Ferry Juliantono Bakal Surati Jokowi Minta Amnesti untuk Rizieq-Munarman

by admin
5 views

Jakarta – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Ferry Juliantono menyampaikan bakal mengirim surat ke Presiden Joko Widodo agar membebaskan ataupun memberikan amnesti terhadap Rizieq Shihab, Munarman, dan aktivis Islam lainnya yang masih menjalani hukuman bui. Ferry menyebut penyuratan itu merupakan bentuk keseriusan dalam menggencarkan semangat anti Islamofobia.

Ferry yang diketahui aktif sebagai Koordinator Desk Anti Islamphobia Syarikat Islam, mulanya berbicara soal resolusi PBB tentang anti-Islamofobia. Menurutnya, Indonesia harus menyesuaikan hasil resolusi dunia tersebut.

“Pasca-resolusi PBB tentang anti Islamofobia, tentu Indonesia harus segera menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Perlu ada penyamaan persepsi tentang terorisme, radikalisme, fundamentalisme dengan pihak aparat keamanan,” kata Ferry Juliantono saat dihubungi, Senin (9/5/2022).

BACA JUGA:   Presiden Jokowi Didesak Bebaskan Habib Rizieq, Ferry Juliantono: Itu Politis Lah

Ferry kemudian menyebut hukuman penjara yang diganjar kepada Habib Rizieq dan Munarman cenderung dilatarbelakangi perspektif Islamofobia.

“Dalam kasus Habib Rizieq Shihab dan Munarman, serta aktivis Islam lainnya menurut pendapat saya terlalu dipaksakan dan cenderung dilatarbelakangi dengan Islamofobia,” kata Ferry.

“Sehingga saya berencana menulis surat kepada Presiden dalam kapasitas sebagai Koordinator Desk Anti Islamophobia Syarikat Islam sebagai bentuk keseriusan untuk membebaskan dan meminta Presiden menggunakan kekuasaan untuk memberikan apakah amnesti, abolisi atau apa pun,” lanjut dia.

Sebagai informasi, aturan soal amnesti termaktub dalam Pasal 14 ayat 1 UUD 1945. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada orang yang melakukan tindak pidana.

BACA JUGA:   Ferry Juliantono Khawatir People Power Bisa Terjadi Jika Pemerintah Tak Dengar Suara Rakyat

Dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menyebut pemberian amnesti mengakibatkan semua kesalahan terpidana dihapuskan.

Sementara abolisi adalah penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Presiden harus mempertimbangkan pertimbangan dari DPR saat memberikan abolisi.

Ferry meminta semua pihak memberikan rasa keadilan, terutama pemerintah. “Kebesaran hati semua pihak dan memberikan rasa keadilan demi menjaga persatuan bangsa wajib dilakukan semua elemen bangsa terutama pemerintah,” ujar Sekretaris Jenderal Syarikat Islam itu.

sumber: news.detik.com

Chat sekarang
Punya Berita Seputar SI? Klik Disini