Abdullah Amas

Jakarta – JA      Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menduga adanya permainan dalam penyaluran distribusi bantuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Work Form Home (WFH) akibat pandemi Covid-19.

“Hasil temuan di lapangan dan riset yang kami lakukan, banyak masyarakat yang terdampak Covid-19, khususnya pendapatan ekonomi menengah kebawah di Indonesia tidak menerima manfaat atau bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat maupun daerah yang digelontorkan melalui APBD maupun APBN. Hal ini tentu sangat tidak baik dan harus ditelusuri dengan sangat mendetail, mengingat Covid-19 sangat berdampak bagi seluruh masyarakat,” ungkap Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Bintang Wahyu Saputra, di Jakarta, Sabtu (11/4).

Bintang mengatakan nilai bantuan yang digelontorkan Pemerintah pusat mencapai 40,4 triliun rupiah untuk bantuan sosial kepada masyarakat, anggaran tersebut terdiri dari Rp 3 triliun untuk dana bansos Jabodetabek, Rp 16,2 triliun untuk di luar penerima PKH, dan Rp 21 triliun dari realokasi dana desa dan sebagainya.

“Kami melihat jumlah anggaran puluhan triliun telah digelontorkan untuk masyarakat Indonesia dari pemerintah pusat, namun berdasarkan hasil temuan di lapangan dan riset yang kami dapatkan, banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Banyak RT dan RW di Jabodetabek juga bingung saat ditanya warga tentang bantuan sosial yang ramai di beritakan media,” jelasnya.

“Jika bantuan mengacu pada data sensus ekonomi, tentu ini sangat keliru dan rentan potensi penyelewengan, karena sensus ekonomi dilakukan pada 2019 sedangkan dalam waktu tertentu ada masyarakat yang pindah atau meninggal. Nah, ini pendataan dari penerima bantuan harus jelas dan terbuka, penerima bantuan PSBB harus dicatat nama, nomor KTP, nomor KK, alamat, dan nomor teleponnya agar bisa dipertanggung jawabkan,” tambahnya.

Organisasi kemahasiswaan dari Syarikat Islam ini kemudian meminta Bareskrim mabes polri, KPK RI, BPK dan PPATK mengaduit sejumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia yang menggunakan APBD maupun APBN.

Dalam hal menjaga transparansi dan keterbukaan informasi publik, organisasinya akan membuat tim khusus pengawal dan pengawas independen untuk menghindari penyelewengan dan tindakan yang tidak diharapkan terhadap bantuan sosial untuk masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

“Menghindari mark up harga pembelanjaan bansos, korupsi dan tindakan tidak terpuji lainya, SEMMI akan membuat satuan tugas kemanusiaan anti korupsi anggaran bansos (Satgas KAKAB) untuk membantu pemerintah memastikan masyarakat Indonesia menerima bantuan yang sesuai,” tutur Bintang.

Sementara itu Di Daerah, Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan PB SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) Abdullah Amas menegaskan Bahwa Satgas KAKAB di Jawa Timur akan ikuti sikap PB SEMMI mengawasi Bansos. “Contohnya di bangkalan, kita akan kawal bersama rekan-rekan” ujar Abdullah Amas yang juga Ketua Umum Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jatim (D3)

sumber: jurnalaktual.com

DPRD Tingkat II di Jawa Timur, dihimbau membentuk Pansus Penanganan Covid-19 untuk mengawasi sekaligus mengevaluasi kinerja Bupati Kabupaten/Walikota bila ditemukan lambat dalam menangani dampak sosial maupun upaya medis dalam menangani wabah Covid -19. Hal ini menyangkut perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya.

Pembentukan Pansus Covid 19 di Kabupaten/Kota di jatim itu, kata Abdullah Amas, Ketua Umum PW SEMMI Jatim,  amat layak bila ditemukan lambannya Pemerintah Daerah Tingkat II di Jatim lambat menyikapi wabah virus Corona yang terus merenggut nyawa.

