PB Pemuda Muslimin Punya Pandangan Lain Soal Permendikbud Ristek 30, Berikut 6 Alasannya

by admin
14 views

JAKARTA– Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan  Teknologi Republik Indonesia (Mendikbud Ristek)  Nadiem Makarim lagi menuai kritik dari ormas Islam.

Rata-rata menyesalkan kandungan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan  Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi per tanggal 28 September 2021.

Permen yang belum lama ditandatangani oleh Mendikbud Ristek telah menimbulkan kegaduhan di  kalangan umat Islama dan kelompok masyarakat Indonesia  pada umumnya. Salah satu yang ikut memberi pandangan kritis adalah

Pimpinan Besar Pemuda  Muslimin Indonesia. Berikut enam ikapnya:

  1. Bahwa Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 mengadopsi draft lama Rancangan  Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang telah ditolak masyarakat  luas dan DPR pada periode 2014-2019 karena jelas bertentangan dengan Pancasila.
  2. Landasan filosofis gunakan paradigma sexual-consent. Paradigma ini  memandang bahwa standar benar dan salah dari sebuah aktifitas seksual tidak lagi  berdasarkan agama tetapi kepada persetujuan dari para pihak. Maka aktifitas seksual  menjadi halal, meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah. Jelas hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan semua agama.
  3. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar  menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Praktik Zina dan LGBT adalah salah satu sebab utama maraknya tindak kejahatan seksual  terhadap perempuan maupun anak-anak selama ini, maka negara tidak boleh memperluas  berkembangnya praktik ini dengan menerapkan UU nomor 30 tahun 2021 dikalangan  perguruan tinggi
  5. Penderita LGBT adalah pasien yang harus dibantu kesembuhannya melalui Lembaga  Konseling. Menjadi tugas negara untuk memfasilitasi konseling di tingkat pendidikan tinggi : “Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) meliputi : a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan  fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban…“. Jangan sampai upaya pendidikan  berbasis fitrah manusia dianggap melakukan ‘kekerasan seksual’ hanya karena dianggap  “mendiskriminasi identitas gender seseorang“.
  6. PB.Pemuda Muslimin Indonesia  masih percaya bahwa Kemendikbud Ristek sangat peduli dalam persoalan ini dalam  pengembangan regulasi pendidikan di NKRI. Kami mendukung segala upaya penghilangan  dampak negatif dari aktifitas seksual, tapi dengan cara yang lebih komprehensif sesuai  dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kalimat ‘Kekerasan Seksual’ dapat diganti dengan  ‘Kejahatan Seksual’ yang lebih kompatibel dengan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum  Pidana) dan mencakup berbagai bentuk perzinahan yang telah dilarang agama, sebagai wujud  Berketuhanan Yang Maha Esa dan Berkemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
BACA JUGA:   Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia Mengucapkan selamat kepada Bapak Piet yang terpilih Kembali sebagai Ketua Dewan Adat Papua

Untuk itu tuntutan kami kepada  Mendikbud Ristek untuk mencabut Permendikbud nomor 30 tahun 2021 atau  digantikan dengan aturan baru yang sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila,”kata Ketua Umum PB Pemuda Muslimin Ervan Taufik via rilis ke media ini (*)

sumber: harimanado.com

You may also like

Chat sekarang
Punya Berita Seputar SI? Klik Disini