maiwanews – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat, yakni harus diperbaiki dalam 2 tahun. Jika tidak, maka UU tersebut otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen.
Menanggapi putusan tersebut, Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015, Hamdan Zoelva menilai putusan MK itu bermakna strategis karena akan berpengaruh terhadap proses pembentukan undang-undang ke depannya.
Hamdan menjelaskan, putusan seperti itu pertama kali terjadi dalam sejarah MK mengabulkan permohonan pengujian formil atas suatu UU.
Oleh karena itu kata Hamdan, ke depan, dirinya mengimbau pemerintah dan DPR agar tidak lagi membuat undang-undang dengan metode omnibus law. Pasalnya kata dia, dalam UU Cipta Kerja bersinggungan dengan regulasi lainnya yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.
“Pemerintah dan DPR juga tidak boleh lagi melakukan pembentukan UU melalui metode omnibus law campur sari seperti UU Cipta Kerja. Karena metode demikian melahirkan UU yang tidak fokus, tujuan dan filosofisnya tidak jelas yang menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujar Hamdan dalam keterangannya, Sabtu (27/11).
Hamdan meminta Pemerintah dan DPR untuk tidak lagi membahas RUU tanpa melibatkan masyarakat secara luas dan serius terutama untuk UU Cipta Kerja. Padahal kata dia, pemerintah tak dapat mengambil kebijakan dengan undang-undang tersebut.
Karena itu tambahnya, bisa dipahami jika MK memutuskan membatalkan UU Cipta Kerja secara bersyarat dan UU Cipta Kerja berlaku sementara. Karena jika langsung dinyatakan tidak berlaku sambungnya, akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru.
sumber: berita.maiwanews.com
