Jakarta, Beritasatu.com – Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) menolak atau tidak menerima judicial review atau uji materiil anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang diajukan mantan kader partai melalui pengacara Yusril Izha Mahendra merupakan putusan yang tepat. Hamdan menilai putusan tersebut diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh.
“Apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung sangat tepat sekali dengan pertimbangan yang sangat teliti dan mendalam dan menyeluruh,” kata Hamdan Zoelva di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).
Hamdan menilai putusan ini penting bagi tatanan demokrasi di Indonesia. Tak tertutup kemungkinan akan muncul gelombang judicial review terhadap AD/ART partai lainnya jika gugatan ini dikabulkan MA.
“Karena kalau sekali ini jebol bahwa anggaran dasar bisa di-judicial review, maka rusaklah tatanan hukum kita secara keseluruhan. Itulah persoalannya. Karena itu kami sekali lagi selaku kuasa hukum Partai Demokrat sangat mengapresiasi putusan dari Mahkaman Agung ini,” katanya.
Hamdan Zoelva menjelaskan, terdapat tiga pertimbangan MA untuk tidak menerima gugatan yang diajukan mantan kader Partai Demokrat melalui kuasa hukum mereka, Yusril Ihza Mahendra. Pertimbangan pertama, anggaran dasar partai politik bukan objek uji materiil karena anggaran dasar partai bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan.
“Karena hak uji materiil di Mahkamah Agung itu adalah hak uji materiil terhadap peraturan perundangan-undangan. Menurut Mahkamah Agung, anggaran dasar bukan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.
Hamdan menyampaikan, pertimbangan kedua, partai politik bukanlah lembaga negara yang dapat membentuk peraturan perundang-undangan.
“Kemudian yang ketiga adalah partai politik tidak mendapatkan delegasi wewenang dari undang-undang,” katanya.
Menurut Hamdan, apa yang diputuskan dan menjadi pertimbangan MA memang merupakan dalil-dalil pokok dan menjadi topik yang disampaikan Partai Demokrat ke MA.
“Kalau dibaca kembali, apa yang kami sampaikan adalah pertama sekali, anggaran dasar itu bukan peraturan perundang-undangan karena itu bukan objek yang dapat dilakukan judicial review. Memang itu yang pertama kami ajukan,” ucapnya.
Kedua, tambahnya, partai politik bukan lembaga negara karena tidak dapat memproduksi peraturan perundang-undangan.
“Kemudian yang ketiga, memang tidak ada delegasi dari undang-undang kepada partai politik untuk membentuk peraturan perundang-undangan, karena dalilnya para pemohon melalui pak Yusril menyatakan bahwa partai politik itu mendapat delegasi dari undang-undang.”
“Saya katakan tidak ada satu kata pun dalam undang-undang partai politik yang memberikan delegasi kepada partai politik untuk membentuk anggaran dasar. Anggaran dasar itu, ada atau tidak ada undang-undang adalah memang harus ada oleh partai politik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pun undang-undang mengatur tentang anggaran dasar hanyalah guidence yang harus diikuti oleh partai politik dalam membentuk anggaran dasar, sama dengan angaran dasar ormas dan lain-lainnya juga dibentuk bersumber dari undang-undang. Jadi sekali lagi memang tidak ada delegasi,” paparnya.
sumber: beritasatu.com
