Warta Ekonomi, Jakarta – Indeks demokrasi di Indonesia kini mengalami kemunduran dalam era pemerintahan Jokowi. Hal tersebut ditandai berbagai pembungkaman atas kebebasan berserikat maupun berkumpul, tak adanya lagi kebebasan dalam mengkritik pemerintah, juga meliputi pemantauan (spying) aktivitas politik di medsos terhadap rezim Jokowi yang disertai pembubaran ormas tanpa pengadilan dan pemenjaraan aktivis hingga para ulama.
Demikian disampaikan mantan aktivis Mahasiswa ITB era 80an yg juga pakar kesejahteraan sosial Dr H Syahganda Nainggolan, dalam Seminar Kebangsaan yang digelar PP Syarikat Islam di Jakarta (3/7/2022).
Seminar Kebangsaan bertemakan, ‘Demokrasi dan Keadilan Sosial’ itu menampilkan pembicara antara lain Rocky Gerung, Hamdan Zoelva, Prof Dr R Siti Zuhro, penggiat perburuhan Moh Jumhur Hidayat, dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Syahganda juga merujuk pada EUI (European Unit Intelligent), Indonesianist di Australia termasuk Amnesti internasional, serta dengan menyebutkan pengalaman dirinya di penjara oleh rezim Jokowi, Syahganda mengatakan kemampuan rezim Jokowi tidak ada bedanya dengan rezim Orde Baru dalam hal anti terhadap demokrasi.
Lebih lanjut, Syahganda mengungkapkan, keadilan sosial di masa Jokowi bahkan hancur lebur alias berantakan mirip di era penjajahan.
Syahganda menambahkan, di era Jokowi ini, pengentasan kemiskinan berjalan terburuk selama 10 tahun terakhir (2011-2021).
“Hal ini merujuk pada data Tim Penanggulang Kemiskinan (TNP2K), yaitu tata-rata hanya 0,5% per tahun. Lebih buruk dibandingkan masa SBY maupun era Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Jika merujuk meliputi sumber lainnya, tim CNBC, selama 5 tahun pemerintahan Jokowi jilid satu, hanya mampu mengentaskan kemiskinan 1,04 % saja atau sedikit di atas 0,2% per tahun,” ujar Syahganda.
Sebaliknya, kata Syahganda, justru pada era Jokowi pula terjadi banyak peningkatan orang kaya pemilik rekening di bank di atas Rp 5 Milyar, dengan merujuk riset lembaga IDEAD, yang saat ini mengalami kenaikan dari 47% menjadi 60%.
“Jadi, sesungguhnya negara ini tidak lagi bisa diharapkan untuk melakukan fungsi keadilan sosial sebagaimana diwajibkan serta diamanatkan oleh sila kelima Pancasila,” jelasnya.
Menurut Syahganda, kedua hal ini merupakan kegagalan pemerintahan era Jokowi.
“Persoalan struktural yang ada tidak akan mampu di atasi Jokowi dalam beberapa tahun terakhir kepemimpinannya,” tuturnya.
Selain itu, Syahganda meyakini perjalanan demokrasi di Indonesia berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat miskin.
“Meskipun tetap diperlukan suatu perubahan arah pembangunan ekonomi yang bersifat struktural di samping perlu mempertahankan demokrasi,” imbuhnya.
Selain diramaikan kehadiran pembicara, seminar menghadirkan sejumlah tokoh media yaitu Marah Sakti Siregar, Ilham Bintang, Miing Gumelar, Anwar Fuadi, Gus Aam Wahab, Muzakkir Manaf, Habib Sechan Sahab, Ahmad Dhani, Ibong Sjahroeza, serta aktivis 70an Salim Hutajulu.
sumber: wartaekonomi.co.id
