Alumni Kelompok Cipayung

jpnn.com, JAKARTA – Dinamika politik di Indonesia semakin transaksional yang hanya diukur dari kemampuan finansial. Kondisi ini semakin menutup kesempatan para generasi muda potensial, termasuk para anggota Kelompok Cipayung, yang mempunyai komitmen utuh pada rakyat dan Negara Kesatuan Repunlik Indonesia (NKRI). Untuk itu, perlu berbagai upaya untuk menghentikan politik transaksional dan tetap mengedepankan demokrasi Pancasila.

Demikian benang merah pendapat para alumni Kelompok Cipayung saat acara Halalbihalal dan Silaturahmi Kebangsaan di Jakarta, Sabtu (22/6/2019).

Pada acara ini, hadir antara lain deklarator Kelompok Cipayung yang juga mantan Ketua PB HMI Akbar Tandjung; Theo Sambuaga, Ahmad Basarah (PA GMNI); Febry C Tetelepta, Edward Tanari (PNPS GMKI); Hamdan Zoelva, Manimbang Kaharyadi (Presidium KAHMI); Leonardo Renyut, Paulus Januar (Forkoma PMKRI); lalu Ahmad Muqowan dan Yunus Razak (IKA PMII).

Untuk diketahui, Alumni Kelompok Cipayung terdiri dari Korps Alumni Himpuan Mahasiswa Islam (KAHMI), Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Forkoma PMKRI), Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII), dan Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI).

Lima organisasi kemasyarakatan ini yang mendeklarasikan Kelompok Cipayung pada 22 Januari 1972 di Cipayung, Bogor, Jawa Barat oleh Akbar Tanjung (Ketua Umum PB HMI), Abduh Padare (Ketua Umum PB PMII), Suryadi (Ketua Umum DPP GMNI), Kris Siner Key Timu (Ketua Umum Presidium PMKRI) dan Binsar Sianipar (Ketua Umum PP GMKI).

Deklarasi ini kemudian melahirkan tujuh kesepakatan yang dikenal dengan Indonesia yang Dicita-citakan.

Koordinator Presidium KAHMI Hamda Zoelva yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan fenemona politik transaksional terus meningkat dalam dua dekade terakhir. Kondisi itu menyebabkan politik hanya ditentukan dari kemampuan finansial. Akibatnya, kader-kader muda potensial, termasuk dari Kelompok Cipayung, sulit masuk dalam dunia politik. Dinamika politik kebangsaan dan idealisme kerakyatan yang seharusnya lebih diutamakan

sumber: radarmalang.id

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Semua pihak diminta menghormati hasil Pemilu 2019 yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari. Rakyat Indonesia diminta tidak terprovokasi dan menolak segala upaya mendelegitmasi proses demokrasi yang sudah berjalan sesuai koridor hukum/konstitusional.

Demikian pernyataan politik bersama Alumni Kelompok Cipayung di Jakarta, Selasa (21/5/2019). Pernyataan itu ditandatangani oleh Hamdan Zoelva selaku Koordinator Presidium Keluarga Alumni HMI (KAHMI), Ahmad Basarah selaku Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Hermawi Taslim sebagai Ketua Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Forkoma PMKRI), Ahmad Muqowam selaku Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII), dan Febry Tetelepta sebagai Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI).

“Menolak segala upaya mendelegitimasi hasil Pemilu dan upaya-upaya inkonstitusional yang dapat mengganggu stabilitas politik nasional dan berpotensi memecah belah banga,” demikian pernyataan yang dibacakan Sekjen KAHMI Manimbang Kahariady.

Secara khusus, Alumi Kelompok Cipayung mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menghormati hasil Pemilu 2019 serta menolak berbagai upaya merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Untuk itu, Alumni Cipayung juga mendukung sepenuhnya upaya aparat Polri dan TNI untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesuai hukum yang berlaku dalam rangka menjaga stabilitas, keamanan, dan keterbitan umum.

Dikatakan, pemilu merupakan agenda rutin kenegaraan tiap lima tahun untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam bingkai NKRI. Meskipun berjalan lancar, aman dan damai tetapi belum dikatakan sempurna.