“Saya menyerukan kepada Ketua SEMMI Cabang se Jatim untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah tingkat II nyamasing-masing dan bila ditemukan adanya kelambanan surati DPRD nya untuk bentuk Pansus Covid-19″ujar Abdullah Amas, Ketua Umum Pengurus Wilayah SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) Jatim yang juga Koordinator Tim Mahasiswa, Buruh  dan Pemuda Jatim Tanggap Covid-19

sumber: koalisiorganisasipemudajatim.my.id

Oleh : Abdullah Amas
Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan PB SEMMI/Ketua Umum Pengurus Wilayah SEMMI Jatim

Organisasi yang merupakan sayap dari Syarikat Islam ini melahirkan banyak tokoh di jajaran pemerintahan eksekutif dan legislatif.

Presiden Soeharto pernah berpesan pada Sidang Pleno 1 SEMMI puluhan tahun lalu agar SEMMI Mampu mengisi pembangunan sesuai nilai Pancasila seperti tertuang dalam sebuah Buku Kumpulan Pidato Soeharto

Kepemimpinan SEMMI naik ketika dibawah kepemimpinan Bintang Wahyu Saputra yang mulai ikut perkaderan SEMMI dari bawah, lalu mantan Direktur LEMI PB HMI ini menjadi Ketua SEMMI DKI Jakarta melalui Musyawarah Wilayah lalu naik menjadi Ketua Umum PB SEMMI dan setelah itu ia masif melakukan berbagai kegiatan mulai diksusi seperti diksusi melawan Radikalisme bersama Wanda Hamidah, Aksi-Aksi demonstrasi, melakukan kolaborasi dengan OKP lintas Agama dan Suku, Menjalin komunikasi dengan Kementerian-Kementerian, Tokoh Nasional maupun pimpinan DPR RI dan melakukan konsolidasi ke berbagai wilayah dan kabupaten, Mulai dari daerah seperti Aceh, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Jakarta, Bogor, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, Maluku, Jawa Timur yang menjadi tempat lahirnya Tokoh SI HOS Tjokroaminoto dan Soekarno, mulai dari Provinsi sampai ke Komisariat dengan kegiatan Sekolah Kader 1,aksi demonstrasi, menghidupkan media media di daerah, koordinasi pengurus SEMMI setempat dengan Forum Pimpinan Daerah seperti Bupati, Gubernur, Kapolda, Kapolres dan lain – lain

SEMMI kini terus bergerak, tantangan kedepan adalah revitalisasi perkaderan, meningkatkan kapasitas intelektual para pengurus sehingga mampu memberi alternatif dan menjadi otak, hati dan tulang punggung rakyat, melakukan transfer kepemimpinan agar Kader SEMMI berkarya dengan berbagai profesi bahkan kalau perlu sampai ke tingkat desa dimana ia berasal dan terakhir tentu saja memperkokoh Kader SEMMI sehingga mampu duduk di kursi legislatif dan eksekutif seperti para seniornya semisal Artidjo yang dulu menjadi menteri pertahanan dan ketua DPR Pertama, Hamka Haq yang menjadi Anggota DPR RI yang pernah menjadi Ketua Umum PWSEMMI Sulsel, Agus Hamdalis yang menjadi Dewan di Sumatra yang sangat semangat bercerita tentang kejayaan Kader Kader SEMMI dari waktu ke waktu.  juga terakhir sesuai amanah SI kepada Presiden SI  Kakanda Hamdan Zoelva agar SI terus bergerak masif melakukan perkaderan dan karya nyata diantaranya juga dengan aktifnya organisasi serumpun SI seperti SEMMI, Perisai, Wanita SI dan lain-lainnya.

