Oleh : Mony Kamil
Sebagai anak bangsawan/ keturunan Ningrat A.M Sangadji mendapat kesempatan bersekolah pada HIS (Hollandsch Inlandsche School) adalah sekolah pada zaman penjajahan Belanda setingkat SD sekarang dan kemudian melanjutkan ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) setingkat SMP dan tidak melanjutkan ke AMS ( Algemeene Middlebare School) Setingkat SMA dikarenakan pada saat itu AMS tidak ada di Ambon hanya ada pada beberapa kota besar di Indonesia. Hal mana juga disebabkan A.M Sangadji tidak diizinkan oleh Ayahandanya Raja Abdul Wahab Sangadji untuk melanjutkan sekolah ke tanah jawa, beliau menuruti perkataan ayahandanya dan memilih bekerja pada pemerintah Hindia Belanda di Saparua, Kota Ambon, dan dipindah tugaskan kembali ke tanah Jawa yakni di surabaya.
Saat bersekolah pada HIS dan MULO A.M Sangadji sering membuat gaduh dengan teman – teman sekolahnya yang berkebangsaan Belanda dan China, karena adanya perbedaan perlakuan antara anak – anak Pribumi, Belanda, China. Jadi pemikiran nasionalisme seorang A.M Sangadji sudah terbentuk sedari beliau kecil dahulu. A.M Sangadji tumbuh dan berkembang layaknya anak – anak kecil seusianya tidak ada sedikitpun rasa angkuh dari beliau meskipun Ayahnya seorang Raja dan ibundanya Seorang putri Raja Negeri Siri Sori Islam.
Organisasi Sarekat dagang Islam (SDI) pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905, dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang Pribumi Muslim (khususnya pedagang batik) agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia-Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum Pribumi yang biasa disebut sebagai Inlanders.
SDI merupakan Organisasi Ekonomi yang berdasarkan kepada Agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya. Dibawah pimpinan H. Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. R.M Tirtoadisurjo pada tahun 1909 mendirikan Sarekat dagang Islamiyah di Batavia. Pada tahun 1910, Tirtoadisuryo mendirikan lagi organisasi semacam itu di Buitenzorg. Demikian pula, di surabaya H.O.S Tjokroaminoto mendirikan organisasi serupa tahun 1912. Tjokroaminoto masuk SI bersama Hasan Ali Surati, seorang keturunan India, yang kelak kemudian memegang keuangan surat kabar SI, Oetoesan India. Tjokroaminoto kemudian dipilih menjadi pemimpin, dan mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam (SI). Pada tahun 1912, oleh pimpinannya yang baru Haji Oemar Said Tjokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam. Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain seperti politik. Jika ditinjau dari anggaran dasarnya, dapat disimpulkan tujuan SI adalah sebagai berikut :
- Mengembangkan jiwa dagang.
- Membantu anggota – anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha.
- Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat.
- Memperbaiki pendapat – pendapat yang keliru mengenai agama Islam.
- Hidup menurut perintah agama.
SI tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan madura saja. Tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong menolong diantara Muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat Muslim. Pada waktu SI mengajukan diri sebagai badan hukum, awalnya gubernur Jendral Idenburg menolak. Badan hukum hanya diberikan pada SI lokal. Walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik, tetapi dalam kegiatannya SI menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Artinya SI memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda. (sumber Wikipedia)
A M Sangadji ikut menggerakkan pendidikan dan ekonomi keumatan
Pada masa pergerakan melawan kolonial menuju Indonesia merdeka di tahun 1930-an, A M Sangadji yang merupakan aktifis pergerakan berbasis nasional berupaya dengan aksi nyata menggerakan pendidikan dan ekonomi bagi rakyat Pribumi. Sadar bahwa, Anak-anak muda Indonesia adalah generasi pewaris peradaban di masa depan A M Sangadji mulai berpikir menggagas pendidikan yang layak bagi anak – anak bangsa. Hal ini dibuktikan ketika beliau pulang kampung di negeri asalnya Rohomoni tahun 1932 beliau bersama abangnya Raja Abdoullah Sangadji yang menggantikan posisi ayahnya sebagai Reghent (raja/kepala pemerintahan negeri) berhasil mendirikan sebuah madrasah di kampungnya dan didukung oleh masyarakat saat itu namun sekolah atau madrasah ini tak dapat digunakan sebagai tempat belajar mengajar alasannya mungkin saja ruang gerak A M Sangadji selalu diintai oleh pemerintah jajahan saat itu karena di tahun 1930 A M Sangadji terpilih secara demokratis menjadi Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam menggantikan sahabat karibnya HOS Tjokroaminoto.