“Untuk itu, memerlukan penyempurnaan pada Pemilu berikutnya. Sebagai bangsa yang besar tentu kita harus keluar dari masalah yang ada dan jangan mengulangi kesalahan yang sama,” ujar Ahmad Basarah dari PA GMNI.

Hamdan Zoelva dan Hermawi Taslim menjelaskan bahwa sebagai negara hukum maka segala bentuk perselisihan dam sengketa Pemilu harus tetap diselesaikan dalam koridor hukum dan konstitusional.
“Proses yang berjalan merupakan tanggung jawab kita semua. Kelebihan dan kekurangannya harus diselesaikan melalui proses hukum karena semua sudah ditetapkan dalam konstitusi dan aturan di Indonesia,” ujar Hamdan.

Dalam kesempatan itu, Kelompok Cipayung juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kepentingan bangsa dalam memenangkan kompetisi global. “Kita kuatkan persatuan, lupakan egoisme kelompok untuk maju sebagai pemenang. Persaingan dengan bangsa lain hanya bisa dimenangkan dengan memperkuat doktrin Pancasila yaitu persatuan diantara kita,” demikian pernyataan Alumni Kelompok Cipayung. (Kds)

sumber: beritabuana.co

Jakarta: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Alumni Cipayung mengimbau semua pihak menghormati hasil Pemilu 2019 yang telah diumumkan Komisi Pemilihn Umum (KPU) pada Selasa, 21 Mei 2019.

Rakyat Indonesia diminta tidak terprovokasi dan menolak segala upaya mendelegitmasi proses demokrasi yang sudah berjalan sesuai koridor hukum dan konstitusi.

Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ahmad Basarah mengatakan pemilu adalah agenda rutin kenegaraan tiap lima tahun untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam bingkai NKRI. Meski berjalan lancar, aman, dan damai tetapi banyak yang perlu diperbaiki.

sumber: medcom.id

Kabar24.com, JAKARTA — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Alumni Kelompok Cipayung mengingatkan agar seluruh elite politik di Indonesia tidak mengulang kesalahan yang sama dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva yang juga Koordinator Presidium Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mengatakan bahwa segala bentuk perselisihan dan sengketa Pemilu harus tetap diselesaikan dalam koridor hukum dan konstitusi.

“Proses yang berjalan merupakan tanggung jawab kita semua. Kelebihan dan kekurangannya harus diselesaikan melalui proses hukum karena semua sudah ditetapkan dalam konstitusi dan aturan di Indonesia,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (23/5/2019).

Pernyataan Alumni Kelompok Cipayung ditandatangani oleh Hamdan Zoelva , Ahmad Basarah selaku Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI),  Hermawi Taslim sebagai Ketua Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Forkoma PMKRI), Ahmad Muqowam selaku Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII), dan Febry Tetelepta sebagai Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI).

Sementara itu, Ahmad Basarah menuturkan perhelatan Pemilu 2019 yang berjalan lancar harus diakui masih butuh penyempurnaan sistem dan tata cara ke depan.

“Untuk itu, memerlukan penyempurnaan pada Pemilu berikutnya. Sebagai bangsa yang besar tentu kita harus keluar dari masalah yang ada dan jangan mengulangi kesalahan yang sama,” kata Basarah.

Alumni Kelompok Cipayung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kepentingan bangsa dalam memenangkan kompetisi global.

Kelompok ini juga meminta para tokoh politik melupakan egoisme kelompok untuk maju sebagai pemenang.

“Persaingan dengan bangsa lain hanya bisa dimenangkan dengan memperkuat doktrin Pancasila yaitu persatuan di antara kita,” katanya.

Oleh karena itu, kelompok ini menolak segala upaya mendelegitimasi hasil Pemilu dan upaya-upaya inkonstitusional yang dapat mengganggu stabilitas politik nasional dan berpotensi memecah belah bangsa.

Alumni Cipayung juga mendukung sepenuhnya upaya aparat Polri dan TNI untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesuai hukum yang berlaku dalam rangka menjaga stabilitas, keamanan, dan keterbitan umum.

