FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi berlaku mulai hari ini, Sabtu, (3/9/2022).
Kenaikan harga pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000. Sementara solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 perliter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500.
Menanggapi hal tersebut, Sekjend DPP Serikat Sarjana Musim Indonesia (SESMI), Andi Hendra Hidayat ikut bersuara. Hendra menyatakan sikap dengan tegas untuk menolak kebijakan kenaikan BBM tersebut.
Pria asal Maros Sulawesi Selatan itu menyebut kenaikan harga BBM bakal berdampak pada harga bahan pokok di pasaran.
“Kenaikan harga Bahan Bakar minyak bersubsidi, terutama solar diperkirakan akan meningkatkan harga bahan pokok di dalam Negeri,” katanya kepada fajar.co.id, Minggu (4/9/2022).
Lebih lanjut, menurutnya, kenaikan BBM akan mengakibatkan daya beli masyarakat kecil turun secara drastis. Kemudian, kenaikan BBM akan memicu kenaikan harga barang pokok.
“Harga BBM yang naik akan memicu pula kenaikan harga barang dan bahan pokok untuk hidup layak, sementara itu upah pekerja selalu murah dari tahun ke tahun,” jelasnya.
“Penetapan harga BBM harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Untuk itu, subsidi harga BBM adalah hak seluruh warga negara Indonesia,” sambungnya.
Ia pun menyebut pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bukan solusi, sebab saat ini validasi data penerima BLT sangat kacau. Justru akan berpotensi terjadi kecurangan, bahkan indikasi korupsi dalam skala yang masif.
“Apakah data penerima BLT ini sudah benar-benar valid? Saya khawatir ini justru akan menimbulkan masalah baru, apalagi ada potensi korupsi disana. Belum lagi nilai bantuan yang kecil, tidak sebanding dengan tingginya biaya hidup masyarakat nantinya,” pungkasnya.
Olehnya ia meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.
“Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, tetapi anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Dan itu akan meningkat terus,” ucapnya.
Di sisi lain kata Jokowi, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.
Padahal, mestinya uang negara diprioritaskan untuk memberikan subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir dari pemerintah yaitu menaikkan subsidi BBM, sehingga ada beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” lanjutnya.
Lebih jauh kata dia, sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.
Seperti bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 Triliun yang diberikan kepada 20,6 juta keluarga yang kurang mampu. (zak/fajar)Berpotensi Bikin Harga Bahan Pokok Naik Drastis, DPP SESMI Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi berlaku mulai hari ini, Sabtu, (3/9/2022). Kenaikan harga pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000. Sementara solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 perliter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500. Menanggapi hal tersebut, Sekjend DPP Serikat Sarjana Musim Indonesia (SESMI), Andi Hendra Hidayat ikut bersuara. Hendra menyatakan sikap dengan tegas untuk menolak kebijakan kenaikan BBM tersebut. Pria asal Maros Sulawesi Selatan itu menyebut kenaikan harga BBM bakal berdampak pada harga bahan pokok di pasaran. “Kenaikan harga Bahan Bakar minyak bersubsidi, terutama solar diperkirakan akan meningkatkan harga bahan pokok di dalam Negeri,” katanya kepada fajar.co.id, Minggu (4/9/2022). Lebih lanjut, menurutnya, kenaikan BBM akan mengakibatkan daya beli masyarakat kecil turun secara drastis. Kemudian, kenaikan BBM akan memicu kenaikan harga barang pokok. “Harga BBM yang naik akan memicu pula kenaikan harga barang dan bahan pokok untuk hidup layak, sementara itu upah pekerja selalu murah dari tahun ke tahun,” jelasnya. “Penetapan harga BBM harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Untuk itu, subsidi harga BBM adalah hak seluruh warga negara Indonesia,” sambungnya. Ia pun menyebut pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bukan solusi, sebab saat ini validasi data penerima BLT sangat kacau. Justru akan berpotensi terjadi kecurangan, bahkan indikasi korupsi dalam skala yang masif. “Apakah data penerima BLT ini sudah benar-benar valid? Saya khawatir ini justru akan menimbulkan masalah baru, apalagi ada potensi korupsi disana. Belum lagi nilai bantuan yang kecil, tidak sebanding dengan tingginya biaya hidup masyarakat nantinya,” pungkasnya. Olehnya ia meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. “Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, tetapi anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Dan itu akan meningkat terus,” ucapnya. Di sisi lain kata Jokowi, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Padahal, mestinya uang negara diprioritaskan untuk memberikan subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu. “Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir dari pemerintah yaitu menaikkan subsidi BBM, sehingga ada beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” lanjutnya. Lebih jauh kata dia, sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Seperti bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 Triliun yang diberikan kepada 20,6 juta keluarga yang kurang mampu.
sumber: fajar.co.id