Kemudian A M Sangadji berkunjung ke wilayah Seram Bagian Barat masih di tahun 1932 Provinsi Maluku yakni di Desa Iha, Luhu, Ketapang, Olas, dan Ani. Di kampung Olas dan Ani inilah A M Sangadji berhasil mendirikan sebuah sekolah madrasah Ibtidaiyah. Sekolahan ini sempat aktif beberapa tahun dan menariknya adalah A M Sangadji bertindak sebagai Guru/Pengajar namun saat beliau kembali ke pulau Jawa untuk melanjutkan pergerakan kebangsaan, akhirnya sekolah di dua daerah itu tidak berjalan sebagaimana mestinya karena minimnya tenaga pengajar di sana.
Di tahun 1935 A M Sangadji datang ke Buol/Toli – Toli mengadakan rapat umum dalam rangka mengembangkan PSII. Sebelumnya tahun 1931 oleh badan Pendidikan Tjokroaminoto (PSII) di Toli – Toli didirikan sekolah Islamiyah menyusul tahun 1933 di Buol didirikan Sekolah yang sama oleh badan yang sama (sumber Sejarah Daerah Sulteng, terbitan Dirjen kebudayaan).
Mengacu pada tahun 1935 itu, penulis meyakini kehadiran A M Sangadji di sana dalam rangka mengembangkan kiprah dan perjuangan Syarikat Islam sesuai dengan amanat konstitusi Syarikat Islam salah satu diantaranya adalah Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat lewat Pertanian, Koperasi, Perdagangan, Kesehatan, Pendidikan, dan Pengajaran.
Sejak tahun 1926, di Bolaang Mongondow terdapat dua organisasi keagamaan yang mengelola persekolahan, yaitu zending dan PSII. Sementara itu, pengaruh Syarikat Islam makin meluas di seluruh kerajaan Bolaang Mongondow walaupun untuk masuk menjadi anggota SI harus melalui bai’at, namun anggota – anggota PSII terus bertambah dibawah kepemimpinan adampe dolot. Antara tanggal 17 s/d 24 Agustus 1933, PSII mengadakan Kongres di Bolaang Mongondow (sebelumnya pada tahun 1923 Kongres SI se – Sulawesi diadakan di Manado) yang dihadiri oleh HOS Tjokroaminoto, akis, dan A M Sangadji dari manado oleh Makmur lubis, O.N Pakaja, dan Jakin Intan Permata. Sedangkan dari Bolaang Mongondow sendiri dihadiri oleh Adampe dolot, Johan Damopolii, Zakaria Imban, Husen Raupu, Frans.T.Manoppo dan Haji Saleh Mustafa. Kongres ini mengeluarkan program dalam bidang perekonomian, intesnsifikasi Pertanian, dan pembentukan Koperasi (sumber: laporan penelitian Depdikbud 1978 : 147)
Maka didirikanlah gedung – gedung sekolah dan balai pertemuan umum sedangkan, di tiap Desa didirikan semacam Koperasi yang bernama Hajanatullah. Koperasi yang berpusat di Desa Molinow ini dipimpin oleh Hadji Djihamid dan Salam Detu. Kemudian mencerminkan sikap kemandirian umat islam di Bolaang Mongondow sebagaimana inti pemikiran HOS Tjokroaminoto sebelumnya karena keuangan PSII semakin kuat, maka pimpinan pusat PSII mengabulkan permohonan pimpinan cabang PSII Bolaang Mongondow untuk mengirim beberapa orang guru dari jawa, antara lain : M Syafi’i Wira kusuma, M D jajuli Kartawinata, Rachmad Hardjodiwirjo, Sorkirman, Soemardjo Soerdjopranoto ditambah Ali Bahmid dari Manado, Oesman Hadjoeh dari Gorontalo, dan M Tahir dari Sangir Talaud (sumber: Jurnal Pendidikan Islam Iqra’ vol 11 no 2 2017)
Menurut keterangan Prof. Soedjono Hardjosoediro SH (anak mantu Agus Salim) tahun 1938 A M Sangadji dulu bertempat tinggal di Jl Molenvliet West No. 100 Batavia, sekarang adalah Jl Gadjah Mada. Dirumah inilah beliau bentuk organisasi Syarikat Buruh Sopir yang diketuai oleh beliau sendiri tahun 1938, dirumahnya ini berkumpul banyak anak muda yang berprofesi sebagai sopir angkot tiap hari ramai Suasananya dan tidak pernah sepi anak – anak muda sopir angkot ini ditempa oleh beliau dengan ajaran Islam serta rasa persatuan dan kesatuan di dalam perbedaan darah dan suku. A M Sangadji juga mendirikan Koperasi Syarikat Buruh Sopir (KBS) kepada anak – anak muda sopir angkot ini yang bertujuan memajukan kesejahteraan mereka.