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA – Alumni Kelompok Cipayung meminta semua pihak menghormati hasil Pemilu 2019 yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta pada Selasa (21/5/2019).

Mereka juga meminta agar rakyat Indonesia tidak terprovokasi, dan menolak segala upaya mendelegitmasi proses demokrasi yang sudah berjalan sesuai koridor hukum/konstitusional.

Demikian pernyataan politik bersama Alumni Kelompok Cipayung di Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Pernyataan itu ditandatangani oleh Hamdan Zoelva selaku Koordinator Presidium Keluarga Alumni HMI (KAHMI), Ahmad Basarah selaku Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Forkoma PMKRI).

Juga, Ahmad Muqowam selaku Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII), dan Febry Tetelepta sebagai Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI).

“(Kami) menolak segala upaya mendelegitimasi hasil Pemilu dan upaya-upaya inkonstitusional yang dapat mengganggu stabilitas politik nasional dan berpotensi memecah belah banga,” demikian pernyataan yang dibacakan Sekjen KAHMI Manimbang Kahariady, dalam rilis yang dikirim ke TribunSolo.com, Rabu (22/5/2019).

Secara khusus, Alumi Kelompok Cipayung mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menghormati hasil Pemilu 2019 serta menolak berbagai upaya merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Untuk itu, Alumni Cipayung juga mendukung sepenuhnya upaya aparat Polri dan TNI untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesuai hukum yang berlaku dalam rangka menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban umum.

Hamdan Zoelva dan Hermawi Taslim menjelaskan bahwa sebagai negara hukum maka segala bentuk perselisihan dan sengketa Pemilu harus tetap diselesaikan dalam koridor hukum dan konstitusional.

“Proses yang berjalan merupakan tanggung jawab kita semua,” kata Hamdan.

“Kelebihan dan kekurangannya harus diselesaikan melalui proses hukum karena semua sudah ditetapkan dalam konstitusi dan aturan di Indonesia,” ujar Hamdan.

Dalam kesempatan itu, Kelompok Cipayung juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kepentingan bangsa dalam memenangkan kompetisi global. (*)

Penulis: Junianto Setyadi
Editor: Junianto Setyadi

sumber: solo.tribunnews.com

Jakarta, Beritasatu.com – Semua pihak diminta menghormati hasil Pemiihan Umum (Pemilu) 2019 yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa (21/5/2019). Rakyat Indonesia diminta tidak terprovokasi dan menolak segala upaya mendelegitmasi proses demokrasi yang sudah berjalan sesuai koridor hukum dan konstitusional.

Demikian pernyataan politik bersama Alumni Kelompok Cipayung di Jakarta, Selasa (21/5/2019). Pernyataan itu ditandatangani oleh Hamdan Zoelva selaku Koordinator Presidium Keluarga Alumni HMI (KAHMI), Ahmad Basarah selaku Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Hermawi Taslim sebagai Ketua Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Forkoma PMKRI), Ahmad Muqowam selaku Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII), dan Febry Tetelepta sebagai Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI).

“Kami menolak segala upaya mendelegitimasi hasil pemilu dan upaya-upaya inkonstitusional yang dapat mengganggu stabilitas politik nasional dan berpotensi memecah belah banga,” demikian pernyataan yang dibacakan Sekjen KAHMI Manimbang Kahariady.

Secara khusus, Alumi Kelompok Cipayung mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menghormati hasil Pemilu 2019 serta menolak berbagai upaya merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk itu, Alumni Cipayung juga mendukung sepenuhnya upaya aparat Polri dan TNI untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesuai hukum yang berlaku dalam rangka menjaga stabilitas, keamanan, dan keterbitan umum.

Dikatakan, pemilu merupakan agenda rutin kenegaraan tiap lima tahun untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam bingkai NKRI. Meskipun berjalan lancar, aman, dan damai, tetapi belum dikatakan sempurna. “Untuk itu, diperlukan penyempurnaan pada pemilu berikutnya. Sebagai bangsa yang besar, tentu kita harus keluar dari masalah yang ada dan jangan mengulangi kesalahan yang sama,” tambah Ahmad Basarah.

