Perubahan sangat diperlukan untuk menghancurkan tirani oligarki yang menyandera dan mengendalikan kekuasaan. Sebab dengan adanya ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen menyuburkan oligarki bercokol di Indonesia.
Begitu disampaikan Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Marauke Circle, Syahganda Nainggolan, diskusi publik Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute) bertajuk “Dialog Kebangsaan Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan” pada Selasa (28/6).
“Kita butuh perubahan. Kita harus menghancurkan tirani yang mengekang demokrasi pada PT20 persen sehingga oligarki mengontrol kita terus menerus,” tegasnya.
Syahganda berterimakasih masih ada Lembaga Negara seperti DPD RI yang terus berjuang untuk rakyat. Sebab, setelah Indonesia merdeka, rupanya masih terjebak pada persoalan sama seperti masa kolonialisme penjajahan Belanda saat itu.
Saat itu, ketika tengah diadili di dalam pengadilan kolonialisme Belanda pada tahun 1930, Soekarno dengan lantang mempertanyakan mengapa negerinya tak boleh mempunyai kebebasan sebagaimana yang dirasakan oleh Negeri Belanda. Apakah Indonesia juga tak boleh menikmati kekayaannya sendiri yang dihasilkan dari Bumi Pertiwi.
“Soekarno juga bilang, mengapa kalian mengesahkan aturan untuk buruh tani kami dengan upah yang rendah,” tegas Aktivis Senior ini.
Rupanya, apa yang terjadi pada saat sebelum Indonesia merdeka itu kembali kita rasakan saat ini.
“93 tahun kemudian, setelah Bung Karno mempertanyakan hal itu di hadapan pengadilan Belanda di Bandung, sekarang terjadi lagi. Kita tak punya demokrasi, kemakmuran untuk rakyat. Kita terus berada pada situasi kolonialisme. Kita diadu-domba,” papar Syahganda.
Saat ini, tak ada sama sekali perubahan berarti seperti yang dialami Bung Karno dahulu. Penguasa, kata Syahganda, dalam konteks feodalisme hanya memikirkan kalangan dan keluarga mereka saja.
“Inilah problem struktural. Maka, kita butuh perubahan untuk menghancurkan tirani oligarki yang mengendalikan pemerintahan kolonial sekarang. Ini namanya post-kolonialism. Kolonial selalu menstigma rakyat itu bodoh dan mereka akan tetap berkuasa,” kata Syahganda.
Bagi dia, hal inilah yang menjadi problematika Indonesia pasca-reformasi. Ada problem kemiskinan struktural. Di Pelembang misalnya di tempat yang kaya raya ini, kemiskinan hanya turun 0,19 persen dari 12,98 persen. Apa yang mau dibanggakan. Negara ini sedang mempertahankan kemiskinan rakyatnya,” tutur Syahganda.
Oleh karenanya, Syahganda menilai perubahan harus segera dilakukan. Bangsa Indonesia harus kembali kepada demokrasi Pancasila.
“Maka, perlu ada poros. Poros kita gerakkan hingga ke pelosok daerah,” demikian Syahganda.
sumber: politik.rmol.id