sumber: koalisiorganisasipemudajatim.my.id

Keterangan Foto : Sandiaga Uno, Wakil Ketua Syarikat Islam

SI dan FPI, Ormas Paling Berpengaruh Pada Joko Widodo selain NU dan Muhammadiyah

Hal ini disampaikan oleh Abdullah Amas, pengamat Politik Islam

“Hamdan Zoelva, Ketua Umum SI/Syarikat Islam, dikenal dekat dengan Joko Widodo, SI (Syarikat Islam) Juga memiliki Sandiaga Uno yang menjadi Wakil Ketua Syarikat Islam (SI) “ujar Abdullah Amas

SI juga melalui berbagai organisasi sayapnya seperti PERISAI (Pertahanan Ideologi Sarekat Islam) dan SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) Terus berkegiatan menjaga basis ditengah kaum muda

Sementara eksistensi FPI kuat karena bersama Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab adalah motor penggerak umat Islam di aksi 212,Ijma Ulama, 414,313 dan lain-lain

sumber: jurnalpubliksi.blogspot.com

Ini kok foto lama yang dijadikan slide video penyelamatan berkarya, sy mengecam dan tak terlibat dalam forum Penyelamat Partai Berkarya melawan Tommy Soeharto. Dan juga aku lg istirahat dri dunia partai politik” ujar Abdullah Amas, Ketua Umum Pengurus Wilayah SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) Jawa Timur.

Ia berharap di era mewabahnya virus Corona ini berhenti elite menimbulkan hal hal yang tidak kongkret bagi rakyat yang lagi kesusahan,apalagi tanpa izin memakai foto lama orang. Sejumlah orang yang ada di video itupun juga mengaku tidak tahu menahu tiba – tiba saja foto lama Abdullah Amas, Ketua DPW Ormas Akurat Indonesia Provinsi Jatim itu dijadikan bagian dari slide video yang mengatasnamakan penyelamatan Partai Berkarya itu

Munculnya Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) yang mengklaim didukung 2/3 DPW/DPD dibantah oleh DPW Se-Indonesia dalam sebuah konferensi pers di DPP Partai Berkarya, Jalan Antasari No. 20 Jakarta, Kamis (19/03/2020).

“Anggaran Dasar Partai Berkarya tidak mengenal istilah presidium, itu ilegal!” tegas DR. Ir. Muhammad Samuel Widono, Ketua DPW Partai Berkarya Bangka Belitung di depan wartawan.

Muhammad Samuel Widono pada konferensi pers di DPP Partai Berkarya hadir bersama para Ketua DPW mewakili 24 DPW yang telah menyatakan komitmen dengan pakta integritas mendukung formatur DPP Partai Berkarya hasil Rapimnas Solo.

Munaslub yang digagas pihak yang menyatakan diri sebagai Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B), berencana akan mengadakan munaslub dinilai Widono sebagai upaya mencederai partai dan menginginkan perpecahan.

Senada dengan Widono, Ketua DPW Partai Berkarya Lampung H.A. Jazuli Isa, MBA, menyatakan bahwa presidium itu ilegal dan inkonstitusional, apalagi dengan mengklaim dan membawa-bawa 2/3 DPW dan DPD, sedangkan DPW/DPD telah berkomitmen terhadap partai dengan pakta integritas.

Demikian halnya Ketua DPW Partai Berkarya Sumatera Utara Benny Willem, yang menurutnya seharusnya seluruh kader rapatkan barisan mempersiapkan pemilu 2024, bukan ribut sesama anggota dengan langkah inkonstitusional mengatasnamakan seluruh kader.

Usulan menarik diungkapkan ketua DPW Partai Berkarya NTT Antonius, bahwa apabila jajaran Presidium tetap ingin percepatan Munas atau munaslub, ia menyarankan DPP Partai Berkarya mencabut identitas keanggotaan KTA seluruh penggagas Presidium Penyelamat partai Berkarya (P3B).

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menggelar konferensi pers ini, guna membantah klaim presidium yang mengaku didukung 2/3 DPW. Pernyataan sikap DPW se- Indonesia ini juga telah dikonsultasikan dengan jajaran Pengurus DPP Partai Berkarya pada tanggal 16 Maret 2020.

