APPBI

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menunda pengajuan judicial review atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA) .

Peninjauan kembali  ke MA itu soal Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No 2 tahun 2018 tentang Perpasaran.

Gugatan perdata ditunda karena telah memasuki masa cuti bersama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020.

“Rencananya jadi bulan depan (Januari 2020) akan kami daftarkan judicial review,” kata Wakil Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja saat dihubungi pada Sabtu (28/12/2019).

Selain anggotanya banyak sedang cuti bersama, gugatan ditunda karena kesibukan masing-masing para pengelola mal.

Mereka juga sibuk melayani konsumen atau mengikuti rapat terbatas (ratas) dengan Presiden RI Joko Widodo untuk membahas investasi di Tanah Air melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019).

“Jadi ada kesibukan tim APPBI terkait kegiatan di mal masing-masing untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Juga ada beberapa anggota tim yang sibuk dengan batas waktu Omnibus Law,” katanya.

Meski jadwal pendafataran gugatan itu diundur, namun APPBI tetap menggandeng mantan Ketua MK Hamdan Zoelva sebagai pengacara seperti yang diungkapkan pada awal Desember 2019.

APPBI sengaja menyewa jasa pengacara Hamdan untuk melawan DKI Jakarta karena dianggap berprestasi selama menjadi praktisi hukum.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI Hery Sulistyono menambahkan, pihaknya telah mengumpulkan bukti untuk diserahkan kepada MA sebagai bahan pertimbangan.

Dia berharap, gugatan itu dikabulkan karena Perda tersebut dianggap tidak relevan dan memberatkan pengusaha mal.

• Putra Nunung Srimulat Tak Tahu Kabar tentang Izin Sang Ibunda dan Jully Jan Keluar dari RSKO

Perda itu mengamanatkan pihak mal menyediakan lahan efektif kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) sebesar 20 persen.

Keberadaan aturan ini, justru bisa memicu kecemburuan sosial bagi pelaku UKM yang lebih dulu eksis membayar sewa ataupun membeli kios tersebut.

Apalagi sekitar 90 persen dari 82 mal yang ada di Jakarta, merupakan pelaku UKM.

Selain itu beberapa mal juga ada yang menerapkan sistem jual-beli kios kepada tenant, sehingga pengelola mal mustahil mengambil ruang tenant sebesar 20 persen untuk pelaku UKM baru.

“Menurut kami untuk membantu UKM mungkin bentuknya seperti kemitraan, seperti membantu pemasaran barang mereka atau skema yang lain,” kata Hery.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Intan Ungaling Dian

sumber: wartakota.tribunnews.com

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Pengelola pusat perbelanjaan merasa keberatan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran.

Terutama aturan yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (4) utamanya terkait keharusan para pengelola mall menyediakan ruang usaha sebesar 20% bagi UMKM, secara gratis.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi UKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingkurtubi menilai, aturan tersebut tidak tepat.

“Di dalam mal itu ada area mal dan ada gedung mal. Di area mal itu sudah ada UMKM di area perpakiran. Misalnya kantin sopir. Itu berbayar, tapi (biaya sewanya) tidak sama dengan yang di dalam Gedung. Pemasalahannya, Perda tersebut meminta (ruang usaha) di dalam gedung mal. Kalau di dalam gedung itu kan ada biaya listrik, AC, keamanan, kebersihan. Nah kalau dia minta gratis ya nggak tepat,” ujar Ikhsan saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Selain itu, kata Ikhsan, Perda tersebut juga berpotensi menimbulkan kecemburuan antar pelaku UMKM.

“Itu gimana ngaturnya? Nggak bisa. Peraturan itu tidak tepat. Walaupun tujuannya berpihak pada UMKM, tapi keliru dan kurang tepat kalau minta gratis,” tambahnya.

Ikhsan pun menilai kajian dalam Perda tersebut tidak komprehensif dan dalam. Karena itu, ia mengusulkan agar Pemerintah Daerah (Pemda) DKI mengevaluasi Perda No. 2 Tahun 2018.

