Hajinews – Seratus Tokoh Bangsa, yang terdiri dari para pimpinan Organisasi/Lembaga Masyarakat dan tokoh perorangan, bertemu secara virtual guna membahas Langkah-Langkah Tepat dan Cepat sebagai solusi menyelamatkan negeri dari pandemi (Covid-19) dan ingin disampaikan langsung kepada Pemerintah/Presiden.
Pertemuan virtual yang dilaksanakan pada 18 Agustus 2021 tersebut di antaranya dihadiri oleh, Prof. Dr. Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, Ketua Umum PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siradj MA, Ketua Umum PP. Persatuan Islam (PERSIS) KH. Aceng Zakaria, Ketua Umum PP. Syarikat Islam Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH, Ketua Umum PP. ICMI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, juga Ketua Umum PP. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Dr. Ipong Hembing Putra.
Selain tokoh-tokoh ormas tampak hadir juga Rektor PTIQ/Imam Masjid Istiqlal Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Rektor UIN Jakarta Prof. Dr. Amany Lubis, Rektor UIN Yogyakarta Prof. Dr. Almatin, Rektor UIN Ar Raniry Prof. Dr. H Warul Walidin AK,MA, Rektor UIN Alauddin Makasar Prof. Drs. Hamdan Juhannis M., Ph.D, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Prof. Dr. Sofyan Anif, Rektor Unisma Malang Prof Dr Maskuri.M.Si, Rektor UIN Lampung Prof Dr Moh Mukri Mag, dan Rektor UIKA Bogor Dr.H.Endin Mujahidin M.Si.
Sementara Pemerintah belum menjawab, dalam kurun waktu satu bulan ada yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah tapi masih banyak yang belum dan perlu dilaksanakan. Berikut redaksi kutip Ikhtisar Pokok-Pokok Pikiran sebagimana disampaikan dalam keterangan tertulis pada 22 September 2021.
100 tokoh Menyampaikan perhargaan kepada Pemerintah atas segala upaya dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 yang menunjukkan banyak perkembangan dan kemajuan. Hal ini ditunjukkan oleh mulai menurunnya jumlah rakyat yang menjadi korban, baik terinfeksi virus maupun meninggal dunia.
Memesankan kepada Pemerintah agar jangan cepat berbangga diri dan apa lagi lengah karena Pandemi Covid-19 masih mengancam (terakhir angka harian rakyat yang terinfeksi Covid-19 masih di atas 3000 orang, dan korban yang meninggalkan pun masih ada. Gelombang ketiga dengan varian baru masih menimpa beberapa negara, dan Indonesia tidak mustahil tidak terkena.
Menilai hasil vaksinasi cukup tinggi tapi hal demikian tidak serta merta menciptakan “kekebalan kelompok” (herd immunity). Yang terjadi baru “herd vaccination” yang itu pun belum menjangkau mayoritas atau seluruh warga masyarakat. Selain itu, vaksinasi masih menimbulkan kontroversi khususnya mengenai jenis vaksin yang diberikan (sinovac) tidak diakui di banyak negara sehingga menghalangi warga negara untuk berpergian, termasuk umat Islam yang mau menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci.
Para tokoh memesankan kepada Pemerintah untuk tidak bersikap ambigu (ragu-ragu, tapi lebih bersungguh-sungguh meletakkan penanggulangan Covid-19 sebagai prioritas utama, bukan pemberian stimulus ekonomi. Begitu pula, mengingatkan segenap pejabat Pemerintah untuk menunjukkan keteladanan dalam menegakkan Protokol Kesehatan, khususnya menghindari kerumunan. Akibat rendahnya keteladanan rakyat menjadi abai terhadap wasiat pejabat. Ketaksungguhan Pemerintah juga ditunjukkan oleh rendahnya alokasi anggaran Bidang Kesehatan dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan untuk stimulus ekonomi. Rakyat harus menanggung biaya Test Antigen dan Swab PCR yang mahal, padahal pelaksanaan Tracing, Testing, Treatment (Pelacakan, Pengujian, Pengobatan) adalah kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah.
