Hamdan Zoelva: KLB Deli Serdang Bukan Kongres hanya Kumpulan Kerumunan

by admin
4 views

PIKIRAN RAKYAT – Kuasa Hukum Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHYHamdan Zoelva menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kongres, namun hanya kumpul-kumpul biasa.

Kongres itu kata Hamdan Zoelva ada tata caranya yang harus dilengkapi. Salah satunya adalah peserta KLB harus kuorum. Tidak hanya itu, mereka yang hadir dalam kongres juga harus diverifikasi.

“Pada saat itu pada ketarangannya adalah langsung begitu saja. karena tidak ada verifikasi begitu saja, karena tidak ada kuorumnya, jadi langsung begitu,” katanya di PTUN Jakarta Timur, Kamis, 7 Oktober 2021.

Lebih lanjut, Hamdan Zoelva menjelaskan, saksi yang dihadirkan dalam sidang hari ini menyampaikan bahwa, tidak ada undangan KLB secara resmi.

Tidak hanya itu, pelaksanaan KLB karena dia pengurus DPC harusnya usulan itu diajukan oleh 1/2 pengurus DPC dan 2/3 dari DPD sesuai dengan AD/ART.

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva: Kaji Ulang Impor Alat Kesehatan

“Kalaupun mereka tidak memiliki AD/ART 2020 adalah AD/ART 2015. Anggaran 2015 itu jelas harus diusulkan 2/3 DPD dan 1/2 DPC atau Majelis Tinggi. ini semua tidak ada,” tuturnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga memastikan pada sidang dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, pihak DPP Partai Demokrat akan menghadirkan 4 saksi fakta untuk membuktikan pelaksanaan Kongres V PD 2020 telah dilakukan sesuai aturan dan demokratis.

Menurutnya, hal ini menjadi penting untuk meluruskan pemutarbalikan fakta yang selama ini digunakan kubu Moeldoko sebagai alasan diselenggarakannya KLB Deli Serdang 2021.

“Saksi fakta yang kami hadirkan mewakili unsur Pimpinan Sidang, Peserta Kongres, dan Penyelenggara Kongres V PD 2020,” tuturnya.

“Para saksi ini akan memperkuat ratusan bukti dokumen yang telah kami serahkan ke Majelis Hakim pada sidang sebelumnya,” ucapnya.

BACA JUGA:   Wawancara Eksklusif Demokrat Kubu AHY, Hamdan Zoelva: ''Terobosan Yusril Kacaukan Tertib Hukum'

Selain itu Hamdan juga menyatakan, di depan Majelis Hakim pihaknya juga akan meminta izin kepada untuk memutar video prosesi Kongres V PD 2020.

Pemutaran video ini untuk menggambarkan secara jelas bahwa tahapan pengambilan 12 keputusan kongres telah disepakati oleh peserta kongres secara aklamasi.

Adapun para saksi fakta yang dihadirkan oleh DPP Partai Demokrat di antaranya; Hinca Pandjaitan (Anggota Komisi III DPR RI), Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang), dan Suhardi Duka (Anggota Komisi IV DPR RI).

Sebagaimana diketahui pada 31 Maret 2021, Menkumham, Yasonna Laoly, menolak pengesahan AD/ART dan Kepengurusan hasil KLB Deli Serdang.

Alasan penolakan ini karena pihak Moeldoko tidak dapat memenuhi persyaratan diselenggarakannya KLB, termasuk membuktikan kehadiran pemilik suara sah sesuai AD/ART Partai Demokrat.***

sumber: pikiran-rakyat.com

You may also like

Chat sekarang
Punya Berita Seputar SI? Klik Disini