A M Sangadji mendirikan balai pengadjaran dan pendidikan rakjat (BPPR) di Samarinda Kalimantan Timur tahun 1937 serta mengelola Neutral School untuk menampung anak – anak sekolah dari kalangan bumiputera dan berbagai gerakan – gerakan perjuangan lainnya yang di realisasikan dan mobilisasi oleh A M Sangadji
Belanda menerapkan politik diskriminasi di bidang Pendidikan dan Ekonomi yang merugikan Pribumi di Kalimantan Timur. Para pedagang Pribumi yang jengah akan kehadiran Belanda di pelabuhan Samarinda mulai memberikan perlawanan mereka mendirikan perusahaan dagang bernama Handelmaatschappij Borneo Samarinda atau HBS pada 14 November 1908. Sarekat Islam semakin berpengaruh ketika pentolan organisasi bernama Abdul Muthalib Sangadji datang ke tenggarong pada 1917. Sangadji sangat dekat dengan masyarakat dan tak kenal lelah menyebarkan semangat pergerakan nasional sebagian anggota HBS yang bermukim di pasar pagi lantas menginisiasi pendirian SI cabang Samarinda. (sumber: kaltimkece.id)
Saat ini Ketua Umum Lajnah Tanfidziah Syarikat Islam Dr.Hamdan Zoelva fokus menata dan kembali kepada khittah perjuangan Syarikat Islam yaitu fokus pada Pemberdayaan dakwah Ekonomi Keumatan sesuai dengan prinsip -prinsip dasar sistem ekonomi Islam.
Panjang umur perjuangan untuk warga Syarikat Islam, lahu Al – fatihah untuk pejuang dan pemikir Syarikat Islam terkemuka
Billahi Fi Sabilil Haq…
sumber: suarasi.com
Organisasi kepemudaan itu sengaja diberi nama yang terdiri atas tiga kata. Yang huruf awalnya adalah H, lalu I, dan S. Karena sekolah Gafoor adalah HIS. Akronim dari Hollandsch-Inlandsche School. Perkumpulan HIS mengadakan kegiatan belajar agama. Selain itu, mereka aktif berkesenian. Lima tahun kemudian, HIS berganti nama menjadi Persatuan Pemuda Indonesia, disingkat Perpi.Masuk ke masa Perang Dunia II, generasi pemuda Kaltim beralih ke angkatannya Abdoel Moeis Hassan. Mei 1940, usia Moeis Hassan belum genap 16 tahun. Kala itu, dia dan kawan-kawannya antara lain Badroen Tasin, Chairul Arief, Syahranie Yusuf, menggagas pembentukan organisasi kepemudaan lokal yang berhaluan kebangsaan.Namanya, Rukun Pemuda Indonesia atau Rupindo. Perkumpulan itu bertujuan menghimpun dan membangkitkan semangat kaum muda. Juga, menanamkan kesadaran berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Rupindo eksis sampai tahun 1945. Polisi Belanda sering mengintimidasi dan menginterogasi Moeis cs. Tapi para pengurus Rupindo cerdik berkelit.Kelak pada masa revolusi kemerdekaan, Moeis Hassan tampil sebagai pemimpin perjuangan diplomasi kemerdekaan di Kaltim dalam wadah Ikatan Nasional Indonesia (INI) dan Front Nasional. Gubernur Kaltim periode 1962–1966 ini juga sedang dalam proses pengusulan sebagai pahlawan nasional.Seiring itu, di Samarinda berdiri pula Surya Wirawan. Organisasi itu merupakan perkumpulan pemuda kepanduan, yang sekarang mirip dengan Pramuka. Ketuanya adalah Bustani HS. Dia pernah di penjara Belanda selama dua tahun. Pada 1940–1942. Landraad atau pengadilan kolonial di Samarinda memvonis Bustani HS melakukan subversif atau makar dari sebuah orasinya dalam rapat umum.Samarinda menjadi pusat pergerakan di Oost Borneo. Nama Provinsi Kaltim tempo dulu. Karena Samarinda kala itu adalah pusat pemerintahan kolonial sekaligus pusat pendidikan dan perdagangan