Hamdan Zoelva: Jangan Lagi Buat Omnibus Law

by admin
5 views

Indoissue.com – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai, putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bermakna strategis. Pasalnya, UU omnibus law tersebut sangat berpengaruh terhadap pembentukan undang-undang ke depannya.

“Putusan tersebut bermakna sangat strategis bagi proses pembentukan UU ke depan. Putusan inilah pertama sekali dalam sejarah MK mengabulkan permohonan pengujian formil atas suatu UU,” ujar Hamdan lewat keterangannya, pada Sabtu (27/11/2021).

Ke depan, Hamdan Zoelva yang menjadi kuasa hukum Partai Demokrat mengimbau agar pemerintah dan DPR tidak boleh lagi melakukan pembentukan UU melalui metode omnibus law campur sari seperti UU Cipta Kerja.

BACA JUGA:   Harapan Sekjen Afriansyah Noor kepada Ketum Syarikat Islam Hamdan Zoelva

“Karena metode demikian melahirkan UU yang tidak fokus, tujuan dan filosofisnya tidak jelas yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum,” papar Hamdan.

Bersinggungan dengan regulasi lain

Sebab, substansi UU Cipta Kerja itu bersinggungan dengan regulasi lainnya yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, Hamdan berharapa pemerintah dan DPR tidak lagi membahas RUU tanpa melibatkan masyarakat secara luas dan serius.

Terutama untuk UU Cipta Kerja, semantara waktu pemerintah tak dapat mengambil kebijakan dengan undang-undang tersebut.

“Bisa dipahami MK memutuskan membatalkan UU Cipta Kerja secara bersyarat dan UU Cipta Kerja berlaku sementara, karena jika langsung dinyatakan tidak berlaku, akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru,” demikian penilaian Hamdan.

BACA JUGA:   SESMI DKI Jakarta: Selamat kakanda Hamdan Zoelva amanah selalu amin. SESMI Bangkit Syarikat Islam Jaya

Putusan inkonstitusional bersyarat tersebut, menurut Hamdan, bermakna sangat strategis bagi proses pembentukan UU ke depan.

Inkonstitusional bersyarat itu janggal

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari menilai, putusan inkonstitusional bersyarat tersebut janggal.

“Memang agak janggal. Biasanya bermasalah formil ya artinya batal seluruhnya. Apalagi MK tidak khawatir soal kekosongan hukum toh MK sendiri sudah menyatakan akan berlaku peraturan sebelumnya,” kata Feri.

sumber: indoissue.com

You may also like

Chat sekarang
Punya Berita Seputar SI? Klik Disini