kepada anggota DPR agar kembali dicalonkan sebagai hakim MK. Ia juga menyebut uji kelayakan itu terkait judicial review UU MD3 yang sedang diuji MK soal keabsahan Pansus Hak Angket KPK.

Terlepas dari beragam perdebatan yang muncul soal fit and proper test yang dijalani Arief Hidayat, mari membaca lebih jauh soal profil Arief Hidayat dirangkum kumparan (kumparan.com), Rabu (6/12).

Arief Hidayat lahir di Semarang, 3 Februari 1956. Bapak dua anak yang mengenyam pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di kota lumpia itu. Dia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 1983.

Arief mengawali kariernya di bidang hukum dengan menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Undip, tak lama setelah ia lulus sebagai sarjana. Ia lalu melanjutkan pendidikan pascasarjana dengan bidang studi yang sama di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya pada tahun 1984, dan kembali menempuh Program Doktor Ilmu Hukum Undip pada tahun 2006.

Karier Arief sebagai pengajar terus menanjak, hingga ia menjadi guru besar Falkultas Hukum Undip pada 2008. Bidang keahliannya meliputi hukum tata negara, hukum dan politik, hukum dan perundang-undangan, serta hukum lingkungan dan hukum perikanan.

Ketua MK Arief Hidayat. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)
Tertarik dengan Kasus Hukum Sejak Muda

Kehidupan pribadi Arief rupanya tak jauh-jauh dari ‘nuansa’ Ilmu Hukum. Istrinya, Tundjung Herning Sitabuana, adalah Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Anak pertamanya, Adya Paramita Prabandari, juga bekerja sebagai salah seorang dosen bagian Hukum Internasional di Fakultas Hukum Undip. Putra keduanya, Airlangga Surya Nagara, juga telah menamatkan pendidikan sarjana hukum dan master hukum.

Arief mengaku memang selalu tertarik dengan kasus-kasus penegakan hukum sejak masih berstatus pelajar. Hal itulah yang melatarbelakangi Arief konsisten menempuh pendidikan di bidang hukum.

“Saya selalu tertarik pada kasus-kasus penegakan hukum terutama karena saat itu masih ada rezim otoriter. Nama-nama seperti Yap Thiam Hien, Suardi Tasrif dan Adnan Buyung menginspirasi saya untuk kuliah fakultas hukum,” ujar Arief seperti dilansir website mahkamahkonstitusi.go.id.

Aktif Organisasi dan Menulis

Selain aktif mengajar, Arief juga terlibat aktif dalam sejumlah organisasi. Ia menjadi Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah, Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi, Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia, serta Ketua Pusat Studi Hukum Lingkungan.

Kegemarannya berorganisasi tampak sejak ia masih berstatus mahasiswa. Arief muda merupakan salah seorang aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Tak hanya itu, Arief yang hobi menulis ini telah menelurkan lebih dari 25 karya ilmiah, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, baik berupa buku maupun makalah.

Puluhan tahun mengabdi sebagai pendidik di Undip, Arief terpilih sebagai hakim konstitusi menggantikan Mahfud MD pada 4 Maret 2013 melalui pemilihan di Komisi III DPR. Ia resmi dilantik menjadi Hakim Konstitusi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 April 2013.

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Undip itu mengaku, tak pernah sekalipun terlintas dalam pikirannya untuk duduk sebagai seorang hakim konstitusi. Sedari kecil, ia hanya memiliki satu cita-cita, yakni menjadi seorang pengajar.

Puncak kariernya di MK terjadi pada awal tahun 2015, Arief resmi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 14 Januari 2015, menggantikan Hamdan Zoelva yang sudah habis masa jabatannya.

“Hakim saja bonus, apalagi sekarang (menjadi ketua) yang tidak saya bayangkan sama sekali sekali. Saya dulunya bercita-cita menjadi dosen, satu pekerjaan yang sangat menarik, tetapi ternyata Allah SWT diberi amanah untuk di sini,” ucap Arief.

Arief memimpin MK pada 2015 hingga April 2018. Namun, sebelum dia masa baktinya berakhir, dia tiba-tiba menjalani fit and proper test hari ini untuk menjadi hakim MK pada periode berikutnya.

“Saya akan menjaga konstitusi NKRI sebaik-baiknya dan seluruhnya. Untuk itu saya mohon kritik dan saran dari rekan-rekan supaya saya bisa menjalankan amanah ini. Semoga Allah memberikan yang terbaik,” ujar Arief setelah disetujui menjadi hakim MK lagi.

sumber: kumparan.com

Arief Hidayat akhirnya terpilih kembali menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH), 9 hakim konstitusi memilihnya secara aklamasi.