di timur Kalimantan. Balikpapan hanya menjadi kota minyak bagi kolonial.Sementara itu, Tenggarong merupakan ibu kota Kerajaan Kutai Kartanegara yang tenang, relatif sepi dari hiruk-pikuk pergerakan. Khusus Samarinda, wilayah itu dikecualikan dari aturan hukum adat Kerajaan Kutai. Di Samarinda yang berlaku adalah hukum kolonial sebagai Vierkante Paal atau daerah satu pal persegi pusat pemerintah Asisten Residen Oost Borneo.Ketentuan itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 75 tanggal 16 Agustus 1896. Pemerintah kolonial sebagaimana penerapan politik etis, mengizinkan pendirian organisasi-organisasi pribumi di Samarinda. Namun, keputusan pemerintah kolonial mengizinkan aktivitas organisasi ini akhirnya menjadi bumerang bagi Belanda.Dulu, para pemuda dan masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sedang dalam cengkeraman penjajah. Kemudian dari aktivitas keorganisasian, tumbuh kesadaran para pemuda bahwa mereka harus menghentikan imperialisme bangsa asing. Kemudian, berdaulat di negeri sendiri.Konsolidasi dan koordinasi pemuda atau gerakan kebangsaan di Kaltim dengan gerakan daerah Kalimantan lain serta Pulau Jawa dilakukan dengan mengundang para tokoh nasional ke Benua Etam. Tokoh tersebut antara lain AM Sangadji dari Syarikat Islam, Mohammad Husni Thamrin dari Partai Indonesia Raya (Parindra), dan Adnan Kapau Gani dari Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo).Mereka membina dan melatih para pemuda di Samarinda dalam bidang keorganisasian serta membuka wawasan kebangsaan. Muhammad Sarip selaku pemerhati sejarah lokal dan pengurus Komunitas Samarinda Bahari (Lasaloka-KSB) menuturkan, mayoritas pribumi yang mengabdi pada Pemerintah Belanda berdampak pada terbatasnya pergerakan pemuda.“Sebagian masyarakat Kaltim pada waktu itu bermental budak. Jadi ketika ada wacana pribumi harus berdaulat, ditimpal sendiri. Ditanggapi sinis,” katanya kepada Kaltim Post. Lanjut Sarip, pemandangan zaman kolonial itu, rupanya masih tampak sampai sekarang.“(Misalnya), dari puluhan ribu mahasiswa di Universitas Mulawarman (Unmul) ada berapa yang mau aktif berorganisasi? Bisa dihitung dengan jari. Mental pemuda sebagian cuek. Acuh tak acuh. Oportunis, mikirnya enggak usah macam-macam. Enggak usah mimpi berdaulat,” katanya.***Pada 26 Agustus 2019, momentum untuk pemuda-pemudi Kaltim agar berkontribusi nyata terhadap pemerintah kembali hadir. Presiden Joko Widodo akhirnya menetapkan Kaltim sebagai ibu kota negara (IKN) baru menggantikan DKI Jakarta.Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan dibangun pusat pemerintahan baru. Investasi pembangunan senilai total Rp 466 triliun membuat daerah itu bakal kebanjiran sumber daya manusia untuk mengadu nasib. Lalu, bagaimana potret pemuda di Kaltim saat ini menyongsong IKN?Sebelumnya, Undang-Undang Kepemudaan menggarisbawahi kriteria pemuda. Beleid itu mengatur bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Berusia 16 sampai 30 tahun.Menukil data Badan Pusat Statistik berdasarkan Kaltim dalam Angka 2019, jumlah pemuda di provinsi ini mencapai 927.504 jiwa. Perinciannya, pemuda sebanyak 481.432 jiwa. Sementara pemudi berjumlah 446.072 jiwa.Sejalan dengan angka itu, jumlah pemuda dan pemudi yang bekerja mencapai 430.738 orang. Sisanya, masuk kategori