“Tapi ya, kalau mau keadilan, yang pasti paling bagus Judicial Review,” ujar Ikhsan.

Karena itu, ia menghormati langkah Asosisasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang akan melakukan Judicial Review atas Perda tersebut.

“Kami menghormati dan hal yang sangat wajar jika JR tersebut dilakukan,” tuturnya.

Seperti diketahui, APPBI akan melakukan Judicial Review atas Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran.

APPBI keberatan dengan kewajiban untuk menyediakan ruang usaha 20% secara gratis untuk UMKM. Untuk Judicial Review ini, APPBI menunjuk Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum.

Editor: Muhammad Zulfikar

sumber:jakarta.tribunnews.com

Penulis Rindi Nuris Velarosdela | Editor Ambaranie Nadia Kemala Movanita

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia ( APPBI) menunjuk Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva sebagai pengacara untuk mengajukan uji materi (judical review) ke Mahkamah Agung (MA). Pengajuan gugatan itu berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta. Perda tersebut mewajibkan pengelola mal dan pusat perbelanjaan memberikan ruang sedikitnya 20 persen kepada UMKM. “Iya benar Bapak Hamdan Zoelva kami tunjuk sebagai pengacara,” kata Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (17/12/2019). Stefanus mengungkapkan, Hamdan dipilih mewakili mereka karena dianggap memiliki rekam jejak yang baik dalam urusan hukum. Hamdan juga dinilai mengerti masalah gugatan yang akan diajukan APPBI terhadap Pemprov DKI Jakarta.

“Beliau adalah pengacara yang kredibel, punya pengalaman yang luas pada saat menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, dan punya rekam jejak yang baik,” ungkap Stefanus. Sebelumnya diberitakan, APPBI berencana mengajukan uji materi (judical review) ke Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran. Aturan dalam Perda itu dianggap memberatkan pengelola pusat perbelanjaan (mal). Pasalnya, Perda itu mewajibkan pengelola pusat perbelanjaan menyediakan ruang usaha sebesar 20 persen secara gratis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Stefanus mengungkapkan, penyediaan ruang usaha bagi pelaku UMKM bisa mengakibatkan persaingan antarpelaku UMKM. Diketahui, sebanyak 50.000 pelaku UMKM beroperasi di pusat perbelanjaan di Jakarta. Sehingga, Perda itu sulit untuk diterapkan oleh pengelola pusat perbelanjaan.

“Walaupun sewa digratiskan dan service charge-nya kecil, gaji karyawan mereka juga mahal. Apalagi kalau mengikuti jam operasional mal, harus ada tiga shift. Satu kios (UMKM) enggak akan sanggup bayar. Ujung-ujungnya satu orang jaga lima sampai sepuluh counter. Kalau begini bagaimana jualannya?” kata Stefanus.

Penulis : Rindi Nuris Velarosdela
Editor : Ambaranie Nadia Kemala Movanita

sumber: kompas.com

Lamer | Jakarta – Pedagang mal Jakarta menjerit. Gubernur DKI Anies Baswedan menerbitkan Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran. Intinya, pedagang mal wajib memberi lahan 20 persen kepada UMKM, gratis.

Perda itu dinilai tidak fair. Sebab, pedagang mal juga termasuk UMKM. Mereka membeli, menyewa stand di mal. Masak harus diberikan gratis kepada pengusaha kecil lainnya?

Untuk itu, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) manggandeng mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (MK) Hamdan Zoelva untuk mengajukan gugatan judicial review Perda itu ke Mahkamah Agung (MA).

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI, Hery Sulistyono mengatakan organisasinya menggandeng Hamdan Zoelva karena dianggap berprestasi hingga menjadi Ketua MK ke-4 periode 2013 hingga 2015.

“Yah tahulah, mengenai sosok Pak Hamdan, tentu untuk biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit,” ujar Hery di Kawasan Kuningan, Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (16/12/2019).