Sementara, Hamdan Zoelva dan Hermawi Taslim menjelaskan bahwa sebagai negara hukum maka segala bentuk perselisihan dam sengketa Pemilu harus tetap diselesaikan dalam koridor hukum dan konstitusional.

“Proses yang berjalan merupakan tanggung jawab kita semua. Kelebihan dan kekurangannya harus diselesaikan melalui proses hukum karena semua sudah ditetapkan dalam konstitusi dan aturan di Indonesia,” ujar Hamdan.

Dalam kesempatan itu, Kelompok Cipayung juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kepentingan bangsa dalam memenangkan kompetisi global. “Kita kuatkan persatuan, lupakan egoisme kelompok untuk maju sebagai pemenang. Persaingan dengan bangsa lain hanya bisa dimenangkan dengan memperkuat dooktrin Pancasila yaitu persatuan diantara kita,” ujar Hermawi membacakan pernyataan Alumni Kelompok Cipayung.

Jakarta – Alumni Kelompok Cipayung membuat pernyataan politik meminta semua pihak menghormati hasil Pemilu 2019 yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Rakyat Indonesia juga diminta untuk tidak terprovokasi dan menolak segala upaya mendelegitmasi proses demokrasi yang sudah berjalan sesuai koridor hukum/konstitusional.

“Menolak segala upaya mendelegitimasi hasil pemilu dan upaya-upaya inkonstitusional yang dapat mengganggu stabilitas politik nasional dan berpotensi memecah belah banga,” ujar Sekjen KAHMI Manimbang Kahariady dalam keterangan tertulis, Selasa (21/5/2019).

Pernyataan politik bersama Alumni Kelompok Cipayung tersebut ditandatangani oleh Koordinator Presidium Keluarga Alumni HMI (KAHMI) Hamdan Zoelva, Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ahmad Basarah, Ketua Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Forkoma PMKRI) Hermawi Taslim, Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Ahmad Muqowam, dan Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI) Febry Tetelepta.

Secara khusus, Alumi Kelompok Cipayung mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menghormati hasil Pemilu 2019 dan menolak berbagai upaya merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk itu, Alumni Cipayung juga mendukung sepenuhnya upaya aparat Polri dan TNI untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesuai hukum yang berlaku dalam rangka menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban umum.

Ia juga mengatakan pemilu merupakan agenda rutin kenegaraan tiap lima tahun untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam bingkai NKRI. Meskipun berjalan lancar, aman, dan damai, tetapi belum dikatakan sempurna.

“Untuk itu, memerlukan penyempurnaan pada pemilu berikutnya. Sebagai bangsa yang besar, tentu kita harus keluar dari masalah yang ada dan jangan mengulangi kesalahan yang sama,” ujar Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ahmad Basarah.

Presidium Keluarga Alumni HMI (KAHMI) Hamdan Zoelva, dan Ketua Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Forkoma PMKRI) Hermawi Taslim pun menjelaskan bahwa sebagai negara hukum, maka segala bentuk perselisihan dam sengketa pemilu harus tetap diselesaikan dalam koridor hukum dan konstitusional.

“Proses yang berjalan merupakan tanggung jawab kita semua. Kelebihan dan kekurangannya harus diselesaikan melalui proses hukum karena semua sudah ditetapkan dalam konstitusi dan aturan di Indonesia,” ujar Hamdan.

Dalam kesempatan itu, Alumni Kelompok Cipayung juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kepentingan bangsa dalam memenangkan kompetisi global dengan memperkuat persatuan bangsa.

“Kita kuatkan persatuan, lupakan egoisme kelompok untuk maju sebagai pemenang. Persaingan dengan bangsa lain hanya bisa dimenangkan dengan memperkuat doktrin Pancasila, yaitu persatuan di antara kita,” pungkasnya.
(mul/mpr)

sumber: detik.com

Jakarta: Kelompok alumni organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Alumni Kelompok Cipayung membuat pernyataan sikap menyikapi pengumuman hasil Pemilihan Umum. Pernyataan sikap dari Kelompok Cipayung ialah akan menghormati hasil rekapitulasi Pemilu.

