Pertahanan Ideologi Sarekat Islam

Jakarta – 16/09/21akhir-akhir ini banyak permasalahan yang muncul ditengah pandemi covid-19, disamping ekonomi negara yang bisa dibilang merosot ditengah pandemi covid-19, ada hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat indonesia, sala satunya adalah beredar dimedia internasional maupun lokal terkait dengan adanya dugaan pembobolan sepuluh sistem jaringan internal kementrian dan lembaga pemerintah indonesia,termasuk Badan Intelijen Negara.

Ali hasan mengatakan (Kiri) Kabar tidak sedap ini muncul para peretas China telah membobol sepuluh sistem jaringan internal kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN).

Hal itu diungkapkan oleh sekelompok peneliti keamanan internet milik The Record, Inskt Group. Mulanya tim peneliti Insikt telah menemukan peretasan sejak Maret 2021.
Pengungkapan itu ketika para peneliti mendeteksi server command and control (C&C) malware PlugX, dioperasikan grup Mustang Panda, berkomunikasi dengan host di dalam jaringan pemerintah Indonesia.

Penemuan kejanggalan itu dikaitkan oleh peneliti Insikt, terkait adanya penyusupan dari Mustang Panda, hacker China yang dikenal dengan spionase siber dengan target Asia Tenggara.

Peretasan itu memungkinkan mereka melakukan pengendalian sistem yang disusupi oleh malware dan menerima data curian dari jaringan target.Malware PlugX merupakan aplikasi backdoor yang bisa mengambil alih sepenuhnya komputer yang diretasnya.

Di mana, pengirim malware dapat mengendalikan dan megirim sejumlah perintah dari jarak jauh.Seperti penangkapan password pengguna dan bahkan bisa melakukan kerusakan akun pengguna sehingga akan menimbulkan kerugian secara pribadi.

Insikt Group meyakini masih bisa mendeteksi bahwa jaringan internal yang sebelumnya dibobol masih tersambung dengan server Mustang Panda.

Sejauh ini, Insikt Group belum bisa mengetahui target apa yang diinginkan para hacker China membobol jaringan internal kementerian/lembaga pemerintah Indonesia.Mereka juga tidak menyebut secara detail kementerian/lembaga apa saja yang diretas.

Kabarnya, Insikt Group sudah melaporkan penyusupan itu ke pemerintah Indonesia pada Juni dan Juli lalu, tetapi tidak mendapat umpan balik.

Faisal mahtelu (Kanan) menyebut Hal ini pun mengundang perhatian serius dari Ketua Ismahi DKI , Ical yang menyesalkan keterulangan bobolnya sistem sejumlah lembaga dari serangan peretas luar negeri. Setidaknya 10 kementerian/lembaga diduga disusupi kelompok peretas China dengan julukan Mustang Panda.

Ia minta pemerintah serius dalam melakukan pengamanan situs dan data di Indonesia.

“Kasus pembobolan jutaan data telah berulang kali namun pemerintah dalam hal ini BIN Dan jajaran nya Deputi Siber dan Deputi teknologi sebagai Lembaga leading sector yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi seperti macan ompong. Aumannya kencang tapi tidak bisa menggigit. Kasus penipuan online, pembobolan jutaan data seperti angin lalu tak jelas arahnya,” tegasnya dalam keterangan tulis, kamis (16/9/2021).

Sebuah catatan lain juga diberikan Ali Hasan mengenai maraknya serangan peretas berasal dari China. Menurutnya, serangan secara massif di berbagai negara yang menjalin kerjasama ekonomi seperti Indonesia saat ini penting untuk diperhatikan.

“Indonesia bekerja sama dengan China di bidang ekonomi, namun menjadi aneh ketika data-data strategis di Kementerian dan Lembaga disasar oleh hacker China. Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestise dan ekonomis bagi nama kelompok hacker ataukah peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi,” kata Ali Hasan Pimpinan cabang Perisai Jaktim

dengan ini kami dari Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Korwil Dki-jakarta & Pertahanan Idiologi Syarikat islam cabang jakarta timur kemudian meminta pertanggung jawaban pihak pihak terkait. dalam hal menjelaskan bagaimana kebenaran dari informasi yang beredar di media sosial hari ini terkait dengan pembobolan yang dilakukan oleh para heter cina terhadap beberapa lembaga yang ada di indonesia.

sumber: suarapemuda.co

JAKARTA- Peristiwa kebakaran di lapas Tangerang yang memakan korban 48 0rang menjadi sorotan Organisasi  PERISAI (Pertahanan ideologi sarekat islam)

Ali hasan ketua cabang Perisai Jakarta Timur menjelaskan bahwa Menteri Hukum dan Ham harus mempunyai sikap satria.

“Kami menilai bahwa Yasonna laoly yang harus tanggung jawab dan punya sikap satria, Bukan cuma di tingkat Ditjen dan Kalapas saja”. ucapnya saat diwawancarai awak media. (14/09/21)

Dia menyebut, peristiwa kebakaran yang menewaskan 48 narapidana di tempat kejadian itu sebagai tragedi kemanusiaan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menggantungkan hidupnya kepada negara karena sedang berada di bawah asuhan dan tanggung jawab negara.

Menurut ali, semua peristiwa kebakaran tersebut harus di usut tuntas karena sudah menimbulkan korban dan kementerian hukum dan ham harus bertanggung jawab.
“apapun penyebab nya maka kementerian hukum dan ham yang menaungi Lapas harus tetap bertanggung jawab, apalagi kita semua tahu bahwa dalam Pasal 359 KUHP, Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” ungkap ali

sementara itu, Sekjend PP Perisai, jojo Menambahkan bahwa berdasarkan hukum internasional Hak asasi narapidana yang  dapat  dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan.

“Bagaimanapun para narapidana yang menjalani hukuman penjara tetap mempunyai Hak asasi yang masih melekat terkait kesehatan dan keselamatan nyawa, kami berharap menteri Harus Bertanggung jawab karena hal ini telah mencederai proses penegakan Hukum dan HAM di kepemimpinan presiden Jokowi,” ungkap jojo

ia menambahkan bahwa sudah selayaknya pemerintah memberikan atensi tersendiri untuk proses penanganan masalah kebakaran lapas yang menimbulkan korban nyawa 48 orang.

jojo juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang stigma internasional dalam penanganan HAM di indonesia akibat kejadian di lapas tangerang.

“sudah sepatutnya pemerintah memberikan atensi tersendiri untuk keluarga korban dan sanksi yang tegas kepada kementerian yang menaungi, jangan sampai ini berkembang menjadi stigma negatif di dalam dan luar negeri sehingga nama baik presiden terkena dampaknya” ujar jojo.

sumber: suarapemuda.co