Jakarta, Beritasatu.com – Koordinator Juru Bicara (jubir) Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra mengungkap alasan menggunakan jasa hukum Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum PD. Herzaky menegaskan perekrutan Hamdan jauh sebelum ada uji materi AD/ART di Mahkamah Agung (MA) oleh kubu KLB Deli Serdang.
“Bang Hamdan direkrut sebelum ada rencana judicial review. Jadi, saat gugatan di PTUN pun, kami sudah bersama beliau,” kata Herzaky dalam jumpa pers di kantor DPP PD, Jakarta, Senin (11/10/2021).
Herzaky menyatakan terdapat tiga alasan penting Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum partai, yakni kredibilitas dan integritas Hamdan yang masih terjaga sampai saat ini. Sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan juga dinilai sangat pakar dan ahli di bidang hukum.
“Ada idealisme yang sama antara Partai Demokrat dan Hamdan Zoleva, yakni keadilan kebenaran harus tetap tegak di Indonesia,” kata Herzaky.
Sekadar diketahui, kelompok KLB mengajukan permohonan uji materi terhadap dua SK Menkumham yang diteken pada 18 Mei 2020 dan 27 Juli 2020. SK Menkumham yang diteken Yasonna Laoly pada 18 Mei 2020 mengesahkan perubahan AD/ART PD. Sementara, SK pada 27 Juli 2020 mengesahkan perubahan daftar kepengurusan partai.
Uji materi terhadap SK Menkumham itu didaftarkan oleh kuasa hukum pihak KLB, Muh Isnaini Widodo, pada 14 September 2021. Permohonan itu terdaftar di MA dalam berkas perkara No. 39/P/HUM/2021. Dalam permohonan uji materi itu, pihak KLB bekerja sama dengan pengacara senior Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum.
sumber: beritasatu.com
