Hamdan Zoelva Minta MA Menjadikan Demokrat Termohon Intervensi, Begini Argumentasinya

by admin
1 views

jpnn.com, JAKARTA – Hamdan Zoelva, selaku hukum Partai Demokrat meminta kepada Mahkamah Agung agar menjadikan Partai Demokrat sebagai termohon intervensi atau pihak terkait.  Hamdan menjelaskan itu terkait permohonan pengujian AD/ART Partai Demokrat oleh Muh Isnaini Widodo dengan kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra.  Permohonan itu terdaftar di MA dalam berkas perkara No. 39/P/HUM/2021.

“Kami telah mengajukan permohonan kepada MA untuk menjadi termohon intervensi atau pihak terkait,” kata Hamdan dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (11/10).  ADVERTISEMENT Hamdan Zoelva pun membeber alasannya meminta Demokrat dijadikan termohon intervensi dalam permohonan pengujian AD/ART itu.  Dia menyatakan bahwa Partai Demokrat berkepentingan secara langsung atas permohonan tersebut.

BACA JUGA:   *Program Salam Radio* Selasa, 19 Oktober 2021 Pukul 06.00 - 06.40 WIB *Salam Penyejuk Hati*

Sebab, kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan, objek yang dimohonkan untuk diuji adalah AD/ART Partai Demokrat. Menurutnya, walaupun dalam hukum acara permohonan uji materi di MA tidak mengenal adanya pihak terkait, tetapi untuk memenuhi prinsip-prinsip peradilan terbuka, adil, serta mendengar para pihak secara seimbang, Partai Demokrat perlu ditetapkan sebagai permohon intervensi atau pihak terkait.
Polemik Partai Demokrat dimulai dari kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Ada Apa? Selanjutnya, gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) terkait gugatan surat penolakan Menkumham tertanggal 31 Maret 2021. Kemudian, gugatan di PTUN oleh tiga orang mantan kader Demokrat terkait AD ART 2020 dan SK Kepengurusan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Terakhir, pengajuan permohonan uji materi terhadap dua SK Menkumham yang diteken pada 18 Mei 2020 dan 27 Juli 2020.

BACA JUGA:   Wawancara Eksklusif Demokrat Kubu AHY, Hamdan Zoelva: ''Terobosan Yusril Kacaukan Tertib Hukum'

SK Menkumham yang diteken Yasonna Laoly pada 18 Mei 2020 mengesahkan perubahan AD/ART Partai Demokrat. Sementara, SK pada 27 Juli mengesahkan perubahan daftar kepengurusan partai. Uji materi terhadap SK Menkumham itu didaftarkan oleh kuasa hukum pihak KLB, Muh Isnaini Widodo, pada 14 September 2021.  Permohonan itu terdaftar di Mahkamah Agung dalam berkas perkara No. 39/P/HUM/2021. (antara/jpnn)

sumber: jpnn.com

You may also like

Chat sekarang
Punya Berita Seputar SI? Klik Disini