AKURAT.CO, Ketua Umum Pimpinan Pusat Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengatakan, Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang saat ini sedang dalam pembahasan di DPR RI jangan sampai menjadi UU bernuansa otoriter. Dimana suatu rezim bisa menangkap siapa saja yang berbeda pandangan dengan pemerintah.
“Hal ini penting sekali diingatkan pada DPR RI karena rumusan RUU KUHP yang bias maka DPR perlu membuka pembahasan itu agar rakyat bisa melakukan evaluasi apakah pasal dalam RUU itu yang akan mengikat rakyat pada akhirnya tidak memgarah pada pemerintahan yang tak bisa di kritik,” ujar Hamdan dalam Sarasehan Kebangsaan dengan tema ‘Demokrasi & Keadilan Sosial’ di markas PPSI di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Minggu (3/7/2022).
Menurut mantan ketua Mahkamah Konstutusi, ketika pemerintah tak bisa dikritik maka akan jadi persoalan besar. Tapi Hamdan menyatakan setuju seorang Presiden RI tak boleh dihina tapi Presiden boleh dikritik.
“Saya setuju seorang presiden tidak bisa dihina tapi presiden bisa dikritik mutlak harus diberi ruang dalam UU KUHP,” kata Hamdan.
Sementara itu, Ferry Juliantono, Sekretaris Jenderal PP Syarikat Islam mengatakan, dengan mengangkat tema demokrasi dan keadilan sosial, sarasehan kebangsaan ini diharapkan dapat menganalisis demokrasi Indonesia yang saat ini makin jauh dari harapan rakyat. Demokrasi dan instrumennya saat ini hanya menguntungkan elit.
“Sementara persoalan hidup rakyat makin berat yang ditandai kenaikan sembako, listrik, bahan bakar minyak (BBM), dll. Ada perasaan umum soal ketidakadilan dimana mana dan juga perasaan umum para oligarki sudah terlalu jauh mendominasi ruang ekonomi dan politik. Ketidakadilan ini makin terasa dalam demokrasi yang tunduk pada oligarki,” kata Ferry.
Menurut Ferry, esensi perubahan yang dibutuhkan rakyat bukan sekedar pergantian atau sirkulasi elite.
“Syarikat Islam akan memelopori bahwa demokrasi itu akan tumbuh jika ada pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, ada keadilan ekonomi, ada distribusi ekonomi yang merata pada rakyat kecil bukan seperti keadaan hari ini di mana ekonomi hanya terpusat kepada segelintir orang,” ungkap Ferry.
Sementara itu, Ferry menegaskan, Syarikat Islam juga terus memperjuangkan Presidential Threshold (PT) 0 persen agar demokrasi tidak hanya milik elite partai politik pemilik tiket PT 20 persen.
“Bagi Syarikat Islam PT 0 Persen menjadi penting agar rakyat memiliki pilihan dalam memilih pemimpin yang memperjuangkan perubahan nasib rakyat sesuai konstitusi UUD 1945,” pungkas Ferry.
Sarasehan Kebangsaan dengan tema ‘Demokrasi & Keadilan Sosial’ di markas PPSI juga dihadiri sejumlah tokoh. Antara lain Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moch. Jumhur Hidayat, pengamat Rocky Gerung, peneliti BRIN Prof. Siti Zuhro.
Juga tokoh aktivis nasional Syahganda Nainggolan, lalu mantan Menteri Kelautan & Perikanan RI Susi Pudjiastuti, dan tokoh Malari Salim Hutajulu dll.
Terlihat juga Gus Aam cucu pendiri Nahdlatul Ulama KH. Wahab Hasbullah yang juga pendiri Syarikat Islam Cabang Mekkah Al Mukkaramah, Habib Mukhsin, musisi Ahmad Dani, petinju Daud Jordan, artis Miing Bagito, artis senior Anwar Fuadi serta tokoh lainnya.
sumber: akurat.co
