Home Ketua Umum SI Hamdan Zoelva: Konflik Konstitusional soal Pokok-Pokok Haluan Negara Munculkan Tanda Tanya

Hamdan Zoelva: Konflik Konstitusional soal Pokok-Pokok Haluan Negara Munculkan Tanda Tanya

by admin
3 views

WARTAKOTALIVE.COM, SEMARANG — Konflik konstitusional mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) memunculkan sejumlah pertanyaan, antara lain apakah penambahan wewenang MPR menetapkan PPHN/GBHN ada jaminan menyelesaikan masalah kesinambungan pembangunan.

Kekhawatiran itu disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dalam webinar bertajuk Membangun Budaya Konstitusi untuk Penguatan Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan Salam Radio, Selasa (14/9/2021).

“Apakah tidak ada pendekatan lain untuk menjamin kesinambungan itu selain amendemen konstitusi?” kata Hamdan.

Menanggapi sebagian besar pendapat para politikus melihat amendemen UUD NRI Tahun 1945 sebagai sebuah keharusan, dia mengutarakan bahwa pendapat mereka merupakan cara pandang legalistik konstitusional pada problem legal substance (substansi hukum).

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva: Konflik Konstitusional Soal PPHN Munculkan Tanda Tanya

Ketika menghadapi konflik dan problem konstitusional, menurut dia, akan selalu merujuk pada teks konstitusi, undang-undang, dan putusan pengadilan sebagai satu-satunya pendekatan dalam melihat apakah yang merupakan konstitusi dan apa yang tidak merupakan konstitusi.

“Saya berangkat dari satu asumsi dasar bahwa lahirnya teks hukum, termasuk konstitusi, tidak dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi lingkungan sosial, budaya, dan sejarah bangsa itu,” kata dia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfiziah Syarikat Islam ini lantas menekankan, “Teks konstitusi adalah refleksi budaya sekaligus cita ideal yang dikehendaki.”

BACA JUGA:   Pemilu 2024, Hamdan Zoelva: Calon Pemilih Masuk ke TPS Harus Sudah Divaksin Covid-19

Ia menegaskan pula dalam pelaksanaannya tidak berada di menara gading, tetapi berhadapan kondisi politik dan sosial budaya yang dinamis.

“Tantangannya tidak sama antara satu masa dan masa yang lain. Implementasi norma konstitusi harus mengalami adaptasi,” kata dia yang pernah sebagai sekretaris Fraksi Partai Bulan Bintang DPR periode 1999-2004.

Begitu pula terkait dengan liberasasi politik dan ekonomi, dia mengemukakan bahwa banyak pandangan akademikus dan politikus yang mempersoalkan liberasi politik dan ekonomi sekarang ini adalah akibat perubahan UUD NRI Tahun 1945.

sumber: wartakota.tribunnews.com

You may also like

Open chat
Punya Berita Seputar Syarikat Islam? Kirim melalui link ini