PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono menyampaikan meski ada pernyataan terkait dugaan bisnis tes PCR pada Menko Luhut Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir kalau saham mereka kecil dan tidak ada keuntungan tetapi tak dapat dilepaskan.
Ferry Juliantono mengatakan bahwa pendirian perusahaan pengadaan tes PCR ini bukan tanpa sengaja, dan jika memang didirikan oleh pejabat-pejabat sebagai pemegang sahamnya maka menurutnya sangat relevan.
Dikatakan Ferry Juliantono bahwa sangat mudah bagi Luhut Pandjaitan untuk memberikan akses pada PT GSI untuk agar dilakukan audit terkait dugaan bisnis tes PCR.
“Jadi kalau memang itu didirikan oleh pejabat-pejabat sebagai pemegang sahamnya menurut saya ya sangat relevan. Sangat gampang untuk Pak Luhut untuk memberikan akses kepada PT GSI untuk ini,” katanya.
“Demi nama baiknya Pak Luhut juga dan buat rakyat penting ini transparansi, termasuk juga akuntabilitasnya,” sambung Ferry, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Refly Harun pada Selasa, 30 November 2021.
Dan kemudian, dia mempertanyakan, sekarang sudah seperti ini siapa yang harus bertanggung jawab dengan merebaknya kabar bisnis tes PCR.
Sementara Erick Thohir, dikatakannya, saat ini telah ‘buang badan’ juga, karena ternyata penetapan harga untuk tes PCR dilakukan dalam rapat terbatas bersama presiden.
Ferry mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi hal ini harus mengambil tindakan tegas.
Hal tersebut agar penyidikan mudah dilakukan dan dugaan pada masyarakat ke para menteri dihilangkan.
“Jangan sampai ini juga, saya beberapa waktu yang lalu juga menyampaikan kepada presiden, dalam konteks PCR ini untuk memudahkan penyidikan dan menghilangkan dugaan masyarakat pada para menteri,” tuturnya.
“Presiden harus bersikap tegas, sebab kalau presiden tidak bersikap tegas, bertindak tegas kepada pak Luhut maupun Erick Thohir memang buah simalakama,” katanya menambahkan.
Dia mengatakan bahwa semua orang mengetahui bagaimana kedekatan antara Luhut Pandjaitan dengan Jokowi, begitu pula dengan Erick Thohir.
“Tentu agak sungkan nggak tahu bagaimana. Tapi menurut saya dalam kasus PCR ini presiden harus tegas,” ucapnya.
Bentuk ketegasan yang bisa diambil Jokowi adalah dengan menonaktifkan mereka untuk mengatasi masalah hukum tes PCR ini.
“Dinonaktifkan dulu supaya bisa konsentrasi untuk menyelesaikan masalah hukum dalam kasus PCR ini,” jelasnya.
Ferry mengatakan jika tidak ada tindakan tegas yang diambil kemungkinan masyarakat Indonesia akan menganggap bahwa Jokowi turut serta.
Selain itu, mungkin juga akan beranggapan sikap diam yang ditunjukkan Jokowi untuk memperkaya orang lain.***
sumber: pikiran-rakyat.com
