Aksi 22 Mei

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menginvestigasi insiden kerusuhan di sekitar Gedung Bawaslu RI pada 21-22 Mei 2019 lalu.

Koordinator Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), Hamdan Zoelva, mengungkapkan bahwa TGPF tersebut harus beranggotakan akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat yang independen dan berintegritas.

Zoelva menyampaikan bahwa pihaknya mengutuk keras aksi kerusuhan dan kekerasan yang telah mengakibatkan munculnya korban, baik meninggal maupun luka-luka dalam insiden kerusuhan itu.

“Guna mengungkap fakta dan bukti serta merekomendasikan langkah-langkah penanganannya demi tegaknya hukum dan perlindungan HAM,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Selain itu, lanjut Zoelva, pihaknya juga meminta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk turut menyelidiki insiden itu dengan teliti dan cermat.
“Mendesak Komnas HAM untuk melakukan investigasi secara komprehensif terhadap pihak-pihak yang melakukan kekerasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan pelanggaran HAM, serta segera mengambil sikap dan langkah proaktif untuk membela dan menegakkan HAM,” ujarnya.

Kemudian, Zoelva mengatakan, aparat penegak untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan, termasuk aktor intelektual yang menjadi dalang kerusuhan tersebut.

Menurut Zoelva, semua aktor intelektual dan pihak yang mendanai kerusuhan tersebut harus diproses secara tangkas, transparan dan berkeadilan sesuai hukum yang berlaku.

Belajar dari peristiwa kerusuhan 21-22 Mei itu, Zoelva pun mengimbau para elite politik, tokoh masyarakat dan para koordinator lapangan kegiatan aksi damai untuk lebih selektif, cermat dan senantiasa waspada agar tidak mudah disusupi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Yang menodai, menciderai aksi damai yang menuntut hasil pilpres yang jujur dan adil,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Selanjutnya, Zoelva menambahkan, pihaknya juga mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian segera memproses dan memberi sanksi tegas terhadap oknum aparat kepolisian yang telah bersikap over acting dan tidak disiplin dalam menangani aksi damai sehingga mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa.[]

Editor: Deni Muhtarudin

sumber: akurat.co

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bertemu sejumlah tokoh di rumah dinasnya membahas sejumlah hal termasuk aksi demonstrasi di Jakarta terkait Pilpres 2019 yang berujung ricuh. JK meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi.

“Dalam pembicaraan yang hangat dan sangat mendalam para tokoh-tokoh bangsa ini telah membicarakan situasi bangsa hari ini. Khususnya tentang proses pemilu yang kemudian juga berefek kepada situasi ibu kota. Namun demikian kita tetap optimistis dan mengharapkan masyarakat itu melaksanakan demokrasi dengan tenang,” kata JK usai pertemuan di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

JK mengatakan ada dua hal penting dalam pembahasan tadi. Pertama, kata JK, mereka sangat menghargai Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bertekad untuk menyelesaikan persoalan di Pilpres 2019 sesuai konstitusi.

JK menghargai Prabowo-Sandiaga Uno yang akan mengajukan gugatan pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, lanjutnya, MK adalah harapan utama untuk mendukung kepercayaan masyarakat dan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah pemilu.

“Sehingga kita menghargai keputusan paslon nomor dua untuk membawa masalah ini ke MK. Karena itulah jalan sesuai dengan UU. Karena itulah, mari kita semua mendukung proses ini dengan mengharapkan MK, menjalankannya dengan bawalah prosesnya dengan adil dan independen kita harapkan untuk menyelesaikan ini adalah ke MK,” ujarnya.

Selain itu, mereka juga membahas situasi ibu kota terkait demo ricuh dalam dua hari belakang. Sesuai aturan, polisi akan menindak para perusuh.

“Kedua adalah ibu kota ini kita harapkan masyarakat lebih tenang, dan sesuai dengan polisi bahwa kita pisahkan antara pengunjuk rasa yang damai dengan perusuh. Untuk pengunjuk rasa yang damai yang sesuai aturan. Untuk yang rusuh tentu ada aturan polisi yang dibantu TNI untuk menindak tegas,” tuturnya.
Berdasarkan pengalaman, JK menjelaskan perusuh memiliki efek negatif. Sementara untuk pengunjuk rasa, JK mengimbau untuk menunggu hasil putusan MK.

“Bagi pengunjuk rasa kita harapkan juga menunggu hasil MK, karena kita sudah dengarkan aspirasi. Itulah harapan Kita semua proses semua. Proses selanjutnya dan juga proses lain. Itu hal pokok yang kita sampaikan,” tuturnya.

Sementara itu, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno meminta semua pihak tidak mempertajam hal-hal yang kurang bermanfaat. Sebab, masih banyak tantangan bangsa ke depan yang lebih besar.

“Oleh karena itu prasyarat kita sebagai bangsa kita harus senantiasa meneguhkan persatuan persatuan meneguhkan kerja sama yang kokoh. meneguhkan spirit juang untuk mencapai cita-cita proklamasi karena kita nanti menjalang 2045 Indonesia persis 100 tahun itu. Tidak lama itu, 26 tahun lagi,” kata Try dalam kesempatan yang sama.

Try menegaskan sudah saatnya Indonesia bangkit. tidak ada lagi yang kalah dan menang.

“Oleh karena itu kita sebagai bangsa bangkitlah kita. Semua bangkit. Tidak ada yang kalah dan menang, ini sekedar suatu proses saja daripada aturan demokrasi dan jangan diperpanjang hal-hal yang kurang bermanfaat,” ujarnya.
(idh/hri)