Adapun gugatan tersebut, tambah Hery akan didaftarkan oleh pihaknya, secepatnya sebelum libur tahun baru 2020.

Hingga saat ini, jelas Hery organisasinya tengah mengumpulkan sejumlah bukti untuk dibawa kepada MA sebagai bahan pertimbangan.

Dia berharap agar permohonannya itu dikabulkan karena keberadaan Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran dianggap memberatkan pengusaha mal.

Aturan itu, menyebutkan pengusaha mal wajib mengakomodir pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke dalam mal sebesar 20 persen.

“Bagaimana kami mau merangkul mereka, toh yang berjualan di mal kami juga pelaku UMKM. Justru kalau kami sediakan, bakal memicu kecemburuan sosial bagi pelaku UMKM yang menyewa atau membeli tempat usaha,” terang Hery.

Wakil Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan, pihaknya meminta Mahkamah Agung (MA) untuk mengkaji kembali aturan itu karena dianggap memberatkan para pengusaha mal.

Lewat aturan itu, Pemprov DKI Jakarta meminta mal untuk tempat sebesar 20 persen untuk pelaku UMKM dari tempat yang disediakan.

“Perda ini sulit dilaksanakan khususnya untuk ketentuan yang harus mewajibkan pusat perbelanjaan memberikan lahan 20 persen dari luas efektifnya tempat usaha kepada UMKM,” ungkap Alphonzus.

Berdasarkan perda itu, lanjut dia pusat perbelanjaan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama pusat perbelanjaan yang dikelola sendiri, kedua pusat perbelanjaan yang sifatnya sewa dan pusat perbelanjaan strata title.

“Nah kalau yang strata title ini mustahil bisa diterapkan, karena lokasi tempat perbelanjaan seperti ini cenderung 100 persen sudah dijual. Jadinya tidak ada lagi area 20 persen yang bisa dibagikan, lalu 20 persen diambil dari mana?,” tanya Alphonzus.

Dia lalu mencontohkan pusat perbelanjaan di Thamrin City, Jakarta Pusat. Seluruh pedagang di sana adalah pelaku UMKM dan sudah menjadi hak milik, bahkan ukuran kiosnya cenderung kecil sehingga sulit diambil sebesar 20 persen untuk kebutuhan pelaku UMKM lain.

“Di sana itu kiosnya kecil hanya 9 hingga 12 meter persegi, yah artinya mau diambil 20 persen bagaimana?” ucapnya.

Di Jakarta sendiri, tambah dia ada dua kategori pertama mal mewah yang diisi oleh pelaku usaha ternama, dan kedua mal menengah ke bawah yang diisi oleh pelaku UMKM. Untuk di DKI Jakarta terdapat 82 anggota APPBI dari kalangan mal yang mayoritas diisi oleh pelaku UMKM.

“Pelaku usaha yang kelas atas tidak lebih 10 persen dari 82 mal itu, misalnya Plaza Senayan, Grand Indonesia. Justru kalau ini diterapkan bisa terjadi ketidak adilan, karena pelaku UMKM yang selama ini berusaha di sana tiba-tiba ada pelaku usaha lain datang dengan secara gratis,” jelasnya.

Dia menilai, perda ini justru bisa menimbulkan efek domino. Pengelola mal akan menaikan tarif operasional dan sewa kepada tenant yang ada di sana agar usahanya tidak rugi.

Dampaknya, pelaku usaha di sana juga menaikan harga barangnya kepada pelanggan, artinya yang dirugikan juga masyarakat sendiri.