Meski Arief Hidayat terpilih kembali akan tetapi pada tahun depan 2018 mendatang, MK akan menggelar pemilihan Ketua MK yang baru. Karena jabatan Arief selaku hakim konstitusi akan berakhir pada April 2018. Berdasarkan aturan, masa jabatan Ketua MK adalah 2 tahun 6 bulan.

Untuk periode pertama, Arief menggantikan Ketua MK sebelumnya Hamdan Zoelva pada Januari 2015, dan tepat hari ini 14 Juli 2017, jabatan Ketua MK periode pertama berakhir.

“Beliau itu berakhir tadi tanggal 14 Juli untuk periode pertama, untuk periode kedua kan 2017-2020. Namun, karena beliau jabatan selaku hakim berakhir nanti pada April 2018 maka tentu otomatis jabatan sebagai Ketua MK berakhir juga,” ujar Sekjen MK M. Guntur Hamzah di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/7).

Arief juga dipastikan tidak akan menjabat sampai tahun 2020. Sehingga nanti pada April 2018, MK akan kembali menggelar pemilihan lagi Ketua MK yang baru.

“Berarti (Pak Arief) tidak digunakan sampai 2020 tetapi sampai 2018 bulan April. Kalau beliau terpilih jadi hakim konstitusi lagi nanti akan ada pemilihan lagi. 2018 nanti akan ada pemilihan lagi,” tukasnya.

Banyak Menuai Kritik

Di bawah kepemimpinan Arief Hidayat, MK bukannya tanpa permasalahan. Terakhir yang sempat heboh adalah tertangkap tangannya hakim konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat itu, kredibilitas, integritas dan nama besar MK sebagai penegak konstitusi sontak luluh lantah. Patrialis akhirnya diberhentikan secara tidak hormat oleh Presiden.

Tak cuma itu, banyak pihak yang menganggap MK terkesan lamban dalam menangani dan memutus perkara uji materi peraturan perundang-undangan yang diajukan ke MK.

Menjawab hal itu, Arief mengatakan bahwa jumlah perkara yang masuk ke MK saat ini semakin banyak. Untuk menghitung lamanya masa perkara caranya yaitu dengan membagi seluruh jumlah putusan dan jumlah perkara yang masuk.

“Perlu diketahui publik, bahwa jumlah perkara yang masuk per tahun sudah mencapai angka 130-an. Hari-hari kita banyak tersita waktu untuk lakukan pemeriksaan. Tapi konsekuensinya antara kecepatan penanganan perkara dengan kualitas putusan, kalau cepat tapi kualitas jelek maka percuma,” ungkapnya.

Dengan demikian, Arief berharap 9 hakim konstitusi saat ini terus Istiqamah dan amanah mengemban tugas. Karena pertanggungjawaban sebagai hakim konstitusi menurutnya tidak hanya kepada masyarakat Indonesia tetapi juga di akhirat.

Arief juga ingin menegaskan bahwa sesama hakim konstitusi juga harus bisa saling mengingatkan agar kejadian buruk di masa lalu tidak terulang lagi.

“Mohon doa restunya saja, supaya hakim-hakim yang sekarang ini istiqamah, amanah, dan sekali lagi saya selalu ingatkan bahwa kita itu tidak hanya bertanggung jawab di dunia kepada masyarakat indonesia, kita juga bertanggung jawab di akhirat, kalau kita lihat memang sepakat untuk saling mengingatkan. Saling menegur supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak senonoh,” pungkasnya.

Reporter: Ferio Pristiawan

sumber: kumparan.com

Arief Hidayat akhirnya terpilih kembali menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2017-2020. Selama Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) selama 3 jam Arief terpilih secara aklamasi.

“Akhirnya berdasarkan keputusan 9 hakim MK, sepakat memperpanjang kepemimpinan saya, Arief Hidayat sampai habis masa jabatan sebagai Ketua MK dan juga habisnya keanggotaan saya sebagai hakim konstitusi,” ujar Arief Hidayat di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/7).

Dalam RPH, 9 hakim MK memulai rapat dengan penyampaian aturan main dan mekanisme pemilihan Ketua MK merujuk Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK. Hanya saja, saat ini yang dilakukan pemilihan adalah Ketua MK.

“Proses pemilihan ketua MK yang dilakukan di RPH dimulai pukul 8.00 WIB berakhir baru saja prosesnya dimulai dari penyampaian aturan main pemilihan ketua karena yang habis masa jabatan ketua,” terangnya.