pengangguran. Yakni, pernah bekerja dan tidak pernah bekerja. Adapun total angkatan kerja berdasarkan Kaltim dalam Angka 2019 yang dirilis BPS sebanyak 513.100 orang. (lihat grafis).Ekonom Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi menuturkan, isu pemuda dan pemindahan IKN ke Kaltim jadi bahasan penting pada momentum Sumpah Pemuda tahun ini. “Ketika berbicara IKN, kita akan berbicara terkait fisik pembangunan atau infrastruktur,” katanya.Pemuda Kaltim, lanjut dia, termasuk dalam kriteria pekerja. Mulai pra-konstruksi, konstruksi, hingga pasca-konstruksi. “Analisisnya, setiap Rp 1 triliun investasi memerlukan tenaga kerja sekitar 14 ribu orang. Jadi dapat kita bayangkan, fisik IKN yang memerlukan investasi Rp 466 triliun maka akan ada ratusan bahkan jutaan tenaga kerja pemuda dan pemudi yang terlibat di dalamnya. Baik dalam bentuk tenaga kerja yang memiliki skill dan tidak,” jelasnya.Lanjut Sofyan, terkait peran kepemudaan dalam konteks pemindahan IKN, masalah yang muncul untuk kaum milenial yang tidak sekolah atau tingkat pendidikannya di bawah SMA/SMK. Atau kaum milenial yang sampai hari ini mengisi 6,5 persen tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kaltim.“Maka, 28 Oktober jangan hanya simbolik sebagai Sumpah Pemuda. Yang terpenting, peran dan posisi mereka di IKN nanti. Setidaknya angka TPT yang 6,5 persen itu digeser hingga 4 persen saja pengangguran kaum milenial. Efek dari IKN,” harapnya.Dari analisis Aji Sofyan, efek IKN bisa saja menekan angka TPT 2–3 persen apabila SDM Kaltim memiliki daya saing. “Yang 6,5 persen tadi itu akan mengisi beberapa posisi. Contohnya, satpam yang memerlukan 4 ribu orang kaum milenial untuk 37 kementerian yang terbagi dalam dua sif,” ungkapnya.Kemudian, analisis lainnya, sektor jasa kebersihan perlu sekitar 10 ribu tenaga kerja milenial. Lalu, sektor kuliner yang memerlukan sekira 15 karyawan. “Sektor-sektor tadi baru berbicara un-skill. Sementara yang skill, mereka otomatis masuk pasar kerja kementerian. Seperti administrasi,” terangnya.Karena itu, Aji Sofyan berharap, pemuda dan pemudi Kaltim saat ini meningkatkan kemampuan lewat vokasi. Kata dia, IKN ibarat roda. Jika spesifikasinya rendah, maka akan terlempar dari roda itu.“IKN ini rodanya kencang. Ketika mereka (pemuda-pemudi) tak mampu mengimbangi, akan terlempar dari lingkaran roda itu. Supaya mereka tetap di lingkaran, belajar kursus lewat vokasi,” ujarnya.Di sisi lain, dia berharap, pemerintah membuka akses vokasi sesuai keperluan IKN. “Bahkan, kalau perlu, beasiswa sekarang jangan formal. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus memberikan beasiswa khusus pendidikan vokasi. Selama ini kita sudah terlalu sering memberikan beasiswa di sektor formal. S-1, S-2, dan S-3 selesai. Sehingga kesenjangan pendidikan formal dan vokasi gapnya lebar. Padahal, grass root-nya di sektor informal,” paparnya.Karena itu, Aji Sofyan mewanti-wanti, IKN bisa jadi mendatangkan bumerang bagi pemuda-pemudi Kaltim. “Pada akhirnya, hukum alam akan berlaku. Mereka yang tidak memiliki skill akan terlempar. Konsep IKN adalah smart city, sehingga perlu smart society atau smart people. Orang Kaltim jangan ngomel-ngomel yang masuk industri IKN dari luar daerah. Karena yang dicari keahlian. Orang yang smart,” pungkasnya. (riz/rom/k8)