“Pusat perbelanjaan akan membagi beban itu kepada tenant yang 80 persen bayar, nah padahal mayoritas 80 persen itu adalah UMKM juga. Kalau ini diterapkan bagaimana dengan perpajakan dan operasional. Misalnya pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan biaya listrik, ini kami semua bayar loh dan nggak bisa dipisahin untuk yang 20 persen itu,” lanjutnya. (*)

sumber: lampumerah.id

Jakarta – Pengelola mal kaget dan menjerit dengan Perda DKI Jakarta tentang Perpasaran. Pangkalnya, pengelola mal dipaksa menggratiskan 20 persen lahan tiap mal untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Mereka tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Tidak terima dengan Perda tersebut, APPBI manggandeng mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (MK) Hamdan Zoelva untuk mengajukan gugatan judicial review atas Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran ke Mahkamah Agung (MA).

“Yah tahulah, mengenai sosok Pak Hamdan, tentu untuk biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit,” ujar Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI, Hery Sulistyono di Kawasan Kuningan, Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (16/12/2019).

Aturan itu, menyebutkan pengusaha mal wajib mengakomodir pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke dalam mal sebesar 20 persen.

“Bagaimana kami mau merangkul mereka, toh yang berjualan di mal kami juga pelaku UMKM. Justru kalau kami sediakan, bakal memicu kecemburuan sosial bagi pelaku UMKM yang menyewa atau membeli tempat usaha,” terang Hery.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budijardjo Iduansjah menilai kewajiban para pengusaha Pusat Perbelanjaan untuk menyediakan ruang usaha bagi kalangan UMKM sebesar 20%, seperti yang tercantum dalam pasal 42 poin 4 Perda No. 2 Tahun 2018 harus tepat sasaran.

Menurut dia definisi UMKM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) perlu diperjelas dan produk yang ditawarkan harus sesuai dengan kelas/target konsumen dari Pusat Perbelanjaan.

“Misalnya tidak mungkin Pusat Perbelanjaan dengan target konsumen kelas atas diisi dengan UMKM yang menawarkan produk seperti yang dijajakan pedagang kaki lima,” kata Budi dalam siaran pers, Rabu (11/12/2019).

Dia mengungkapkan jika memang ada UMKM yang menjual produk sesuai dengan kelas konsumen di Pusat Perbelanjaan tersebut Hippindo juga turut menolak jika ruang usaha sebesar 20% tersebut diberikan secara gratis.

“Hal tersebut akan menimbulkan persaingan tidak sehat bagi anggota UMKM Hippindo yang sudah menyewa ruang-ruang usaha di pusat-pusat perbelanjaan,” jelas dia.

Menurut dia, pemberian 20% ruang usaha secara gratis juga akan berdampak pada kenaikan harga sewa. Karena pusat perbelanjaan tidak mungkin untuk menanggung beban operasional dan servis dari 20% ruang usaha yang diberikan secara gratis tersebut, dan akan membebankan ke penyewa lainnya.

Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran diberlakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak 31 Mei 2018. Perda ini memuat sejumlah kewajiban bagi para Pengelola Pusat Belanja (mal) untuk memberdayakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui tiga pola kemitraan (Pasal 41 ayat 2), yakni: penyediaan lokasi usaha; peyediaan pasokan; dan/atau penyediaan fasilitasi.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki tak sepakat dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran yang mewajibkan pemberian ruang efektif sebesar 20% secara gratis kepada pelaku UMKM di pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta.

Menurutnya, kebijakan itu bukan malah membantu tapi justru tidak mendidik bagi pelaku usaha kecil yang tengah berkembang.

“Selama ini kan brand-brand lokal ini jarang dikasih tempat premium di mal-mal itu. Nah, mungkin itu jauh lebih (baik). Jadi kalau gratis mungkin juga tidak mendidik lah,” ujar Menteri Teten.

sumber: detik.com

Jakarta – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) manggandeng mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (MK) Hamdan Zoelva untuk mengajukan gugatan judicial review atas Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran ke Mahkamah Agung (MA). APPBI menilai Perda itu memberatkan pengelola mal.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI, Hery Sulistyono mengatakan organisasinya sengaja menggandeng Hamdan Zoelva karena dianggap memiliki segudang prestasi selama menjadi praktisi hukum, hingga menjadi Ketua MK ke-4 periode 2013 hingga 2015.

