Pencekalan UAS, Singapura Dinilai Langgar Resolusi PBB tentang Anti Islamophobia

AKURAT.CO, Pencekalan Ustad Abdul Somad (UAS) oleh negara Singapura terus menuai pro dan kontra. Pihak yang mengecam pencekalan UAS masuk Singapura salah satunya datang dari Pengurus Pusat Syarikat Islam (PP SI).

Syarikat Islam tegas menyatakan yang dilakukan Singapura telah melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang combating Islamophobia. Rosolusi ini ditetapkan tanggal 15 Maret 2022 oleh PBB.

“Sejak 15 maret 2022 majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa telah menetapkan resolusi tentang combating Islamophobia yang seharusnya menjadi pertimbangan semua anggota PBB untuk melaksanakannya,” kata  Ketua Desk Anti Islam Phobia Pengurus Pusat Syarikat Islam (PP SI) dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Ferry juga menilai sikap resmi pemerintah Singapura yang disampaikan oleh Ministry of Home Affair tentang alasan Singapura melakukan deportasi kepada Ustad Abdul Somad (UAS) sangat menggambarkan sikap Islamophobia negara Singapura. Alasan yang disampaikan seperti soal sikap UAS tentang Palestina sangat bertentangan dengan sikap bangsa Indonesia yang sejak dulu telah memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Sebagai perwujudannya Indonesia menolak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Pernyataan UAS tentang penggunaan bom bunuh diri misalnya suatu cara yang diperbolehkan dalam situasi perang.

Apalagi dunia Internasional tahu bahwa bangsa Palestina mengalami embargo dan mengalami penindasan militer dari Israel dan banyak negara mendukungnya. Termasuk Singapura yang masih tetap menjalin hubungan dengan Israel.

Selain itu lanjut Ferry, UAS adalah ulama yang di Indonesia dakwahnya banyak diminati oleh umat Islam dan masyarakat luas. Seluruh instansi dan media di Indonesia menampilkan UAS sebagai salah satu penceramah yang dihormati. Isi ceramahnya adalah sesuatu yang bisa di pertanggung jawabkan secara keilmuan khususnya dari Al Quran dan hadits.

Masyarakat Indonesia yang mendengarkan dan mempelajari materi dakwah UAS, kata Ferry, sangat terbantu pemahaman keagamaannya dan tidak menjadi masyarakat yang dikhawatirkan Singapura. Sebagai mayoritas disebuah negara, umat Islam Indonesia sudah terbukti bisa menjaga harmoni dan melindungi yang minoritas.

“Kami mendesak pemerintah Singapura untuk meminta maaf kepada Pemerintah Indonesia soal UAS. Pemerintah juga harus memanggil Dubes Indonesia untuk memberi penjelasan,” kata Ferry.

Kepolisian juga diminta mengevaluasi kembali kebijakan tentang radikalisme, terorisme yang kurang relevan dan seringkali dijadikan sebagai referensi didalam negeri maupun pihak luar negeri. Pemerintah Indonesia harus aktif mendukung resolusi PBB tentang Anti Islamphobia agar persatuan bangsa dan kerukunan hidup umat beragama khususnya di Indonesia tercipta dengan lebih baik.

Oleh karena itu sikap pemerintah Singapura harus disikapi dengan tegas oleh Indonesia baik pemerintah maupun umat Islam bahwa sikap Singapura ini telah menyinggung umat Islam Indonesia.

sumber: akurat.co