Jakarta (ANTARA) – Bagaimana perkembangan demokrasi dan keadilan sosial dewasa ini?
Pertanyaan besar itu mengemuka dalam Seminar Kebangsaan yang digelar Pimpinan Pusat Syarikat Islam di Jakarta, Minggu (3/7/2022).
Seminar Kebangsaan bertemakan “Demokrasi dan Keadilan Sosial” itu menampilkan pembicara antara lain Rocky Gerung, Hamdan Zoelva, Prof Dr R Siti Zuhro, penggiat perburuhan Moh Jumhur Hidayat, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Dr Syahganda Nainggolan, pegiat kesejahteraan sosial yang juga mantan aktivis mahasiswa ITB era 80-an dan pernah dipenjarakan oleh rezim Soeharto dan Jokowi.
Syahganda mencatat pada era Jokowi ini, pengentasan kemiskinan masih menjadi persoalan.
Hal ini merujuk pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yaitu rata-rata hanya 0,5% per tahun. Lebih buruk dibandingkan masa SBY maupun era Habibie, Gus Dur, dan Megawati.
Jika merujuk meliputi sumber lainnya, tim CNBC, selama 5 tahun pemerintahan Jokowi jilid satu, hanya mampu mengentaskan kemiskinan 1,04 % atau sedikit di atas 0,2% per tahun.
Sebaliknya, kata Syahganda, justru pada era Jokowi pula terjadi banyak peningkatan orang kaya pemilik rekening di bank di atas Rp5 miliar, dengan merujuk riset Lembaga Kajian Kemiskinan dan Demografi atau IDEAS (Institute for Demographic and Poverty Studies), yang saat ini mengalami kenaikan dari 47% menjadi 60%.
Pada akhir tahun lalu, IDEAS memproyeksikan jumlah orang miskin Indonesia melonjak 10,81 persen, atau mencapai 29,3 juta orang pada 2022.
Sejak pandemi, IDEAS melihat rasio tabungan kelas atas meningkat tajam dan rasio tabungan kelas bawah semakin terpuruk. Pangsa simpanan masyarakat di perbankan dengan tier nominal > Rp5 miliar meningkat dari 46,2 persen pada Desember 2019 menjadi 50,7 persen pada September 2021.
Pada saat yang sama, pangsa simpanan dengan tier nominal < Rp100 juta menurun dari 14,5 persen menjadi 13,0 persen.
Syahganda mengingatkan sila kelima dalam Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara harus bisa memastikan untuk melakukan fungsi keadilan sosial sebagaimana diwajibkan serta diamanatkan oleh sila kelima Pancasila.
Selain itu, Syahganda meyakini perjalanan demokrasi di Indonesia berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat miskin.
“Meskipun tetap diperlukan suatu perubahan arah pembangunan ekonomi yang bersifat struktural di samping perlu mempertahankan demokrasi,” katanya.
Indeks demokrasi di Indonesia juga masih merupakan tantangan untuk terus diperbaiki.
Apalagi berbagai kasus pembungkaman atas kebebasan berserikat maupun berkumpul, tak adanya lagi kebebasan dalam mengeritik pemerintah, juga meliputi pemantauan (spying) aktivitas politik di medsos, disertai pembubaran ormas tanpa pengadilan dan pemenjaraan aktivis hingga para ulama.
Selain diramaikan kehadiran pembicara, seminar menghadirkan sejumlah tokoh media yaitu Marah Sakti Siregar, Ilham Bintang, Miing Gumelar, Anwar Fuadi, Gus Aam Wahab, Muzakkir Manaf, Habib Sechan Sahab, Ahmad Dhani, Ibong Sjahroeza, serta aktivis 70-an Salim Hutajulu.
sumber: megapolitan.antaranews.com