“Yah tahulah, mengenai sosok Pak Hamdan, tentu untuk biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit,” ujar Hery di Kawasan Kuningan, Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (16/12/2019).

Adapun gugatan tersebut, tambah Hery akan didaftarkan oleh pihaknya, secepatnya sebelum libur tahun baru 2020.

Hingga saat ini, jelas Hery organisasinya tengah mengumpulkan sejumlah bukti untuk dibawa kepada MA sebagai bahan pertimbangan. Dia berharap agar permohonannya itu dikabulkan karena keberadaan Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran dianggap memberatkan pengusaha mal.

Aturan itu, menyebutkan pengusaha mal wajib mengakomodir pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke dalam mal sebesar 20 persen.

“Bagaimana kami mau merangkul mereka, toh yang berjualan di mal kami juga pelaku UMKM. Justru kalau kami sediakan, bakal memicu kecemburuan sosial bagi pelaku UMKM yang menyewa atau membeli tempat usaha,” terang Hery.

Wakil Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan, pihaknya meminta Mahkamah Agung (MA) untuk mengkaji kembali aturan itu karena dianggap memberatkan para pengusaha mal. Lewat aturan itu, Pemprov DKI Jakarta meminta mal untuk tempat sebesar 20 persen untuk pelaku UMKM dari tempat yang disediakan.

“Perda ini sulit dilaksanakan khususnya untuk ketentuan yang harus mewajibkan pusat perbelanjaan memberikan lahan 20 persen dari luas efektifnya tempat usaha kepada UMKM,” ungkap Alphonzus.

Berdasarkan perda itu, lanjut dia pusat perbelanjaan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama pusat perbelanjaan yang dikelola sendiri, kedua pusat perbelanjaan yang sifatnya sewa dan pusat perbelanjaan strata title.

“Nah kalau yang strata title ini mustahil bisa diterapkan, karena lokasi tempat perbelanjaan seperti ini cenderung 100 persen sudah dijual. Jadinya tidak ada lagi area 20 persen yang bisa dibagikan, lalu 20 persen diambil dari mana?,” tanya Alphonzus.

Dia lalu mencontohkan pusat perbelanjaan di Thamrin City, Jakarta Pusat. Seluruh pedagang di sana adalah pelaku UMKM dan sudah menjadi hak milik, bahkan ukuran kiosnya cenderung kecil sehingga sulit diambil sebesar 20 persen untuk kebutuhan pelaku UMKM lain.

“Di sana itu kiosnya kecil hanya 9 hingga 12 meter persegi, yah artinya mau diambil 20 persen bagaimana?” ucapnya.

Di Jakarta sendiri, tambah dia ada dua kategori pertama mal mewah yang diisi oleh pelaku usaha ternama, dan kedua mal menengah ke bawah yang diisi oleh pelaku UMKM. Untuk di DKI Jakarta terdapat 82 anggota APPBI dari kalangan mal yang mayoritas diisi oleh pelaku UMKM.

“Pelaku usaha yang kelas atas tidak lebih 10 persen dari 82 mal itu, misalnya Plaza Senayan, Grand Indonesia. Justru kalau ini diterapkan bisa terjadi ketidak adilan, karena pelaku UMKM yang selama ini berusaha di sana tiba-tiba ada pelaku usaha lain datang dengan secara gratis,” jelasnya.

Dia menilai, perda ini justru bisa menimbulkan efek domino. Pengelola mal akan menaikan tarif operasional dan sewa kepada tenant yang ada di sana agar usahanya tidak rugi.

Dampaknya, pelaku usaha di sana juga menaikan harga barangnya kepada pelanggan, artinya yang dirugikan juga masyarakat sendiri.

