Jakarta – Juru bicara (Jubir) Mahkamah Konstitusi (MK) meminta semua pihak melaksanakan putusan MK tanpa syarat. Sebab, hal itu adalah bagian dari perintah UUD 1945.
“Putusan MK sebagai putusan final and binding, maka tidak ada pilihan lain untuk tidak dilaksanakan,” kata Fajar Laksono, Senin (25/7/2022).
Hal itu juga disampaikan dalam ‘Ngopi Bareng Courtizen : MK dan Media Sosial, Apa Kata Netizen?’ akhir pekan lalu. Menurut Fajar Laksono, dalam praktiknya terdapat masalah karena ada saja pihak yang belum mau melaksanakan putusan MK. Atas hal itu, MK mengakui pihaknya tidak punya upaya eksekutorial.
“Masalahnya, yang namanya putusan MK sudah selesai ketika memutus suatu perkara. Artinya melalui putusan itu sudah menjadi jawaban hukum konstitusional suatu hukum. Sebetulnya tugas mengimplementasikan bukan lagi kewenangan Mahkamah Konstitusi. MK sebagai lembaga yudikatif, bersifat final dan mengikat, berlaku orga omnes, seperti berlaku seketika seperti sebuah UU. Ketika UU berlaku, maka dilaksanakan oleh siapa? Eksekutif,” kata Fajar Laksono.
MK bisa saja mengkampanyekan tapi hal itu tidak bisa dilakukan karena keterbatasan regulasi.
“Perlu kita dalami dulu karena konsep kewenangan lembaga sedemikian rupa. Kalau (putusan MK) ini tidak dilaksanakan lalu teriak-teriak, nanti jadi offside,” ujar Fajar Laksono.
Sementara itu, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva berharap generasi muda memberi masukan terhadap MK lewat berbagai saluran yang ada. Termasuk lewat cuitan di sosial media.
“Tulisan pendek di medsos itu bentuk sumbangsih kepada negara yang sangat luar biasa. Termasuk kritik kepada MK. Tulisan pendek sebuah partisipasi dalam memperbaiki MK. Apakah diterima atau tidak kritikan itu, itu persoalan lain. Tapi partisipasi dalam memberikan pikiran, pandangan, apa yang seharusnya dilakukan MK, itu sangat luar biasa. Meski dari seorang mahasiswa, atau dari kampung, dan dibaca pejabat di MK, itu masukan yang luar biasa,” kata Hamdan Zoelva.
sumber: news.detik.com