Kelompok Cipayung sendiri terdiri atas beberapa organisasi di antaranya Korps Alumni HMI (KAHMI), IKA PMII, PA GMNI, PS GMKI, dan Forkoma PMKRI membuat pernyataan sikap menghormati hasil Pemilu 2019.

Dalam pernyataan sikap, Kelompok Cipayung membacakan 7 pertanyaan sikap. Poin demi poin pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh Sekjen PA GMNI, Ugik Kurniadi.

Pernyataan sikap yang pertama adalah memberikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya dalam Pemilu 2019. Kedua, Kelompok Cipayung mendukung segala penyelesaian sengketa Pemilu yang melalui koridor hukum konstitusional.

Mereka juga menolak segala upaya mendelegitimasi hasil Pemilu. Serta upaya inkonstitusional yang dapat menggangu stabilitas nasional dan memecah belah bangsa.

Kelompok Cipayung juga mendukung aparatur negara baik Polri maupun TNI untuk menjaga ketertiban setelah pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu.

“Mendukung sepenuhnya upaya aparat TNI-Polri untuk mengambil tindakan yang diperlukan seusai hukum yang berlaku,” kata Ugik Kurniadi saat membacakan deklarasi di Kantor DPP PA GNMI Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019.

Pernyataan kelima yaitu mengajak masyarakat untuk menghormati hasil Pemilu 2019. Serta tidak terpancing dengan upaya provokasi.

Poin keenam, Kelompok Cipayung mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan kepentingan bangsa untuk maju sebagai pemenang.

Terakhir, Kelompok Cipayung memberikan dukungan kepada seluruh penyelenggara Pemilu di semua tingkatan mulai dari KPPS hingga KPU dan Bawaslu Pusat.

Dukungan tersebut juga termasuk dalam keadaan saat Pemilu berlangsung banyak korban jiwa yang melayang.

“Menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada petugas penyelenggara Pemilu yang telah meninggal dunia dan korban yang menderita sakit demi suksesnya agenda penting membangun demokrasi,” ujar Ugik Kurniadi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Caleg DPR RI Partai NasDem, Hermawi F Taslim, mengatakan Semua aparatur sudah berjalan. Ini semua merupakan proses yang berjalan sesuai dengan koridor hingga hari ini.

Ia melanjutkan, oleh karena itu apapun hasilnya sebaiknya kembalikan kepada proses terstruktur dan kekurangan pemilu kemarin harus di perbaiki ke depannya.

Kelompok Cipayung sendiri menyatakan sikap terhadap rekapitulasi hasil pemilu sebagai memberikan dukungan kepada penyelenggara pemilu.

Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin tersebut juga menyerukan persatuan seluruh kalangan setelah pesta demokrasi untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar.

“Apa yang telah kita bersama tunjukkan pada dunia bahwa kita bangsa yang besar dengan segala kerumitan dengan cara-cara kita cara-cara yang terhormat dan bermartabat kedepan kita mengatur bisa menyatukan tekad dan potensi,” kata Hermawi F Taslim di Kantor DPP PA GNMI Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019.

“Kami dari Forum Alumni Cipayung yang pernah digembleng di organisasi ekstra kampus termasuk ikut terlibat mendukung proses demokrasi. Sikap politik yang diambil memberikan dukungan kepada penyelenggara pemilu di dalam menegakkan prinsip demokrasi yang berdasar hukum,” kata Ketua PA GMNI, Ahmad Basarah, di Kantor DPP PA GNMI Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019.

Dalam pernyataan sikap tersebut dihadiri oleh Ketua Umum dan Sekjen para organisasi alumni yang berada di bawah naungan Forum Alumni Cipayung.

Hadir Koordinator Presidium KAHMI Hamdan Zoelva, Ketua PA GMNI Ahmad Basarah, Ketua Umum PP IKA PMII Ahmad Muqowam, Ketua Umum PS GMKI Febry Calvyn Tetelepta, dan Ketua Umum Forkoma PMKRI Hermawi Taslim. (M Iqbal Al Machmudi/MI)

(MBM)

sumber: medcom.id