SURABAYA (LEAD.co.id) – Aliansi Mahasiswa Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Gubernur Jawa Timur (Jatim), Surabaya, pada Senin (31/1/2022). Mereka menuntut Gubernur segera mencopot Pj Sekda Jatim.
Aliansi tersebut terdiri dari Lawan Institut, KBIM, AMPD, ILMISPI DEAR JATIM yang didukung oleh HMI Cabang Surabaya dan SEMMI Cabang Surabaya.
Menurut koordinator aksi, Holik Ferdiansyah mengatakan, bahwa aksi tersebut merupakan aksi kedua kalinya untuk mendesak Gubernur Khofifah untuk mencopot Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur, Wahid Wahyudi.
“Aksi hari ini merupakan aksi kedua setelah minggu lalu kami juga aksi dengan tuntutan yang sama untuk mencopot Wahid Wahyudi,” kata Holik usai aksi.
Holik menambahkan, pengangkatan Wahid Wahyudi sebagai Sekda cacat administrasi karena merangkap jabatan dan serat akan kepentingan politik.
“Salah satu alasannya karena disini ada dugaan kepentingan politik dan terjadi penyelewengan wewenag dari Khofifah serta telah melanggar beberapa aturan terkait ASN, kenapa bisa menjadikan Wahid Wahyudi sebagai Sekda padahal saat bersamaan Wahid Wahyudi menjabat sebagai Kadisdik Jatim dan Komisaris Utama PT JGU,” ungkapnya.
“Karena itu, kami tidak ingin pejabat di Jawa Timur rakus jabatan dan memonopoli kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya, hentikan budaya rangkap jabatan sebagai bukti kebobrokan birokrasi Jawa Timur,” tambah korlap ini.
Selain itu, masih Holik, Pj. Sekda ini punya rekam jejak jelek yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dana hibah Non Bos dan Bos pendidikan Jawa Timur.
“Tak habis pikir, orang yang tak punya integritas karena diduga terlibat dalam kasus korupsi dana hibah Non Bos dan Bos pendidikan Jawa timur diangkat jadi Pj. Sekda, logika macam apa yang bu gubernur pakai,” jelasnya.
Disisi lain, Ketua KBIM, Hendri menyayangkan keputusan Khofifah yang diangaap telah membahayakan terhadap keberlangsungan demokrasi di Jawa Timur.
“Kami khawatir apa yang dilakukan Khofifah syarat dengan politik oligarki, orang-orang yang diberikan jabatan sekalipun rangkap dan menyalahi aturan. Tentu ini sangat membahayakan seakan tidak ada sumber daya manusia (SDM) selain Wahid Wahyudi,” bebernya.
“Kami berharap tuntutan kami bisa didengar dan diterima oleh Khofifah kalau misalkan tidak, maka dipastikan gelombang kekuatan akan terus bergelora untuk melakukan aksi demonstrasi,” katanya.
Aksi tersebut sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dan aparat kepolisian karena massa aksi bakar ban dan maksa mau memblokir jalan raya.
“Kami kecewa dengan Khofifah dan Wahid Wahyudi karena tidak mau menemui massa aksi, jadi kami lakukan bakar ban dan blokir jalan sebagai bentuk protes,” Ucap Holik.
Senada dengan Holik, Ketum HMI Cab. Surabaya Rachmat, juga menyatakan sikap bahwa dalam penetapan Wahid Wahyudi melanggar aturan.
“Jelas ini melanggar aturan, kami minta gubernur mencabut SK Plh. Sekda Wahid Wahyudi. Ini melanggar Undang-undang,” kata ketua umum HMI Cabang Surabaya.
Diakhir, Dony selaku Ketua umum Semmi Cabang Surabaya mendesak Gubernur untuk mencopot jabatan Pj Sekda segera.
“Kami minta copot pejabat yang rangkap jabatan, banyak sekali jabatan rangkap selain yang dilakukan Wahid, selain itu insyaAllah hari kamis kami akan melaporkan yang bersangkutan ke Mendagri,” pungkasnya
sumber: lead.co.id