Mengingatkan Pemerintah untuk menyadari dampak-dampak bawaan dari Pandemi Covid-19 ke dalam Bidang-bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Kehidupan Beragama. Pengabaian dampak-dampak itu potensial membawa kerusakan serius dalam kehidupan bangsa:
(a). Pandemi Covid-19 memang membawa dampak besar dan berat dalam perekonomian nasional. Namun, penanggulangan masalah harus terfokus pada penyanggahan UMKM dan sektor informal dari keruntuhah karena tenaga kerja lebih banyak pada sektor ini. Perhatian lebih kepada BUMN dan Usaha Besar, serta Tenaga Kerja Asing, di tengah masa pandemi selain tidak mewujudkan kesejahteraan rakyat, juga menciptakan masalah psikologis tentang ketidakadilan dan diskriminasi.
(b). Dalam Bidang Pendidikan, Pengajaran Jarak Jauh (PJJ) selama hampir dua tahun di semua jenjang pendidikan telah menimbulkan “hilangnya pengajaran” (learning lost) yang potensial mengakibatkan “hilangnya generasi” (generation lost). Masalah ini harus segera diatasi dengan antara lain menyediakan dana kedaruratan (contigency fund) guna mendukung sekolah dan siswa/mahasiswa untuk belajar dalam jaringan (online), membantu dan memfasilitasinguru/dosen melaksanakan kewajibannya, dan menyiapkan sekolah/perguruan tinggi untuk menanggulangi kerusakan yang telah terjadi (damage control), serta menguatkan Sistem Managemen Belajar (Learning Management System) di lembaga-lembaga pendidikan.
(c). Dalam Bidang Sosial dan Keagamaan, Pandemi Covid-19 telah membawa dampak serius antara lain mengendurnya kohesi sosial akibat terjadinya “pemecahan belahan masyarakat”, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketidakadilan hukum terkait pelanggaran Protokol Kesehatan, diskriminasi pelayanan antara Tenaga Kerja Asing dan rakyat sendiri, pemaksaan pemberlakuan hasil test kesehatan untuk perjalanan dan lainnya, atau perbedaan kentara antara pencegahan kerumunan di rumah-rumah peribadatan dan pusat-pusat keramaaian/perdagangan merupakan hal-hal yang menimbulkan “kecemburuan sosial” yang menggerus kohesi sosial.
Khusus dalam Bidang Keagamaan, pembatasan sosial di tempat-tempat ibadat dengan larangan penunaian ibadat di dalamnya telah membawa dampak sistemik terhadap timbulnya permisivisme keagamaan di sementara umat beragama. Hal demikian, pada muaranya, dapat membawa peremehan dan pendangkalan pengamalan ajaran-ajaran agama, sehingga bangsa kehilangan modal budaya besar untuk bangkit dan maju.
Memesankan Pemerintah, dalam melanjutkan upaya penanggulangan Pandemi Covid-19 untuk memperhatikan faktor-faktor strategis penting, antara lain:
(a). Menggalang kekuatan masyarakat madani dengan melibatkan dan bekerja sama dengan organisasi/lembaga masyarakat sebagai subyek perubahan. Pemerintah tidak arif merasa bisa mengatasi masalah sendiri tanpa melibatkan masyarakat. Kekuatan filantropi dalam masyarakat madani merupakan modal besar yang dapat dimanfaatkan bagi penanggulangan pandemi.
(b). Mendayagunakan Teknologi Informatika (Information Technology atau IT) dengan memanfaatkan kemampuan para profesional di tubuh bangsa dan Perguruan Tinggi, sehingga keputusan Pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendekatan Pemerintah berdasarkan data dan fakta (data driven).
Atas dasar semua itu, saatnya Pemerintah dengan mengajak semua elemen masyarakat madani menyiapkan Masa Pasca Pandemi atau The New Normal Life dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tanpa terlalu tergantung pada luar negeri.(ingeu)
sumber: hajinews.id
