Tragedi Lapas Tangerang, Negara Lalai soal Keamanan dan Fasilitas

by admin
8 views

Tragedi kebakaran Lapas Tangerang yang menewaskan 49 warga binaan menunjukkan bukan hanya adanya persoalan kelebihan kapasitas, tetapi ada kelalaian negara/pemerintah untuk memperhatikan keamanan dan fasilitas.

Kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, Banten, Rabu (8/9), merupakan tragedi memilukan yang menewaskan 49 warga binaan lapas, 41 di antaranya meninggal dunia pada hari kejadian.

Mereka yang masih di bawah asuhan negara atau tanggung jawab negara/pemerintah itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika api berkobar di Blok C2 Lapas Tangerang, sekitar pukul 01.45 WIB, karena sel mereka terkunci.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, mengungkapkan dugaan sementara kebakaran terjadi karena hubungan pendek arus listrik atau korsleting listrik. “Tapi, kami masih bekerja keras untuk menyelidiki penyebab kebakaran,” kata Irjen Fadil.

Pihak Polda Metro Jaya akan menetapkan tersangka kasus tersebut pada pekan ini. Adapun Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, mengungkapkan bahwa instalasi listrik di Lapas Kelas 1 Tangerang tidak ada perawatan. Dia menduga itu yang jadi pemicu kebakaran. “Kasus ini masih diselidiki oleh tim Puslabfor dan Polda Metro Jaya. Kita tunggu saja hasilnya. Dugaan sementara karena arus pendek listrik, sebab kabel listrik tak ada perawatan,” kata Menteri Yasonna.

Yasonna juga menambahkan, ada penambahan daya, tapi tidak dibarengi dengan adanya perbaikan instalasi listrik. Itu yang diduga memicu korsleting listrik hingga kemudian terjadi kebakaran. “Kendati demikian, kami masih menunggu hasil penyelidikan,” ujarnya.

BACA JUGA:   UUD 45 Tak Atur Detil Pemilu

Dengan jumlah korban yang begitu banyak ini, kondisi lapas di Indonesia menjadi sorotan. Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, berpendapat kebakaran hebat di Lapas Tangerang tidak terlepas dari problem overcrowding lapas-lapas yang ada di Tanah Air. Sebagai catatan, Lapas Kelas I Tangerang, per Agustus 2021, memuat penghuni sebanyak 2.087 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Padahal kapasitas lapas tersebut hanya untuk 600 WBP.

Maka, kata dia, dengan kondisi seperti itu, beban Lapas Kelas I Tangerang mencapai 245 persen. Kondisi ini jelas berdampak pada upaya mitigasi lapas dalam konidisi darurat, misalnya kebakaran. “Overcrowding tentunya akan mempersulit pengawasan, perawatan lapas, sampai dengan proses evakuasi cepat apabila terjadi musibah seperti kebakaran,” katanya.

“Sistem peradilan pidana kita sangat bergantung dengan penggunaan pidana penjara sebagai hukuman utama. Pidana penjara 52 kali lebih sering digunakan oleh jaksa dan hakim dari pada bentuk pidana lain,” ujarnya.

Masalah lain, lanjut Maidina, adalah problem kebijakan narkotika yang gagal. Mayoritas penghuni rutan dan lapas berasal dari tindak pidana narkotika, dengan 28.241 WBP total di seluruh Indonesia. Mereka merupakan pengguna narkotika yang sedari awal seharusnya tidak perlu dijebloskan ke penjara.

Polisi, jaksa, dan hakim mesti didorong untuk memiliki perhatian pada kondisi lapas.

Adapun Hamdan Zoelva, melalui YouTube Salam Radio Channel, Jumat (10/9), mengatakan overcapacity ini persoalan lain, bahkan di seluruh lapas dan rumah tahanan negara (rutan) se-Indonesia rata-rata hampir 200 persen. Ditegaskannya, bahwa kebakaran terjadi karena fasilitas, gedung Lapas Tangerang yang nisbi tua dan instalasi listrik dibangun pada tahun 1972, kemudian di instalasi yang sama ditambah daya.

BACA JUGA:   Tragedi Lapas Tangerang pintu masuk pembaruan sistem pemidanaan

Ketika Hamdan sebagai anggota DPR RI periode 1999-2004, pernah meninjau sejumlah lapas/rutan. Lembaga pemasyarakatan di kota-kota besar semua kelebihan kapasitas.

Persoalannya adalah narapidana narkoba di seluruh Indonesia rata-rata mengisi di atas 60 persen dari total warga binaan pemasyarakatan. Oleh karena itu, tidak bisa hanya mempersoalkan kelebihan kapasitas, tetapi ada kelalaian negara/pemerintah untuk memperhatikan masalah keamanan dan fasilitas.

Audit Total

Di balik tragedi Lapas Tangerang, muncul pertanyaan kenapa dari dahulu fasilitas lembaga pemasyarakatan tidak menjadi perhatian? Gedung yang nisbi tua yang sangat mungkin terjadi kebakaran akibat arus pendek (korsleting) listrik, menurut Sekretaris Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) DPR RI periode 1999-2004 Hamdan Zoelva, tidak pernah diurus dengan baik.

Oleh karena itu, Hamdan memandang penting ada audit total terhadap seluruh ruang tahanan di dalam lapas agar tidak terjadi kasus serupa, baik di Lapas Tangerang maupun di lapas/rutan lainnya.

Selain faktor keamanan gedung lapas/rutan, desain lapas juga perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi tragedi kemanusiaan, misalnya, perlu ada pintu darurat di ruang tahanan. Hal ini tampaknya luput dari perhatian.

Redaktur : Sriyono
Penulis : Agus Supriyatna

sumber: koran-jakarta.com

You may also like

Chat sekarang
Punya Berita Seputar SI? Klik Disini