“Pusat perbelanjaan akan membagi beban itu kepada tenant yang 80 persen bayar, nah padahal mayoritas 80 persen itu adalah UMKM juga. Kalau ini diterapkan bagaimana dengan perpajakan dan operasional. Misalnya pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan biaya listrik, ini kami semua bayar loh dan nggak bisa dipisahin untuk yang 20 persen itu,” lanjutnya.

sumber: detik.com

ASOSIASI Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menawarkan skema baru kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai alternatif pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran.

Tawaran itu disampaikan mengingat alokasi ruang efektif sebesar 20 persen bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dianggap terlalu mencekik mereka.

Wakil Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan, para anggota di asosiasinya bisa memikirkan satu konsep berupa pembangunan mal khusus UMKM.

Berkaca pada pengalaman di Kota Hongkong, Tiongkok dan Kota Bangkok, Thailand mereka memiliki pusat pelaku UMKM sendiri untuk menjual pernak-pernik ataupun cendera mata asli daerah setempat.

“Menurut saya itu lebih efektif dan bagaimana dengan proses pembangunannya? Nah kita bisa duduk bersama memikirkan ini, tetapi kalau harus mengikuti 20 persen itu nggak bisa kami lakukan,” ujar Alphonzus saat dihubungi pada Sabtu (14/12/2019).

Dia berharap agar pemerintah daerah mengkaji ulang payung hukum itu karena dianggap memberatkan para pelaku usaha. Selain itu, Perda tersebut bisa memicu pemerintah daerah lainnya untuk menerapkan hal yang sama di wilayahnya masing-masing.

“Seperti yang kita ketahui Jakarta merupakan ibu kota dan bisa dijadikan parameter atau indikator untuk daerah lain,” katanya.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI Hery Sulistyono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta bisa mencari alternatif lainnya. Misalnya APPBI menjalin kemitraan dengan pelaku UMKM untuk membantu memasarkan produk yang mereka buat.

“Menurut kami untuk membantu UMKM mungkin bentuknya seperti kemitraan, seperti membantu pemasaran barang mereka,” kata Hery.

Seperti diberitakan APPBI menggandeng mantan Ketua MK Hamdan Zoelva untuk mengajukan gugatan perdata kepada Pemprov DKI Jakarta. Gugatan itu berupa judicial review soal Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran.

“Mungkin sebelum libur tahun baru 2020, kami akan mendaftarkan gugatan tersebut,” kata Hery.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw

sumber: wartakota.tribunnews.com

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menunjuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (MK) Hamdan Zoelva untuk mengajukan gugatan judicial review (JR) atas Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran kepada lembaga Mahkamah Agung (MA).

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI Hery Sulistyono mengatakan, organisasinya sengaja menggandeng Hamdan Zoelva karena dianggap memiliki segudang prestasi selama menjadi praktisi hukum, hingga menjadi Ketua MK ke-4 periode 2013 hingga 2015.

“Yah tahulah, mengenai sosok Pak Hamdan, tentu untuk biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Adapun gugatan tersebut, akan didaftarkan secepatnya sebelum libur tahun baru 2020,” ujar Hery di Kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Hingga saat ini, jelas Hery organisasinya tengah mengumpulkan sejumlah bukti untuk dibawa kepada MA sebagai bahan pertimbangan. Dia berharap agar permohonannya itu dikabulkan karena keberadaan Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran dianggap memberatkan pengusaha mal.

Aturan itu, menyebutkan pengusaha mal wajib mengakomodir pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke dalam mal sebesar 20 persen. “Bagaimana kami mau merangkul mereka, toh yang berjualan di mal kami juga pelaku UMKM,” terangnya.

Justru kalau disediakan, nilai Hery, bakal memicu kecemburuan sosial bagi pelaku UMKM yang menyewa atau membeli tempat usaha.

Wakil Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan, pihaknya meminta MA untuk mengkaji kembali aturan itu karena dianggap memberatkan para pengusaha mal. Lewat aturan itu, Pemprov DKI Jakarta meminta mal untuk tempat sebesar 20 persen untuk pelaku UMKM dari tempat yang disediakan.

