Hamdan Zoelva Ungkap Dua Alasan Menkumham Tolak Sahkan KLB Kubu Moeldoko

by admin
1 views

Jakarta, Beritasatu.com – Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva mengungkap dua alasan Menkumham Yasonna H Laoly menolak pendaftaran hasil KLB kubu Moeldoko. Alasan pertama, kata Hamdan, Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (parpol) mewajibkan adanya surat keterangan tidak ada perselisihan internal apabila suatu parpol ingin mendaftarkan perubahan susunan pengurus dan AD/ART ke Kemenkumham. Namun, kubu Moeldoko hanya dapat memberikan surat keterangan tidak ada perselisihan internal di parpol yang ditandatangi oleh Ketua Mahkamah Partai yang terbentuk dari KLB itu sendiri.

“Mahkamah partainya sendiri belum sah, belum terdaftar, sudah membuat surat keterangan, dan sampai pada akhir masa pendaftaran, tidak bisa menunjukkan surat keterangan tidak ada perselisihan internal yang disampaikan oleh Mahkamah Partai yang sah dan terdaftar. Ketika kewajiban itu tidak terpenuhi, maka seluruhnya tidak bisa diproses,” ujar Hamdan dalam keterangan seperti diterima Beritasatu.com, Jumat (1/10/2021).

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva: Jangan Salahkan AD/ART Parpol, Terobosan Yusril Kacaukan Tertib Hukum

Hamdan telah memaparkan itu dalam sidang pengadilan PTUN Jakarta Nomor 154/G/2021/PTUN-JKT, Kamis (30/9/2021). Alasan yang kedua, karena kongres dan KLB parpol mesti sesuai dengan AD/ART. Padahal, KLB kubu Moeldoko nyata-nyata tidak memenuhi syarat-syarat KLB sebagaimana yang termaktub dalam AD/ART Partai Demokrat.

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) AD/ART disebutkan bahwa DPP sebagai penyelenggara kongres atau KLB. Selanjutnya, ayat (2) mengatur KLB dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPD dan 1/2 dari jumlah DPC dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai.

“Kalau syarat ini tidak terpenuhi, apa yang mau disahkan Kementerian Hukum dan HAM? Justru akan menjadi salah jika Kementerian Hukum dan HAM memproses dan menerima atau mengesahkan hasil KLB, padahal KLB-nya sendiri tidak sah,” ucap Hamdan.

BACA JUGA:   Gugatan Moeldoko Cs Tak Diterima PTUN, Demokrat: Hakim Tunjukkan Integritasnya

Dengan begitu, menurut Hamdan, perkara ini sudah sangat gamblang dan nyata bahwa keputusan Menkumham menolak pendaftaran hasil KLB kubu Moeldoko sudah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Heru Widodo mengatakan keputusan Menkumham mengonfirmasi bahwa persoalan ini merupakan masalah internal partai, sehingga bukan wewenang PTUN. Hal ini dibuktikan dengan Jhoni Allen Marbun yang mengajukan sengketa kepada Mahkamah Partai DPP Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhyono (AHY) untuk kembali menjadi anggota Partai Demokrat.

“Pak Jhoni mengajukan sengketa ke Mahkamah Partai yang ketuanya adalah Nachrowi Ramli. Jadi, dia sendiri tidak mengakui Mahkamah Partai yang terbentuk dari KLB Deli Sedang,” kata Heru.

sumber: beritasatu.com

You may also like

Chat sekarang
Punya Berita Seputar SI? Klik Disini