Wawancara Eksklusif Demokrat Kubu AHY, Hamdan Zoelva: ”Terobosan Yusril Kacaukan Tertib Hukum’

by admin
3 views

KUASA hukum DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Hamdan Zoelva, mengatakan, sekalipun anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik berlaku karena keputusan Menkumham, konstruksi berpikir Yusril Ihza Mahendra mengenai pengajuan judicial review (JR) terhadap AD/ART Partai Demokrat adalah konstruksi berpikir kacau.

Konstruksi berpikir itu, kata Zoelva, dapat melahirkan pemikiran bahwa semua AD/ART dapat diuji ke MA.

Berikut petikan wawancara khusus Direktur Pemberitaan Tribunnetwork, Febby Mahendra Putra, dan News Manager Tribunnetwork, Rachmat Hidayat, dengan Hamdan Zoelfa,  Selasa (19/10/2021).

Anda kerap beperkara di Mahkamah Konstitusi melawan Prof Yusril Ihza Mahenra. Apakah Anda merasa Yusril menjadi lawan terberat?

Bagi saya ringan-ringan saja.

Karena ini kan masalah pengetahuan hukum yang sama.

Bagi saya ini juga kasus yang ringan dan sederhana.

Tidak seberat seperti yang digambarkan.

Bisa diceritakan awalnya Anda menerima kuasa hukum dari DPP Partai Demokrat?

Memang saat itu ada perkara yang diajukan oleh Pak Moeldoko dan Jhoni Allen di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Saya diminta untuk menangani kasus itu sebagai termohon intervensi karena yang digugat di situ kan Menteri Hukum dan HAM.

Karena gugatannya adalah penolakan pengesahan hasil KLB Deli Serdang.

Sejak itu saya ditunjuk oleh Partai Demokrat untuk menghadapi persoalan tersebut.

BACA JUGA:   Harapan Sekjen Afriansyah Noor kepada Ketum Syarikat Islam Hamdan Zoelva

Bagaimana Anda menjelaskan AD/ART bukan sebagai objek dari JR karena dia bukanlah produk hukum yang berada di bawah UU, sehingga kemudian bisa diuji materi berdasarkan UU parpol?

Kalau kita lihat permohonan itu, itu yang mengajukan sendiri ragu.

Ragunya kenapa?

Kan keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi objek dia sehingga menjadikan Menkumham sebagai termohon, seharusnya tidak ke MA, tapi maju ke PTUN.

Karena keputusan Menkumham itu bersifat deklaratif, menjadi objek dan kompetensi absolut dari PTUN.

Nah ini di satu sisi dia menjadikan objeknya keputusan Menkumham, tapi substansinya mengajukan AD/ART.

Kan ini kacau.

Seharusnya kalau dia menggugat keputusan Menkumham ya ke PTUN.

Sekarang memang ada dua perkara, satu perkara di PTUN yang mempersiapkan ini, kan kacau jadinya.

Jadi karena itu saya minta MA bahwa ini bukan kompetensi MA karena yang digugat ternyata keputusan Menkumham mengenai pengesahan AD/ART, nah ini kan di PTUN dan sekarang sedang berlangsung.

Menurut Anda, orang yang memberi kuasa ke Yusril Ihza Mahendra, apakah memiliki legal standing untuk mengajukan JR?

Saya mengambil yurisprudensi di MK.

Ini juga sering dipakai MA dalam menentukan legal standing atau menentukan aspek hukum tertentu.

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva: Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PTUN yang telah menunjukkan integritas, bersikap obyektif dan adil dengan menolak gugatan Moeldoko

Karena itu saya mengajak MA dan para pemohon menjadikan putusan MK itu sebagai dasar untuk legal standing.

Menurut banyak putusan MK, ada lima atau enam yang saya kumpulkan, bahwa seorang yang ambil keputusan dalam rapat DPR terhadap suatu UU tidak memiliki legal standing untuk menguji UU itu.

Karena dia sudah ikut serta mengambil keputusan, walaupun dia menolak, keberatan, dan ada pro-kontra, tapi itu prosedur demokrasi yang ada dan harus dihormati.

Menurut Anda, orang yang ikut kongres terlepas tidak setuju atau setuju dengan isi AD/ART, maka tidak bisa menjadi pihak yang mengajukan JR, karena dia ada di dalamnya?

Betul sekali.

Kalau dia keberatan dan mau merubah itu ada caranya.

Ajukan ke Mahkamah Partai, karena boleh keputusan organisasi diajukan ke Mahkamah Partai.

Kemudian kalau juga keberatan dengan keputusan Mahkamah Partai, artinya itu penyelesaian internal apapun namanya, yang dimaksud di UU penyelesaian internal di partai yang bersangkutan, bisa ajukan keberatan ke pengadilan negeri sampai kepada kasasi. Inilah prosedur yang benar menurut tertib hukum, tidak langsung tembak JR.  (tribunnetwork/vincentius jyestha)

sumber: jabar.tribunnews.com

You may also like

Chat sekarang
Punya Berita Seputar SI? Klik Disini