JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Syarikat Islam Hamdan Zoelva setuju bahwa seorang presiden tidak bisa dihina, tetapi bisa dikritik. Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, ketika pemerintah tak bisa dikritik maka akan menjadi persoalan besar. “Saya setuju seorang Presiden tidak bisa dihina tapi Presiden bisa dikritik mutlak harus diberi ruang dalam UU KUHP,” katanya dalam sarasehan kebangsaan yang digelar Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PPSI) dengan tema Demokrasi dan Keadilan Sosial di Markas PPSI, Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/7/2022). Menurutnya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini sedang dalam pembahasan di DPR RI jangan sampai menjadi UU. Dia tidak sepakat jika suatu pemerintahan bisa menangkap siapa saja yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Baca juga: Profil Hamdan Zoelva, Mantan Ketua MK Lulusan Unhas dan Unpad “Hal ini penting sekali diingatkan pada DPR RI karena rumusan RUU KUHP yang bias maka DPR perlu membuka pembahasan itu agar rakyat bisa melakukan evaluasi apakah pasal dalam RUU itu yang akan mengikat rakyat pada akhirnya tidak mengarah pada pemerintahan yang tak bisa dikritik,” tuturnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP Syarikat Islam Ferry Juliantono mengatakan, dengan mengangkat tema demokrasi dan keadilan sosial, sarasehan kebangsaan ini diharapkan dapat menganalisis demokrasi Indonesia yang saat ini dirasakan makin jauh dari harapan rakyat untuk jadi lebih baik, terutama demokrasi dan instrumennya yang saat ini dirasakan hanya menguntungkan elite. “Sementara persoalan hidup rakyat makin berat yang ditandai kenaikan sembako, listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan lain-lain. Ada perasaan umum soal ketidakadilan dimana-mana dan juga perasaan umum para oligarki sudah terlalu jauh mendominasi ruang ekonomi dan politik. Ketidakadilan ini makin terasa dalam demokrasi yang tunduk pada oligarki,” tegas Ferry. Menurut Ferry, esensi perubahan yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar pergantian atau sirkulasi elite. “Syarikat Islam diharapkan kembali mengambil peran sejarah perjuangan ya sekarang. Logika elite tentang demokrasi pergantian atau sirkulasi elite. Tapi logika rakyat tentang ketidakadilan menginginkan perubahan,” imbuhnya. Dia menambahkan, Syarikat Islam akan memelopori bahwa demokrasi itu akan tumbuh jika ada pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. “Ada keadilan ekonomi, ada distribusi ekonomi yang merata pada rakyat kecil bukan seperti keadaan hari ini di mana ekonomi hanya terpusat kepada segelintir orang,” ungkap Ferry.
Ferry menegaskan, perjuangan Syarikat Islam lainnya saat ini adalah memperjuangkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 0 persen agar demokrasi tidak hanya milik elite partai politik atau pemilik tiket PT 20 persen. “Bagi Syarikat Islam PT 0 persen menjadi penting agar rakyat memiliki pilihan dalam memilih pemimpin yang memperjuangkan perubahan nasib rakyat sesuai konstitusi UUD 1945,” pungkas Ferry. Acara itu juga dihadiri oleh Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moch Jumhur Hidayat, pengamat Rocky Gerung, peneliti BRIN Prof. Siti Zuhro. Kemudian, tokoh aktivis nasional Syahganda Nainggolan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan tokoh Malari Salim Hutajulu. Selain itu, hadir pula pengurus dan organisasi serumpun Syarikat Islam seperti SEMMI, SESMI, PERISAI. Hadir juga Gus Aam cucu pendiri Nahdlatul Ulama KH. Wahab Hasbullah yang juga pendiri Syarikat Islam Cabang Mekkah Al Mukkaramah, Habib Mukhsin, musisi Ahmad Dani, petinju Daud Jordan, artis Miing Bagito, artis senior Anwar Fuadi, serta tokoh lainnya.
sumber: nasional.sindonews.com
