Jakarta, Inisiatifnews.com – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) ikut berbicara mengenai kebocoran data vaksinasi Presiden Jokowi di media sosial.
“PB SEMMI mendukung penuh pengusutan secara tuntas atas tersebarnya data Presiden. Ini menjadi evaluasi menyeluruh atas seluruh kinerja instansi yang berwenang,” ujar Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (4/9/2021).
Bintang mengatakan untuk tidak saling menyalahkan antar instansi yang berwenang, terutama jika ada yang menyalahkan fungsi siber Mabes Polri.
“Karena sebenarnya yang perlu diketahui fungsi polri, khususnya polisi siber bersifat penindakan bukan penguatan sistem. Jadi kita harus lihat dahulu apakah ini memang terdapat unsur kesengajaan atau memang kelalaian didalam sistem. Bila ditemukan tindakan pidana, polisi siber wajib melakukan penindakan tegas untuk tugas penguatan sistem data yang merupakan domain nya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maupun Kementerian Komunikasi dan Informasi,” jelas Bintang.
Dalam hal ini, lanjut Bintang, pihaknya mendukung DPR RI melakukan pemanggilan terhadap BSSN, Kominfo dan polri, termasuk Kementerian Kesehatan selaku pemilik sistem peduli lindungi.
“Kami juga mendukung penuh upaya pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi mengingat banyaknya kebocoran data melalui dunia siber belakangan ini,” tambahnya.
Ia juga menegaskan PB SEMMI mendorong pusat siber terpadu agar ke depan semuanya bisa terhubung. Jadi tidak ada lagi saling menyalahkan antar instansi terkait.
“Bila perlu pusat siber terpadu yang didalamnya terdapat BSSN, Kominfo, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis polri dan lembaga lainnya yang mempunyai fungsi siber, sehingga terjadi sinergi dan kerjasama semua pihak agar kejadian ini tidak terulang,” pungkasnya.
sumber: inisiatifnews.com