“Perda ini sulit dilaksanakan khususnya untuk ketentuan yang harus mewajibkan pusat perbelanjaan memberikan lahan 20 persen dari luas efektifnya tempat usaha kepada UMKM,” ungkap Alphonzus.

Berdasarkan perda itu, lanjut dia pusat perbelanjaan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama pusat perbelanjaan yang dikelola sendiri, kedua pusat perbelanjaan yang sifatnya sewa dan pusat perbelanjaan strata title.

“Nah kalau yang strata title ini mustahil bisa diterapkan, karena lokasi tempat perbelanjaan seperti ini cenderung 100 persen sudah dijual. Jadinya tidak ada lagi area 20 persen yang bisa dibagikan, lalu 20 persen diambil dari mana?,” tanya Alphonzus.

Dia lalu mencontohkan pusat perbelanjaan di Thamrin City, Jakarta Pusat. Seluruh pedagang di sana adalah pelaku UMKM dan sudah menjadi hak milik bahkan ukuran kiosnya cenderung kecil sehingga sulit diambil sebesar 20 persen untuk kebutuhan pelaku UMKM lain.

“Di sana itu kiosnya kecil hanya 9 hingga 12 meter persegi, yah artinya mau diambil 20 persen bagaimana? Di Jakarta sendiri, ada dua kategori pertama mal mewah yang diisi oleh pelaku usaha ternama, dan kedua mal menengah ke bawah yang diisi oleh pelaku UMKM,” urainya.

Untuk di DKI Jakarta, rinci dia, terdapat 82 anggota APPBI dari kalangan mal yang mayoritas diisi oleh pelaku UMKM. “Pelaku usaha yang kelas atas tidak lebih 10 persen dari 82 mal itu, misalnya Plaza Senayan, Grand Indonesia,” ucapnya.

Justru kalau ini diterapkan, nilai dia lagi, bisa terjadi ketidak adilan. “Karena pelaku UMKM yang selama ini berusaha di sana tiba-tiba ada pelaku usaha lain datang dengan secara gratis,” jelasnya.

Dia menilai, perda ini justru bisa menimbulkan efek domino. Pengelola mal akan menaikan tarif operasional dan sewa kepada tenant yang ada di sana agar usahanya tidak rugi.

Dampaknya, pelaku usaha di sana juga menaikan harga barangnya kepada pelanggan, artinya yang dirugikan juga masyarakat sendiri. “Pusat perbelanjaan akan membagi beban itu kepada tenant yang 80 persen bayar, nah padahal mayoritas 80 persen itu adalah UMKM juga,” katanya.

Kalau ini diterapkan, lanjut dia, bagaimana dengan perpajakan dan operasional. “Misalnya pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan,red) dan biaya listrik, ini kami semua bayar loh dan nggak bisa dipisahin untuk yang 20 persen itu,” tutupnya.

Ketua Umum Aprindo Roy Mandey menilai, pasalnya pada pasal yang mewajibkan agar pelaku usaha memberi ruang efektif sebesar 20 persen kepada pelaku UMKM secara cuma-cuma.

“Kami ingin perspektif dari pengusaha ritel diperhatikan pula menyoal ruang khusus 20 persen bagi UMKM ini. Di mana sesungguhnya hal itu selain akan berdampak pada pengusaha, juga pada UMKM itu sendiri,” ujar Roy di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Karena, tambah Roy, landasan kemitraan UMKM dengan retail modern ada empat asas yaitu saling menguatkan, saling membutuhkan, saling mempercayai dan saling menguntungkan. “Itu semua juga sudah tertera dalam Permendag,” ujarnya.

Ritel modern di bawah Aprindo, lanjutnya sudah memasarkan produk UMKM dan menyediakan ruang khusus seperti rak UMKM atau pojok UMKM bahkan sebelum dikeluarkannya Perda tersebut yang merupakan pintu masuk bagi produk UMKM untuk lebih dikenal sehingga membuat mereka meningkatkan kualitas produknya.

