PANDANGAN PIMPINAN PUSAT SYARIKAT ISLAM TERHADAP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

by admin
1 views
PANDANGAN PIMPINAN PUSAT SYARIKAT ISLAM
TERHADAP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
Pimpinan Pusat Syarikat Islam setelah membaca dan mengkaji Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganaan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menyampaikan pandangan sebagai berikut:
Mencermati Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, muatannya cenderung atau berpotensi menyediakan peluang berkembangnya seks bebas. Bahwa pandangan seks bebas yang mengatasnamakan Hak Asasi Manusia adalah pandangan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri dalam menunaikan kewajiban asasi manusia terhadap penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manusia.
Bahwa kebebasan seks bukanlah ranah kebebasan hak asasi karena kewajiban asasi membatasi hubungan kebebasan seks berdasarkan nilai-nilai dasar universal yang diakui dan dihormati menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itulah perlindungan nilai-nilai moral tersebut menjadi landasan bagi dirumuskannya norma kesusilaan termasuk norma pelindungan terhadap organ tubuh manusia yang dipandang vital dalam reproduksi bagi kelangsungan umat manusia.
Bahwa hubungan seksual yang dilakukan atas kemauan bersama atau suka sama suka dan tanpa kekerasan tidak dapat dijadikan alasan untuk melegalkan hubungan seksual yang tidak sah. Oleh karena hal itu bersifat kasuistik dan tidak dapat dijadikan landasan sosiologis untuk melahirkan pandangan mengeneralisasi hubungan seks bebas yang secara politis memerlukan kebijakan khusus untuk melahirkan suatu peraturan hukum.
Bahwa hubungan seks bebas adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan demikian pula dengan kekerasan seksual adalah bentuk kejahatan yang telah cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka Pimpinan Pusat Syarikat Islam menyampaikan pandangan dan sikap Syarikat Islam terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganaan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, sebagai berikut:
1. Memandang bahwa pembentukan Peraturan Menteri tersebut di atas tidak didasarkan atas kewenangan atau perintah Undang-Undang yang lebih tinggi dan substansinya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memandang perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganaan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Merevisi dengan tegas rumusan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganaan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, sehingga tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional dan prinsip hidup bangsa Indonesia yang religious.
BILLAHI FII SABILIL-HAQ.
Jakarta, 11 Rabiul Akhir 1443 H / 16 November 2021
Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Bidang Pendidikan Tinggi
Prof. M. Taufik Makarao, S.H., M.H. (Ketua) Habloel Mawadi, S.H., M.H. (Sekretaris)

sumber: facebook.com/mohammadtaufik.makarao.35

BACA JUGA:   Menuju Majlis Tahkim 41 Surakarta Jateng

You may also like

Chat sekarang
Punya Berita Seputar SI? Klik Disini