BABAK Baru Polemik Partai Demokrat AHY-Moeldoko, Mantan Ketua Hakim MK Beberkan Tiga Hal

by admin
9 views
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Babak baru Partai Demokrat antara kubu AHY dan Moeldoko kembali bergulir.

Kali ini giliran kuasa hukum Partai Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono yang angkat suara.

Adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2015, Hamdan Zoelva yang kini menjadi Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat,

Hamdan Zoelva menilai bahwa gugatan pihak Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah kedaluwarsa dan tidak berdasar hukum.

Hamdan mengatakan hal tersebut dengan melihat sidang pengadilan PTUN Jakarta Nomor 154/G/2021/PTUN-JKT yang hari ini, masuk dalam tahapan bukti surat.

“Para pihak, dalam hal ini penggugat yaitu KLB Deli Serdang dan intervensi tergugat yaitu DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY, masing-masing telah menyerahkan bukti-bukti dokumen kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Bambang Soebiyantoro, SH.MH,” tulis Hamdan dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis 2 September 2021.

Hamdan menilai, ada tiga alasan mengapa dirinya menyatakan bahwa gugatan KLB Deli Serdang kedaluwarsa dan tidak berdasarkan hukum.

BACA JUGA:   LIVE - Hamdan Zoelva Tanggapi Gugatan AD/ART Partai Demokrat Kubu Moeldoko

Pertama, menilik Undang-Undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

“UU itu telah tegas menyatakan bahwa tenggat waktu untuk menggugat Putusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menkumham tidak boleh melewati batas waktu 90 hari sejak memutuskan,” jelasnya.

Hamdan menjelaskan, pihak KLB Deli Serdang telah mengajukan gugatan terhadap Menkumham terkait Surat Keputusan (SK) Pengesahan Anggaran Dasar (AD/ART) Partai Demokrat pada 18 Mei 2020 dan SK Kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2020-2025 pada 27 Juli 2020.

Kemudian, alasan kedua adalah gugatan pihak KLB yang dinilai juga tidak memiliki legal standing.

“Sebab, para penggugat telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat,” tuturnya.

Alasan ketiga, Hamdan mengatakan bahwa gugatan tersebut juga kabur dan tidak jelas.

Hal itu karena dalil gugatan para penggugat yang dinilai telah mencampuradukkan antara dalil gugatan Tata Usaha Negara dan dalil gugatan terhadap internal partai.

Ia berpandangan, internal partai sejatinya menjadi ranah dan kewenangan Mahkamah Partai, bukan kewenangan PTUN Jakarta.

BACA JUGA:   Lawan Yusril di Konflik Demokrat, Hamdan Zoelva: Biasa Saja

“PTUN Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini karena dalil gugatan para penggugat mempermasalahkan internal Partai Demokrat. Padahal, UU Parpol secara tegas menyatakan bahwa partai politik diselesaikan internal partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai,” ujar dia.

Hamda Zoelva menambahkan, keputusan Mahkamah Partai juga bersifat final dan mengikat.

Untuk diketahui sebelumnya jika Kuasa Hukum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang Rusdiansyah, secara resmi mendaftarkan gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta, pada Jumat 25 Juni 2021.

Rusdiansyah mengatakan, materi gugatan yang diajukan yaitu meminta Pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021.

“Meminta pengadilan mengesahkan KLB Deli Serdang yang menghasilkan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokat 2021-2025,” kata Rusdiansyah dalam keterangannya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Kuasa Hukum Demokrat Nilai Gugatan KLB di PTUN Jakarta Kedaluwarsa

sumber: /pontianak.tribunnews.com

You may also like

Chat sekarang
Punya Berita Seputar SI? Klik Disini