Setelah itu, dalam RPH juga 9 hakim MK melakukan diskusi untuk evaluasi, saran, kritik untuk perbaikan MK ke depan. Sehingga, siapapun yang terpilih nanti akan mengemban semua masukan 9 hakim MK dalam RPH.

“Musyawarah mufakat berjalan secara luar biasa dan tidak mengurangi independen imparsialitas hakim menyampaikan pendapat kritik saran segala sesuatu yang berkaitan dengan masukan kritik saran diperuntukkan bagi siapapun yang terpilih sebagai ketua,” bebernya.

Arief menjadi Ketua MK menggantikan Hamdan Zoelva yang masa jabatannya berakhir sejak 7 Januari 2015. Arief sendiri telah menjabat sebagai hakim konstitusi sejak 2013.

Kini Arief, bersama kesembilan hakim konstitusi antara lain Anwar Usman, Arief Hidayat, Aswanto, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Saldi Isra, Waiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo telah siap bersama-sama mengawal perbaikan MK ke depan.

“Usaha perbaikan semuanya sudah disampaikan dan kita akan bersama sama, kita upayakan perbaikan. Mohon doa restunya,” pungkasnya

sumber: kumparan.com

Monitor, Jakarta – Berlangsung selama tiga jam, akhirnya Rapat Pleno Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Periode 2017-2020 memutuskan Arief Hidayat kembali menjabat sebagai ketua MK.

Arief dipilih secara musyawarah mufakat dalam rapat tertutup  di ruang permusyawaratan hakim, Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/7). Hadiri dalam pemilihan tersebut sembilan hakim konstitusi.

“Musyawarah mufakat memberikan amanah kembali kepada saya untuk melanjutkan kepemimpinan,” kata Arief dalam konfrensi pers di Gedung MK.

Dengan begitu, Arief telah menjabat sebagai Ketua MK dua periode, yakni 2015-2017 dan 2017-2020.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah dua tahun enam bulan.

Dimana pada periode lalu, Arief terpilih secara aklamasi menggantikan posisi Ketua MK yang saat itu di emban oleh Hamdan Zoelva lantaran habis masa jabatan. Sebelumnya Arief menjabat sebagai Wakil Ketua MK.

Sembilan Hakim Konstitusi  hadir dalam pemilihan yang berlangsung mulai pukul 08.00-11.45 WIB itu, diantaranya Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Waiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul dan Saldi Isra.

sumber: monitor.co.id

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru, Arief Hidayat, dan wakilnya, Anwar Usman, akan dilantik, Rabu (14/1/2015) di ruang sidang utama gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Menurut data yang diperoleh, Senin (12/1/2014), usai mengucapkan sumpah jabatan, ketua dan wakil ketua MK periode 2015-2017 tersebut, MK akan menggelar acara pisah sambut dengan Ketua MK yang lama, Hamdan Zoelva, dan hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi yang juga sudah habis masa jabatannya sebagai hakim. Acara pisah sambut dilakukan malam hari.

Lalu apa yang akan dilakukan Arief selama mengemban sebagai ketua MK?

“Saya akan meneruskan prestasi yang sudah diraih oleh Ketua MK yang lama (Hamdan Zoelva). Jadi, ke depan kami semua, saya bersama Pak Anwar Usman bersama seluruh hakim konstitusi, diberi amanah untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya,” ujar Arief usai pemilihan Wakil Ketua MK, Senin (12/1/2015), dimana ia terpilih secara aklamasi.

Ia menegaskan, ia dan sembilan hakim MK yang lain akan taat dan tunduk pada aturan konstitusi, dan akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, serta selurus-lurusnya agar marwah MK bisa terjaga dengan baik.

Ia juga berjanji akan berusaha memaksimalkan putusan MK, agar putusan institusi ini dapat dipatuhi oleh lembaga lain.

“Kita akan selalu berusaha dan meningkatkan kualitas putusan, sehingga putusan-putusan kita adalah putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan bermanfaat untuk pembangunan Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur,” tegasnya.

Seperti diketahui, masa jabatan Hamdan Zoelva sebagai ketua MK habis pada Rabu (7/1/2015), dan jabatannya sebagai hakim dari unsur pemerintah diganti oleh I Dewa Gede Palguna. Sedang Ahmad Fadlil Sumadi diganti oleh Suhartoyo dari unsur Mahkamah Agung (MA).

Arief dan wakilnya akan memimpin MK selama 2,5 tahun atau tahun 2017. (raf)

sumber: citraindonesia.com

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memiliki ketua baru periode 2015-2017. Arief Hidayat terpilih secara aklamasi menggantikan Hamdan Zoelva sebagai Ketua MK

sumber: youtube.com/watch?v=wrdL5O8NRSg