DPW Se-Indonesia juga menghimbau kepada Pengurus Partai Berkarya di semua tingkatan yang telah mendukung presidium, agar tidak melanjutkan rencana-rencana yang dapat merugikan Partai Berkarya. Apalagi tidak ada konflik internal dengan DPP sehingga muncul forum Penyelamat Partai Berkarya Ilegal

sumber: jurnalpubliksi.blogspot.com

Siap Demo Besar-Besaran, Petisi SEMMI Turunkan Bupati Diapresiasi Aliansi Barisan Bir Aly.

LP2KP dan Aliansi Barisan Bir Aly Dukung Petisi Turunkan Bupati Yang Digulirkan Aktivis SEMMI

Hal ini disampaikan oleh Perwakilan ABABIL (Aliansi Barisan Ra Bir Aly) dan DPD LP2KP Muzammil

“Lanjut, intinya kita mendukung gerakan yang digulirkan”ujar Muzammil

Adapun ABABIL adalah kepanjangan dari nama Aliansi Barisan Bir Aly

Beberapa elemen juga telah sepakat mendukung Pawai Bangkalan Melawan sebagai gerakan bersama turunkan Bupati yang digulirkan oleh ABABIL, SEMMI, LSM LP2KP Bangkalan, Pengurus Daerah PARMUSI (Persaudaraan Muslimin Indonesia) Kabupaten Bangkalan, PPIB (Pergerakan Pemuda Islam Bangkalan), Pengurus Cabang PERISAI (Pertahanan Ideologi Sarekat Islam) Kabupaten Bangkalan, KAMABA (Kesatuan Aksi Pemuda Bangkalan)

“Segera kita rapatkan Gerakan Besar Selamatkan Bangkalan”ujar Abdullah Amas, salah satu inisiator Gerakan Bangkalan Melawan

sumber: jurnalpubliksi.blogspot.com

Ketua KNPI Jawa Timur Yang Juga Bupati Trenggalek akan Maju lagi di Pilkada Trenggalek

Sementara itu Ketua Umum Pengurus Wilayah SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) Jawa Timur Abdullah Amas mengapresiasi maju kembalinya Gus Ipin

Diusia yang tiga puluh tahunan menjadi pemimpin adalah hal luar biasa jadi cocoknya  Gus Ipin Jadi Ketua Umum KNPI Pusat bukan Ketua KNPI Jatim

Pihaknya memandang Gus Ipin bisa menjadi inspirator kesuksesan bagi kaum Millenial lain

Gus Ipin juga merupakan Figur di GP Anshor dan ia merupakan Kader PDI Perjuangan

Trend Bupati berusia muda juga terjadi di kabupaten dan kota lain serta terbukti yang Muda jarang terkena kasus Korupsi

sumber: jurnalpubliksi.blogspot.com

Pertemuan Anak, cucu dan pecinta Masyumi tentu saja mengharukan yang mana saat ini keluarga besar Masyumi sudah tersebar ke berbagai Parpol seperti Golkar, PDIP dan sejumlah partai utamanya partai islam lain.

Saya percaya kita tak berkepentingan bahwa awal awal adalah berbicara soal sebesar apa gelombang nanti namun lebih pada faktor mengumpulkan otot otot Masyumiisme yang tetap dalam spirit perjuangan para pendahulu seperti M. NATSIR Dan lain lain yang kini bertebaran di Dewan Dakwah, PARMUSI
dan lain-lain

Gubernur DKI yang sekarang, Anies Baswedan tentu berasal dari keluarga besar MASYUMI, dialah ikon umat saat ini

Bahwa tantangan kedepan adalah menegaskan kembali kemana arah kita berjuang menjadi pemandu umat dan bangsa, memenangkan cita cita Masyumi yang belum selesai dan seharusnya kita bekerja dalam agenda bersama, berpadu memenangkan bangsa ini dalam ide ide the next indonesia, dengan spirit Masyumi, spirit Politik bersih dan pandai bersiyasah

sumber: jurnalpubliksi.blogspot.com