“Hukum bisnis pasti apabila produk tersebut berkualitas baik hingga banyak diminati dan laku keras, maka semakin luas jangkauan yang kami berikan kepada ereka. Jadi bukan bergantung pada kewajiban memberi ruang seperti yang dimaksud Perda tersebut,” jelasnya.

Adapun terkait Perda tersebut, Aprindo memahami maksud dari Pemprov DKI Jakarta adalah untuk kemajuan UMKM, namun alangkah baiknya semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut untuk diajak duduk bersama dalam merumuskan formula terbaik. “Kami sangat terbuka bila Pemprov DKI Jakarta mau mengajak kami dalam merumuskan formula terbaik untuk pelaku UMKM,” ungkapnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APPBI Stefanus Ridwan mengemukakan Perda itu memuat sejumlah kewajiban bagi pengelola mal untuk memberdayakan para pelaku UMKM melalui tiga pola kemitraan, yakni penyediaan lokasi usaha, penyediaan pasokan dan atau penyediaan fasilitasi.

“Pengelola mal tak mungkin menanggung biaya 20 persen ruang usaha yang diberikan untuk UMKM, jika digratiskan. Itu letak yang memberatkan dan tidak mungkin untuk dilaksanakan,” ucapnya.

Saat ini, menurut dia bisnis mal sedang tidak baik, banyak mal yang merugi. Sedangkan yang terbilang suksespun setelah 12 tahun (tanpa menghitung harga tanah) baru mendapatkan break event point (BEP). “Sehingga dengan diterapkannya Perda Nomor 2 Tahun 2018 itu dapat mengakibatkan mal akan merugi dan tutup,” katanya.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah menilai kewajiban para pengusaha mal untuk menyediakan ruang usaha bagi kalangan UMKM sebesar 20 persen harus tepat sasaran.

“Definisi UMKM perlu diperjelas dan produk yang ditawarkan harus sesuai dengan kelas atau target konsumen dari suatu mal. Misalnya, tidak mungkin mal dengan target konsumen kelas atas diisi UMKM yang menawarkan produk seperti yang dijajakan pedagang kaki Lima,” ujarnya.

Akan tetapi, kata dia, masih mungkin bila UMKM itu menjual produk yang memang sesuai dengan kelas atau konsumen di suatu mal. Maka itu, kami menyampaikan Hippindo menolak jika ruang usaha sebesar 20 persen tersebut diberikan secara gratis. (net/lin)

sumber: semarak.co

Realitarakyat.com – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia manggandeng mantan Ketua Mahkamah Konstitusional Hamdan Zoelva mengajukan gugatan judicial review atas Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran kepada lembaga Mahkamah Agung.

Hamdan Zoelva sengaja digandeng karena dianggap memiliki segudang prestasi selama menjadi praktisi hukum, hingga menjadi Ketua MK ke-4 periode 2013 hingga 2015.

“Yah tahulah, mengenai sosok Pak Hamdan, tentu untuk biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit,” ujar Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI, Hery Sulistyono di Kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Adapun gugatan tersebut, akan didaftarkan oleh pihaknya, secepatnya sebelum libur tahun baru 2020. Hingga saat ini, kata Hery, organisasinya tengah mengumpulkan sejumlah bukti untuk dibawa kepada MA sebagai bahan pertimbangan.
Dia berharap agar permohonannya itu dikabulkan karena keberadaan Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran dianggap memberatkan pengusaha mal. Aturan itu, menyebutkan pengusaha mal wajib mengakomodir pelaku usaha mikro kecil dan menengah ke dalam mal sebesar 20 persen.

“Bagaimana kami mau merangkul mereka, toh yang berjualan di mal kami juga pelaku UMKM. Justru kalau kami sediakan, bakal memicu kecemburuan sosial bagi pelaku UMKM yang menyewa atau membeli tempat usaha,” kata dia. [yus]

sumber: realitarakyat.com